Archive for the ‘Sejarah’ Category


Istana Bogor

Tak banyak orang yang tahu riwayat kota Bogor. Pun di kalangan anak-anak muda Sunda sekarang ini. Kota yang terletak di selatan Jakarta itu, ternyata dulu pernah menjadi ibu kota kerajaan. Menurut catatan sejarah, Bogor yang di masa lalu dikenal dengan nama Pakuan, merupakan pusat Kerajaan Pajajaran. Sunda Kelapa yang menjadi cikal bakal Jakarta sekarang ini, justru dahulu merupakan pelabuhan Kerajaan Pajajaran. Kalau kita melihat peta, maka terdapat garis imajiner yang tegak lurus antara Sunda Kelapa dan Pakuan. Sebelum ada jalan pos, sarana transportasi antara Sunda Kelapa dan Pakuan hanya melalui Sungai Ciliwung. Menggunakan rakit sederhana, ratusan orang dari Pakuan ulang alik ke pelabuhan untuk mengekspor hasil bumi Priangan. Melihat kondisi Bogor dewasa ini — dengan segala hiruk pikuk dan kesemrawutannya, tak terbayangkan kalau kota ini dulunya amatlah penting.

Sebelum Prabu Guru Dewataprana Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi memindahkan ibu kota kerajaan di tahun 1482, pusat Sunda-Pajajaran berada di Kawali, Ciamis. Jauh sebelum masa Kerajaan Pajajaran, sebenarnya disekitar Bogor sudah berdiri ibu kota Kerajaan Sunda lama yang merupakan pecahan dari Tarumanegara. Terkait dengan pembangunan ibu kota baru di Pakuan, dalam Prasasti Batu Tulis dinyatakan bahwa Sri Baduga membangun parit pertahanan dan menata ibu kota lengkap dengan hutan larangan atau samida. Hutan larangan ini sekarang menjadi bagian dari Kebun Raya Bogor.

(lebih…)

Istana Lima Laras, Batubara

Dalam sebuah ceramahnya, Ustad Abdul Somad pernah menerangkan silsilah keluarganya yang berasal dari Pagaruyung. Ia menceritakan bahwa ibunya merupakan keturunan kelima dari Nakhoda Ismail, cucu Datuk Angku Batuah yang berasal dari Pagaruyung. Abdul Somad sendiri lahir di Batubara, sebuah kabupaten kecil di pantai timur Sumatera Utara. Berdasarkan situs resmi Kabupaten Batubara, dinyatakan bahwa selain orang Jawa, Melayu, dan Batak, disana juga terdapat etnis Minangkabau yang dulunya melakukan perdagangan lintas selat. Para pedagang lintas selat itu dikenal sebagai “nakhoda”, atau orang yang memiliki perahu besar. Dan salah seorang pedagang lintas selat tersebut adalah kakek buyutnya Abdul Somad.

Masih dari situs https://www.batubarakab.go.id/web dinyatakan bahwa ibu kota Kabupaten Batubara berada di kecamatan Limapuluh. Selain Limapuluh, ada pula kecamatan Tanah Datar disana. Nama-nama ini merupakan nama luhak di Minangkabau yang menjadi asal muasal sebagian masyarakat Batubara. Selain di Batubara, masih banyak lagi nama-nama tempat di Sumatera Timur dan Riau yang dinamai Limapuluh ataupun Tanah Datar. Di Pekanbaru, ada sebuah kelurahan yang bernama Tanah Datar. Letaknya di pusat kota antara Jalan Sudirman dan A. Yani. Dahulu kelurahan ini merupakan sebuah kampung yang diteroka oleh orang-orang Tanah Datar yang berasal dari Batusangkar dan Lintau. Lalu ada lagi kecamatan Limapuluh yang terletak di tepi Sungai Siak. Tempat ini dulunya dibuka oleh masyarakat Luhak Limapuluh Kota yang berasal dari Payakumbuh dan sekitarnya.

(lebih…)

Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi momentum kesadaran berpolitik sekaligus pembentukan pranata sosial baru di Indonesia. Masyarakat yang selama masa kolonial berada di strata yang kurang menguntungkan, dengan semangat kemerdekaan mencoba peruntungannya untuk membalikkan keadaan. Salah satu kelompok masyarakat yang begitu antusias adalah para kelas petani dan buruh di Sumatera Timur. Mereka yang selama ini dieksploitasi oleh para pemodal dan kaum bangsawan, seperti menemukan titik balik untuk melakukan pembalasan. Dan masa-masa pembalasan yang penuh gejolak itu dikenal dengan Revolusi Sosial 1946. Bagi sebagian orang – khususnya kaum aristokrat Melayu – istilah ini terasa tak mengenakkan. Mereka menganggap ini bukanlah revolusi sosial, melainkan suatu pembantaian dan penyingkiran raja-raja Melayu. Namun menurut kaum republiken, kejadian 75 tahun silam itu memanglah suatu kejadian yang begitu cepat (revolusi), yang mengubah tatanan sosial masyarakat dalam tempo seketika. Para sultan yang pada masa pra-kemerdekaan memiliki kuasa tanpa batas, habis pamornya dan tersingkirkan. Daulat tuanku yang berpuluh-puluh tahun begitu diagungkan, berganti menjadi daulat rakyat hanya dalam tempo hitungan bulan.

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pergerakan tersebut, ada baiknya kita menengok keadaan masyarakat Sumatera Timur sebelum masa kemerdekaan. Sejak tahun 1870, Sumatera Timur merupkan kawasan estat perkebunan yang dikuasai oleh para pemodal Eropa. Para pemodal ini bekerjasama dengan para sultan-sultan Melayu yang memberikan konsesi atas tanah di Sumatera Timur. Adalah Jacob Nienhuys, seorang pengusaha Belanda yang pertama kali mengembangkan perkebunan tembakau di Deli. Pada tahun 1869, ia mendirikan perusahaan Deli Maatschappij. Di Bursa Efek Amsterdam perusahaan ini tercatat cukup rajin membagikan dividen kepada para investor. Tentu ini tak lepas dari kinerjanya yang cukup baik, yang bisa menghasilkan keuntungan cukup besar. Dibalik keuntungan yang besar itu, ternyata terdapat kelas pekerja yang nasibnya tak menguntungkan. Mereka adalah para kuli perkebunan yang bekerja dari pagi hingga malam hari, dengan bayaran yang tak seberapa. Selain itu yang juga mengenaskan adalah perlakuan tak manusiawi yang kerap mereka terima. Absennya sistem peradilan di kesultanan Sumatera Timur, menjadikan perusahaan bisa menjatuhkan hukuman langsung kepada para kuli. Keadaan masyarakat di Sumatera Timur yang pincang inilah yang menjadi api pembakar terjadinya revolusi sosial di tahun 1946.

(lebih…)

Disamping faktor ekonomi, bermigrasinya orang-orang Minang ke utara pantai barat Sumatera juga disebabkan oleh adanya perseteruan politik. Sama seperti Barus, Kerajaan Natal yang terletak di sehiliran Batang Natal juga merupakan kerajaan yang memiliki keterkaitan dengan Pagaruyung dan Indrapura. Menurut Puti Balkis Alisjahbana dalam bukunya Natal Ranah nan Data, kerajaan ini didirikan oleh Pangeran Indra Sutan (Pagaruyung) dan Rajo Putiah (Indrapura). Kepergian mereka ke daerah ini diperkirakan karena adanya kemelut di lingkungan istana. Satu lagi kerajaan kecil yang berkerabat dengan Indrapura adalah Kesultanan Sorkam. Kesultanan ini merupakan pecahan dari Kesultanan Barus yang raja pertamanya bergelar Rajo Junjungan Datuk Bungkuk. Seperti kerajaan pesisir barat lainnya, disini tak banyak ditemukan situs peninggalan sejarah, kecuali rumah keluarga raja, meriam pemberian Belanda, serta makam para raja.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kejatuhan kekuasaan Aceh dikarenakan lemahnya raja-raja pewaris Sultan Iskandar Muda. Selain itu tentu adanya kekuatan Eropa – terutama Belanda, yang sering bekerjasama dengan pedagang-pedagang Minang di kota pelabuhan pesisir barat. Para peniaga Minang yang selama ini tak diuntungkan oleh monopoli Aceh, terpaksa harus beraliansi dengan VOC untuk menyingkirkan mereka dari kota-kota pelabuhan. Akibatnya di beberapa kota, terjadi dualisme kepemimpinan. Di Barus, raja-raja hilir yang merupakan keturunan Minang, banyak yang mendukung kehadiran VOC. Sedangkan raja hulu dari Batak Silindung, masih setia dengan kepemimpinan sultan Aceh. Atas permintaan peniaga Minang, serangkaian aksi militer yang dilakukan VOC selama periode 1665-1667 akhirnya berhasil mengakhiri dominasi Aceh di pesisir barat. Leonard Andaya dalam karyanya Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka memerikan, untuk memperkuat aksi-aksinya di kawasan ini, VOC kerap mengatasnamakan sultan Pagaruyung. (lebih…)


Setelah kita menengok jatuh-bangunnya kerajaan-kerajaan di pesisir timur Sumatera, maka kali ini Anda akan diajak untuk melihat naik-turunnya kerajaan-kota di pantai barat Sumatera. Tak kalah menarik dengan di bagian timur, di pesisir barat juga banyak situs-situs sejarah yang belum terungkap. Oleh karenanya, dalam artikel kali ini kita akan coba mendedah lagi hal-hal yang masih luput dari perhatian khalayak luas. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita meninjau dulu kondisi geografis kawasan ini yang akan berpengaruh terhadap perkembangan kerajaan-kota disini. Kawasan pantai barat Sumatera terbentang di sisi barat Bukit Barisan sepanjang 1.650 km. Menghadap ke Lautan Hindia, dengan dihalangi oleh pulau-pulau kecil yang berjarak sekitar 160 km dari bibir pantai. Topografi kawasan ini berada di kemiringan 20-90 derajat, yang secara tak menentu terpotong oleh igir-igir yang menyentuh pantai. Jarak antara pantai ke pegunungan berkisar antara 0 – 10 km. Dataran pantai yang lebar hanya terdapat di beberapa tempat, seperti di Meulaboh ataupun Singkil. Karena letaknya di kemiringan, banyak sungai pendek berarus deras yang mengalir disini. Berbeda dengan keadaan pesisir timur yang landai, sungai-sungai disini sangat sulit dialiri. Sehingga hubungan antara masyarakat pedalaman dengan pesisir barat, tak seintens antara pedalaman dan pesisir timur. Yang juga perlu menjadi catatan, kawasan ini sejak dahulu merupakan daerah rawan gempa. Lokasinya yang berada di patahan besar Sumatera serta berdekatan dengan zona subduksi, menyebabkannya berguncang setiap saat.

Karena geografisnya yang kurang menguntungkan, banyak orang yang enggan bermukim disini. Para peneroka hanya menjadikannya sebagai hunian sementara, sebelum mendapat upah atau keuntungan yang kemudian ditanamnya di pedalaman. Hingga abad ke-19, perbandingan antara populasi di pantai barat dan di pedalaman tak lebih antara 2 : 5. Rasio ini agaknya mirip dengan pantai selatan dan utara Pulau Jawa saat ini, dimana kawasan selatan masih relatif sepi. Dikarenakan populasinya yang sedikit, banyak kerajaan-kota disini yang bergantung dari dunia luar. Berbeda dengan Demak, Aceh, atau Malaka yang menjadi pemain utama dalam dunia perdagangan, kerajaan-kerajaan pantai di kawasan ini tak lebih hanya sebagai vassal kerajaan di pedalaman atau kota dagang kerajaan seberang lautan. Tak salah jika kemudian mereka menjadi rebutan kerajaan-kerajaan besar, mulai dari Sriwijaya, Pagaruyung, hingga Kesultanan Aceh. Kejadian ini terus berlangsung selama seribu tahun sejak kemunculan Kerajaan Fansur di abad ke-9 hingga kekuasaan kompeni Belanda.

(lebih…)


Kampung Deret

Jokowi di Kampung Deret Petogogan (sumber : tempo.co)

Setelah kepemimpinan Bang Ali, Jakarta diperintah oleh lima orang purnawirawan Angkatan Darat. Mereka adalah orang-orang dekat Presiden Soeharto, dari mantan asisten hingga kawan seperjuangan. Tjokropranolo, yang menjabat Gubernur Jakarta dari tahun 1977 hingga 1982, pernah menjadi asisten pribadi beliau. Meski dekat dengan Presiden, bukan berarti Bang Nolly — begitu ia akrab disapa — melenggang begitu saja ke Balaikota. Sebelumnya ia pernah menjadi asisten Ali Sadikin dan cukup berprestasi dalam dinas kemiliteran. Di masa remaja, ia menjadi pengawal Jenderal Sudirman dan ikut menumpas beberapa pemberontakan. Setelah itu ia menjadi Asisten Intelijen, Kepala Staf Kostrad, dan Direktur di Departmen Pertahanan.

Meski tak semengkilap pendahulunya, namun kinerja Tjokro tak bisa dibilang jelek. Ia banyak menginisiasi program-program yang membantu para pedagang kecil. Seperti penyediaan pasar bagi para pedagang kaki lima. Di Penggilingan, ia membuka perkampungan industri kecil yang menampung kegiatan usaha home industry. Tak cuma itu, ia juga membina para pedagang dan memperkenalkan kredit usaha mikro. Menjelang lebaran ia terkadang membiarkan para pedagang menggelar lapaknya di trotoar. Menurutnya bila dalam lebaran itu pedagang kecil sampai gagal meraup keuntungan, berarti akan gagal hidupnya paling tidak selama setahun.

(lebih…)


Pendukung Ahok Berpose di Balaikota (sumber : http://www.kabar24.bisnis.com)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta usai sudah. Hasilnya sama-sama kita ketahui, Anies Baswedan unggul atas gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama. Banyak orang yang menyayangkan kekalahan Ahok – sapaan akrab Basuki – dalam Pilkada kali ini. Mereka yang terlanjur cinta, bahkan sampai bela-belain mengirimkan bunga, sebagai bentuk dukungan terhadap beliau. Jika ditanyakan, mengapa mereka begitu cintanya kepada Ahok, seolah-olah tak ada manusia lain yang mampu memimpin Jakarta selain dirinya. Maka jawabannya mungkin cuma satu : karena prestasinya yang baik.

Harus diakui dalam dua setengah tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi di ibu kota. Dari penyediaan tempat bermain anak, hingga pembenahan Transjakarta. Tak cuma itu, Ahok juga menginisiasi program kali bersih, menggusur tempat prostitusi Kalijodo (meski kemudian banyak orang menuding, Ahok cuma berani menutup tempat esek-esek kelas bawah), serta merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali. Yang membuat saya terkesan adalah program kali bersihnya. Ahok benar-benar bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh para pendahulunya. Ini mirip seperti di Singapura. Ada petugas yang wara-wiri mengambil sampah di sepanjang kali. Malah di Jakarta, rasanya mereka lebih keren. Semuanya berpakaian serba oranye. Selain itu yang tak kalah penting ialah diterapkannya e-budgeting. Sehingga warga bisa langsung mengecek perencanaan dan penggunaan anggaran. Meski begitu, apa yang dilakukan Ahok bukan tergolong extraordinary. Terlebih untuk seorang pemimpin kota yang memiliki anggaran mencapai Rp 70 triliun. Justru kalau kinerja beliau tak seperti itu, kita justru bertanya-tanya.

(lebih…)


Kantor pusat VOC di Batavia (sumber : skyscrapercity.com)

Kantor pusat VOC di Batavia (sumber : skyscrapercity.com)

Dalam berbagai seminar, pelatihan, atau temu wicara, kita masih sering mendengar pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Anehnya, pernyataan ini sering dilontarkan oleh para akademisi, yang telah malang melintang melakukan penelitian baik di dalam maupun luar negeri. Menurut saya pernyataan semacam ini terasa seperti merendahkan derajat bangsa sendiri. Bagaimana tidak, Belanda yang hanya seukuran Propinsi Sumatera Barat, dengan jumlah penduduk yang tak mencapai 1/15 penduduk Indonesia (dihitung berdasarkan perkiraan tahun 2014), namun bisa menguasai kita selama itu. Bagaimana ceritanya? Lalu ngapain saja nenek moyang kita selama 14 generasi? Benarkah mereka rela dikuasai oleh sebuah bangsa kecil, yang berasal dari negeri nun jauh disana. Selama tiga setengah abad.

Selain merendahkan derajat bangsa, pernyataan itu juga ahistoris. Tak sesuai dengan fakta sejarah, baik yang diteliti oleh sejarawan asing maupun ahli sejarah lokal. Salah satu sejarawan yang sering mengoreksi pernyataan tersebut adalah Taufik Abdullah. Yang menarik, Taufik justru terinspirasi oleh G.J Resink, salah seorang guru sejarah berkebangsaan Belanda yang memperkenalkan pendekatan hukum internasional dalam menelaah sejarah kolonialisme. Baiklah, sebelum kita menggali fakta mengenai kekuasaan Belanda di Nusantara, harus diketahui bahwa bangsa ini baru terbentuk pada tahun 1945. Sebelum itu, yang ada hanyalah kerajaan-kerajaan yang terbentang mulai dari Aceh hingga Maluku. Dan kerajaan-kerajaan itupun memiliki sejarahnya masing-masing. Mulai dari pembentukan, masa kejayaan, hingga persinggungannya dengan orang-orang Eropa. Pada akhirnya memang sebagian besar kerajaan-kerajaan itu jatuh ke dalam kekuasaan Hindia-Belanda. Namun untuk waktunya, tentu bukan 350 tahun. Kalau tak percaya, mari kita telusuri satu per satu. (lebih…)


Istana Ternate

Istana Ternate

Kalau Anda sekilas melihat peta Indonesia lewat Google Map, mungkin tak akan nampak dua pulau kecil di Propinsi Maluku Utara : Ternate dan Tidore. Dua pulau ini memanglah berukuran liliput. Pulau Ternate yang terletak di sebelah utara, hanya memiliki luas sekitar 111,39 km2. Sedangkan Pulau Tidore di selatan agak besar sedikit, yakni mencapai 126,17 km2. Meski berukuran kecil, namun di abad ke-16 sampai ke-18 keduanya memiliki kekuasaan yang cukup luas. Jika digabungkan, teritorinya mencakup Kepulauan Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Timor, sebagian Sulawesi, Mindanao, bahkan hingga Kepulauan Marshall. Meski jarak keduanya tak lebih dari lima mil, namun dahulu junk-junk mereka bisa saling serang di tengah lautan yang jauhnya mencapai ratusan mil.

Disamping Ternate dan Tidore, ada dua lagi kesultanan di Maluku yang saing menyaingi. Mereka adalah Kesultanan Bacan dan Jailolo. Karena kerajaan-kerajaan itu terus berperang, maka atas inisiatif sultan Ternate yang ketujuh : Cili Aiya, diadakanlah kesepakatan damai. Dalam perundingan itu disetujui bahwa akan dibentuk suatu aliansi politik yang kelak dikenal dengan istilah “Maluku Kie Raha” atau “Maluku Empat Gunung”. Dalam perkembangannya persekutuan itu kemudian terpecah menjadi dua. Ulilima yang merupakan kongsi lima kerajaan, membentuk aliansi politik di bawah pimpinan Ternate. Anggotanya terdiri dari Kesultanan Bacan, Obi, Seram, dan Ambon. Sedangkan Ulisiwa yang berada di sebelah barat, mendirikan persekutuan yang beranggotakan Makayan, Jailolo, Buru, bagian timur Halmahera, serta Irian Barat, dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Pasca terbentuknya persekutuan itu, maka di Maluku terjadi polarisasi antara Ternate dan Tidore. Polarisasi itu berlangsung beratus-ratus tahun kemudian, bahkan hingga Era Reformasi belakangan ini. Persaingan diantara mereka kembali mengemuka ketika pembentukan Propinsi Maluku Utara. Dimana kedua belah pihak sama-sama menginginkan daerahnya untuk menjadi ibu kota propinsi. Ternate yang telah lama mengidam-idamkan terbentuknya propinsi itu, mengajukan Kota Ternate sebagai ibu kotanya. Sedangkan Tidore menghendaki Sofifi di Halmahera Tengah.

(lebih…)


Auwal Masjid, mesjid pertama di Afrika Selatan yang didirikan oleh ulama Indonesia (sumber : www.vocfm.co.za)

Auwal Masjid, mesjid pertama di Afrika Selatan yang didirikan oleh ulama Indonesia (sumber : http://www.vocfm.co.za)

Ada yang menarik dari laporan Tempo edisi 8-14 Februari 2016. Dalam laporan itu, Tempo mencatat mengenai kisah-kisah ulama Indonesia yang pernah hidup di Afrika Selatan. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar nama Syekh Yusuf al-Makassari, ulama asal Gowa, Sulawesi Selatan yang dibuang pemerintah Belanda ke Tanjung Harapan pada tahun 1694. Ternyata selain Syekh Yusuf, masih banyak lagi ulama-ulama Indonesia yang diasingkan Belanda dan kemudian menjadi pendakwah Islam di ujung Benua Hitam itu. Diantaranya adalah Imam Abdullah bin Qadi Abdussalam atau yang dikenal dengan Tuan Guru. Beliau adalah pangeran asal Kesultanan Tidore yang dibuang Belanda pada tahun 1793. Bersama beliau ikut pula tiga orang muridnya : Abdol Rauf, Noro Imam, dan Badrodien. Disamping Syekh Yusuf dan Tuan Guru, dalam laporan itu disebut juga nama Syekh Matura atau Cakraningrat IV dari Madura, Imam Jabaruddin dari Jawa, serta Syekh Abdurrahman dari Padang.

Bagi sebagian masyarakat Capetown, kedatangan Islam di Afrika Selatan dipercaya bertepatan dengan tibanya Syekh Yusuf al-Makassari dari Srilanka. Syekh Yusuf yang menjalani masa pembuangannya sejak tahun 1684, menjadi seorang eksil setelah membantu Sultan Ageng Tirtayasa menentang kompeni Belanda. Dari Banten ia kemudian diasingkan ke Srilanka hingga sembilan tahun lamanya, sebelum akhirnya dipindahkan ke Afrika Selatan. Setibanya di Afrika, ia ditempatkan di kawasan Kaap, tepatnya di desa pertanian Zandvliet, mulut sungai Eerste. Menurut Abu Hamid dalam bukunya “Syekh Yusuf Makassar : Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang”, dalam pembuangannya itu beliau membawa serta 49 orang yang terdiri dari dua orang istri, putra-putri, 14 sahabat, dan 12 santri. Bersama para santri dan sahabat-sahabatnya inilah, ia kemudian menjadi pelopor penyebaran Islam di Afrika Selatan.

(lebih…)