Archive for the ‘Sejarah’ Category


Kantor Perwakilan Muhammadiyah di Makassar

Tahun 1511, Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya jatuh. Orang-orang Portugis yang sudah mengicar kesultanan ini sejak satu dekade sebelumnya, berhasil merebut kota dagang Malaka dari tangan pedagang “Melayu”. Akibatnya, para peniaga “Melayu” yang telah berkumpul disana sejak abad ke-15, menyebar dan mencari tempat-tempat baru sebagai basis ekonomi mereka. Diantara orang-orang “Melayu” itu, termasuk di dalamnya adalah etnis Minangkabau, yang sudah menjadi pedagang antar pulau sejak era Sriwijaya. Menurut catatan Heather Sutherland dalam jurnal yang berjudul The Makassar Malays : Adaptation and Identity, circa 1660-1790, disebutkan bahwa bersama para pedagang Pahang, Patani, Champa, dan Johor, orang-orang Minang yang sebelumnya berdagang di Malaka pindah dan mengembara ke Makassar. Pada saat itu Makassar belumlah begitu ramai, hanya sebatas pelabuhan bagi Kerajaan Gowa dan Tallo.

Kedatangan orang-orang “Melayu” di Makassar ternyata disambut baik oleh Karaeng Tunipalangga, raja Gowa ke-10 (1546-1565) yang sangat ramah dan berpikiran maju. Di bawah pimpinan Anakhoda Bonang (Datuk Maharaja Bonang), para pedagang ini membawa seserahan berupa kain dan bedil. Sebagai gantinya, mereka diberikan sebidang tanah untuk bermukim serta hak otonomi untuk mengatur secara terbatas (tahun 1561). Karena kehadiran para pedagang “Melayu” inilah, lambat laun Makassar menjadi bandar dagang yang ramai. Sebelum orang-orang “Melayu” menetap di Makassar, sebenarnya sejak tahun 1490 — mungkin lebih awal dari itu — mereka sudah ulang-alik ke Sulawesi Selatan. Anthony Reid dalam bukunya “Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia” memerikan, bahwa pelabuhan Siang (Pangkajene) di sebelah utara Makassar telah menjadi pusat perniagaan yang dikunjungi oleh para pedagang “Melayu”. Reid menambahkan, agaknya pelabuhan Bantaeng di ujung selatan juga pernah dikunjungi saudagar Minang. Menarik untuk dicatat, bahwa di awal abad ke-16 raja-raja di Sulawesi Selatan berlomba-lomba menarik para peniaga “Melayu” dan Jawa untuk berdagang di pelabuhan mereka.

(lebih…)

Sudirman (kiri) dan Oerip Sumohardjo (tengah)

Dalam pidatonya di acara pemenangan nasional Prabowo-Gibran tanggal 10 Desember lalu, capres Prabowo Subianto sempat mengatakan kalau orang Solo jago berpolitik dan orang Banyumas gudangnya tentara. Hal ini merujuk pada pengalamannya selama empat tahun terakhir yang banyak belajar politik dari Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, Jokowi merupakan putra Solo yang telah malang melintang di dunia politik. Dan yang menarik, ia memulainya dari jenjang yang terbawah. Mulai dari walikota, gubernur, hingga sekarang sebagai presiden. Meski usia Jokowi terpaut jauh dari Prabowo, namun mantan Danjen Kopassus itu tak segan-segan mengakui kalau Jokowi-lah guru politiknya. Karena itu dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 nanti, ia memilih Gibran Rakabumi Raka, putra Jokowi, sebagai pendampingnya. Pembawaannya yang santuy dan politicking, agaknya membuat Prabowo kesengsem dengannya.

Karena pernyataan Prabowo itulah, saya jadi tertarik untuk mengeksplor sejauh mana peran orang-orang Banyumas dalam dunia militer. Apa iya, kelompok yang berasal dari Ngapakland selatan itu merupakan gudangnya tentara? Untuk itu dalam kesempatan kali ini, ijinkan saya untuk mengajak Anda melihat-lihat sepak terjang tokoh militer asal Banyumas. Banyumas disini merujuk kepada kawasan yang terletak di bagian barat daya Jawa Tengah (eks-Karesidenan Banyumas) yang meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, serta Cilacap. Kalau kita menyigi daftar pimpinan Angkatan Darat, maka akan dijumpai lebih dari selusin nama orang-orang Banyumas di dalamnya. Mulai dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Letjend R. Soeprapto, Letjend Dading Kalbuadi, Jenderal Soesilo Soedarman, hingga Letjend Prabowo sendiri.

(lebih…)

Istana Siak (sumber : riauonline.com)

Dalam buku-buku sejarah Indonesia, kita nyaris tak pernah membaca riwayat Raja Kecil. Namanya tenggelam diantara nama raja-raja besar seperti Hayam Wuruk, Hasanuddin, ataupun Iskandar Muda. Padahal tokoh yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah ini juga memiliki riwayat yang tak kalah mentereng. Raja Kecil merupakan seorang penguasa Selat Malaka pada paruh pertama abad ke-18. Dia pernah menjadi raja di Kesultanan Johor, sebelum akhirnya mendirikan Kesultanan Siak Sri Inderapura. Mungkin sebagian Anda ada yang bertanya-tanya : dimanakah Siak Sri Inderapura itu? Apakah kesultanan ini sama dengan Kesultanan Inderapura? Sebagai informasi, Kesultanan Siak Sri Inderapura merupakan kerajaan yang pernah tumbuh di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sedangkan Kesultanan Inderapura berlokasi di Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Meski keduanya merupakan entitas politik yang berbeda, namun mereka memiliki pertautan yang sama, yakni dengan Kerajaan Pagaruyung.

Berbeda dengan sejarah Indonesia, di Malaysia riwayat Raja Kecil menjadi catatan penting. Kisahnya diulas seperti halnya kita mengulas perjuangan Diponegoro atau Tuanku Imam Bonjol. Salah satu buku yang banyak dikutip sejarawan Malaysia adalah History of Malaysia yang ditulis oleh Barbara Watson dan Leonard Andaya. Di buku yang lain : Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka serta The Kingdom of Johor, Leonard juga membahas sepak terjang tokoh yang satu ini. Jauh sebelum Leonard dan Barbara menguliti Raja Kecil, pada tahun 1866 seorang sastrawan Melayu-Bugis : Raja Ali Haji, juga telah menulis riwayat penguasa Siak tersebut. Buku yang diberinya judul Tuhfat al-Nafis itu, banyak mengoreksi mitos-mitos tentang Raja Kecil yang diceritakan dalam Hikayat Siak. Yang menarik, di Terengganu adapula manuskrip Tuhfat al-Nafis Naskhah Terengganu. Manuskrip ini, menurut budayawan Kepri : Rida K. Liamsi dikenal sebagai Tuhfat al-Nafis versi Melayu. Versi ini seperti hendak merevisi karya Raja Ali Haji yang menurut sebagian orang cenderung Bugis-sentris. Entah apa yang melatari terbitnya Tuhfat al-Nafis versi Melayu itu. Mungkin karena adanya kepentingan politik-sejarah yang hendak mengeliminir peranan suatu bangsa dan menonjolkan bangsa lainnya. Sama seperti halnya Tuhfat al-Nafis, Hikayat Siak-pun juga semacam alat justifikasi politik. Dalam hikayat itu diceritakan bahwa Raja Kecil merupakan putra dari Sultan Mahmud Syah II, yang menurut sebagian ahli sejarah diragukan kebenarannya.

(lebih…)

Jika selama ini Anda mengira bahwa perbudakan hanya dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap orang-orang Afrika atau Asia, namun tidak sebaliknya, maka anggapan Anda tersebut keliru. Dalam catatan sejarah, sebenarnya banyak pula orang-orang Eropa yang menjadi korban perbudakan. Baik yang dilakukan oleh sesama orang Eropa, maupun dari bangsa Asia atau Afrika. Nah dalam artikel kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat kisah mengenai perbudakan dan perdagangan budak di benua biru. Seperti halnya perbudakan yang terjadi di benua lain, perbudakan terhadap bangsa Eropa juga tak mengenal kasih. Mereka banyak yang dieksploitasi untuk pembukaan lahan, menjadi serdadu, atau sekedar sebagai wanita penghibur. Bagi budak-budak yang beruntung, banyak diantara mereka yang kemudian menjadi panglima atau selir sultan. Tak ada catatan pasti sejak kapan perbudakan dan perdagangan budak berlangsung di Eropa. Namun yang jelas praktik ini telah terjadi sejak zaman Romawi dan makin meluas setelah invasi kaum barbar yang meruntuhkan Imperium Romawi Barat.

Pasca runtuhnya Romawi Barat, Eropa Timur menjadi ajang perebutan bangsa-bangsa lain. Dari empat penjuru mata angin, mereka masuk ke Eropa Timur dan menaklukkan orang-orang Slavia. Diantara bangsa-bangsa yang melakukan invasi tersebut adalah Bangsa Rus yang berasal dari Eropa Utara. Mereka menginvasi kawasan sekitar Sungai Volkhov, Prut, dan Dnieper yang sekarang menjadi bagian dari Rusia dan Ukraina. Lalu ada Bangsa Frank yang datang dari arah barat (Jerman). Bangsa ini kemudian menguasai kawasan yang sekarang menjadi bagian dari Austria dan Slovenia. Bangsa Bulgar yang datang dari seputaran Sungai Volga, menduduki Eropa Timur dan membentuk negara Bulgaria. Serta Bangsa Avar yang termasuk ke dalam rumpun Mongol, menyerang kawasan Hungaria dan Romania saat ini. Nah, orang-orang Slavia yang tertaklukkan itu, banyak yang kemudian menjadi budak. Mereka ditawan lalu dijual kepada orang-orang muslim di Iberia, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Hal ini terus berlangsung hingga awal abad modern, dimana data kepabeanan Istanbul mencatat bahwa antara tahun 1450 hingga 1700 terdapat sekitar 2,5 juta budak yang diimpor dari Rusia, Ukraina, serta Polandia. Saking banyaknya budak yang berasal dari Slavia, nama bangsa tersebut kemudian digunakan sebagai kosa kata generik untuk merujuk kata budak (slave).

(lebih…)

Gedung Sate dan Lapangan Gasibu (sumber : ervinerwin)

Mungkin Anda tak pernah tahu, kalau Bandung pernah dipersiapkan untuk menjadi ibu kota Hindia-Belanda. Jika Anda berjalan-jalan di Jalan Asia-Afrika, Jalan Diponegoro, hingga Jalan Pasteur, maka Anda akan menjumpai bangunan-bangunan besar berarsitekturkan kolonial. Ya, gedung-gedung itu dulunya adalah kantor pemerintahan Hindia-Belanda. Di awal abad ke-20, pemerintah kolonial melihat bahwa Batavia tak lagi cocok untuk menjadi pusat pemerintahan. Selain karena sudah padat, kota itu juga dinilai terlampau panas untuk ukuran orang-orang Eropa. Pada tahun 1916, seorang ahli kesehatan lingkungan Hendrik Freerk Tillema, menulis laporan tentang buruknya kondisi kesehatan kota-kota di pesisir utara Pulau Jawa — termasuk Batavia. Dia kemudian mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Johan van Limburg Stirum (1916-1921) untuk memindahkan ibu kota ke daerah yang lebih baik.

Berbeda dengan pemilihan calon ibu kota sekarang yang disinyalir sarat kepentingan, diputuskannya Parijs van Java sebagai ibu kota baru telah melalui pertimbangan yang masak. Sebagaimana diketahui, kota ini memiliki hawa yang sejuk. Letaknya di ketinggian 730 meter di atas permukaan laut, tentu memberikan suasana yang nyaman dan sehat bagi penduduknya. Dari segi topografi, Bandung juga dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan, serta jauh dari lautan. Sehingga secara militer hal ini sangatlah menguntungkan. Pengalaman Belanda di awal abad ke-19 ketika diserang Inggris, tentu juga menjadi pertimbangan mereka untuk memindahkan pusat pemerintahan dan militer ke pedalaman.

(lebih…)

Istana Bogor

Tak banyak orang yang tahu mengenai riwayat kota Bogor. Pun di kalangan anak-anak muda Sunda dewasa ini. Kota yang terletak di selatan Jakarta itu, ternyata menyimpan banyak catatan sejarah. Menurut para sejarawan, Bogor yang dulunya dikenal dengan nama Pakuan itu, merupakan pusat Kerajaan Pajajaran. Sunda Kelapa yang kemudian menjadi cikal bakal Jakarta sekarang ini, dahulu adalah pelabuhannya Pajajaran. Kalau kita melihat peta Jawa Barat, maka akan terlihat seolah ada garis imajiner yang tegak lurus antara Sunda Kelapa dengan Pakuan. Sebelum ada jalan pos, sarana transportasi antara Sunda Kelapa dan Pakuan hanya melalui Sungai Ciliwung. Menggunakan rakit sederhana, ratusan orang dari Pakuan ulang alik ke pelabuhan untuk mengekspor hasil bumi Priangan. Melihat kondisi Bogor dewasa ini — dengan segala hiruk pikuk dan kesemrawutannya, tak terbayangkan kalau kota ini dulunya amatlah penting.

Sebelum Prabu Siliwangi memindahkan ibu kota kerajaan di tahun 1482, pusat Sunda-Pajajaran berada di Kawali, Ciamis. Jauh sebelum masa Kerajaan Pajajaran, sebenarnya disekitar Bogor sudah berdiri ibu kota Kerajaan Sunda lama yang merupakan pecahan dari Tarumanegara. Terkait dengan pembangunan ibu kota baru di Pakuan, dalam Prasasti Batu Tulis dinyatakan bahwa Prabu Siliwangi membangun parit pertahanan dan menata ibu kota lengkap dengan hutan larangan atau samida. Hutan larangan ini sekarang menjadi bagian dari Kebun Raya Bogor.

(lebih…)

Istana Lima Laras, Batubara

Dalam sebuah ceramahnya, Ustad Abdul Somad pernah menerangkan silsilah keluarganya yang berasal dari Pagaruyung. Ia menceritakan bahwa ibunya merupakan keturunan kelima dari Nakhoda Ismail, cucu Datuk Angku Batuah yang berasal dari Pagaruyung. Abdul Somad sendiri lahir di Batubara, sebuah kabupaten kecil di pantai timur Sumatera Utara. Berdasarkan situs resmi Kabupaten Batubara, dinyatakan bahwa selain orang Jawa, Melayu, dan Batak, disana juga terdapat etnis Minangkabau yang dulunya melakukan perdagangan lintas selat. Para pedagang lintas selat itu dikenal sebagai “nakhoda”, atau orang yang memiliki perahu besar. Dan salah seorang pedagang lintas selat tersebut adalah kakek buyutnya Abdul Somad.

Masih dari situs https://www.batubarakab.go.id/web dinyatakan bahwa ibu kota Kabupaten Batubara berada di kecamatan Limapuluh. Selain Limapuluh, ada pula kecamatan Tanah Datar disana. Nama-nama ini merupakan nama luhak di Minangkabau yang menjadi asal muasal sebagian masyarakat Batubara. Selain di Batubara, masih banyak lagi nama-nama tempat di Sumatera Timur dan Riau yang dinamai Limapuluh ataupun Tanah Datar. Di Pekanbaru, ada sebuah kelurahan yang bernama Tanah Datar. Letaknya di pusat kota antara Jalan Sudirman dan A. Yani. Dahulu kelurahan ini merupakan sebuah kampung yang diteroka oleh orang-orang Tanah Datar yang berasal dari Batusangkar dan Lintau. Lalu ada lagi kecamatan Limapuluh yang terletak di tepi Sungai Siak. Tempat ini dulunya dibuka oleh masyarakat Luhak Limapuluh Kota yang berasal dari Payakumbuh dan sekitarnya.

(lebih…)

Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi momentum kesadaran berpolitik sekaligus pembentukan pranata sosial baru di Indonesia. Masyarakat yang selama masa kolonial berada di strata yang kurang menguntungkan, dengan semangat kemerdekaan mencoba peruntungannya untuk membalikkan keadaan. Salah satu kelompok masyarakat yang begitu antusias adalah para kelas petani dan buruh di Sumatera Timur. Mereka yang selama ini dieksploitasi oleh para pemodal dan kaum bangsawan, seperti menemukan titik balik untuk melakukan pembalasan. Dan masa-masa pembalasan yang penuh gejolak itu dikenal dengan Revolusi Sosial 1946. Bagi sebagian orang – khususnya kaum aristokrat Melayu – istilah ini terasa tak mengenakkan. Mereka menganggap ini bukanlah revolusi sosial, melainkan suatu pembantaian dan penyingkiran raja-raja Melayu. Namun menurut kaum republiken, kejadian 75 tahun silam itu memanglah suatu kejadian yang begitu cepat (revolusi), yang mengubah tatanan sosial masyarakat dalam tempo seketika. Para sultan yang pada masa pra-kemerdekaan memiliki kuasa tanpa batas, habis pamornya dan tersingkirkan. Daulat tuanku yang berpuluh-puluh tahun begitu diagungkan, berganti menjadi daulat rakyat hanya dalam tempo hitungan bulan.

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pergerakan tersebut, ada baiknya kita menengok keadaan masyarakat Sumatera Timur sebelum masa kemerdekaan. Sejak tahun 1870, Sumatera Timur merupkan kawasan estat perkebunan yang dikuasai oleh para pemodal Eropa. Para pemodal ini bekerjasama dengan para sultan-sultan Melayu yang memberikan konsesi atas tanah di Sumatera Timur. Adalah Jacob Nienhuys, seorang pengusaha Belanda yang pertama kali mengembangkan perkebunan tembakau di Deli. Pada tahun 1869, ia mendirikan perusahaan Deli Maatschappij. Di Bursa Efek Amsterdam perusahaan ini tercatat cukup rajin membagikan dividen kepada para investor. Tentu ini tak lepas dari kinerjanya yang cukup baik, yang bisa menghasilkan keuntungan cukup besar. Dibalik keuntungan yang besar itu, ternyata terdapat kelas pekerja yang nasibnya tak menguntungkan. Mereka adalah para kuli perkebunan yang bekerja dari pagi hingga malam hari, dengan bayaran yang tak seberapa. Selain itu yang juga mengenaskan adalah perlakuan tak manusiawi yang kerap mereka terima. Absennya sistem peradilan di kesultanan Sumatera Timur, menjadikan perusahaan bisa menjatuhkan hukuman langsung kepada para kuli. Keadaan masyarakat di Sumatera Timur yang pincang inilah yang menjadi api pembakar terjadinya revolusi sosial di tahun 1946.

(lebih…)

Disamping faktor ekonomi, bermigrasinya orang-orang Minang ke utara pantai barat Sumatera juga disebabkan oleh adanya perseteruan politik. Sama seperti Barus, Kerajaan Natal yang terletak di sehiliran Batang Natal juga merupakan kerajaan yang memiliki keterkaitan dengan Pagaruyung dan Indrapura. Menurut Puti Balkis Alisjahbana dalam bukunya Natal Ranah nan Data, kerajaan ini didirikan oleh Pangeran Indra Sutan (Pagaruyung) dan Rajo Putiah (Indrapura). Kepergian mereka ke daerah ini diperkirakan karena adanya kemelut di lingkungan istana. Satu lagi kerajaan kecil yang berkerabat dengan Indrapura adalah Kesultanan Sorkam. Kesultanan ini merupakan pecahan dari Kesultanan Barus yang raja pertamanya bergelar Rajo Junjungan Datuk Bungkuk. Seperti kerajaan pesisir barat lainnya, disini tak banyak ditemukan situs peninggalan sejarah, kecuali rumah keluarga raja, meriam pemberian Belanda, serta makam para raja.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kejatuhan kekuasaan Aceh dikarenakan lemahnya raja-raja pewaris Sultan Iskandar Muda. Selain itu tentu adanya kekuatan Eropa – terutama Belanda, yang sering bekerjasama dengan pedagang-pedagang Minang di kota pelabuhan pesisir barat. Para peniaga Minang yang selama ini tak diuntungkan oleh monopoli Aceh, terpaksa harus beraliansi dengan VOC untuk menyingkirkan mereka dari kota-kota pelabuhan. Akibatnya di beberapa kota, terjadi dualisme kepemimpinan. Di Barus, raja-raja hilir yang merupakan keturunan Minang, banyak yang mendukung kehadiran VOC. Sedangkan raja hulu dari Batak Silindung, masih setia dengan kepemimpinan sultan Aceh. Atas permintaan peniaga Minang, serangkaian aksi militer yang dilakukan VOC selama periode 1665-1667 akhirnya berhasil mengakhiri dominasi Aceh di pesisir barat. Leonard Andaya dalam karyanya Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka memerikan, untuk memperkuat aksi-aksinya di kawasan ini, VOC kerap mengatasnamakan sultan Pagaruyung. (lebih…)


Setelah kita menengok jatuh-bangunnya kerajaan-kerajaan di pesisir timur Sumatera, maka kali ini Anda akan diajak untuk melihat naik-turunnya kerajaan-kota di pantai barat Sumatera. Tak kalah menarik dengan di bagian timur, di pesisir barat juga banyak situs-situs sejarah yang belum terungkap. Oleh karenanya, dalam artikel kali ini kita akan coba mendedah lagi hal-hal yang masih luput dari perhatian khalayak luas. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita meninjau dulu kondisi geografis kawasan ini yang akan berpengaruh terhadap perkembangan kerajaan-kota disini. Kawasan pantai barat Sumatera terbentang di sisi barat Bukit Barisan sepanjang 1.650 km. Menghadap ke Lautan Hindia, dengan dihalangi oleh pulau-pulau kecil yang berjarak sekitar 160 km dari bibir pantai. Topografi kawasan ini berada di kemiringan 20-90 derajat, yang secara tak menentu terpotong oleh igir-igir yang menyentuh pantai. Jarak antara pantai ke pegunungan berkisar antara 0 – 10 km. Dataran pantai yang lebar hanya terdapat di beberapa tempat, seperti di Meulaboh ataupun Singkil. Karena letaknya di kemiringan, banyak sungai pendek berarus deras yang mengalir disini. Berbeda dengan keadaan pesisir timur yang landai, sungai-sungai disini sangat sulit dialiri. Sehingga hubungan antara masyarakat pedalaman dengan pesisir barat, tak seintens antara pedalaman dan pesisir timur. Yang juga perlu menjadi catatan, kawasan ini sejak dahulu merupakan daerah rawan gempa. Lokasinya yang berada di patahan besar Sumatera serta berdekatan dengan zona subduksi, menyebabkannya berguncang setiap saat.

Karena geografisnya yang kurang menguntungkan, banyak orang yang enggan bermukim disini. Para peneroka hanya menjadikannya sebagai hunian sementara, sebelum mendapat upah atau keuntungan yang kemudian ditanamnya di pedalaman. Hingga abad ke-19, perbandingan antara populasi di pantai barat dan di pedalaman tak lebih antara 2 : 5. Rasio ini agaknya mirip dengan pantai selatan dan utara Pulau Jawa saat ini, dimana kawasan selatan masih relatif sepi. Dikarenakan populasinya yang sedikit, banyak kerajaan-kota disini yang bergantung dari dunia luar. Berbeda dengan Demak, Aceh, atau Malaka yang menjadi pemain utama dalam dunia perdagangan, kerajaan-kerajaan pantai di kawasan ini tak lebih hanya sebagai vassal kerajaan di pedalaman atau kota dagang kerajaan seberang lautan. Tak salah jika kemudian mereka menjadi rebutan kerajaan-kerajaan besar, mulai dari Sriwijaya, Pagaruyung, hingga Kesultanan Aceh. Kejadian ini terus berlangsung selama seribu tahun sejak kemunculan Kerajaan Fansur di abad ke-9 hingga kekuasaan kompeni Belanda.

(lebih…)