Afandri Adya

Dalam banyak komentar di media sosial, Sumatera Barat (Sumbar) sering dipersepsikan sebagai propinsi yang tertinggal. Tak ada pencakar langit, tak ada kafe kekinian, tak ada mal-mal mewah, sampai dicibir gak punya supermarket. Yang terakhir ini, lantaran propinsi tersebut tak mengijinkan duo waralaba raksasa : Indomaret dan Alfamart, untuk beroperasi disini. Belakangan, propinsi ini juga diledek karena tak punya jalan tol. Padahal propinsi lainnya di Sumatera, sudah mengecap manisnya jalan bebas hambatan sejak tahun 2019 lalu. Terakhir Jambi, sudah meresmikan jalan tol pertamanya di bulan Oktober kemarin. Adanya persepsi semacam itu dikalangan netizen, memang tak sepenuhnya salah. Terlebih Pemda Sumbar tak pernah mengklarifikasi hal-hal tersebut secara proper.

Kalau kita tengok pembangunan di propinsi ini dalam 10 tahun terakhir, memang terasa jalan di tempat. Dua gubernur yang menjabat : Irwan Prayitno dan Mahyeldi, seperti tak memiliki gebrakan yang berarti. Proyek raksasa terakhir yang berhasil dibangun di propinsi ini ialah Jalan Layang Kelok Sembilan. Itupun sudah 21 tahun lalu. Kala itu Presiden Megawati bersama Gubernur Zainal Bakar, memulai pembangunan jalan layang sepanjang 2.537 meter, menggantikan Kelok Sembilan lama yang sudah tak layak dilalui. Zainal juga menginisiasi pembangunan bandara baru : Minangkabau, menggantikan airport Tabing yang sudah sesak. Tak cuma besar, airport ini juga menjadi bandara termegah di Sumatera pada saat diresmikan. Di era Gamawan Fauzi, Sumbar juga cukup bersinar. Menjadi salah satu propinsi terbaik di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan tingkat korupsi yang rendah. Gara-gara itu, Gamawan didapuk SBY menjadi Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, rasanya tak ada lagi pembangunan yang spektakuler di propinsi ini.

Pada pemerintahan Jokowi, sebenarnya pemerintah pusat sudah menganggarkan biaya untuk membangun jalan tol. Namun karena Pemda dan masyarakat setempat tak antusias, jadilah hingga kini Sumbar tak punya jalan tol. Terakhir kabarnya, Jalan Tol Padang-Sicincin sepanjang 36,6 km sudah diujicobakan, dan akan digunakan satu arah selama libur Natal dan Tahun Baru. Tak hanya perkara jalan tol, selama lima tahun terakhir pariwisata di Sumbar-pun mandek. Padahal dulu disini sempat ada lomba balap sepeda Tour de Singkarak. Even tahunan yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2009 itu, bahkan sempat mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar hingga 89.600 orang (2016). Bagi pecinta sepak bola, tak kunjung usainya pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat juga menjadi bahan carutan di media sosial. Terlebih selama lima tahun terakhir, klub Semen Padang yang menjadi kebanggaan urang awak, tak bisa lagi dibanggakan. Untuk sekedar bertahan di Liga 1 saja, klub yang pernah menjuarai Galatama dan LPI itu harus tertatih-tatih. Meski klub tersebut dimiliki oleh swasta, namun tak adanya perhatian Pemda terhadap perkembangan sepak bola di ranah Minang, menjadi catatan tersendiri.

Jika membandingkan pembangunan kota Padang dengan Medan atau Palembang, maka ibu kota propinsi Sumbar itu sudah jauh tertinggal. Padahal di awal abad ke-20, kota ini menjadi pusat perdagangan di Pulau Sumatera. Bus rapid transit (BRT) yang sudah ada sejak awal tahun 2014, tak ada perkembangan yang berarti. Dari dulu hingga sekarang, BRT Padang hanya mempunyai empat rute. Selain BRT, kota ini juga dilayani oleh angkutan kota (angkot) dengan armada minivan. Berbeda dengan JakLingko yang sudah memiliki sistem terintegrasi, angkot-angkot di Padang masih dikelola secara tradisional. Oleh karenanya kita masih menjumpai angkot-angkot disini yang berhenti seenaknya. Mungkin yang bisa dibanggakan dari transportasi di kota ini ialah layanan kereta apinya yang cukup aktif. Layanan kereta api bandara, saat ini menghubungkan Stasiun Simpang Haru dengan Bandara Minangkabau. Di samping itu, kereta api komuter juga menjangkau Pariaman, Lubuk Alung, hingga ke Kayu Tanam.

Kalau kita melihat kondisi Padang saat ini, nampaknya masyarakat setempat hanya puas dengan posisi kotanya di level medium-city (kota menengah). Kota ini tak berusaha untuk mengambilalih perannya sebagai sentra komersial di Sumatera, seperti yang pernah dilakoninya seratus tahun lalu. Dulu ketika kawasan Pasar Gadang dan Muaro masih ramai oleh transaksi jual-beli, banyak pedagang besar yang membuka kantornya disini. Kini orang-orang kaya dan cerdik itu sudah sangat sedikit. Mereka lebih memilih merantau dan membuka usahanya di kota/propinsi lain. Pasca peristiwa PRRI, banyak pengusaha besar dari Padang – dan Sumbar pada umumnya – yang berbisnis di Jakarta, Medan, serta Batam. Bahkan tak sedikit yang mencoba peruntungannya di Kuala Lumpur. Mereka memilih kota-kota itu, karena disana semakin banyak industri yang berkembang. Keengganan investor untuk masuk ke kota ini, agaknya menjadi faktor pelengkap yang membuat Padang tak kian berkembang. Penyebabnya apa lagi kalau bukan persoalan ulayat yang sulit diotak-atik. Akibatnya, kegiatan industri dan jasa tak begitu ramai. Satu-satunya pabrik yang memiliki kapasitas cukup besar dan berskala regional adalah PT Semen Padang. Yang lain, seperti pengolahan ikan, perusahaan kayu, dan pabrik kelapa sawit, hanyalah family owned business yang berukuran lokal.

Karena sepinya industri besar disini, maka jarang sekali brand-brand internasional yang membuka cabangnya di Padang. Starbucks, jaringan kopi waralaba asal Amerika, baru membuka outlet pertamanya di kota ini setahun lepas. Sedangkan di kota “kemarin sore” : Pekanbaru, merek yang menjadi simbol kaum urban itu sudah hadir sejak tahun 2015. Selain itu, toko-toko fesyen seperti Uniqlo dan H&M, tak ada satupun yang membuka cabangnya disini. Padahal di Pekanbaru, Palembang, serta Medan, dua merek yang digandrungi oleh kaum milenial dan gen-Z itu sudah eksis sejak tiga-empat tahun belakangan. Agaknya yang menjadi keengganan mereka tak mau masuk ke Padang, lantaran disini belum ada pusat perbelanjaan yang representatif (baca : middle-up). Satu-satunya mal yang cukup baik adalah Basko Grand Mall (BGM) yang sudah obsolete. Tapi kabarnya, pemilik BGM : Basrizal Koto, sedang menyiapakan mal baru yang diharapkan bisa menjadi pusat perbelanjaan middle-up pertama di Padang. Dan infonya, ketiga brand internasional di atas, hadir di mal baru tersebut.

* * *

Meski Sumbar tertinggal dalam hal gaya hidup, namun tidak untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk luar Jawa, boleh jadi Sumbar merupakan propinsi terbaik di bidang pendidikan. Dimana 2 dari 6 universitas terbaik di luar Jawa, berada di kota Padang. Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang selalu masuk ranking 25 besar nasional dalam pemeringkatan versi QS World University Ranking. Selain perguruan tinggi, di level Sekolah Menengah Atas (SMA)-pun, Sumbar juga mencatatkan prestasi yang mengesankan. Dimana 26 dari 1.000 SMA terbaik di Indonesia berada disini. Dan ini merupakan yang terbanyak untuk wilayah luar Jawa. Sebagai perbandingan, Sumut yang memiliki penduduk hampir tiga kali lipat, hanya menempatkan 22 SMA terbaiknya di daftar tersebut. Kualitas sumber daya manusia Sumbar juga dibuktikan dari angka melek aksara, dimana di tahun 2024 propinsi ini menempati urutan keempat setelah Sulut, Jakarta, dan Maluku. Di bidang kesehatan, Sumbar juga memiliki catatan yang cukup baik. Dimana dari 79 rumah sakit (RS) tipe A di Indonesia, tiga berada disini. Selain Sumbar, wilayah luar Jawa lainnya yang juga memiliki tiga RS tipe A adalah Sumut, Bali, Kaltim, dan Sulsel. Selebihnya hanya punya dua, satu, bahkan tidak sama sekali.

Kalau kita sigi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) nasional, terlihat kalau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar berada di urutan kedelapan. Pada tahun 2024, Sumbar sudah meraih angka 74,49; di atas rerata nasional yang berada di angka 74,20. Meski sedikit di bawah Riau, namun capaian itu sudah di atas Jabar, Jatim, serta Sulsel. Untuk area Sumatera, dari 15 kota/kabupaten yang memiliki IPM di atas 80 (kategori tinggi), lima diantaranya berada di Sumbar. Propinsi lain yakni Kepri dan Sumut masing-masing dua wilayah. Selebihnya : Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, dan Babel, hanya satu wilayah. Sebagai informasi, indeks ini merupakan acuan untuk menunjukkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

Data lainnya yang juga bisa dilihat adalah Indeks Daya Saing Daerah. Yang mana di tahun 2024 Sumbar masih masuk ke dalam 10 besar nasional. Propinsi ini berada di peringkat kesembilan — dan urutan ketiga untuk luar Jawa, dengan angka sebesar 3,7. Sebagai informasi, indeks ini mengukur seberapa tinggi daya saing suatu daerah yang ditentukan dari kualitas sumber daya manusia, inovasi, pasar, serta infrastruktur pendukung. Bagaimana dengan tingkat kemiskinan? Lagi-lagi Sumbar masih berada di 10 besar terbaik – tepatnya di urutan kesembilan — dengan jumlah warga miskin sebanyak 5,97%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang masih di angka 9,03%. Untuk propinsi terbaik di tahun 2024, diraih oleh Bali, dengan tingkat kemiskinan sekitar 4%. Lalu disusul Kalsel dan Jakarta masing-masing sebesar 4,11% dan 4,3%. Sementara itu tiga propinsi utama di Jawa, yakni Jabar, Jatim, dan Jateng, jauh di bawah Sumbar.