Afandri Adya

Indonesia kembali bergolak. Aksi massa terjadi di berbagai kota di tanah air. Ratusan ribu masyarakat dari berbagai elemen : mahasiswa, buruh, pengendara ojol, hingga ibu rumah tangga, turun ke jalan menuntut perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya di Indonesia, demonstrasi juga digelar oleh WNI yang bermukim di Malaysia, Jerman, dan Australia. Akibat aksi tersebut, tercatat ada sepuluh orang warga yang meninggal dunia. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menaksir kerugian mencapai Rp 900 miliar. Dimana Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Jakarta merupakan propinsi yang mengalami kerugian cukup besar. Selain fasilitas umum seperti halte dan stasiun Moda Raya Terpadu (MRT), massa juga membakar kantor-kantor milik pemerintah. Bahkan di Makassar dan Lombok, massa yang mengamuk juga membakar kantor DPRD. Yang paling memilukan ialah terjadinya aksi penjarahan terhadap rumah empat anggota DPR dan satu orang menteri. Menurut catatan penulis, inilah aksi massa terbesar sekaligus yang paling brutal sepanjang Era Reformasi. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menggelar people power di tahun 1998, yang menggulingkan kekuasaan Orde Baru. Ketika itu ribuan orang mati sia-sia, dan ekonomi mandeg selama lebih dari setahun.

Demonstrasi di bulan Agustus kemarin, merupakan akumulasi kekecewaaan masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ini juga ditengarai oleh sikap serta gaya hidup sebagian pejabat dan anggota dewan yang dinilai tak menunjukkan sense of crisis. Di tengah-tengah kenaikan pajak dan melemahnya daya beli, mereka terlihat seperti semena-mena. Di media sosial tak sedikit dari keluarga anggota DPR/DPRD serta pejabat kementerian yang melakukan flexing. Di jalan raya mereka selalu mempertontonkan arogansi, seperti menyalakan sirine, strobo, dan ingin diprioritaskan. Puncaknya ialah ketika pemerintah menyetujui pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta/bulan atau sepuluh kali lipat UMR Jakarta. Kebijakan ini tentu mendapat penolakan dari masyarakat luas. Parahnya, protes masyarakat tersebut direspons oleh sebagian anggota dewan dengan ucapan yang tak pantas. Yang mana ucapan mereka itu kemudian menjadi bahan bakar yang menyulut amarah rakyat.

Aksi Massa dan Kerusuhan

Tanggal 25 Agustus 2025 merupakan awal mula demonstrasi terjadi. Massa yang tak terorganisir, mendatangi kantor DPR-RI sejak siang hari. Tuntutan mereka : bubarkan DPR! Meski secara konstitusi – dan konsep trias politica yang dianut bangsa Indonesia — tuntutan ini tak masuk akal, namun ini sebagai bentuk kegeraman publik terhadap anggota parlemen. Dimana mereka yang diharapkan menjadi penyambung lidah rakyat, acapkali meninggalkan dan mengacuhkan suara konstituen. Dan ini terbukti, hingga massa dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian, tak ada satupun pimpinan/anggota DPR yang datang menemui mereka. Menurut catatan Tempo, tuntutan pembubaran DPR tersebut sebenarnya telah bergema sejak tanggal 15 Agustus lalu. Tuntutan tersebut menyebar melalui pesan WhatsApp Group secara berantai yang disebarkan oleh kelompok yang menamakan dirinya “Revolusi Rakyat Indonesia”. Pesan tersebut kemudian ramai dan viral, setelah dinarasikan melalui media sosial Youtube dan X.

Sehabis aksi massa tanggal 25 Agustus, demo kembali digelar pada tanggal 28 Agustus. Kali ini yang melakukan aksi adalah serikat buruh pimpinan Said Iqbal. Demo kali ini isunya cukup berbeda dengan apa yang dilontarkan oleh peserta aksi di tanggal 25 Agustus sebelumnya. Demo tanggal 28 merupakan aksi demo khas buruh yang menuntut agar pemerintah memberikan upah layak serta penghapusan outsourcing. Di sore hari, ribuan buruh sebenarnya sudah membubarkan diri. Tapi beberapa massa yang tak dikenal, datang dari berbagai penjuru ikut meramaikan kawasan Senayan. Banyak pemuda-pemuda tanggung — yang sepertinya masih duduk di bangku sekolah menengah — ikut-ikutan untuk ambil bagian dan menciptakan kerusuhan. Mereka banyak berkumpul di sekitar Pejompongan, di dekat perlintasan kereta api hingga depan Bank BNI. Sampai batas waktu yang ditentukan, massa yang berkerumun seperti tak mau beranjak. Beberapa bahkan ada yang melakukan pelemparan terhadap aparat yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata. Polisi yang mulai kewalahan, menggunakan kendaraan taktis (barracuda) untuk membubarkan massa. Salah satu barracuda yang dikendarai Kompol Cosmas Keju Gae, bergerak ke arah Jalan Pejompongan. Ia melawan arah dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Tak disangka, kendaraan tersebut menabrak pengendara ojek daring, Affan Kurniawan. Massa yang berkumpul di sekitar Affan, sontak memukul-mukul dan melempari kendaraannya. Karena merasa terancam, Cosmas dan enam awak lainnya memutuskan untuk cabut hingga melindas Affan. Malang baginya, setelah sempat memperoleh penyelamatan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Affan menghembuskan nafas terakhirnya di malam hari 28 Agustus.

Setelah mengetahui Affan wafat, ribuan mahasiswa dan pengendara ojol menyerbu Mako Brimob Polda Metro Jaya di Jalan Kwitang. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak kepolisian dan memeriksa para pelaku secara transparan. Massa demo yang sebelumnya cuma mempermasalahkan tunjangan DPR, kini juga menuntut profesionalisme Polri. Sebenarnya kalau pemerintah langsung merespons tuntutan para demonstrans, saya rasa aksi massa tak kan berlarut-larut. Namun karena respons pemerintah sangatlah lambat, jadilah provokasi-provokasi di media sosial seperti api yang membakar.

Tanggal 29 Agustus, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) ikut turun ke jalan. Mereka melakukan long march dari FX Sudirman ke Polda Metro Jaya serta ke Mabes Polri. Berbeda dengan tuntutan demo tanggal 25 dan 28 Agustus, pada demo kali ini mahasiswa hanya berfokus pada isu tindakan represif aparat. Isu ini terkait dengan meninggalnya Affan di hari sebelumnya. Tak hanya elemen mahasiswa, aksi ini ternyata juga diikuti oleh ribuan pengendara ojol. Menurut pantauan detik.com, massa yang berkumpul di depan Mabes Polri telah membubarkan diri menjelang azan maghrib. Namun di depan Polda Metro Jaya dan Mako Brimob massa tetap berkerumun hingga dini hari. Di dua lokasi tersebut, massa seperti tak terkendali. Mereka melempari aparat hingga membakar fasilitas umum seperti halte TransJakarta dan stasiun MRT. Tak hanya fasilitas umum, kantor-kantor polisi-pun banyak yang dibakar. Himbauan untuk menjarah diserukan dimana-mana. Karena masyarakat sudah dirasuki rasa kesal, banyak yang kemudian mendukung aksi tersebut. Akibatnya, empat rumah anggota DPR (Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach) serta rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, dijarah massa.

Tak hanya di Jakarta, aksi demonstarsi juga terjadi di 34 kota lainnya. Di Makassar yang terkenal ricuh, peserta aksi membakar kompleks kantor DPRD Makassar beserta kendaraan yang terparkir di dalamnya. Akibat pembakaran tersebut, tiga orang karyawan DPRD Makassar meninggal dunia. Di Surabaya, unjuk rasa juga berlangsung ricuh. Bom molotov yang dilempari oleh pengunjuk rasa, membakar bagian timur Gedung Grahadi dan kantor Pemda Jawa Timur. Di Lombok, massa aksi juga membakar gedung DPRD NTB yang berada di Jalan Udayana. Di Bandung, aksi unjuk rasa juga berakhir rusuh. Massa yang tak bisa dibendung – meski sudah ditemui oleh Gubernur Dedi Mulyadi – melakukan pembakaran Mess MPR-RI yang berada di Jalan Diponegoro. Di Yogyakarta, massa demonstrans yang sempat membakar ban dan memblokir jalan, akhirnya ditemui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam pertemuan tersebut, Sultan menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, sembari memastikan bahwa hak berekspresi warga tetap dihormati.

Siapa Penggerak Massa?

Ferry Irwandi, salah seorang influencer dan CEO Malaka Project menyebutkan, bahwa demo tanggal 25 Agustus lalu tidaklah organik. Artinya, demo tersebut bukan digerakkan oleh mahasiswa atau buruh. Lebih jauh Ferry menyebut, bahwa ada sekelompok orang yang bergerak melalui media sosial dengan menyebarkan gagasan untuk pembubaran DPR. Menurut Ferry, orang-orang ini memahami teori algoritma di media sosial yang disebutnya dengan istilah friction shifting theory. Teori ini sebagai model baru komunikasi massa yang memungkinkan publik untuk mengambil alih kendali atas narasi yang beredar, dan dalam hal ini ialah pembubaran DPR. Kalau kita lihat media sosial, seperti Instagram, Threads, hingga X, menjelang tanggal 25 Agustus kemarin, banyak beredar potongan-potongan video yang diambil dari ucapan serta joget para anggota DPR. Video tersebut dibuat dengan narasi bahwa mereka tak berempati dengan rakyat, serta diberi tagar “Bubarkan DPR”. Dari video inilah banyak pengamat yang menilai kalau rakyat jadi tersulut, yang kemudian menyebabkan terjadinya aksi massa.

Selain Ferry, mantan Kepala BIN Hendropriyono juga melontarkan bahwa ada pihak asing yang ikut bermain dalam demonstrasi kemarin. Guru besar di bidang intelijen itu menambahkan, sosok yang ia maksud bukanlah seorang negarawan atau non-state actor, namun pengaruhnya disebut sangat kuat hingga memengaruhi kebijakan negara tempat ia tinggal. Ketika ditanya oleh Rhenald Kasali dalam podcast Intrigue, Hendro tak mau menyebutkan siapa pelakunya. Dari luar negeri, media Rusia : Sputnik, juga ikut mengulas dalang pada demonstrasi kemarin. Dalam artikel yang berjudul : “Soros, NED Could Be Behind Indonesian Protests”, diduga bahwa George Soros ikut bermain untuk mengacaukan Indonesia. Aksi tersebut ia lakukan, karena hendak memprotes kebijakan Presiden Prabowo yang lebih condong ke Rusia dan China. Sebagaimana diketahui, pada bulan Januari lalu Prabowo memutuskan untuk membawa Indonesia bergabung dengan BRICS. Boleh jadi kerusuhan kemarin merupakan terapi kejut yang disampaikan Soros kepada Prabowo.

Efeknya lumayan terasa. Gara-gara demonstrasi kemarin, Prabowo sempat menunda lawatannya ke China yang seharusnya dijadwalkan pada tanggal 31 Agustus. Prabowo baru tiba di Tiongkok pada tanggal 2 September, dan hanya menghadiri parade militer 80 tahun kemenangan China di Perang Dunia Kedua. Meski di Tiongkok cuma 8 jam, namun kehadiran Prabowo cukup mendapat sorotan media asing. AFP, kantor berita Prancis, memuat laporan yang berjudul “Indonesian leader U-turns on China visit despite deadly protests“. Begitu pula dengan media berpengaruh asal Qatar : Al Jazeera, menulis artikel dengan tajuk “Indonesia’s president to go ahead with China trip despite protests”. Sedangkan media Jepang : The Yomiuri Shimbun, memotong foto Prabowo ketika menghadiri parade militer. Dimana beliau yang berdiri disebelah Vladimir Putin – bersama Xi Jinping dan Kim Jong Un, sengaja tak diperlihatkan agar terkesan Prabowo tak menghadiri acara tersebut. Analis lain menyebut, media ini sengaja tak memasukkan Prabowo, untuk memperkuat sentimen masyarakat Jepang kalau Indonesia bukanlah bagian dari Blok Timur.

* * *

Pasca aksi massa dan kerusuhan yang terjadi di akhir bulan Agustus kemarin, sejumlah influencer yang aktif menyampaikan perlawanan melalui media sosial menyusun tuntutan rakyat yang kemudian dikenal dengan Tuntutan 17+8. Tuntutan tersebut merangkum desakan dari 211 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam YLBHI, serta siaran pers yang dikeluarkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Tuntutan itu terdiri dari 17 poin tuntutan jangka pendek dan delapan tuntutan jangka panjang yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dan DPR-RI. Setelah selesai disusun, pada tanggal 4 September tuntutan tersebut diserahkan oleh perwakilan influencer, diantaranya Ferry Irwandi, Jerome Polin, Andovi da Lopez, dan Abigail Limuria kepada perwakilan anggota DPR-RI : Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka.

Merespons perkembangan politik yang cukup cepat, pimpinan partai politik-pun langsung mengambil sikap tegas. DPP Partai Nasional Demokrat menonaktifkan dua anggota mereka, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. DPP Partai Amanat Nasional juga menonaktifkan dua anggota mereka, yakni Uya Kuya dan Eko Patrio. Sedangkan Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir. Kelima anggota DPR tersebut diberhentikan, lantaran telah mencederai perasaan masyarakat terkait ucapan, gestur, dan joget-joget yang dipertontonkannya. Tak hanya itu, pimpinan partai politik juga bersepakat untuk mencabut tunjangan rumah bagi anggota DPR, serta melakukan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali untuk undangan kenegaraan. Berdasarkan catatan CNN Indonesia, uang saku harian perjalanan dinas luar negeri bagi anggota DPR berkisar antara USD 347 (setara Rp 5,69 juta) hingga USD 792 (setara Rp 12,99 juta). Dan rata-rata perjalanan dinas mereka bisa memakan waktu hingga tujuh hari.

Bukan hanya DPR yang melakukan pembenahan, eksekutif-pun juga menanggapi tuntutan para demonstrans segera. Setidaknya ini terlihat dari komitmen Presiden ketika bertemu dengan perwakilan wartawan di Hambalang pada tanggal 6 September. Dua hari kemudian, tepatnya pada hari Senin, 8 September, Presiden Prabowo mengocok ulang anggota Kabinet Merah Putih. Ada lima kementerian yang di-reshuffle, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta sekaligus mengesahkan kementerian yang baru yakni Urusan Haji dan Umroh. Sri Mulyani yang sering diteriaki peserta demo untuk segera diberhentikan, akhirnya diganti Purbaya Yudhi Sadewa, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan penggantian Budi Gunawan, memang sudah disebut-sebut sejak tiga bulan lalu. Menurut wartawan Kompas, Suhartono, Prabowo ingin mengganti Budi Gunawan dengan orang yang dekat dengannya. Namun tertunda-tunda, karena menunggu waktu yang tepat. Untuk saat ini posisi Menko Polkam sementara diisi oleh Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sama dengan penggantian Budi Gunawan, dicopotnya Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi juga sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut, digantinya Budi Arie karena beliau sedang tersangkut masalah hukum.