Afandri Adya

Jejak orang Minangkabau di Malaysia, bukanlah kisah baru yang muncul kemarin sore. Catatan sejarah menunjukkan bahwa arus migrasi orang Minang ke wilayah ini telah berlangsung sejak berabad-abad lampau. Dari gelombang panjang perantauan itulah, terbentuk beberapa pusat komunitas utama, yakni Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Penang, dan — yang paling menonjol : Negeri Sembilan. Di Pahang, Johor, Perak, Kedah, hingga Sarawak-pun komunitas Minang dapat dijumpai, meski tidak sebesar di empat kawasan tersebut. Negeri Sembilan memiliki keistimewaan tersendiri. Sebab di negeri inilah Minangkabau tak sekadar hadir sebagai perantau, melainkan menjelma menjadi fondasi budaya dan struktur sosial Malaysia. Sistem matrilineal yang mengikut garis ibu, masih dipraktikkan hingga kini. Begitupula rumah-rumah bergonjong dan Istana Lama Seri Menanti, mengingatkan kita pada Sumatra Barat. Tak berlebihan jika Negeri Sembilan kerap disebut sebagai ranah Minang-nya Malaysia. Kehadiran orang Minang di wilayah ini telah tercatat sejak abad ke-12, jauh lebih awal dibandingkan Kuala Lumpur yang baru mengenal komunitas Minangkabau pada pertengahan abad ke-19, seiring dibukanya pertambangan timah oleh kolonial Inggris.

Meski secara demografis jumlah keturunan Minangkabau di Malaysia diperkirakan sekitar satu juta jiwa — atau 3% dari total populasi, namun pengaruh mereka disana jauh melampaui angka tersebut. Banyak tokoh penting Malaysia, dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era kontemporer, memiliki akar Minangkabau yang solid. Bahkan, jika kita menyenaraikan 100 politisi paling berpengaruh di Malaysia, lebih dari 10% dapat ditelusuri garis keturunannya ke ranah Minang. Sebagaimana dicatat dalam buku Tan Malaka dan Gerakan Kiri di Minangkabau karya Zulhasril Nasir, pada paruh pertama abad ke-20 sejumlah tokoh pergerakan kemerdekaan Malaya berasal dari Minangkabau. Mereka kerap beririsan dengan ideologi kiri dan pemikiran Tan Malaka. Jejak itu berlanjut dalam struktur negara modern Malaysia. Jika kita menelusuri kabinet-kabinet Malaysia sejak 1957 hingga 2026, nama-nama menteri berdarah Minangkabau terus bermunculan. Bahkan dalam pemerintahan Anwar Ibrahim saat ini, terdapat tokoh keturunan Minang yang memegang peranan penting, yakni Mohamad Hasan yang didapuk sebagai Menteri Luar Negeri.

Lantas siapa saja tokoh-tokoh berdarah Minang yang pernah mempengaruhi jalannya pemerintahan Malaysia? Dalam artikel kali ini, kita akan mengulas tokoh keturunan Minangkabau yang jejak, peran, dan pengaruhnya telah mewarnai perjalanan politik Malaysia. Yang pertama adalah Tuanku Abdul Rahman, sebuah nama yang tak bisa dipisahkan dari kelahiran Malaysia. Ia bukan sekadar figur sejarah, melainkan penanda awal kedaulatan nasional. Dialah Yang di-Pertuan Agong (YDPA) pertama Malaysia. Jabatan yang dalam sistem monarki modern berfungsi sebagai kepala negara, sebagaimana halnya raja di Inggris atau Belanda. Berbeda dari monarki lain, takhta YDPA tak diwariskan secara turun-temurun, melainkan dijabat secara bergiliran oleh sembilan raja negeri Melayu yang berdaulat. Ketika Malaya merdeka di tahun 1957, Abdul Rahman adalah raja yang paling dihormati. Bukan karena kekuatan militer atau ambisi politik, melainkan karena kewibawaan adat dan kebijaksanaannya. Maka, secara mufakat, ia dipilih menjadi YDPA pertama. Selama memangku jabatan itu (1957–1960), Tuanku Abdul Rahman melakukan sesuatu yang amat menentukan: menyusun praktik konstitusional yang tak tertulis, tetapi kelak menjadi rujukan. Ia menata hubungan antara raja, perdana menteri, dan parlemen. Menegaskan bahwa raja adalah penjaga negara, bukan pemain politik partisan. Dari istananya, ia memberi teladan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan jarak dan keseimbangan. Karena itulah, banyak sejarawan menilai bahwa stabilitas politik Malaysia pada masa-masa awal kemerdekaan tidak lepas dari perannya yang sentral. Ia memberikan kepercayaan simbolik kepada Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, sekaligus menenangkan elit-elit Malaya dan rakyat. Untuk mengenang jasa-jasanya, wajah Tuanku Abdul Rahman kemudian diabadikan dalam pecahan mata uang ringgit.

Meski begitu, peran Tuanku Abdul Rahman tak berhenti pada gelar YDPA semata. Sebelum menjadi YDPA, ia menjabat sebagai Yang di-Pertuan Besar (YDPB) Negeri Sembilan, satu-satunya negeri di Malaysia yang berakar pada tradisi Minangkabau. Dari sinilah, ia membawa warna Minang ke dalam jantung monarki Malaysia. Setidaknya ada tiga pengaruh Minang yang melekat kuat dalam pembentukan sistem monarki di Malaysia. Pertama, penggunaan istilah Yang di-Pertuan Agong sebagai gelar raja Malaysia — sebuah nomenklatur yang jelas terinspirasi dari gelar Yang di-Pertuan Besar di Negeri Sembilan. Kedua, diterapkannya sistem rotasi di antara sembilan raja berdaulat untuk menduduki takhta YDPA. Prinsip ini sejatinya mencerminkan tradisi Negeri Sembilan, di mana raja dipilih melalui musyawarah adat, bukan semata-mata berdasarkan garis keturunan. Ketiga, pembatasan masa jabatan raja Malaysia selama lima tahun, bukan seumur hidup. Ini selaras dengan prinsip Adat Perpatih yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang dibatasi oleh adat dan kesepakatan, bukan hak absolut hingga wafat. Karena sistem monarki Malaysia menyerap nilai-nilai Minangkabau, hingga hari ini kerajaan-kerajaan di negeri jiran tak pernah saling bersaing atau berebut pengaruh. Sebaliknya, mereka berdiri sejajar dalam sebuah federasi yang stabil, dari sebuah warisan intelektual Tuanku Abdul Rahman.

Burhanuddin al-Helmy merupakan salah satu figur paling berani dan visioner di awal pembentukan Malaysia. Dia merupakan pendiri Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) sekaligus presiden partai tersebut di tahun 1946. Melalui karyanya, seperti Perjuangan Kita dan Asas Falsafah, ia hendak mendorong terwujudnya masyarakat sosialis yang berketuhanan (theocratic socialism). Pada tahun 1956, ia ditunjuk sebagai Presiden Partai Islam se-Malaysia (PAS). Di bawah kepemimpinannya, PAS memperoleh popularitas nasional dan menjadi lebih terstruktur. Ia juga berupaya mengubah PAS dari partai konservatif berbasis pedesaan menjadi gerakan politik modern dengan dukungan masyarakat perkotaan. Sikapnya yang tegas, menempatkan PAS sebagai kekuatan oposisi utama dan membuatnya dikenal sebagai salah satu pemimpin oposisi paling vokal. Pada tahun 1965, Burhanuddin ditangkap berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA). Ia dituduh berkomplot untuk mendirikan pemerintahan pro-Indonesia di Malaysia. Tanpa melaui proses peradilan, ia lalu dipenjara selama satu tahun. Penahanan itu menjadi titik balik yang pahit baginya. Setelah dibebaskan, kondisi kesehatannya memburuk, dan Burhanuddin secara perlahan menarik diri dari kegiatan politik. Ia wafat pada tahun 1969, meninggalkan jejak intelektual yang jauh lebih panjang daripada usianya.

Burhanuddin lahir di Kota Bharu, Perak pada tahun 1911 dari ayah yang berasal dari Tanah Datar, Sumatra Barat. Dia dikenang sebagai tokoh fundamental dalam politik Islam Malaysia sekaligus pemimpin PAS yang paling signifikan. Perpaduan aktivisme anti-kolonial, reformisme Islam, dan nasionalisme Melayu, menempatkannya dalam tradisi para pemikir pasca-kolonial terkemuka di Asia Tenggara. Warisan intelektualnya memengaruhi perkembangan ideologis PAS jauh setelah kematiannya. Para pemimpin selanjutnya, khususnya selama kebangkitan ulama tahun 1980-an, menggunakan model pemerintahan Islam ala Burhanuddin sebagai acuan untuk mengintegrasikan aktivisme politik dengan prinsip-prinsip agama. Penekanannya pada kepemimpinan moral, solidaritas pan-Islam, dan perlawanan terhadap struktur kolonial, meletakkan dasar bagi penataan ulang ideologis selanjutnya di dalam partai. Pada masa kepemimpinan selanjutnya, PAS mengalami pergeseran ideologis besar dari etno-nasionalisme Melayu menuju platform pan-Islamisme. Transformasi ini dipandang sebagai kelanjutan dari wacana reformis dan anti-imperialis yang diperjuangkan oleh Burhanuddin sejak tahun 1950-an.

Di antara deretan keturunan Minang yang ikut membidani lahirnya Malaysia, nama Ahmad Boestamam menempati posisi yang unik sekaligus bergelora. Sama seperti Burhanuddin, Boestamam juga berasal dari luhak Tanah Datar. Meski berbeda jalan politik, namun keduanya dikenal sebagai tokoh nasionalis radikal. Jika Burhanuddin mengambil jalan politik keislaman, maka Boestamam aktif di organisasi politik sosialis. Perjalanan politiknya bermula di tahun 1939, ketika ia bergabung dengan Kesatuan Melayu Muda pimpinan Ibrahim Yaacob. Di masa pendudukan Jepang, ia tampil sebagai pemimpin Gerakan Kiri Tanah Air (KITA). Setelah Jepang kalah dan Inggris kembali menguasai Malaya, ia bekerja sebagai wartawan pada Suara Rakyat di Ipoh. Disanalah ia mengubah nama kecilnya : Abdullah Sani menjadi Ahmad Boestamam. Sejak saat itu, nama penanya tersebut melekat dan menjadi simbol anti-imperialis. Tahun 1945 ia menjadi pemimpin muda yang mendorong bergabungnya Malaya ke dalam Indonesia Raya. Ia lantas masuk partai pimpinan Burhanuddin al-Helmy : Partai Kebangsaan Melayu Muda (PKMM). Satu tahun kemudian, ia membentuk Angkatan Pemuda Insyaf (API) yang menuntut kemerdekaan terhadap Inggris. Gara-gara kegiatannya tersebut, ia dijebloskan ke dalam tahanan tanpa melalui proses peradilan. Ia ditahan oleh otoritas Inggris selama tujuh tahun dari 1948 hingga 1955. Di dalam penjara, Boestamam lebih banyak menulis. Ia melahirkan sejumlah novel, yaitu Gelap Menjelang Terang, Kisah Semalam, Hayati, Kabus Pagi, dan Pacar Merah Malaya.

Setelah keluar dari tahanan, ia kembali aktif berpolitik. Ia sempat menjadi anggota parlemen, meski kembali masuk bui di tahun 1963. Penahanannya kali ini, karena ia cenderung mendukung Indonesia dalam Konfrontasi Indonesia-Malaya. Tahun 1968 setelah menghirup udara bebas, ia mendirikan Partai Marhaen Malaysia. Ideologinya marhaenisme, mengikuti ideologi politik Bung Karno yang pro rakyat kecil. Ketika Boestamam mendirikan partai tersebut, Soekarno sudah tak lagi menjadi presiden. Partai Marhaen Malaysia hadir sebagai partai sayap kiri yang ia dirikan bersama Ishak Haji Muhammad. Partai itu cuma bertahan selama enam tahun, sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Keadilan Masyarakat Malaysia (Pakemas) di tahun 1974. Meski namanya hendak disisihkan dari narasi sejarah, namun ia tetap dikenang oleh masyarakat bawah. Ahmad Boestamam telah memberi warna dalam sejarah Malaysia, bahwa negara itu tak hanya dibentuk oleh jalur moderat nan kompromis.

Di antara politisi keturunan Minang yang mencapai puncak kekuasaan, Rafidah Aziz menempati posisi yang istimewa. Ia lahir di Selama, Perak, dan memiliki akar Minang yang kuat. Buyutnya Abdul Karim bin Raja Aman Shah, merupakan seorang perantau asal Rao, Pasaman yang meneroka Kampung Selama, Perak, di tahun 1870. Ia merupakan generasi keempat perantau Minang yang bermigrasi pasca Perang Paderi. Di bidang politik, Rafidah menorehkan rekor yang sulit ditandingi. Selama 28 tahun berturut-turut (1980–2008) ia duduk dalam kabinet Malaysia — sebuah masa jabatan yang bahkan melampaui lamanya Mahathir Mohamad menjabat Perdana Menteri. Dalam rentang waktu tersebut, ia memegang dua kementerian strategis: Menteri Perusahaan Umum (1980–1987) dan Menteri Perdagangan dan Industri (1987–2008). Rekam jejak ini menjadikannya menteri terlama dalam sejarah Malaysia sekaligus salah satu menteri perempuan terkuat di Asia Tenggara.

Di bawah kepemimpinannya, Malaysia mengalami transformasi ekonomi yang menentukan. Rafidah berhasil menarik arus besar investasi asing, dan menjadikan Malaysia sebagai bagian dari rantai pasok global, khususnya dalam industri manufaktur ringan, elektronik, dan semikonduktor. Berkat kebijakan industrialisasinya, Malaysia perlahan keluar dari ketergantungannya pada karet dan timah. Ia lalu tampil sebagai negara industri menengah yang kompetitif. Di panggung internasional, Rafidah dikenal sebagai negosiator ulung : tegas, cerdas, dan tak gentar menghadapi negara besar. Ia membela kepentingan Malaysia tanpa retorika berlebihan. Meski berasal dari UMNO, namun Rafidah bukan politisi yang mencari popularitas. Ia jarang tampil populis, minim sensasi, dan hampir tanpa skandal. Justru karena itu, ia disegani oleh kawan maupun lawan politiknya. Yang menarik, walaupun menjadi salah satu pilar utama proyek industrialisasi Mahathir, Rafidah tak selalu sejalan dengan sang perdana menteri. Ia kerap berbeda pandangan secara terbuka, menunjukkan bahwa loyalitas baginya bukan berarti mengorbankan prinsip atau nalar kebijakan. Rafidah Aziz adalah bukti bahwa kekuasaan dapat dijalankan dengan integritas dan kompetensi. Dan dalam sejarah politik Malaysia, namanya tercatat bukan sekadar sebagai politisi keturunan Minang yang sukses, melainkan sebagai arsitek ekonomi yang ikut menentukan arah negara.

Di panggung politik Malaysia, Khairy Jamaluddin — atau KJ — menjelma menjadi ikon modernitas dan kepemimpinan muda yang kharismatik. Dia merupakan salah satu tokoh yang cukup populer di kalangan Milenial dan Gen-Z. Selain dikenal sebagai host stasiun radio Hot FM, saat ini ia juga menjadi co-host di salah satu siniar politik Keluar Sekejap. Namun sebelum itu, ia adalah politisi muda yang tangguh dengan sederet prestasi. KJ pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Kesehatan, hingga bertarung di pemilihan Ketua UMNO. Karier politiknya bermula di tahun 2008 ketika ia terpilih sebagai anggota parlemen dari daerah Rembau, Negeri Sembilan. Rembau adalah kampung halaman ayahnya, tempat dimana darah Minangnya berasal. Selain Khairy, keluarga ayahnya yang juga menjadi menteri adalah Shaziman Abu Mansor. Pada tahun 2009, KJ terpilih sebagai Ketua Pemuda UMNO. Dari pengalaman inilah ia kemudian dipercaya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2013-2018. Keberhasilannya sebagai Menteri Belia dan Sukan, terlihat dari prestasi Malaysia yang berhasil menjadi pemenang SEA Games 2017. Ini untuk kali keduanya Malaysia berhasil meraih posisi puncak, setelah 16 tahun berselang.

Ketika Covid-19 melanda, KJ menjabat sebagai Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi. Tak sampai setahun, di bulan Februari 2021 ia ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Ia lantas membeli vaksin dari Tiongkok dan berhasil menekan penderita Covid di negara tersebut. Tahun 2022, bersama beberapa politisi UMNO lainnya, ia menuntut agar Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi turun dari tampuk pimpinan UMNO. Tak lama kemudian, ia dipecat dari partai tersebut. Pemecatan ini diduga merupakan bagian dari “konspirasi” para petinggi UMNO yang menginginkan Zahid untuk kembali memimpin. Setelah dua tahun berlalu, di bulan Oktober 2025 KJ kembali masuk UMNO. Ia beroleh “persetujuan” dari pimpinan tertinggi UMNO, terutama ketua partai Zahid Hamidi. Kabarnya dalam Pemilu Malaysia ke-16 mendatang, ia akan dicalonkan sebagai kandidat Barisan Nasional mewakili daerah pemilihan Kepala Batas yang merupakan daerah pemilihan tradisional ayah mertuanya : Abdullah Ahmad Badawi.