Meme Pindah Ibu Kota

Tanggal 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi ibu kota baru Republik Indonesia. Lokasi yang dipilih ternyata berbeda dari apa yang selama ini sempat diisukan. Kalau sebelumnya kota Palangkaraya digadang-gadang akan menjadi ibu kota baru, namun ternyata yang dipilih adalah dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Isu pemindahan ibu kota sepertinya selalu menjadi jualan setiap pemerintahan yang bingung mengatasi kesemrawutan Jakarta. Pada pertengahan 1990-an, Soeharto pernah mewacanakan akan memindahkan ibu kota ke Jonggol. Wilayah di tenggara ibu kota itu dinilai cocok sebagai bakal ibu kota baru, karena masih memiliki lahan yang cukup luas. Selain itu letaknya yang hanya berjarak 40 km dari pusat kota (Gambir dan sekitarnya), dinilai tak akan terlalu merepotkan. Sebab hampir keseluruhan pegawai pemerintah pusat berdomisili di Jabodetabek. Namun hingga Soeharto lengser, wacana ini hanya tinggal wacana. Para pencari rente yang sudah memburu tanah di kawasan tersebut, banyak yang gigit jari.

Kemudian pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), isu ini kembali bergulir. Jika Soeharto jelas menunjuk Jonggol sebagai calon ibu kota baru, SBY sampai masa kepemimpinannya berakhir tak pernah memberikan pernyataan yang klir terkait rencana pemindahan ibu kota. Nah, tahun ini giliran Jokowi yang menggulirkan ide pemindahan ibu kota baru. Alasan pemindahan ibu kota itu, bagi sebagian kalangan cukuplah realistis. Mengingat tingginya beban Jakarta saat ini, yang berperan sebagai pusat bisnis, pusat budaya, pusat militer, sekaligus pusat pemerintahan. Lalu kalau Jakarta terbebani, mengapa kemudian pilihannya jatuh ke Kalimantan Timur. Pemerintah beralasan, untuk melakukan pemerataan pembangunan, maka ibu kota baru haruslah berada di tengah Nusantara. Memang ide tersebut terkesan elok, mengingat pembangunan saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Namun kalau untuk mewujudkan itu harus memindahkan ibu kota ke tempat yang lengang, rasanya kita hanya membuang-buang uang.

Baca entri selengkapnya »

Iklan

Tahun ini tepat 100 tahun Bahasa Inggris diakui sebagai bahasa internasional. Adalah Perjanjian Versailles yang menjadi titik balik diakuinya Bahasa Inggris sebagai lingua franca. Sebelumnya, bahasa diplomasi yang digunakan oleh masyarakat internasional adalah Bahasa Perancis. Namun ketika perjanjian perdamaian Perang Dunia I itu disusun, Perdana Menteri Amerika Serikat Woodrow Wilson mensyaratkan agar perjanjian juga dibuat dalam Bahasa Inggris. Wilson beralasan kongres Amerika harus menyetujui isi perjanjian tersebut, dan mereka hanya mengerti dalam Bahasa Inggris. Lucunya, meski Inggris menjadi salah satu dari empat negara pemenang perang — bersama Amerika, Perancis, dan Italia, Perdana Menteri Inggris David Lloyd George tak memaksa penggunaan Bahasa Inggris dalam kesepakatan itu.

Penandatanganan Perjanjian Versailles boleh dibilang agak canggung. Karena ini untuk kali pertama Amerika turut terlibat dalam urusan negara-negara Eropa. Perancis yang ketika itu memiliki bargaining politik cukup besar, harus mau mengalah mengikuti keinginan Amerika. Tak hanya dalam penentuan batas negara, Bahasa Inggris — yang digunakan oleh mayoritas orang Amerika — juga mulai disejajarkan dengan Bahasa Perancis. Konon untuk menghambat naiknya popularitas Bahasa Inggris, Perdana Menteri Perancis Clemenceau juga menawarkan agar Bahasa Italia juga dipakai dalam perjanjian. Namun entah mengapa akhirnya hanya dua bahasa saja yang digunakan, yaitu Perancis dan Inggris. Keterlibatan Amerika dalam percaturan politik benua biru ternyata tak cuma sampai disini. Setelah Perang Dunia I, negara Paman Sam mulai sering tampil dalam urusan militer dan ekonomi negara-negara Eropa. Banyak perjanjian dagang, hukum, dan aturan-aturan militer yang kemudian ditulis dalam Bahasa Inggris.

Baca entri selengkapnya »


Gates of Heaven

Pura Lempuyang Luhur memang luar biasa. Bagaimana tidak, pura yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali itu telah menyedot ribuan bahkan ratusan ribu turis untuk berkunjung kesana. Tujuan mereka cuma satu : berfoto di “Gates of Heaven”. Untuk memenuhi rasa penasaran, bulan lalu saya menyempatkan diri mengunjunginya. Saya ingin melihat bagaimana sebenarnya “gerbang ke surga” yang di-mention pada foto-foto orang di Instagram. Setelah menempuh tiga jam perjalanan dari Kuta, kami akhirnya menjejakkan kaki disana. Sebenarnya ke Karangasem, kami hanya ingin mengunjungi Taman Air Tirta Gangga. Namun karena jagat Instagram sempat dihebohkan oleh postingan Pura Lempuyang Luhur, jadilah kami mengunjungi pura ini. Berbeda dengan Pura Ulun Danu Bratan, Tanah Lot, atau Tirta Empul, pura ini belum menjadi destinasi utama Pulau Dewata. Selain jalannya yang sempit, di dekat pura tak ada lot parkir yang representatif. Sehingga banyak mobil pengunjung yang diparkir di tepi jalan, dengan posisi miring 45⁰.

Dari arah Amlapura, ibu kota Karangasem, tak ada arah petunjuk dimana pura ini berada. Untung ada Google Map, sehingga tak sulit bagi kami mencarinya. Setibanya di lokasi, kami diminta untuk memberi donasi serta membayar uang sewa sarung. Yah tak terlampau mahal lah, jika dibanding obyek wisata lainnya. Uang sewa sarung hanya sebesar Rp 10.000, dan donasi seikhlasnya. Sehabis menaiki puluhan anak tangga dan mendaki sejauh 150 meter, kami tiba di pura yang pertama. Oh iya, kompleks ini terdiri dari enam pura. Yang paling populer adalah pura yang pertama ini : Penataran Agung, tempat Gates of Heaven berada. Setelah mendapat percikan air suci, kami masuk ke pelataran. Disini kami melihat puluhan orang mengantri, berjajar rapi seperti menunggu sesuatu. Kami sempat saling bertanya, sedang apa mereka berbaris. Oh, ternyata mereka lagi menunggu giliran untuk berfoto di Gates of Heaven.

Baca entri selengkapnya »


Farid Gaban, pemimpin redaksi media daring Geotimes, dalam artikelnya tertanggal 9 Maret 2019 mengkritik kebijakan Presiden Jokowi dalam membangun jalan tol. Kritik yang dituangkannya pada artikel berjudul “Kritik Pembangunan Jalan Tol Jokowi” itu, mempertanyakan apakah pembangunan jalan tol bermanfaat bagi bangsa kita, terutama jika dilihat dari ongkos yang dikeluarkannya. Menurutnya, jalan tol (akan) memperlemah sistem transportasi publik dan ikut memicu naiknya jumlah mobil pribadi. Ia menambahkan : “Di era Jokowi, jumlah mobil penumpang kecil naik dari 12,5 juta pada 2014 menjadi 16,5 juta sekarang (peningkatan 1 juta unit setiap tahun). Dari jumlah itu lebih dari 70% ada di Jawa. Tak hanya peningkatan itu memperparah kemacetan, tapi juga meningkatkan konsumsi bensin. Konsumsi bensin kita naik dua kali lipat dari 25 juta liter pada awal Pak Jokowi berkuasa menjadi 55 juta liter pada 2018”.

Lebih jauh ia berpendapat : “Konsumsi yang meningkat jelas makin membuat kita tergantung pada bensin impor. Neraca perdagangan kita, yang sekarang sudah defisit, akan bertambah tekor. Dampak ekonominya bisa sangat jauh: defisit transaksi berjalan, melemahnya rupiah, rentan utang, dan peka terhadap gejolak harga minyak dunia. Belum lagi jika kita menghitung biaya tersembunyi: polusi, pemborosan energi dan ekonomi biaya tinggi akibat macet. Jalan tol bukan solusi transportasi dan logistik. Dalam soal ini pemerintah keliru: selalu mengikuti trend, membangun jalan tol untuk mengimbangi kenaikan jumlah kendaraan (yang akan terus keteteran). Yang semestinya dilakukan adalah mengubah trend: memperkuat transportasi publik massal, membatasi transportasi pribadi. Alih-alih memecahkan masalah, jalan tol justru memperparah masalah transportasi.”

Baca entri selengkapnya »


Demo 22 Mei Berakhir Rusuh

Minggu lalu (Selasa, 21 Mei 2019) KPU akhirnya mengumumkan hasil Pemilihan Umum serentak 2019. Pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang kontestasi Pemilihan Presiden untuk masa bakti 2019-2024. Seperti yang telah diwacanakan sebelumnya, kubu penantang yakni pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno tak akan menerima hasil keputusan tersebut. Sebagai bentuk penolakan, para pendukung Prabowo kemudian menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu. Aksi yang dijanjikan akan berjalan damai itu, ternyata berakhir ricuh. Dari hasil investigasi polisi, ditemukan ada sekolompok orang yang menyerukan jihad dalam aksi tersebut. Mereka tergabung ke dalam kelompok GARIS (Gerakan Reformis Islam) yang diduga merupakan sempalan ISIS. Tak hanya mereka, beberapa ustad partisan yang berceramah di mushola-mushola kampung juga menyerukan aksi jihad pada tanggal 22 Mei kemarin.

Mendengar seruan tersebut, banyak jemaah yang kemudian bertanya-tanya. Benarkah aksi demonstrasi bisa dikategorikan sebagai bentuk jihad. Terlebih demonstrasi kemarin itu lebih bernuansa politis, yakni dalam rangka perebutan kekuasaan. Melihat maraknya kesalahpahaman dalam mengartikan jihad, sejumlah ulama seperti Quraish Shihab akhirnya angkat bicara. Menurut mantan Menteri Agama itu, aksi massa yang kemudian menimbulkan kerusuhan adalah sebuah keburukan. Kalau ada kebaikan yang dilakukan dengan cara yang buruk, maka harus dihindari. Karena menurutnya, kita harus menghindarkan keburukan daripada memperoleh manfaat yang mungkin didapat dari aksi tersebut. Lebih lanjut Quraish menyampaikan, aksi-aksi seperti ini mirip kejadian di Suriah. “Benihnya itu kecil, sama dengan puntung rokok. Ini yang harus kita cegah. Jangan merokok di pom bensin. Jangan sampai kerusuhan terjadi. Karena kalau terjadi, kita tahu mulanya tapi tak tahu akhirnya.”

Baca entri selengkapnya »


Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah berjalan lancar dan aman. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat (quick count) versi mereka. Meski sebagian pihak masih ada yang belum menerima, namun dari hasil itu kita bisa mengetahui bahwa Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih sebagai presiden Republik Indonesia. Menurut perkiraan, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh suara sekitar 55%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2014 lalu, dimana kala itu Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla cuma meraih 53,15%. Kalau kita menilik hasil perhitungan — baik secara quick count maupun real count, maka terlihat kalau politik identitas sedang mengalami penguatan di tengah masyarakat kita. Politik identitas yang dimaksud adalah pilihan-pilihan politik seseorang terhadap calon pemimpin yang semata-mata hanya karena kedekatan emosional. Kedekatan emosional disini bisa dikarenakan persamaan ideologi, latar belakang agama dan etnis, atau kesamaan profesi.

Nah dalam Pilpres kali ini, karena dari awal kontestannya hanya dua pasang, jadi cukup menarik untuk melihat kaitan antara politik identitas dan peta para pemilih. Dari peta tersebut diharapkan kita bisa mengetahui preferensi politik masyarakat Indonesia yang bisa digunakan untuk pemilihan umum selanjutnya. Untuk menyederhanakan kajian, penulis akan membagi tulisan ini menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai politik identitas yang dilihat dari pandangan/ideologi masyarakat pemilih. Dan yang kedua, berdasarkan kelompok etnis dan agama. Agar pemetaan ini bisa dihandalkan, penulis akan mengambil perhitungan secara riil dari situs www.kawalpemilu.org serta hasil quick count dan exit poll dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik. Di bagian ketiga, penulis akan coba melakukan flash-back terkait menguatnya politik identitas akhir-akhir ini.

Baca entri selengkapnya »


Pertumbuhan ekonomi China yang mengesankan dalam dua dekade terakhir, telah mengundang decak kagum berbagai kalangan. Dari pimpinan negara, para pelaku usaha, hingga akademisi, banyak yang melontarkan kalau negara tirai bambu itu akan menjadi adikuasa yang bisa mengimbangi hegemoni Amerika. Namun tak sedikit pula yang pesimis dengan perkiraan tersebut, diantaranya Marc Champion dan Adrian Leung. Dalam artikelnya yang berjudul “Does China Have What It Takes to Be a Superpower?” mereka menyatakan bahwa dari berbagai pertimbangan, nampak kalau China masih tertinggal dari Amerika. Malah pada beberapa aspek, China berada jauh dibelakang beberapa negara maju. Untuk melihat sejauh mana potensi China dan posisinya saat ini, kita akan membedah satu per satu faktor-faktor yang menjadi acuan suatu negara bisa dikatakan sebagai “adikuasa”.

Alice Lyman Miller, mantan analis CIA sekaligus sarjana China di Hoover Institution Universitas Stanford mendefinisikan apa yang disebut dengan negara adikuasa. Menurutnya, negara adikuasa adalah negara yang memiliki kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya di berbagai belahan dunia dalam waktu yang bersamaan. Dalam beberapa contoh, negara adikuasa pernah diperankan oleh Turki Utsmani (abad ke-16 dan 17), Spanyol (abad ke-17), Inggris (abad ke-19), Uni Sovyet (abad ke-20), serta Amerika Serikat (sejak akhir Perang Dunia Kedua).

Baca entri selengkapnya »