Afandri Adya

Indonesia kembali bergolak. Aksi massa terjadi di berbagai kota di tanah air. Ratusan ribu masyarakat dari berbagai elemen : mahasiswa, buruh, pengendara ojol, hingga ibu rumah tangga, turun ke jalan menuntut perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya di Indonesia, demonstrasi juga digelar oleh WNI yang bermukim di Malaysia, Jerman, dan Australia. Akibat aksi tersebut, tercatat ada sepuluh orang warga yang meninggal dunia. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menaksir kerugian mencapai Rp 900 miliar. Dimana Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Jakarta merupakan propinsi yang mengalami kerugian cukup besar. Selain fasilitas umum seperti halte dan stasiun Moda Raya Terpadu (MRT), massa juga membakar kantor-kantor milik pemerintah. Bahkan di Makassar dan Lombok, massa yang mengamuk juga membakar kantor DPRD. Yang paling memilukan ialah terjadinya aksi penjarahan terhadap rumah empat anggota DPR dan satu orang menteri. Menurut catatan penulis, inilah aksi massa terbesar sekaligus yang paling brutal sepanjang Era Reformasi. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menggelar people power di tahun 1998, yang menggulingkan kekuasaan Orde Baru. Ketika itu ribuan orang mati sia-sia, dan ekonomi mandeg selama lebih dari setahun.

Demonstrasi di bulan Agustus kemarin, merupakan akumulasi kekecewaaan masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ini juga ditengarai oleh sikap serta gaya hidup sebagian pejabat dan anggota dewan yang dinilai tak menunjukkan sense of crisis. Di tengah-tengah kenaikan pajak dan melemahnya daya beli, mereka terlihat seperti semena-mena. Di media sosial tak sedikit dari keluarga anggota DPR/DPRD serta pejabat kementerian yang melakukan flexing. Di jalan raya mereka selalu mempertontonkan arogansi, seperti menyalakan sirine, strobo, dan ingin diprioritaskan. Puncaknya ialah ketika pemerintah menyetujui pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta/bulan atau sepuluh kali lipat UMR Jakarta. Kebijakan ini tentu mendapat penolakan dari masyarakat luas. Parahnya, protes masyarakat tersebut direspons oleh sebagian anggota dewan dengan ucapan yang tak pantas. Yang mana ucapan mereka itu kemudian menjadi bahan bakar yang menyulut amarah rakyat.