Presiden Prabowo dan Timnas Garuda Mengangkat Trofi FIFA ASEAN Cup (sumber : kemenpora.go.id)

FIFA ASEAN Cup 2026 baru saja selesai digelar. Indonesia yang menjadi tuan rumah edisi perdana, keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini sekaligus menghapus mitos kegagalan tim senior kita yang tak pernah juara dalam 35 tahun terakhir. Selain pesta bagi rakyat Indonesia, ajang ini juga menjadi turnamen paling bergengsi buat masyarakat ASEAN. Berbeda dengan turnamen regional lainnya seperti Piala AFF/ASEAN Championship, FIFA ASEAN Cup menjamin tim nasional bisa memanggil seluruh skuad terbaik mereka. Oleh karenanya ketika Indonesia berlaga di turnamen ini, starting eleven-nya pun berbeda dibanding ketika Piala AFF lalu. Jay Idzes, Emil Audero, Kevin Diks, Elkan Baggott, dan Calvin Verdonk yang absen di Piala AFF, pada turnamen kemarin turut mengantarkan kemenangan bagi timnas Indonesia.

Dengan adanya agenda rutin FIFA di ASEAN, maka Piala AFF yang selama ini menjadi ajang yang diperebutkan, jadi turun kasta. Rencananya turnamen ini akan diselenggarakan setiap empat tahun, dengan format dua divisi — yakni Divisi 1 dan Divisi 2 — berdasarkan ranking FIFA. Untuk turnamen tahun ini, divisi 1 diisi oleh Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sedangkan Divisi 2 adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Latar belakang diselenggarakannya FIFA ASEAN Cup, bermula dari langkah Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang memberikan wadah bagi negara-negara Asia Tenggara untuk melakoni laga internasional kompetitif di bawah kalender resmi FIFA (FIFA Matchday). Sebelumnya FIFA juga telah menyelenggarakan turnamen serupa di Timur Tengah dan Afrika Utara dengan tajuk FIFA Arab Cup.

Baca entri selengkapnya »

Pasaraya Blok M (sumber : www.setiapgedung.id)

Kehadiran Blok M di jantung pergaulan ibu kota, tak lepas dari eksistensi perumahan Kebayoran Baru. Sebelum menjadi kawasan elit seperti sekarang, perumahan ini hanyalah lahan partikelir yang dikuasai Ny. A.G. Peterson. Barulah di tahun 1938, direncanakan sebuah kota baru yang tertata untuk menampung penduduk Jakarta yang semakin ramai. Rencananya kota ini dibangun seperti halnya kota taman Menteng, namun dengan tipe yang lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, tipe-tipe besar-pun juga dibangun, seperti yang terlihat di Jalan Senopati, Sriwijaya, dan Kertanegara. Perancang kota baru ini adalah Mohammad Soesilo, murid dari Thomas Karsten yang merancang kota Malang dan Bandung utara. Setelah mengalami penantian panjang, pembangunan Kebayoran Baru akhirnya terealisasi di tahun 1948. Pengembangnya ialah Centrale Stichting Wederopbouw (CSW), yang dipimpin oleh seorang ahli hukum : M.A.F. Zwager. Meski pada mulanya pengembangan kawasan ini di bawah pengawasan Belanda, namun setelah penyerahan kedaulatan di tahun 1950 diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Berbeda dengan kota yang sudah dirancang Karsten, konsep Soesilo untuk Kebayoran Baru bukan sekadar membangun kawasan residensial. Ia mengembangkan kota mandiri yang akan dilengkapi rumah ibadah, sekolah, pasar, taman, serta fasilitas publik. Itulah mengapa, di dalam perumahan ini dibangun terminal yang akan menjadi simpul angkutan umum di Jakarta. Dari 18 blok yang ada di Kebayoran Baru, Blok M memang diperuntukkan sebagai area komersial. Selain letaknya yang berada di tengah kawasan, blok ini juga terhubung dengan Jalan Sudirman dan Thamrin (Lihat : Dua Bulevar Ibukota). Tau terminal tersebut bakal ramai dikunjungi, maka dibangun pula pusat perbelanjaan di sisi selatan terminal. Pada tanggal 17 Juni 1968, Gubernur Ali Sadikin meresmikan terminal dan Pasar Blok M. Karena dirasa tak cocok lagi dengan perkembangan kota, tujuh tahun kemudian pasar ini dibongkar dan diganti dengan yang lebih modern.

Baca entri selengkapnya »

Peresmian butik Hermes di Plaza Indonesia (sumber : Instagram Plaza Indonesia)

Banyak orang yang sudah jenuh dengan pembangunan mal di Jakarta. Selain menambah kemacetan, kehadiran mal juga akan mengurangi area resapan air. Karena menjamurnya mal di ibu kota, tak sedikit masyarakat yang teriak : “Kok mal lagi sih yang dibangun, kami butuh ruang terbuka hijau”. Ya, kalau Anda melihat luas area pusat perbelanjaan di Jakarta, jumlahnya memang terkesan berlebih. Berdasarkan data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, setidaknya terdapat 96 pusat perbelanjaan di Jakarta dengan total luas area (yang disewakan) mencapai 4,95 juta meter persegi. Namun jika Anda membandingkan dengan kota-kota utama Asia lainnya, jumlah ini tak terlampau banyak. Singapura yang penduduknya cuma separuh Jakarta, punya pusat perbelanjaan seluas 2,8 juta meter persegi. Sedangkan Bangkok yang cukup aktif membangun mal-mal mewah, sudah mencapai 9,27 juta meter persegi. Sebagaimana yang disampaikan media daring jingdaily.com, agresifnya Thailand dalam membangun pusat perbelanjaan dikarenakan ambisi mereka yang ingin menjadi hub ritel mewah Asia Tenggara. Ini sejalan dengan visi Kementerian Pariwisata-nya yang hendak menjadikan Bangkok sebagai destinasi belanja. Namun melihat ekonomi Thailand yang semakin merosot, apakah mimpi ini bisa terealisasi?

Berdasarkan data Bank Dunia, pada kuartal kedua tahun 2026 pertumbuhan ekonomi negara gajah putih cuma sekitar 1,9%. Angka ini jauh di bawah pertumbuhan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Meski pertumbuhan ekonominya tak menggembirakan, namun Thailand menjadi negara terbesar di ASEAN yang menjadi pasar bagi barang-barang mewah. Di tahun 2024 nilai penjualan luxury brand disana mencapai USD 5 miliar. Sementara itu Indonesia yang ada di posisi kedua, cuma sekitar USD 4,5 miliar. Sedangkan Singapura yang menjadi ultimate hub fashion di Asia Tenggara, berada di posisi ketiga dengan revenue USD 4,06 miliar. Jika kita menyigi laporan researchandmarkets.com, konsumen produk-produk mewah di Indonesia didominasi oleh sosialita ibu kota. Jumlahnya lebih dari dua per tiga atau sekitar USD 3,1 miliar. Selain Jadetabekar (Jakarta-Depok-Tangerang-Bekasi-Karawang), kota lainnya yang juga mencatat penjualan cukup besar adalah Surabaya, Bandung, serta Denpasar.

Baca entri selengkapnya »

DPR Menyetujui UU PFII (sumber : hukumonline.com)

Di tengah carut marut kasus hukum di negeri ini, hari Selasa kemarin (21 Juli 2026), Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan peraturan baru : Undang-undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Undang-undang ini terdiri dari 73 pasal dan akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk membentuk pusat keuangan internasional di Indonesia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, pemerintah merasa perlu untuk membangun hub keuangan regional yang bisa menyaingi Singapura. Sebagaimana diketahui, selama ini dana-dana asing yang hendak masuk ke Indonesia, kebanyakan ditempatkan terlebih dahulu di Singapura. Dari situlah baru kemudian para manajer investasi negara singa, menggelontorkan dana tersebut ke proyek-proyek atau perusahaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan BKPM, di tahun 2025 investasi asing langsung (FDI) yang berasal dari Singapura mencapai USD 17,4 miliar. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain, seperti Hong Kong (USD 10,6 miliar) ataupun China (USD 7,5 miliar). Kalau kita melacak asal usul dana tersebut, sebagian besarnya berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika.

Kekuatan Singapura sebagai hub keuangan regional tentu didukung oleh infrastruktur serta fasilitasnya yang mumpuni. Selain pajaknya yang rendah, negeri ini juga memiliki talenta keuangan terbaik dan (yang terpenting) kepastian dalam penegakan hukum. Selama ini orang hanya tahu kalau Singapura merupakan tax heaven, sehingga bisa menarik investasi cukup besar ke negaranya. Padahal yang lebih penting dari sekedar pajak murah, investor merasa aman menempatkan dananya disana. Nah, rasa aman itu bisa tercipta karena adanya penegakan hukum yang jelas dan transparan. Bayangkan saja jika Anda memiliki dana satu miliar dollar, dan ditempatkan di negara yang tak memiliki kepastian hukum. Apa gak deg-degan? Anda pasti berfikir, bisa saja uang yang Anda tempatkan tersebut akan lenyap seketika karena tak adanya penegakan hukum/penegakan hukum yang abu-abu. Nah, di mata para investor, Singapura dipandang sebagai negara yang transparan, sedangkan Indonesia cenderung abu-abu. Hal ini bisa dilihat dari indeks rule of law yang dirilis World Justice Project, dimana Singapura berada di urutan ke-16 (skor 0,78), sedangkan Indonesia di peringkat ke-69 (skor 0,52) dari 143 negara yang disurvei.

Baca entri selengkapnya »

Tiga pimpinan Danantara (sumber : kumparan.com)

Di awal bulan Juni (5/6), media terkemuka asal Singapura, The Straits Times (TST), menurunkan sebuah artikel yang berjudul : ‘Sell Indonesia’ sweeps trading desks as Prabowo tightens grip. Dalam artikel tersebut, TST menyoroti pandangan investor global yang menyebutkan kalau kepercayaan mereka terhadap Indonesia sedikit menurun. Hal ini ditandai dengan melemahnya nilai mata uang Rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia. Dimana dalam lima bulan setelah mencapai rekor tertingginya, IHSG anjlok 36% dan menjadi indeks terburuk dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg. Sementara itu Rupiah, telah melemah lebih dari 7% sejak awal tahun 2026. Pelemahan ini dipicu oleh banyaknya investor asing yang menarik miliaran dolar dari pasar obligasi Indonesia. Untuk menahan pelemahan Rupiah, Bank Indonesia kemudian menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75%, dari sebelumnya sebesar 4,75%.

Kalau kita sigi lebih dalam lagi, penyebab dari penurunan ini dikarenakan adanya faktor ketidakpercayaan investor asing atas kinerja pemerintah selama ini. Defisit APBN yang hampir menyentuh 3% dari Pendapatan Domestik Bruto, dipersepsikan sebagai sinyal risiko. Bukan karena defisit itu sendiri, tetapi karena satu hal yang paling mereka jaga : kepastian pembayaran bunga kupon obligasi. Ketika defisit semakin melebar, maka kekhawatiran seperti potensi penundaan pembayaran bunga hingga skenario gagal bayar-pun muncul. Kecemasan ini tercermin dari penilaian lembaga pemeringkat global, Moody’s Investors Service. Lembaga yang berbasis di Amerika Serikat itu, menempatkan Indonesia pada peringkat Baa2 dengan outlook “negatif”. Poin ini turun dari sebelumnya “stabil” yang menandakan status layak investasi. Di sisi lain, Standard & Poor’s Global Ratings dan Fitch Ratings, masih menahan Indonesia di peringkat BBB dengan outlook “stabil”. Menariknya, di tengah kehati-hatian lembaga Barat, badan pemeringkat asal Jepang, Japan Credit Rating Agency, justru lebih optimis dengan memberikan BBB+ ber-outlook “stabil”. Nilai ini berada satu tingkat di atas tiga raksasa global tersebut.

Baca entri selengkapnya »

TV Polytron di salah satu gerai Transmart (sumber : cnbcindonesia.com)

Lima belas tahun lalu, kita jarang melihat brand-brand Indonesia terpajang di rak-rak toko elektronik. Kalau Anda masuk ke Electronic City, Best Denki, atau Ace Hardware, hampir keseluruhannya merupakan merek asing. Memang sebagian sudah dirakit di Indonesia, namun untuk desain, kontrol kualitas, dan inovasi produk, masih dilakukan oleh pihak asing. Mayoritas merek tersebut berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta ada pula satu-dua yang dari Jerman dan Belanda. Kalau Anda masuk ke toko-toko elektronik sekarang, kondisinya sudah jauh berbeda. Merek-merek Indonesia sudah menghiasi rak-rak toko, tersusun rapi bersanding dengan brand-brand asing. Sebagaimana laporan kanal Youtube DuniaScope, kini Indonesia tak cuma sebagai konsumen atau perakit, tapi sudah menjadi pemilik merek atau pabrikan. Mereka tak hanya bermain di segmen perkakas ringan, namun juga telah masuk ke peralatan elektronik berteknologi tinggi. Tak hanya meniru, merek-merek lokal tersebut juga beradaptasi, lalu menciptakan identitasnya sendiri. Nah, pada artikel kali ini, kita akah menengok lima merek asal Indonesia yang mampu bersaing dengan brand-brand global.

Untuk merek pertama, kita mulai dari Maspion. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967 di Surabaya oleh Alim Husin. Ia merupakan seorang imigran Tiongkok yang datang ke Jawa di usia muda. Maspion berawal dari usaha kecil bernama UD Logam Jaya, yang kala itu memproduksi peralatan dapur berbahan logam. Dari usaha yang nampak sederhana itulah, fondasi sebuah raksasa industri mulai dibangun. Di pertengahan dekade 1970-an, Maspion melakukan lompatan besar. Lini bisnisnya diperluas ke peralatan rumah tangga, produk PVC, hingga elektronik. Seiring meningkatnya kapasitas produksi dan kualitas, Maspion tak puas hanya menjadi pemain domestik. Mereka kemudian masuk ke pasar ekspor dan berambisi untuk menjadi pemain global.

Baca entri selengkapnya »

Pollux Habibie, proyek properti prestisius di Batam (sumber : kumparan.com)

Pada tahun 2025, Kepulauan Riau (Kepri) tampil sebagai provinsi dengan kinerja ekonomi yang menggembirakan. Data Bank Indonesia menunjukkan, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 6,94%, melonjak signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di level 5,02%. Angka ini sekaligus melampaui rata-rata nasional yang hanya tumbuh sebesar 5,11%. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan yang naik 7,52%, serta sektor pertambangan yang melesat hingga 16,01%. Melambungnya sektor pertambangan, didorong oleh beroperasinya sejumlah proyek migas baru di Kepulauan Natuna dan Anambas. Namun di balik angka-angka itu, tersimpan sebuah ironi. Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di “Bumi Segantang Lada”, belum mampu mengimbangi laju ekonomi keseluruhan. Pada triwulan II-2025 misalnya, konsumsi rumah tangga Kepri hanya bertumbuh 3,9% (yoy), jauh tertinggal dari pertumbuhan ekonomi keseluruhan yang mencapai 7,14% (yoy). Kesenjangan ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan di provinsi tersebut belum sepenuhnya inklusif. Masih terkonsentrasi pada kelompok terbatas, terutama pelaku usaha di sektor pertambangan. Sementara daya beli masyarakat luas, belum ikut terangkat secara sepadan.

Seiring laju pertumbuhan ekonomi yang kian pesat, Kepri juga menjadi magnet migrasi berskala besar. Etnis Flores yang tiga puluh tahun lalu nyaris tak terlihat, kini dengan mudah ditemui di berbagai sudut kota Batam. Hal serupa terjadi pada etnis Batak, yang dalam tiga dasawarsa terakhir telah menjadi kelompok etnis terbesar ketiga di Kepri, menggeser etnis Minang. Berdasarkan data kependudukan tahun 2010, populasi Kepri telah mencapai 1,67 juta jiwa. Walau terus menurun, orang Melayu masih menjadi kelompok terbesar dengan porsi sekitar 30,23%. Disusul oleh etnis Jawa (24,55%), Batak (12,48%), Minangkabau (9,72%), Tionghoa (7,70%), Sunda (2,96%), serta Bugis (2,22%). Meski di tingkat provinsi jumlah orang Melayu masihlah dominan, namun di kawasan urban — terutama Batam — mereka tak lagi yang terbesar. Dalam lanskap sosial-politik-pun, peran masyarakat Melayu juga semakin berkurang, apatah lagi dalam bidang ekonomi.

Baca entri selengkapnya »

Patung Guru Patimpus (sumber : kompas.com)

Akhir-akhir ini perdebatan tentang sejarah kota Medan kembali mengemuka. Di media sosial, banyak pihak yang mengklaim kalau Medan adalah kota orang Batak. Ada pula pihak yang menyorongkan data, bahwa Medan didirikan oleh etnis Karo. Tak ketinggalan dari suku Melayu yang menegaskan kalau kota ini berdiri di atas tanah ulayat mereka. Perdebatan ini muncul lantaran adanya Surat Edaran (SE) Walikota yang hendak menertibkan pedagang daging-non halal di kota Medan. SE tersebut lantas memicu perdebatan hingga aksi demonstrasi di depan kantor Walikota Medan. Demonstrasi pertama diselenggarakan oleh perkumpulan Horas Bangso Batak di tanggal 26 Februari 2026 yang menolak diterbitkannya SE tersebut. Lima hari kemudian, giliran Aliansi Umat Islam Kota Medan yang menggelar aksi tandingan serta mendukung keputusan Walikota Rico Waas. Meski kedua kelompok ini telah menyampaikan aspirasinya, namun perdebatan di media sosial terus berlanjut. Perdebatan yang semula hanya berkisar pada penertiban penjualan babi, melebar hingga klaim kepemilikan dan pendirian kota terbesar di Sumatera itu.

Sebagaimana diketahui, Medan merupakan kota berbilang kaum yang sudah dibina sejak satu setengah abad lalu. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000, Medan dihuni oleh Suku Jawa (33%), Batak Toba (19,2%), Tionghoa (10,6%), Mandailing (9,4%), Minangkabau (8,6%), Melayu (6,6%), Karo (4,1%), Aceh (2,8%) serta etnis lainnya seperti Simalungun, Nias, dan Tamil (kurang dari 1%). Karena letaknya di bagian timur Pulau Sumatera, kota ini menjadi persimpangan jalan (cross-road) dari empat budaya besar : Melayu, Batak (Karo), Minangkabau, dan Aceh. Meski dalam catatan sejarah, Medan didirikan oleh etnis Karo (sebagian mengklasifikasikan Karo bagian dari Batak), namun Medan juga berdiri di atas ulayat masyarakat Melayu. Semula, kawasan ini hanya berupa kampung biasa yang tak begitu bernilai. Walau terletak di pertemuan Sungai Deli dan Babura, namun masyarakat tempatan tak berhasil memanfaatkan letaknya yang strategis sebagai bandar ekonomi penting. Malah di awal abad ke-19, Batubara yang terletak 120 kilometer di sebelah selatan, lebih ramai dibandingkan Medan. Kota ini baru berkembang sejak dibukanya perkebunan tembakau oleh kolonial Belanda.

Baca entri selengkapnya »

Awal bulan ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncur cukup tajam. Dalam rentang empat hari bursa — dari 28 Januari hingga 2 Februari — IHSG ambles sekitar 11,8%, turun dari level 8.980 ke 7.922. Tekanan jual yang begitu kuat bahkan memaksa otoritas bursa melakukan trading halt selama 30 menit pada 28 dan 29 Januari. Di tengah kepanikan tersebut, satu nama mencuat dan menjadi perbincangan khalayak luas : MSCI. Banyak pelaku pasar menilai, anjloknya IHSG kali ini dipicu oleh peringatan keras dari lembaga indeks tersebut, yang menyoroti minimnya transparansi serta lemahnya efisiensi pasar di BEI. Kekhawatiran ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui adanya persoalan sistemik di pasar modal Indonesia. Mulai dari kurangnya keterbukaan hingga praktik manipulasi harga — yang di kalangan investor dikenal dengan istilah goreng-menggoreng saham. Menurutnya, gejolak pasar yang terjadi belakangan ini merupakan reaksi wajar atas masalah struktural yang telah lama dibiarkan. Akibat kondisi itu, MSCI memberi tenggat waktu hingga Mei 2026 kepada BEI untuk melakukan perbaikan serius, terutama dalam hal transparansi dan efisiensi pasar. Jika peringatan ini diabaikan, Indonesia berisiko mengalami penurunan status : dari emerging market menjadi frontier market (sejajar dengan pasar modal negara-negara pemula). Padahal saat ini Indonesia berada satu kelompok dengan negara-negara besar seperti China, India, Brasil, dan Turki sebagai pasar berkembang.

Lalu, siapakah sebenarnya MSCI, hingga ucapannya mampu mengguncang pasar modal sebuah negara? Morgan Stanley Capital International (MSCI) adalah perusahaan riset dan indeks investasi global yang menjadi rujukan utama investor institusional seluruh dunia. Pengaruhnya sering kali melampaui otoritas resmi seperti SEC atau OJK. MSCI menyusun berbagai indeks saham yang mengukur kinerja pasar modal di negara maju (developed markets), negara berkembang (emerging markets), serta negara pemula (frontier markets). Indeks-indeks inilah yang dijadikan benchmark oleh ribuan dana kelolaan global — mulai dari reksa dana, dana pensiun, hingga ETF — dalam menentukan ke mana modal akan dialirkan. Artinya, ketika MSCI mengubah penilaian terhadap suatu negara, banyak dana global yang tidak punya pilihan selain mengikuti keputusan tersebut. Di antara pengguna utama indeks MSCI adalah nama-nama raksasa keuangan dunia seperti BlackRock (AS), Vanguard (AS), State Street (AS), Fidelity Investments (AS), J.P. Morgan (AS), UBS (Swiss), Allianz (Jerman), Schroders (Inggris), serta Nomura (Jepang).

Baca entri selengkapnya »

Tuanku Abdul Rahman dalam pecahan 50 Ringgit

Jejak orang Minangkabau di Malaysia, bukanlah kisah baru yang muncul kemarin sore. Catatan sejarah menunjukkan bahwa arus migrasi orang Minang ke wilayah ini telah berlangsung sejak berabad-abad lampau. Dari gelombang panjang perantauan itulah, terbentuk beberapa pusat komunitas utama, yakni Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Penang, dan — yang paling menonjol : Negeri Sembilan. Di Pahang, Johor, Perak, Kedah, hingga Sarawak-pun komunitas Minang dapat dijumpai, meski tidak sebesar di empat kawasan tersebut. Negeri Sembilan memiliki keistimewaan tersendiri. Sebab di negeri inilah Minangkabau tak sekadar hadir sebagai perantau, melainkan menjelma menjadi fondasi budaya dan struktur sosial Malaysia. Sistem matrilineal yang mengikut garis ibu, masih dipraktikkan hingga kini. Begitupula rumah-rumah bergonjong dan Istana Lama Seri Menanti, mengingatkan kita pada Sumatra Barat. Tak berlebihan jika Negeri Sembilan kerap disebut sebagai ranah Minang-nya Malaysia. Kehadiran orang Minang di wilayah ini telah tercatat sejak abad ke-12, jauh lebih awal dibandingkan Kuala Lumpur yang baru mengenal komunitas Minangkabau pada pertengahan abad ke-19, seiring dibukanya pertambangan timah oleh kolonial Inggris.

Meski secara demografis jumlah keturunan Minangkabau di Malaysia hanya sekitar satu juta jiwa — atau 3% dari total populasi, namun pengaruh mereka disana jauh melampaui angka tersebut. Banyak tokoh penting Malaysia, dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era kontemporer, memiliki akar Minangkabau yang solid. Bahkan jika kita menyenaraikan 100 politisi paling berpengaruh di Malaysia, lebih dari 10% dapat ditelusuri garis keturunannya ke ranah Minang. Sebagaimana dicatat dalam buku Tan Malaka dan Gerakan Kiri di Minangkabau karya Zulhasril Nasir, pada paruh pertama abad ke-20 sejumlah tokoh pergerakan kemerdekaan Malaya berasal dari Minangkabau. Mereka kerap beririsan dengan ideologi kiri dan pemikiran Tan Malaka. Jejak itu berlanjut dalam struktur negara Malaysia modern. Jika kita menelusuri setiap kabinet Malaysia sejak 1957 hingga 2026, nama-nama menteri berdarah Minang terus bermunculan. Berdasarkan catatan penulis, terdapat 21 menteri keturunan Minang yang duduk dalam kabinet Malaysia. Dimana dalam setiap kabinet, minimal terdapat satu orang. Malah dalam pemerintahan Hussein Onn periode kedua (Juli 1978-Juli 1981), dari 29 anggota kabinet, enam merupakan keturunan Minang (Lihat tabel di bawah).

Baca entri selengkapnya »