Migrasi, Etnisitas, dan Dinamika Kota-kota di Indonesia, 1905-2000 (1)

Posted: Maret 13, 2014 in Sejarah
Tag:, , , , , , ,
Kesawan, Medan (1920)

Kesawan, Medan (1920)

Masa-masa akhir pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, ditandai dengan tumbuhnya kota-kota baru di Indonesia. Dari sekian banyak daerah rural yang kemudian berkembang menjadi kota, Medan merupakan salah satu wilayah yang mencatatkan pertumbuhan cukup pesat. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1905, penduduk Medan hanyalah berjumlah 14.000 orang. Dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Sumatera, angka ini jauh di bawah populasi Palembang (65.000 jiwa) dan Padang (47.000 jiwa). Namun dalam jangka waktu 50 tahun, Medan tumbuh menjadi kota terbesar di Sumatera. Dari hasil perhitungan tahun 1955, populasi kota Medan sudah mencapai 310.569 jiwa. Jumlah ini telah melampaui Padang (118.172 jiwa) dan Palembang (287.134 jiwa), serta menempatkannya sebagai kota terpadat keenam di Indonesia (Lihat tabel 1).

Tak hanya jumlah penduduk yang berkembang, dinamika etnisitas juga terjadi di kota ini. Dari hasil volkstelling tahun 1930, terlihat bahwa etnis Tionghoa merupakan kelompok terbesar di kota Medan. Dengan komposisi mencapai 35,6% dari keseluruhan penduduk kota, Medan menjadi kota dengan konsentrasi etnis Tionghoa terbesar di Indonesia. Berdasarkan catatan Justian Suhandinata, sebagian besar orang Tionghoa yang bermukim disini berasal dari kelompok Hokkian, dengan profesi sebagai pedagang dan buruh perkebunan. Namun pada tahun 1932, pemerintah kolonial menghentikan perekrutan buruh dari daratan China dan Negeri-negeri Selat (Penang dan Singapura). Akibatnya, buruh kontrak dari Jawa mengisi kebutuhan lahan-lahan perkebunan di Deli Serdang. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan komposisi etnis, dimana suku Jawa kemudian menjadi kelompok masyarakat terbesar di Medan. Pada tahun 1930, populasi orang Jawa hanya seperempat penduduk kota. Jumlah ini terus meningkat hingga mencapai sepertiga di tahun 2000.

Pada tahun 1930, sebagian besar penduduk Medan merupakan kaum pendatang. Selain orang Jawa dan Tionghoa, disini juga banyak dijumpai etnis Minangkabau. Menurut perhitungan volkstelling, jumlah orang Minang di Medan mencapai 7,29%. Jumlah ini meningkat hingga 10,93% di tahun 1980, sebelum akhirnya turun ke angka 8,6% (2000). Berdasarkan buku Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing karya Usman Pelly, terungkap bahwa mayoritas orang Minang di Medan berprofesi sebagai pedagang dan pengrajin, disamping menjadi profesional kerah putih. Mereka juga cukup berperan di bidang pendidikan dan keagamaan, terutama organisasi keagamaan yang becorak modern (Lihat pula : Masyarakat Minang di Kota Medan).

Sub-etnis Batak Toba merupakan kelompok masyarakat yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Sensus penduduk tahun 2000 mengungkapkan, jumlah orang Toba telah mencapai 19,21% dari keseluruhan penduduk kota. Angka ini naik dari 14% pada tahun 1980 dan 2% di tahun 1930. Migrasi orang Toba ke Medan, disebabkan keinginan untuk mengenyam bangku pendidikan dan mencari lahan pertanian. Jika jumlah masyarakat Toba dari Tapanuli Utara meningkat pesat, maka komposisi orang Mandailing asal Tapanuli Selatan cuma naik sedikit, dari 6,12% di tahun 1930 menjadi 9,36% (2000). Meskipun jumlah puak Mandailing/Angkola relatif kecil, namun secara politik mereka mendominasi pemerintahan kota. Sejak masa kemerdekaan hingga tahun 2000, mereka telah menempati posisi walikota selama lebih dari 28 tahun dengan 7 orang walikota. Selebihnya dibagi antara etnis Melayu (10 tahun dengan 1 walikota), Simalungun (6 tahun dengan 2 walikota), Minangkabau (6 tahun dengan 1 walikota), Jawa (2 tahun dengan 1 walikota), dan Nias (4 bulan dengan 1 walikota).

Menarik untuk dicermati disini adalah kedudukan etnis Melayu yang menjadi masyarakat asli kota Medan. Dari artikel Usman Pelly yang berjudul Orang Melayu di Kota Medan, terlihat bahwa setelah masa kemerdekaan, kedudukan masyarakat Melayu di kota ini semakin lemah. Bangsawan-bangsawan Melayu yang sebelumnya memegang kekuasaan politik, satu per satu mulai kehilangan hak-haknya. Pelemahan politik masyarakat Melayu, terutama terjadi sejak Revolusi Sosial di tahun 1946. Jika kedudukan politik kaum bangsawan Melayu tak lagi berkekuatan, begitu pula halnya dengan keadaan masyarakat berderai. Orang-orang Melayu yang sebelumnya banyak duduk di kursi pemerintahan, perlahan-lahan mulai digantikan oleh masyarakat Toba, Mandailing, dan Minangkabau. Untuk okupasi yang membutuhkan keahlian dan pendidikan tinggi-pun setali tiga uang. Hanya profesi kewartawanan saja yang cukup menggembirakan. Sedangkan untuk profesi dokter, notaris, dan pengacara, jumlahnya tak terlampau signifikan (Lihat tabel 2).

HKBP di Pekanbaru. Eksistensi masyarakat Batak di Pekanbaru

HKBP di Pekanbaru. Eksistensi masyarakat Batak di Pekanbaru

Pekanbaru juga merupakan salah satu kota yang tumbuh di abad ke-20. Sebelum tahun 1959, kedudukan Pekanbaru tak lebih penting dari Tanjung Pinang atau Bukittinggi. Di masa itu, jumlah penduduknya-pun kurang dari 50.000 jiwa. Pada masa kolonial, Pekanbaru merupakan pasar bagi para pedagang Minang yang ingin menjual hasil komoditi pertanian. Oleh karenanya sejak dahulu kota ini banyak dihuni oleh etnis Minangkabau. Berdasarkan catatan Leonard Andaya, pada tahun 1970 sekitar 65% penduduk kota ini dihuni oleh masyarakat Minang. Meski agak diragukan, jumlah ini terus menurun hingga 37,96% di tahun 2000.

Besarnya populasi orang Minang di Pekanbaru, telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan di kota ini. Di tempat-tempat keramaian, seperti pasar, kedai kopi, angkutan umum, dan mal, hampir sebagian besar orang berbahasa Minang. Seperti halnya kota-kota lain di Nusantara, sebagian besar masyarakat Minang di Pekanbaru berprofesi sebagai pengusaha dan profesional kerah putih. Mereka banyak pula mengisi tenaga-tenaga pendidik dari sekolah dasar hingga universitas. Selain aktif sebagai wirausaha, masyarakat Minang juga terlibat dalam kehidupan politik lokal. Bahkan menurut banyak pengamat, kehadiran mereka di pemerintahan cukup mewarnai kebijakan kota dan propinsi. Carole Faucher dalam makalahnya yang berjudul Challenging Ethnicity : Self-Identification and Malayness in the Riau Archipelago menyebutkan, besarnya populasi etnis Minang di ibu kota Riau (Pekanbaru), secara tak langsung telah mengakibatkan lepasnya wilayah Kepulauan Riau menjadi propinsi tersendiri. Masyarakat Melayu kepulauan menganggap, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di Pekanbaru, lebih banyak berpihak kepada masyarakat Minangkabau di daratan tenimbang mereka di kepulauan. Meski hal ini debatable, namun masyarakat Melayu di kepulauan tetap memutuskan untuk berpisah dengan saudara-saudaranya di daratan.

Masyarakat Melayu Riau merupakan kelompok kedua terbesar di kota ini. Sejak ditetapkannya Pekanbaru sebagai ibu kota propinsi, banyak masyarakat Melayu pesisir dan kepulauan yang bermukim di kota ini. Selain para pendatang dari pesisir, masyarakat Melayu juga banyak yang tinggal di tepian Sungai Siak. Walau jumlah puak Melayu di Pekanbaru tak terlampau besar, namun kesan sebagai kota Melayu terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan digalakkannya atap model selembayung di setiap kantor dan pusat-pusat perbelanjaan. Meski sekilas terlihat sama, namun secara de facto etnis Melayu di Pekanbaru terbelah dua. Ada yang mengidentifikasikan dirinya sebagai masyarakat Melayu pesisir dan ada yang Melayu daratan. Masyarakat Kampar dan Kuantan — termasuk sebagian Rokan Hulu dan Indragiri Hulu, yang merupakan bagian dari etnis Minangkabau, mengkategorikan dirinya sebagai orang Melayu daratan. Sedangkan masyarakat Bagansiapiapi, Bengkalis, Selat Panjang, hingga Tembilahan, dikenal sebagai masyarakat Melayu pesisir. Persaingan diantara dua kutub “Melayu” ini sering terjadi, terutama dalam perebutan pos-pos pemerintahan. Sejak diterapkannya otonomi daerah, klaim sebagai “putra daerah” semakin menjadi-jadi. Hal ini berakibat kepada persaingan yang tidak sehat serta terdiskriminasinya masyarakat pendatang.

Etnis Batak juga banyak ditemui di kota ini. Berdasarkan sensus tahun 2000, orang Batak di Pekanbaru berjumlah 11,06%. Arus migrasi orang-orang Batak terjadi sejak dibukanya tambang minyak dan lahan perkebunan di sekitar Pekanbaru. Migrasi besar-besaran suku Batak, terutama kelompok Mandailing, diperkirakan berlangsung pada dekade 1960-an. Saat Kaharuddin Nasution naik sebagai gubernur Riau. Di Pekanbaru, sebagian besar etnis Batak bekerja sebagai pegawai negeri dan swasta. Serta sebagian kecilnya terlibat dalam kegiatan bisnis, terutama usaha transportasi dan perkebunan.

Berbicara mengenai kota-kota di Sumatera tak lengkap kiranya jika tak membahas dinamika kota Palembang. Kota ini boleh jadi merupakan kota tertua di Indonesia. Selama lima abad (abad ke-7 sampai ke-12), kota ini pernah menjadi pusat kerajaan terbesar di Asia Tenggara, Sriwijaya. Berdasarkan sensus tahun 1905, Palembang merupakan kota terbesar di Sumatera. Selain sebagai pusat perdagangan, Palembang juga merupakan tempat bertemunya dua kebudayaan besar : Melayu dan Jawa. Meski lebih dari separuh penduduk Palembang dihuni oleh masyarakat “asli” Sumatera Selatan (suku Ogan, Komering, Pasemah, dan Melayu Palembang), namun banyak corak budaya Jawa yang melekat di kota ini. Salah satunya adalah gaya arsitektur bangunan — contohnya Mesjid Agung Palembang dan Keraton Kuto Lamo (kini Museum Sultan Mahmud Badaruddin II), yang mengambil bentuk seperti di tanah Jawa. Menurut Djohan Hanafiah dalam bukunya Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang, besarnya pengaruh Jawa di Palembang disebabkan karena berdirinya Kesultanan Palembang yang menjadi penerus Kesultanan Demak di pesisir utara Jawa. Selain itu Djohan juga mencatat, banyak kosa kata dalam Bahasa Palembang terutama Baso Palembang Alus, yang mengambil unsur Bahasa Jawa. Gelar pada tokoh masyarakat-pun, mirip seperti gelar para priyayi di kerajaan Jawa. Raden, Kiemas, Kiagus, dan Masagus, merupakan gelar-gelar kebangsawanan yang dipengaruhi oleh kultur Jawa.

Disamping orang Melayu dan etnis Jawa, masyarakat Tionghoa juga cukup berperan di kota ini. Kehadiran mereka di Palembang, disinyalir telah berlangsung selama tujuh abad. Hal ini bermula sejak berpindahnya ibu kota Sriwijaya ke Jambi pada abad ke-13. Palembang yang ketika itu menjadi kota tak bertuan, dibanjiri oleh para perompak dari daratan Tiongkok. Disini mereka tak hanya membuka pelabuhan, namun juga menjadikan Palembang sebagai basis operasi mereka. Aktivitas bajak laut China yang mengganggu keamanan Selat Malaka itu, baru berakhir setelah ditangani Laksamana Cheng Ho. Armada Cheng Ho yang datang ke Palembang pada tahun 1405, membekuk seorang raja perompak Palembang, Chen Zhu-yi, dan mengirimnya ke China untuk dihukum mati. Sejak itulah orang-orang China yang menetap di kota ini, berasimiliasi dengan orang Melayu setempat membentuk etnis Palembang. Meski di abad ke-13 populasi orang China cukup besar, namun pada tahun 1955 jumlah mereka hanya sekitar 13,14%. Walau begitu jumlah ini masih lebih banyak jika dibandingkan tahun 1823, dimana hanya sekitar 3,2% orang Tionghoa di Palembang. Agaknya mereka yang tercatat sebagai orang Tionghoa itu adalah masyarakat China yang masih mempertahankan kultur asli mereka. Bagi yang sudah bercampur dan memeluk Islam, kebanyakan mengaku sebagai orang Melayu atau Palembang saja.

Para Pengusaha Tionghoa bersama Soeharto (sumber : berita.plasa.msn.com)

Para Pengusaha Tionghoa bersama Soeharto (sumber : berita.plasa.msn.com)

Setelah melihat migrasi dan dinamika kehidupan kota-kota di Sumatera, saya akan mengajak Anda untuk menengok dinamika di Pulau Jawa. Saya akan memulainya dari ibu kota negara, Jakarta. Jakarta atau yang dulunya dikenal sebagai Batavia (masyarakat lokal menyebutnya Betawi), merupakan salah satu kota di abad ke-20 dengan tingkat migrasi tertinggi di Nusantara. Hal ini terlihat dari pertumbuhan penduduknya yang mencapai 144 kali lipat. Pada tahun 1905, penduduk Jakarta hanyalah berjumlah 138.600 jiwa. Dalam jangka waktu kurang dari satu abad, tepatnya pada tahun 2000, jumlah populasi Jakarta sudah membengkak menjadi 20 juta jiwa (termasuk penduduk kota-kota sekitar). Hal ini sangatlah beralasan, mengingat posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, politik, dan budaya.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, etnis Jawa merupakan kelompok terbesar di ibu kota dengan jumlah mencapai 35,16%. Orang Jawa menggeser kelompok masyarakat Betawi, yang pada tahun 1930 masih mendominasi populasi kota. Pada masa itu jumlah orang Jawa di Jakarta hanya 11,01%, sementara masyarakat Betawi sudah mencapai 36,19%. Pembangunan Jakarta sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, nampaknya telah menyingkirkan (outflow) orang-orang Betawi ke pinggiran ibu kota. Tanah-tanah mereka yang sebelumnya berada di pusat kota, segera berpindah tangan kepada pengembang swasta, untuk dijadikan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Hal ini bertolak belakang dengan arus kedatangan (inflow) masyarakat Jawa, yang segera menggantikan okupasi mereka sebagai ahli pemerintahan, pegawai, serta buruh-buruh pabrik.

Tak seperti kota-kota besar di Sumatera, dimana etnis Jawa hanya menjadi silent majority, di Jakarta mereka menguasai perpolitikan lokal. Terutama pada rezim Soeharto, hampir keseluruhan walikota dan gubernur DKI Jakarta ditempati oleh etnis Jawa. Selebihnya, Jakarta hanya beberapa kali dipimpin oleh orang Sunda, Minangkabau, dan Minahasa. Jika di bidang politik dan pemerintahan orang-orang Jawa cukup dominan, namun di bidang kewirausahaan sedikit sekali diantara mereka yang menggelutinya. Kebanyakan dari mereka yang berbisnis adalah orang-orang dekat presiden yang mendapatkan privelese. Seperti Probosutedjo, Ibnu Sutowo, dan putra-putri mantan presiden Soeharto.

Sama halnya dengan kota-kota besar lain di Indonesia, di Jakarta pengusaha-pengusaha kakap datang dari kalangan Tionghoa. Di ibu kota negara inilah mereka mengkonsolidasikan seluruh aset-asetnya untuk berekspansi ke mancanegara. Beberapa nama pengusaha Tionghoa yang cukup terkenal adalah Liem Sioe Liong (Sudono Salim), Eka Tjipta Widjaja, William Soeryadjaya, Mochtar Riady, Ciputra, dan Sjamsul Nursalim. Mereka merupakan wirausahawan generasi pertama yang berkembang pada masa Orde Baru. Di Jakarta, aktivitas bisnis kaum Tionghoa meliputi industri manufaktur, perdagangan elektronik, properti, perbankan, dan jasa keuangan lainnya. Dari sekian banyak industri yang mereka geluti, bidang properti nampaknya merupakan spesialisasi mereka. Dimana banyak sekali pusat perbelanjaan, real estat, serta kota-kota satelit di pinggiran ibu kota yang mereka kembangkan.

Selain kaum Tionghoa, etnis lainnya yang cukup aktif di bidang perdagangan adalah masyarakat Minangkabau. Mereka terutama bermain di segmen menengah-bawah, meski ada pula satu dua industri yang dikuasai. Sejak masa kemerdekaan, orang Minang terkenal sebagai pedagang tekstil, pengusaha percetakan, dan restoran. Mereka mendominasi beberapa pusat perbelanjaan tradisional ibu kota, seperti Pasar Tanah Abang, Blok M, dan Pasar Senen. Beberapa pengusaha Minang yang berjaya di abad ke-20 antara lain Rahman Tamin, Hasyim Ning, dan Abdul Latief.

Di pentas budaya, dinamika dan persaingan cukup berimbang. Para cendekiawan, sineas, dan sastrawan, datang dari latar belakang berbeda-beda. Keuntungan berdomisili di ibu kota adalah mereka akan cepat naik sebagai budayawan nasional. Oleh karenanya dalam soal budaya, Jakarta merupakan representasi Indonesia. Disini kita bisa melihat bagaimana simbol-simbol Betawi dilestarikan, sembari menyaksikan semaraknya pesta pernikahan adat Jawa, Sunda, ataupun Minang. Di Jakarta, para sastrawan/sineas yang datang dari etnis tertentu, tak harus menonjolkan warna kelompoknya ketika berkarya. Malahan ada beberapa orang non-Betawi, yang justru mengangkat dan mempromosikan kultur Betawi sebagai budaya populer. Seperti yang dilakukan oleh Aman Datuk Madjoindo serta Rano Karno, yang meskipun keturunan Minang namun mengorbitkan budaya Betawi dalam karya-karyanya. Benyamin Sueb-pun kalau dilihat dari garis ayah adalah seorang Jawa. Walau begitu, ia selalu membanggakan dan mengembangkan kebudayaan Betawi.

Benyamin Sueb dan Rano Karno melestarikan budaya Betawi dalam film Si Doel Anak Sekolahan (inspirasi cerita diambil dari karya Aman Datuk Madjoindo)

Benyamin Sueb dan Rano Karno melestarikan budaya Betawi dalam film Si Doel Anak Sekolahan (inspirasi cerita diambil dari karya Aman Datuk Madjoindo)

Satu lagi kelompok etnis yang cukup mewarnai kebudayaan Jakarta adalah masyarakat keturunan Arab. Sejak abad ke-18, Jakarta telah dibanjiri oleh orang-orang Arab yang sebagian besar datang dari Hadhramaut (Hadhrami). Banyak diantara mereka yang tiba di Jakarta hanya berbekal kemampuan Bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama. Untuk memperlancar aktivitas dakwah, sebagian dari mereka ada yang mengaku-aku sebagai keturunan nabi dan menambahkan gelar habib di depan namanya. Karena aktivitas dakwah mereka itulah, budaya keislaman masyarakat Betawi banyak terpengaruh oleh kultur Hadhrami. Beberapa bentuk pengaruh tersebut antara lain tata cara berpakaian, makanan, bahasa, musik, dan pandangan keagamaan. Kemampuan mereka berakulturasi dengan penduduk lokal, menjadi faktor utama mengapa masyarakat Arab beserta kebudayaannya diterima dengan baik di Jakarta. Hingga pertengahan abad ke-20, hampir sebagian besar guru agama di kota ini datang dari kalangan Hadhrami. Salah satu perguruan Islam yang dikelola oleh masyarakat Arab dan cukup berpengaruh di Jakarta adalah Al-Irshad. Namun sejak tahun 1950, peran mereka perlahan-lahan mulai tergantikan oleh para kyai Betawi serta ulama Minangkabau yang banyak mengelola sekolah Muhammadiyah dan Al-Azhar.

 
Tabel 1 : Populasi Kota-kota di Indonesia (1955)
1. Jakarta : 1.871.163 jiwa
2. Surabaya : 935.688 jiwa
3. Bandung : 839.346 jiwa
4. Semarang : 373.874 jiwa
5. Makassar : 326.748 jiwa
6. Medan : 310.569 jiwa
7. Palembang : 287.134 jiwa
8. Yogyakarta : 274.060 jiwa
9. Surakarta : 165.484 jiwa
10. Padang : 118.172 jiwa
 
Tabel 2 : Komposisi Etnis Berdasarkan Okupasi Profesional di Medan (1980)
1. Pengacara : Minangkabau (36,8%); Mandailing (23,6%); Batak (13,2%); Melayu (5,3%); Karo (5,3%)
2. Dokter : Minangkabau (20,6%); Batak (15,9%), Jawa (15,9%), Tionghoa (14,7%); Mandailing (14,1%)
3. Notaris : Minangkabau (29,7%); Batak (18,5%); Mandailing (14,8%); Jawa (11,1%); Karo (7,4%)
4. Wartawan : Minangkabau (37,7%); Mandailing (18,3%); Melayu (17,7%); Jawa (10,4%); Sunda (10,4%)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s