Archive for the ‘Ekonomi Bisnis’ Category


Kantor Pusat Credit Suisse di Zurich

Kalau Anda melihat daftar Fortune Global 500 yang dirilis oleh majalah Fortune setiap tahunnya, maka Anda akan tercengang bahwa ada 14 perusahaan asal Swiss yang masuk ke dalam list tersebut. Ya, negara sekecil Swiss, yang berada di tengah-tengah Eropa dan hanya berpenduduk 8,5 juta jiwa, bisa memiliki 14 perusahaan kelas dunia. Bandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa dengan luas area 45 kali lipat Swiss, cuma ada satu perusahaan di daftar tersebut. Itupun Pertamina, perusahaan yang masih merugi dan terus disubsidi oleh negara. Okelah, jangan bandingkan Swiss dengan Indonesia yang peringkat PISA-nya saja masih di urutan bawah. Coba bandingkan Swiss dengan Korea Selatan, yang pada tahun 2020 lalu menjadi negara terinovatif di dunia. Dengan jumlah penduduk 6 kali lipat lebih banyak dibandingkan Swiss, serta luas area dua setengah kali lebih besar, Korea sama-sama memasok 14 perusahaan ke dalam daftar tersebut. Lalu apa kelebihan Swiss di bandingkan negara-negara lain di dunia. Nah, dalam tulisan kali ini, kita akan melihat bagaimana Swiss bisa menghasilkan banyak perusahaan top dunia, seperti Roche, Nestle, Novartis, dan Credit Suisse.

Kalau kita rangkum, ada tiga komponen besar yang menjadikan Swiss bisa menghasilkan perusahaan-perusahaan wahid kelas dunia. Yang pertama adalah asas politiknya yang netral, dimana ia tidak berpihak kepada kekuatan manapun. Kedua, transparansi dan keterbukaan masyarakatnya. Dan ketiga, sumber daya manusianya yang unggul. Ketiga komponen ini terus dipelihara oleh pemerintah dan masyarakat Swiss, sehingga kalau salah satunya tercederai mereka khawatir negaranya akan mundur dari persaingan global.

(lebih…)

Sadarkah Anda, bahwa uang yang ada di saku Anda sekarang ini, atau di rekening Anda, sebenarnya hanyalah imajinasi yang didasari dari suatu kesepakatan bersama. Maksudnya? Ya, uang yang Anda kumpulkan setiap hari itu, dari pagi hingga malam, hanya punya arti jika sekelompok masyarakat mau mengakui (nilai)-nya. Itulah mengapa, jika Anda punya segepok uang rupiah di kantong, dan Anda belanjakan di Hongkong ataupun London, tak kan punya artinya. Kenapa? Karena masyarakat di kota itu tak mengakuinya. Rupiah bukan merupakan mata uang yang disepakati bisa menjadi alat tukar atau transaksi disana. Lalu mengapa jika Anda memiliki segepok dollar Amerika dan membelanjakannya di kota-kota itu, mereka mau menerimanya? Karena mereka mengakui dollar bisa sebagai alat transaksi disana. Apa sebab dollar diakui, sedangkan rupiah tidak? Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah uang. Dari bermulanya sistem barter hingga berkembangnya cripto currency.

* * *

Sejarawan tak pernah tahu kapan mulanya uang berkembang sebagai alat tukar dalam transaksi. Yang pasti sejak manusia sudah tak bisa lagi mengandalkan sistem barter dalam bertransaksi. Seperti yang kita pelajari di sekolah dulu, masyarakat pra-modern memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pertukaran barang. Jadi misalnya, jika seorang petani memanen padi dan peternak menghasilkan sapi, maka jika petani membutuhkan sapi, maka dia akan menukarkannya dengan padi yang dimilikinya. Begitu pula jika seorang pekebun yang memiliki anggur, jika dia membutuhkan pisau, maka dia harus menukarkan anggurnya dengan pisau kepada seorang pandai besi. Pada mulanya, sistem ini dapat diterima oleh semua orang. Namun dalam perjalanannya, timbul suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan. Yakni ketika seorang petani menghendaki anggur, namun si empunya kebun sedang tak membutuhkan padi. Atau ketika peternak sapi ingin membutuhkan padi, namun di sisi lain si petani sedang tak membutuhkan sapi. Lalu bagaimana menyelesaikan kerumitan seperti ini. Karena tak semua orang membutuhkan suatu barang dalam waktu yang bersamaan.

(lebih…)

Setelah era penerbangan murah berakhir, banyak pengusaha otobus yang optimis kalau industri ini kembali menggeliat. Namun setelah Covid-19 menyerang, harapan tersebut kembali sirna. Pembatasan sosial dalam skala besar, telah menggerus omzet perusahaan otobus hingga mencapai 70%. Malah adapula perusahaan yang sampai menjual asetnya untuk menutupi biaya operasional. Menengok fakta tersebut, Kurnia Lesani Adnan, pemilik perusahaan otobus (PO) Siliwangi Antar Nusa (SAN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), berinisiatif untuk menyemangati kembali industri otobus yang sedang terpuruk. Lewat channel Youtube-nya : PerpalZ TV, Sani mengunjungi beberapa stakeholder, khususnya para pelaku usaha otobus. Setelah menemui para pengusaha di Pulau Jawa, di pertengahan Maret lalu tim PerpalZ TV melakukan tur ke Sumatera. Tak tanggung-tanggung, kegiatan roadshow selama 20 hari itu dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Melihat roadshow “PerpalZ TV Goes To Sumatera”, me-recall ingatan saya terhadap PO-PO di Sumatera. Maklum dulu saya gemar mengamati perkembangan beberapa PO di Jawa dan Sumatera. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat sepak terjang PO-PO di Sumatera, serta mengulik sejarah jalur lintas Sumatera. Disamping itu, kita juga akan sedikit mengulas perubahan model bisnis pada beberapa PO, setelah dioperasikannya Tol Trans-Sumatera. Yang tak kalah menarik, kami juga akan menyajikan PO-PO legendaris yang masih bertahan hingga saat ini.

(lebih…)

Beberapa hari belakangan ini rencana penggabungan dua perusahaan teknologi Grab dan Gojek kembali mengemuka. Adalah situs berita Bloomberg, yang kembali mengabarkan rencana merger dua raksasa tersebut. Dalam artikelnya yang berjudul Grab, Gojek Close In on Terms for Merger, dikabarkan bahwa telah terjadi kesepakatan diantara para pemilik modal terkait rencana perkawinan tersebut. Berita ini sontak menjadi buah bibir di kalangan pers dan pemerhati bisnis di tanah air. Kabarnya penggabungan ini juga sebagai bentuk gencatan sejata, setelah mereka berperang selama lebih dari separuh dekade. Bagi pemilik modal, rencana ini tentu untuk memberikan kepastian di masa depan terkait perolehan laba perusahaan. Selama ini publik memang tak pernah tahu, apakah program bakar duit dua perusahaan tersebut telah beroleh hasil. Sebab kalau berdasarkan hitung-hitungan kasar, rasanya mereka belum break even point.

Sebenarnya rencana merger kedua perusahaan itu telah bergulir sejak awal tahun lalu. Namun karena ada pandemi virus Corona, rencana inipun sempat dibatalkan. Isu merger kembali mengemuka, dikarenakan menurunnya valuasi mereka di berbagai negara. Valuasi Grab yang tahun lalu sebesar USD 14 miliar, kini telah diperdagangkan di pasar sekunder dengan diskon mencapai 25%. Begitupula dengan Gojek yang tahun lalu bernilai hampir USD 10 miliar, kini dijual dengan diskon besar-besaran. Kerugian yang timbul akibat pandemi Covid-19, telah menekan dua perusahaan ride-hailing ini untuk melakukan penggabungan. Peleburan ini menurut Tech in Asia, berpotensi akan meningkatkan valuasi keduanya menjadi USD 72 miliar di tahun 2025 nanti.

(lebih…)

Tiga minggu lalu (5 Oktober), DPR baru saja mensahkan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang yang merevisi lebih dari 75 undang-undang yang ada sebelumnya itu, dipercaya akan menyatukan berbagai peraturan ketenagakerjaan serta investasi yang cukup beragam. Meski undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, namun sejumlah elemen buruh menyatakan justru peraturan ini akan mengamputasi hak-hak buruh. Menurut hasil kajian Fakultas Hukum UGM, ada beberapa pasal dalam peraturan ini yang akan merugikan kaum pekerja. Diantaranya pasal mengenai status pekerja. Dalam UU Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tadinya terbatas paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu satu tahun. Namun di UU Cipta Kerja ini, PKWT menjadi tak dibatasi. Pasal lainnya adalah mengenai penerimaan pesangon. Jumlah pesangon yang diterima pekerja yang sebelumnya sebanyak 32 kali gaji, dipangkas menjadi 25 kali gaji.

Selain kluster ketenagakerjaan, persoalan lainnya yang juga disorot adalah masalah lingkungan hidup. Isu ini tak sampai membesar seperti halnya isu ketenagakerjaan yang diteriakkan oleh para buruh akhir-akhir ini. Namun sejumlah aktivis lingkungan mengatakan, ada risiko tinggi bagi lingkungan dibalik efisiensi investasi dan kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh undang-undang tersebut. Kalau kita melihat pasal demi pasal, ada beberapa poin penting mengenai lingkungan yang tak lagi diatur secara tegas. Seperti minimal luas hutan yang harus dipertahankan, serta dihapusnya kalimat “tanpa perlu pembuktian” pada pasal kewajiban pengusaha terhadap kerusakan lingkungan.

(lebih…)

Grafik 1 : PDB Per Kapita Jepang vs Korea Selatan

Dalam 70 tahun terakhir, kita melihat kebangkitan ekonomi negara-negara Asia Timur. Dari sekian banyak negara di kawasan itu, Korea Selatan merupakan suatu kisah yang menarik. Mungkin Anda mengira bahwa Jepang-lah negara yang mengalami keajaiban pertumbuhan ekonomi. Namun jika kita membaca sejarah ekonomi Jepang, negara itu sebenarnya sudah bangkit sejak akhir abad ke-19, dan di tahun 1940 boleh dikatakan telah setara dengan Eropa. Oleh karenanya, ia berani menantang kekuatan Barat dalam Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Pasifik, sebenarnya Jepang hanya memulihkan kekuatannya saja. Dan ini berbeda dengan Korea Selatan yang memang bangkit dari titik nol. Sejak kehancuran akibat Perang Korea (1950-1953), PDB per kapita Korea Selatan telah tumbuh lebih dari 491 kali, dari USD 64 menjadi USD 31.430. Dilain pihak, PDB per kapita Jepang di tahun 1950 sudah berada di posisi USD 1.873, dan hanya bertumbuh 22 kali ke posisi hari ini yang berada di angka USD 40.847. Jika kita melihat PDB per kapita secara riil (menggunakan paritas daya beli/purchasing power parity), maka kini keduanya hanyalah terpaut sedikit. Jepang berada di posisi USD 45.546, sedangkan Korea Selatan di angka USD 44.740. Tak cuma PDB per kapita, dari segi Indeks Pembangunan Manusia-pun Korea Selatan juga hampir setara. Negara ini sudah berada di angka 0,906; dan Jepang di posisi 0,915.

Bagaimana dengan hasil industri? Meski tergolong pemain baru, namun dalam sepuluh tahun terakhir produk-produk Korea telah menggerogoti pangsa pasar Jepang. Kemauan perusahaan Korea untuk menggelontorkan dana riset, juga menjadi faktor penting yang menyebabkan produk-produk mereka diakui dunia. Berdasarkan data yang dirilis OECD, di tahun 2015 persentase pengeluaran riset terhadap PDB Korea Selatan sudah di atas Jepang (Lihat Grafik 2). Bahkan di tahun itu menurut Bloomberg, Korea Selatan merupakan negara dengan inovasi ekonomi terbaik di dunia. Dengan melihat fakta-fakta tersebut, timbul pertanyaan di benak kita : benarkah sekarang produk-produk Korea telah melampaui produk Jepang. Mengingat selama ini, kita mengenal produk-produk Jepang — terutama elektronik dan otomotifnya — sebagai produk terbaik di dunia. Dalam sajian kali ini, kita akan melihat kinerja beberapa industri di kedua negara, dan membandingkannya untuk melihat siapa yang lebih unggul.

(lebih…)


Bagi Anda pengguna dompet digital (e-wallet), mungkin Anda sering bertanya-tanya : bagaimana caranya Go-Pay, OVO, dan Dana meraup untung? Terlebih ketika melihat mereka berlomba-lomba memberikan diskon hingga 40%. Gak cuma itu, bahkan ada pula yang berani jor-joran ngasih cash back sampai 60%. Di depan outlet mal-mal mewah hingga toko-toko di pinggir jalan, mereka memasang banner besar-besar untuk menggoda para pembeli menggunakan layanan mereka. Memang, yang paling diuntungkan dari pemberian diskon semacam ini adalah para konsumen. Namun jika dalam dua tahun belakangan mereka terus membakar uang, lalu darimana perusahaan dompet digital itu meraup untung? Nah, dalam sajian kali ini kita akan mengulik strategi bisnis dompet digital dalam menghasilkan uang.

 

Merchant Fee

Pernah gak Anda kepikir, kalau sebenarnya pemberian diskon besar-besaran itu seperti memasang iklan di televisi. Bedanya, iklan cuma memperkenalkan produk, sedangkan diskon langsung memberikan experience kepada pelanggan. Kopi Kenangan atau Janji Jiwa misalnya, apakah Anda pernah melihat iklan mereka di TV-TV? Gak kan. Lalu kenapa mereka cukup ngehits belakang ini? Ya, karena mereka memberikan diskon besar-besaran. Siapa yang menyediakan diskon ini, apakah pemilik perusahaan kopi? Bukan. Lalu siapa? Ya, penyedia dompet digital. Si pemilik kopi, tinggal membayar sejumlah fee yang dipotong dari nilai penjualannya untuk diserahkan ke penyedia e-wallet. Lalu kalau diskonnya 40%, apakah fee-nya juga 40%? Tentu tidak. Mungkin cuma 2%-3%. Kok bisa? Ya, penyedia e-wallet itu berharap akan mendapat keuntungan dalam jangka panjang. Semula mungkin diskon yang diberikan 40%, namun lama kelamaan – jika masyarakat sudah terbiasa, diskon turun menjadi 30%, 10%, sampai akhirnya 0%. Meski tak lagi memberikan diskon, penyedia e-wallet itu akan terus mendapatkan fee selama konsumen membeli Kopi Kenangan dengan dompet digital.

(lebih…)


Farid Gaban, pemimpin redaksi media daring Geotimes, dalam artikelnya tertanggal 9 Maret 2019 mengkritik kebijakan Presiden Jokowi dalam membangun jalan tol. Kritik yang dituangkannya pada artikel berjudul “Kritik Pembangunan Jalan Tol Jokowi” itu, mempertanyakan apakah pembangunan jalan tol bermanfaat bagi bangsa kita, terutama jika dilihat dari ongkos yang dikeluarkannya. Menurutnya, jalan tol (akan) memperlemah sistem transportasi publik dan ikut memicu naiknya jumlah mobil pribadi. Ia menambahkan : “Di era Jokowi, jumlah mobil penumpang kecil naik dari 12,5 juta pada 2014 menjadi 16,5 juta sekarang (peningkatan 1 juta unit setiap tahun). Dari jumlah itu lebih dari 70% ada di Jawa. Tak hanya peningkatan itu memperparah kemacetan, tapi juga meningkatkan konsumsi bensin. Konsumsi bensin kita naik dua kali lipat dari 25 juta liter pada awal Pak Jokowi berkuasa menjadi 55 juta liter pada 2018”.

Lebih jauh ia berpendapat : “Konsumsi yang meningkat jelas makin membuat kita tergantung pada bensin impor. Neraca perdagangan kita, yang sekarang sudah defisit, akan bertambah tekor. Dampak ekonominya bisa sangat jauh: defisit transaksi berjalan, melemahnya rupiah, rentan utang, dan peka terhadap gejolak harga minyak dunia. Belum lagi jika kita menghitung biaya tersembunyi: polusi, pemborosan energi dan ekonomi biaya tinggi akibat macet. Jalan tol bukan solusi transportasi dan logistik. Dalam soal ini pemerintah keliru: selalu mengikuti trend, membangun jalan tol untuk mengimbangi kenaikan jumlah kendaraan (yang akan terus keteteran). Yang semestinya dilakukan adalah mengubah trend: memperkuat transportasi publik massal, membatasi transportasi pribadi. Alih-alih memecahkan masalah, jalan tol justru memperparah masalah transportasi.”

(lebih…)


Sejak 24 September lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif masuk sebesar 10% atas berbagai produk China. Tindakan tersebut merupakan respons Amerika atas defisit perdagangannya dengan Tiongkok yang dari tahun ke tahun semakin melebar. Untuk menekan produsen manufaktur asal Tiongkok, Trump malah sudah berencana akan menaikan tarif tersebut menjadi 25% di akhir tahun ini. Kejadian itu sontak menghebohkan dunia, termasuk Indonesia yang sedikit banyaknya bakal terpengaruh. Kebijakan Trump yang disebut para ekonom sebagai pemicu perang dagang itu, sebenarnya berkebalikan dengan semangat Amerika yang menginginkan keterbukaan ekonomi. Kalau kita ingat pada dekade 1970-an, Amerika Serikat-lah yang meminta China agar membuka pasarnya bagi produk-produk luar. Sejumlah perjanjian antara China dengan negara lain ditandatangani sebagai respons permintaan dunia atas kebijakan pemerintahan komunis yang tertutup. Setelah mendorong China membuka pasarnya, Amerika kemudian mengajak negara tersebut bergabung ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tahun 2001, China akhirnya mau bergabung ke dalam WTO, dengan harapan akan menguntungkan mereka.

Seiring dengan keikutsertaan China di organisasi tersebut, banyak peraturan yang sebelumnya cenderung tertutup, kemudian diratifikasi. Negara tirai bambu itu meliberalisasikan sektor jasanya, serta membuka kesempatan bagi investor asing untuk menginvestasikan dananya. Berdasarkan data Thomson Reuters, pada tahun 2013 China menerima dana asing (foreign direct investment) sebesar USD 245 miliar. Angka ini naik 6,5 kali lipat dibandingkan tahun 1997 yang cuma USD 45 miliar. Karena kebijakan pemerintahnya yang pro-pengusaha lokal, derasnya dana asing yang masuk ke China disertai pula dengan meningkatnya transfer teknologi dan kemampuan manajerial. Dengan membanjirnya modal asing, teknologi yang mumpuni, serta manajemen yang baik, banyak perusahaan manufaktur yang sebelumnya merakit produknya di negara maju beralih ke daratan China. Akibatnya industri manufaktur berkembang cukup pesat, dan ekonomi China-pun bertumbuh dua digit selama dwi dasawarsa.

(lebih…)


Siapa yang masih percaya ini?

Pertanyaan ini tiba-tiba terlontar dari pikiran saya melihat histeria massa atas melonjaknya harga mata uang dollar Amerika terhadap rupiah. Ya, di awal bulan ini (5/9), dollar hampir menembus angka Rp 15.000, atau tepatnya di level Rp 14.940. Level ini merupakan pencapaian terburuk sejak krisis moneter tahun 1998 lalu. Dimana pada saat itu, rupiah sempat menyentuh angka Rp 16.650. Meski rupiah hanya terdepresiasi 10,2% sejak awal tahun, namun melihat rupiah yang jatuh dari harga biasanya, banyak orang yang kembali mengenang masa-masa indah Orde Baru. Masa-masa dimana menurut mereka semuanya serba murah, serba enak. Kalau mendengar pernyataan ini, saya rada-rada geli. Yah kok bisa jaman yang serba terkekang seperti itu, dianggap lebih enak. Oh mungkin mereka menganggap, dulu semuanya serba murah. Harga sembako murah, bensin murah, mau nyekolahin anak murah, apa-apa saja murah. Apakah benar? Yuk mari kita lihat.

Memang pada tahun 1998, sebelum Soeharto lengser, harga bahan bakar premium cuma Rp 700 per liter – sebelum naik menjadi Rp 1.200 per liter. Harga beras masih sekitar Rp 1.100 per liter, harga nasi padang Rp 2.300 per porsi, dan harga makanan sejuta umat alias mi instan hanya Rp 250 per bungkusnya. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang, pada saat itu tentu jauh lebih murah. Namun untuk mengecek apakah benar-benar murah, kita perlu membandingkannya dengan pendapatan yang diterima masyarakat. Berdasarkan data Upah Minimum Propinsi (UMP), pada tahun 1998 rata-rata orang Indonesia beroleh penghasilan sebesar Rp 150.900 per bulan. Artinya pada masa itu dengan gaji yang diterima, masyarakat bisa membeli 215,5 liter premium, atau 137 liter beras, atau 603 bungkus mi instan. Kalau mau makan nasi padang dengan lauk pauk ayam, dapat 66 porsi.

(lebih…)