Afandri Adya

Pada tahun 2025, Kepulauan Riau (Kepri) tampil sebagai provinsi dengan kinerja ekonomi yang mencengangkan. Data Bank Indonesia menunjukkan, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut mencapai 6,94%, melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 5,02%. Angka ini sekaligus melampaui rata-rata nasional yang hanya tumbuh sebesar 5,11%. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan yang naik 7,52%, serta sektor pertambangan yang melesat hingga 16,01%. Melambungnya sektor pertambangan, didorong oleh beroperasinya sejumlah proyek migas baru di Kepulauan Natuna dan Anambas. Namun di balik angka-angka itu, tersimpan sebuah ironi. Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di “Bumi Segantang Lada”, belum mampu mengimbangi laju ekonomi keseluruhan. Pada triwulan II-2025 misalnya, konsumsi rumah tangga Kepri hanya bertumbuh 3,9% (yoy), jauh tertinggal dari pertumbuhan ekonomi keseluruhan yang mencapai 7,14% (yoy). Kesenjangan ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan di provinsi tersebut belum sepenuhnya inklusif. Masih terkonsentrasi pada kelompok terbatas, terutama pelaku usaha di sektor pertambangan. Sementara daya beli masyarakat luas, belum ikut terangkat secara sepadan.

Seiring laju pertumbuhan ekonomi yang kian pesat, Kepri juga menjadi magnet migrasi berskala besar. Etnis Flores yang tiga puluh tahun lalu nyaris tak terlihat, kini dengan mudah ditemui di berbagai sudut Batam. Hal serupa terjadi pula pada etnis Batak, yang dalam kurun tiga dekade telah menjadi kelompok etnis terbesar ketiga di Kepri, melampaui etnis Minang. Berdasarkan data kependudukan tahun 2010, populasi Kepri telah mencapai 1,67 juta jiwa. Walau terus menurun, orang Melayu masih menjadi kelompok terbesar dengan porsi sekitar 30,23%. Disusul oleh etnis Jawa (24,55%), Batak (12,48%), Minangkabau (9,72%), Tionghoa (7,70%), Sunda (2,96%), serta Bugis (2,22%). Meski di tingkat provinsi jumlah orang Melayu masihlah dominan, namun di kawasan urban — terutama Batam — mereka tak lagi yang terbesar. Dalam lanskap sosial-politik-pun, peran masyarakat Melayu juga semakin berkurang, apatah lagi dalam bidang ekonomi.

Siapa Orang Melayu Riau?

Orang Melayu Riau merupakan bagian dari kelompok masyarakat Melayu yang hidup di pulau-pulau antara Sumatera dan Kalimantan. Nama Riau sendiri konon berasal dari sebuah tempat di Sungai Carang, Pulau Bintan. Menurut catatan sejarah, kawasan Hulu Riau di Sungai Carang mulai berkembang sebagai tempat pemerintahan dan perdagangan sejak tahun 1673. Saat itu Laksamana Tun Abdul Jamil atas perintah Sultan Abdul Jalil Syah (Sultan Johor ke-8), membuka kawasan Hulu Riau, Bintan. Karena dinamika politik dan ekonomi di Semenanjung, pada tahun 1719 Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah (Sultan ke-11) memindahkan ibukota kerajaan dari Johor ke Bintan. Disana ia membangun Istana Kota Lama yang sangat megah sebagai tempat kediaman sekaligus pusat administrasi. Sejak berpindahnya ibukota ke Bintan, aktivitas politik, ekonomi, dan kebudayaan lebih banyak dilakukan di kepulauan. Kedudukan Bintan kembali memudar setelah Sultan Mahmudsyah III (1770-1811) memindahkan ibukota ke Lingga di tahun 1787.

Jauh sebelum Abdul Jalil Syah membuka kawasan Hulu Riau, di abad ke-12 Sri Tri Buana, seorang pangeran dari Palembang, telah menjadikan Bintan sebagai pusat pemerintahan. Oleh sebagian sejarawan, Sri Tri Buana juga dikaitkan dengan raja Dharmasraya : Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa, yang namanya tertulis pada Prasasti Padang Roco sebagai penguasa bhumi Melayu. Setelah keturunan Sri Tri Buana : Parameswara mendirikan Kerajaan Malaka, Bintan ditinggalkan begitu saja. Ia dan wilayah kepulauan lainnya, hanya dianggap sebagai wilayah pinggiran. Kejayaan Malaka runtuh pada tahun 1511 ketika ibukotanya direbut Portugis. Sultan yang berkuasa ketika itu : Mahmud Shah, lalu melarikan diri ke Pahang, kemudian ke Johor, dan Bintan. Dari pulau itu ia sempat mengepung Malaka (1524), sebelum akhirnya mundur ke Kampar dan wafat disana empat tahun kemudian.

Sejak jatuhnya Malaka, pewaris kerajaan : Sultan Alauddin Syah membangun pusat pemerintahan baru di muara Sungai Johor. Sementara Bintan dan pulau-pulau di sekitar, berkembang sebagai pusat agama, sastra, dan perdagangan. Tak hanya pedagang Minangkabau, peniaga dari Tiongkok dan Arab-pun mulai berdatangan ke Kepri. Di saat yang sama, Aceh mulai bangkit dan mendesak kuasa Johor dan Portugis. Konflik tiga kekuatan ini menjadikan Kepri sebagai wilayah yang diperebutkan. Pada abad ke-17, setelah Portugis terusir dari Malaka dan Aceh melemah akibat tekanan Belanda, Johor kembali menguat. Kekuasaan Kesultanan Johor lalu meluas hingga Pahang, Klang, dan seluruh wilayah Kepri. Awal abad ke-18, ditandai dengan kekacauan dan perebutan tahta di istana Johor. Konflik internal istana, mendorong bangsawan Bugis dan perantau Minang untuk masuk ke panggung kekuasaan. Setelah beberapa kali menyokong raja Johor dalam perang melawan Minang, Bugis akhirnya beroleh kedudukan politik yang signifikan. Keterlibatan Bugis di Johor-Riau, memicu kecemasan Belanda yang melihatnya sebagai ancaman bisnis mereka di Malaka dan Batavia.

Pada tahun 1784 setelah Raja Haji gugur, Belanda berhasil mengusir Bugis dan menguasai Kepri melalui perjanjian dengan sultan-sultan Melayu. Meski demikian, di tahun 1787 Belanda berhasil diusir oleh aliansi Melayu-Bugis yang tak senang dengan kehadiran Belanda di Selat Malaka. Untuk menghindari konflik dan perpecahan, di tahun 1803 tercapailah perdamaian Melayu-Bugis yang dikenal dengan Sumpah Setia Melayu-Bugis. Pada masa inilah Pulau Penyengat dihadiahkan kepada Raja Hamidah, mempelai Sultan Mahmud Shah III sekaligus putri Raja Haji Fisabilillah. Dan pulau kecil ini kemudian menjadi pusat kedudukan Yang Dipertuan Muda serta benteng pertahanan. Sejak Sumpah Setia Melayu-Bugis, posisi Yang Dipertuan Muda selalu diberikan kepada keturunan Lima Daeng Bersaudara. Walaupun kedudukannya lebih rendah dari sultan, namun mereka mengatur jalannya pemerintahan, ekonomi, dan angkatan perang.

Krisis besar terjadi di tahun 1812 ketika Sultan Mahmud Shah III wafat tanpa pewaris yang jelas. Konflik suksesi antara Tengku Hussein dan Tengku Abdul Rahman dimanfaatkan oleh Inggris serta Belanda. Inggris menobatkan Tengku Hussein sebagai Sultan Johor di Singapura, sementara Belanda mendukung Tengku Abdul Rahman di Riau-Lingga. Perebutan regalia kerajaan menjadi kunci legitimasi di Selat Malaka, dimana pada tahun 1822 Belanda akhirnya merebut secara paksa. Perebutan ini tentu mendapat respons keras dari pihak Inggris. Melalui Traktat Inggris-Belanda di tahun 1824, Kesultanan Johor akhirnya dipecah dua. Wilayah utara Selat Singapura jatuh ke tangan Inggris, sementara Riau-Lingga berada di bawah kekuasaan Belanda. Sejak saat itu, sultan-sultan di kedua wilayah lebih banyak berperan sebagai penguasa simbolik di bawah kendali kolonial.

Jika kita membaca sejarah di atas, nampak kalau etnis Melayu Riau bukanlah suatu entitas tunggal yang lahir secara alamiah. Ia dibentuk dari hasil percampuran panjang berbagai etnis yang datang untuk berdagang dan berkuasa. Mulai dari orang-orang Palembang/Minangkabau (barangkali juga dari Jambi) yang mendirikan Kerajaan Bintan, lalu kaum peranakan Arab, dan suku Bugis yang datang belakangan. Satu unsur penting yang kerap luput dari ingatan kita adalah Orang Laut atau Orang Selat. Dalam catatan sejarah, mereka dikenal sebagai nelayan sekaligus perompak yang menguasai perairan Riau. Selama berabad-abad, Orang Laut menjadi penjaga setia jalur perdagangan Sriwijaya, Malaka, hingga Johor. Bermukim di muara-muara sungai dan pulau-pulau terpencil, kesetiaan mereka bukan pada wilayah, melainkan pada raja-raja yang diyakini sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain. Oleh karenanya, ketika konflik pecah antara Tengku Sulaiman dan Raja Kecil di abad ke-18, Orang Laut menjatuhkan pilihannya pada Raja Kecil dari Pagaruyung, sosok yang mereka percayai sebagai zuriat sah Iskandar Zulkarnain.

Putra Daerah dan Keluwesan Etnis Pendatang

Pasca-kemerdekaan, Kepri sempat menjadi kawasan bebas bea dan berada di garis depan Konfrontasi Indonesia–Malaysia. Batam dijadikan basis militer dan kemudian melalui kebijakan negara dikembangkan sebagai kawasan industri. Sejak 1970-an, Batam tumbuh pesat dan menarik arus migrasi besar-besaran dari berbagai penjuru Nusantara. Ledakan ekonomi, mesti membawa kemakmuran namun menyisakan residu sosial dan politik. Orang Melayu yang dahulu cukup dominan, perlahan mulai terdesak. Ketegangan identitas, ketimpangan ekonomi, dan fragmentasi budaya-pun muncul. Ketidakpuasan terhadap kebijakan Provinsi Riau — yang kerap dipersepsikan lebih menguntungkan elit Minangkabau di Pekanbaru — mendorong masyarakat kepulauan menuntut pemekaran. Aspirasi itu akhirnya terwujud pada 2002 dengan lahirnya Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang yang dipilih sebagai pusat pemerintahan, menjadi simbol kembalinya marwah identitas Melayu.

Lepas dari bayang-bayang Minangkabau (baca: Pekanbaru), kelompok Melayu Riau kemudian dihadapkan pada dominasi etnis pendatang lain, terutama Jawa. Selama tiga kali pemilihan gubernur Kepri (2005, 2010, dan 2015), tak satupun etnis Melayu yang memenangkan kontestasi. Pemilihan gubernur pertama, dimenangkan oleh pasangan non-Melayu : Ismeth Abdullah dan Muhammad Sani. Lima tahun kemudian, giliran pasangan berlatar Jawa : Muhammad Sani dan Soerya Respationo yang memenangkan pemilihan. Kemudian di tahun 2015, Muhammad Sani kembali menduduki kursi gubernur, yang kali ini didampingi putra daerah : Nurdin Basirun. Walaupun masyarakat Melayu Riau tak puas dengan hasil pemilihan gubernur, namun mereka tak menanggapinya secara represif. Justru ketika putra daerah Nurdin Basirun menjadi gubernur dan kemudian tertangkap KPK, banyak diantara mereka yang kecewa. Saat ini, pasangan gubernur dan wakil gubernur Kepri diduduki oleh putra Melayu Riau (Ansar Achmad) dan urang Sunda (Nyanyang Haris Pratamura). Sedangkan untuk walikota dan bupati di tujuh daerah tingkat dua, lima dijabat oleh putra daerah, satu keturunan Tionghoa, dan satu perantau Minang. Meski banyak etnis pendatang yang menduduki jabatan publik di Kepri, namun semuanya tetap menjunjung tinggi budaya Melayu Riau.

Di bidang ekonomi dan bisnis, dominasi kelompok pendatang tampak lebih nyata. Di Tanjungpinang dan Batam, roda perdagangan umumnya digerakkan oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Mereka tak hanya menguasai bisnis kecil dan menengah, tapi juga usaha berskala besar. Industri galangan kapal, perumahan, dan perhotelan didominasi oleh orang Tionghoa. Sementara etnis Minang banyak yang bergerak di bidang tekstil, kuliner, dan pendidikan. Untuk sektor pertambangan hampir semuanya dikuasai oleh pengusaha nasional, seperti Arifin Panigoro (Medco), Hashim Djojohadikusumo (Arsari), dan Oesman Sapta Odang (OSO Group). Sedangkan sektor properti dan manajemen kawasan industri dikendalikan oleh Ilham Habibie (Pollux Habibie), Anthony Salim (Batamindo), Ciputra, dan Franky Widjaja (Sinarmas Land). Selain pengusaha nasional, di Kepri juga banyak pihak asing yang menanamkan modalnya disini. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepri, selama tahun 2024 terdapat sekitar USD 2.482,96 juta dana asing yang ditanam disini. Nilai tersebut naik sekitar 225%, yakni sebesar USD 1.718,88 juta dari USD 764,08 juta di tahun sebelumnya. Dari sekian banyak penanaman modal asing di Kepri, 46%-nya menuju Batam (atau setara USD 1,15 miliar), disusul oleh Bintan yang sebesar USD 752,29 juta. Dana asing yang berlabuh di Kepri, masih didominasi jiran Singapura, diikuti oleh Belanda dan Tiongkok. Investasi mereka terutama pada industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya.