Afandri Adya

Awal bulan ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncur cukup tajam. Dalam rentang empat hari bursa — dari 28 Januari hingga 2 Februari — IHSG ambles sekitar 11,8%, turun dari level 8.980 ke 7.922. Tekanan jual yang begitu kuat bahkan memaksa otoritas bursa melakukan trading halt selama 30 menit pada 28 dan 29 Januari. Di tengah kepanikan tersebut, satu nama mencuat dan menjadi perbincangan khalayak luas : MSCI. Banyak pelaku pasar menilai, anjloknya IHSG kali ini dipicu oleh peringatan keras dari lembaga indeks tersebut, yang menyoroti minimnya transparansi serta lemahnya efisiensi pasar di BEI. Kekhawatiran ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui adanya persoalan sistemik di pasar modal Indonesia. Mulai dari kurangnya keterbukaan hingga praktik manipulasi harga — yang di kalangan investor dikenal dengan istilah goreng-menggoreng saham. Menurutnya, gejolak pasar yang terjadi belakangan ini merupakan reaksi wajar atas masalah struktural yang telah lama dibiarkan. Akibat kondisi itu, MSCI memberi tenggat waktu hingga Mei 2026 kepada BEI untuk melakukan perbaikan serius, terutama dalam hal transparansi dan efisiensi pasar. Jika peringatan ini diabaikan, Indonesia berisiko mengalami penurunan status : dari emerging market menjadi frontier market (sejajar dengan pasar modal negara-negara pemula). Padahal saat ini Indonesia berada satu kelompok dengan negara-negara besar seperti China, India, Brasil, dan Turki sebagai pasar berkembang.

Lalu, siapakah sebenarnya MSCI, hingga ucapannya mampu mengguncang pasar modal sebuah negara? Morgan Stanley Capital International (MSCI) adalah perusahaan riset dan indeks investasi global yang menjadi rujukan utama investor institusional seluruh dunia. Pengaruhnya sering kali melampaui otoritas resmi seperti SEC atau OJK. MSCI menyusun berbagai indeks saham yang mengukur kinerja pasar modal di negara maju (developed markets), negara berkembang (emerging markets), serta negara pemula (frontier markets). Indeks-indeks inilah yang dijadikan benchmark oleh ribuan dana kelolaan global — mulai dari reksa dana, dana pensiun, hingga ETF — dalam menentukan ke mana modal akan dialirkan. Artinya, ketika MSCI mengubah penilaian terhadap suatu negara, banyak dana global yang tidak punya pilihan selain mengikuti keputusan tersebut. Di antara pengguna utama indeks MSCI adalah nama-nama raksasa keuangan dunia seperti BlackRock (AS), Vanguard (AS), State Street (AS), Fidelity Investments (AS), J.P. Morgan (AS), UBS (Swiss), Allianz (Jerman), Schroders (Inggris), serta Nomura (Jepang).

Meski berawal dari Morgan Stanley, MSCI kini telah berdiri sebagai perusahaan independen. Hal ini setelah kepemilikan Morgan Stanley dilepas sepenuhnya pada periode 2007–2009. Yang menarik, setelah lepas dari perusahaan induknya, pengaruh MSCI justru kian membesar. Bagi pasar negara berkembang, “sabda” MSCI sering kali menjadi momok. Sebab jika sebuah negara diturunkan peringkatnya, dana asing yang mengikuti indeks tersebut wajib keluar secara otomatis. Dalam konteks Indonesia, penurunan status ke frontier market diperkirakan dapat memicu arus keluar dana asing sekitar USD 2,2 miliar hingga USD 7,8 miliar. Dampaknya bisa berlapis. Selain harga saham yang makin tertekan, likuiditas pasar juga akan menyusut. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nilai tukar rupiah juga ikut tergerus. Efek domino inilah yang membuat peringatan MSCI tak bisa dipandang enteng.

Menyadari besarnya risiko tersebut, OJK dan BEI langsung bergerak cepat. Meski para petingginya mengundurkan diri, namun kedua lembaga tersebut segera melakukan reformasi tata kelola. Rencananya, jumlah floating market setiap emiten akan ditingkatkan menjadi 15%, dari sebelumnya 7,5%. Penambahan ini juga disertai dengan keterbukaan ultimate beneficial owner yang selama ini menjadi sorotan investor global. Yang juga tak kalah pentingnya adalah penegakan aturan secara konsisten dan akurat. Sebab dalam lanskap pasar keuangan internasional, kepercayaan adalah segala-galanya. Dan sekali kepercayaan tersebut hilang, harganya bisa sangat mahal.

* * *

Selain dana asing yang keluar-masuk pasar modal, ada jenis investasi lain yang lebih menentukan arah ekonomi sebuah negara, yaitu investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Berbeda dengan dana asing di bursa saham yang bersifat jangka pendek, FDI justru bersifat long-term. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan langsung pihak asing dalam penanaman aset riil berupa pembangunan pabrik, smelter, hingga infrastruktur pendukung industri. Menurut data Kementerian Investasi/Kepala BKPM, total investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia di tahun 2025 lalu mencapai Rp 900,9 triliun atau sekitar USD 53,4 miliar. Angka ini tumbuh tipis sekitar 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai tujuan FDI terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura. Di tengah perlambatan ekonomi global, capaian ini tentu menunjukkan kalau Indonesia masih dipandang relevan dalam peta investasi dunia.

Terkait dengan kenaikan FDI ke Indonesia, dalam laporannya Reuters menyebutkan bahwa Indonesia menikmati tren peningkatan FDI dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di sektor pertambangan dan pengolahan logam. Lonjakan ini bukan terjadi secara kebetulan. Tapi merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan hilirisasi pemerintahan Joko Widodo yang mulai menerapkan pelarangan ekspor nikel di tahun 2020 serta ekspor mineral lainnya di tahun 2023. Kebijakan ini jelas dirancang untuk meningkatkan industri tanah air agar naik kelas dan menempatkan Indonesia dalam rantai pasok global. Pada tahun lalu, sektor logam dasar menjadi penerima FDI terbesar dengan nilai mencapai USD 14,6 miliar, disusul sektor pertambangan sebesar USD 4,7 miliar. Penambahan ini menandakan adanya realisasi kebijakan pemerintah yang menghendaki agar Indonesia tak lagi menjadi pengekspor bahan mentah, tapi sudah sebagai tempat pengolahan produk bernilai tambah.

Dari sisi negara asal, Singapura masih mendominasi investasi asing langsung ke Indonesia. Hingga kuartal ketiga tahun 2025, total FDI dari Singapura mencapai USD 12,6 miliar, diikuti oleh Hongkong (USD 7,3 miliar), China (USD 5,4 miliar), Malaysia (USD 2,7 miliar), dan Jepang (USD 2,3 miliar). Banyak pihak menduga, tingginya nilai investasi Singapura dan Hongkong, disebabkan kembalinya modal orang Indonesia yang diparkir di kedua negara tax haven tersebut. Sementara itu investasi China, masih didominasi oleh pengusaha tambang yang membangun pabrik smelter untuk pengolahan barang tambang. Sebagaimana diketahui, saat ini China merupakan negara produsen manufaktur terbesar di dunia, yang membutuhkan bahan-bahan mineral dari Indonesia. Jika kita menilik asal FDI yang masuk ke Indonesia, peran Jepang sudah merosot tajam. Padahal di awal milenium ini, Jepang masih menjadi investor terbesar di Indonesia. Untuk tujuan FDI 2025, Jawa Barat masih berada di posisi teratas, disusul Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Maluku Utara, dan Banten

Pentingnya Dana Asing Masuk Indonesia

Kalau mau jujur, tak ada satupun negara di dunia ini yang tak membutuhkan dana asing. Bahkan negara superpower Amerika sekali-pun, masih tetap membutuhkan inflow dari pemodal asing. Jika Anda membaca buku Gita Wirjawan yang berjudul What It Takes : Southeast Asia, maka dikatakan bahwa dana asing merupakan pendorong pertumbuhan dalam jangka panjang. Itulah mengapa negara-negara di ASEAN (kecuali Singapura) masih tertinggal dari negara-negara Barat dan China, karena jumlah FDI-nya masih relatif rendah. Tiongkok bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, disebabkan oleh besarnya FDI yang masuk ke negara tersebut dalam 40 tahun terakhir. Kalau Anda ingat, dulu China merupakan salah satu negara dengan penduduk miskin terbesar di dunia. Tapi setelah Deng Xiaoping meliberalisasi ekonomi Tiongkok, dana-dana asing – terutama dari Barat – berlomba-lomba menanamkan investasinya disana. Kucuran dana asing itu telah mengangkat tingkat kemiskinan ekstrem di China (di bawah USD 1,9 per hari) dari 88% (1981) menjadi kurang dari 1% (2020).

Dengan masuknya dana asing ke negeri kita, maka akan semakin banyak peluang yang tercipta. Pabrik-pabrik baru bermunculan, kapasitas produksi ditingkatkan, dan industri yang semula lesu kembali bernapas. Bertumbuhnya pabrik-pabrik tersebut, melahirkan kawasan industri baru, lengkap dengan jalan, listrik, hingga jaringan logistik yang menopang denyut ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja massal bagi masyarakat luas. Cikarang serta Karawang adalah contoh keberhasilan FDI yang kasat mata. Disana banyak sekali pabrik-pabrik baru yang dibangun dalam satu dekade terakhir. Akibatnya, banyak pemuda-pemudi lulusan SMK dari seantero Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bahkan luar Pulau Jawa, yang berlomba-lomba untuk bekerja disana. Selain beroleh gaji minimal UMR, bekerja di pabrik-pabrik tersebut juga merupakan simbol mobilitas sosial. Sebab mereka tak lagi mengikuti jejak orang tuanya yang bertani atau cuma sebagai pekerja informal. Dengan adanya pusat industri di kedua kota tersebut, tak cuma memberikan keuntungan bagi pekerja kerah biru, tapi juga menciptakan trickle down effect kepada masyarakat sekitar. Selain bermunculannya UMKM yang menjadi supplier industri, disana juga akan tumbuh industri properti, kos-kosan, rumah makan, binatu, tempat hiburan, diler motor, bengkel, bahkan pekerjaan-pekerjaan seperti supir hingga tukang ojek.

Melihat banyaknya warga Indonesia yang apriori terhadap pihak asing — bahkan acap kali berteriak anti-asing, kita jadi bertanya-tanya : sudahkah mereka menyadari manfaat dari kehadiran investor asing? Jangan-jangan mereka gak tahu, kalau kehadiran dana asing tersebut juga berdampak pada periuk nasi mereka. Jika pemerintah merespons sentimen anti-asing tersebut dan menjadikannya sebagai kebijakan negara, coba saja! Dalam hitungan bulan, negara kita akan menjadi negara pariah. Iran adalah cermin yang tak bisa diabaikan. Empat puluh tahun lalu, PDB Iran telah mencapai USD 209 miliar — jauh di atas Indonesia yang kala itu masih di kisaran USD 80 miliar. Namun sanksi ekonomi yang dilancarkan Amerika cs, membuat pertumbuhannya terus stagnan. Kini, PDB Iran hanya sekitar USD 376 miliar, kurang dari seperempat PDB Indonesia yang berada di angka USD 1,53 triliun. Memang FDI juga memiliki sisi negatif. Seperti dominasi asing dalam industri tertentu yang bisa mematikan perusahaan lokal. Tapi sejarah telah memberi pelajaran yang jelas. Keterbukaan membawa pada pertumbuhan, sedangkan isolasi membawa kemunduran. Dana asing bukanlah sebagai ancaman, melainkan cuma alat. Tinggal bagaimana pemerintah mengelolanya dengan cerdas, agar manfaatnya bisa diterima sebanyak mungkin oleh rakyat.