Jokowi dan Ahok (sumber : kompas.com)

Jokowi dan Ahok (sumber : kompas.com)

Baru-baru ini, gubernur DKI Joko Widodo melakukan lelang jabatan dalam penempatan kepala camat dan lurah di seluruh Jakarta. Sontak kebijakan itu membuat geger puluhan abdi negara yang selama ini sudah enjoy menduduki kursi tersebut. Meski banyak diprotes — terutama oleh pejabat yang biasa memperoleh upeti dari para warga, tindakan Jokowi itu malah didukung wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Basuki atau akrab yang disapa Ahok, dalam keterangannya menyatakan bahwa ia dan Jokowi akan terus menerapkan merit system dalam pengisian jabatan-jabatan publik.

Entah apa kata yang cocok dalam Bahasa Indonesia untuk mengartikan “merit system”. Mungkin “sistem kepantasan”? Merit system atau meritokrasi adalah sebuah sistem yang menekankan kepada kepantasan seseorang untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dalam sebuah organisasi. Kepantasan diartikan sebagai kemampuan per se. Tanpa memandang latar belakang etnis, agama, afiliasi politik, atau status sosial mereka. Di negara-negara maju, merit system telah diterapkan sejak ratusan tahun lampau. Malah di dunia Barat, meritokrasi menjadi salah satu kunci keunggulan mereka dibandingkan peradaban lainnya di dunia.

Amerika Serikat misalnya, sejak 1883 telah mereformasi undang-undang birokrasinya dengan menggunakan sistem kepantasan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa birokrat Amerika haruslah orang yang memiliki kapabilitas dan kepandaian sesuai dengan posisi yang didudukinya. Di Australia, merit system didefinisikan secara lebih luas. Jika di Amerika latar belakang pendidikan memegang peranan untuk menduduki posisi tertentu, maka di Australia hal semacam itu tak terlalu dipertimbangkan. Sehingga di negeri kangguru, seseorang yang memiliki latar belakang sarjana hukum bisa menduduki jabatan menteri keuangan, selama dia mampu.

Jauh sebelum masyarakat Barat menerapkan meritokrasi, Dinasti Qin dan Dinasti Han telah terlebih dahulu mengaplikasikannya. Meritokrasi di China ketika itu, terutama untuk menjaga stabilitas negara yang terdiri dari bermacam-macam etnis. Pada masa kejayaan Dinasti Utsmani, merit system berjalan sebagaimana yang kita lihat di dunia Barat sekarang ini. Wazir, ulama, kadi, dan tentara, dipilih berdasarkan yang terbaik. Di masa itu tak heran jika melihat anak-anak Kristen dari Balkan, menjadi serdadu atau komandan militer Utsmani dalam penaklukan Eropa. Di Jepang, meritokrasi setidaknya telah berlangsung sejak Restorasi Meiji. Meritokrasi di negeri matahari terbit, bermula dari sistem pendidikannya yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk duduk di bangku sekolah. Murid-murid yang pandai, kemudian akan memperoleh beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan diberikannya akses pendidikan, bangsa Jepang memiliki modal yang sama untuk bertarung dan memenangkan kompetisi. Selanjutnya ketika mereka menjadi politisi dan birokrat, hanya orang-orang berkompeten-lah yang bisa menempati posisi-posisi kunci.

 
***

Berikutnya kita akan melihat, sejauh mana penerapan sistem kepantasan di dalam kultur masyarakat Indonesia.

Kabinet Abdurrahman Wahid (sumber : wikipedia.org)

Kabinet Abdurrahman Wahid (sumber : wikipedia.org)

Dalam lanskap perpolitikan Indonesia, setidaknya republik ini pernah dipimpin oleh perdana menteri yang menerapkan zaken cabinet. Dia adalah Ir. Juanda, yang mengangkat menteri-menterinya berdasarkan keahlian mereka. Sebelum Juanda, Kabinet Sjahrir juga menerapkan sistem meritokrasi. Ketika itu, semua pos kementerian diisi orang-orang hebat dari berbagai latar belakang. Selain Sutan Sjahrir yang menjadi perdana menteri, dalam kabinet duduk pula Agus Salim, Natsir, Amir Sjarifuddin, Mohammad Roem, dan Johanes Leimena. Meski telah menerapkan merit system, namun kabinet ini hanya bertahan kurang dari dua tahun.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintahan Indonesia benar-benar tenggelam. Kabinet hanya diisi oleh orang-orang yang mau mendukung ideologi Nasakom. Politisi dan teknokrat yang anti-komunis, disingkirkan Soekarno. Bahkan beberapa orang hebat harus dibui dan mati dalam tahanan. Masuk ke masa Orde Baru, politik Indonesia agak membaik. Para teknokrat dan ekonom lulusan Barat, banyak direkrut oleh Soeharto. Mereka yang dikenal sebagai “Mafia Barkeley”, menjadi pilar utama kebangkitan ekonomi Indonesia. Orde Baru pada mulanya menerapkan sistem meritokrasi secara wajar. Namun setelah 10 tahun memimpin, Soeharto mulai memilih anggota kabinet berdasarkan kedekatan personal. Ketika itu, jabatan menteri banyak diisi oleh Angkatan Darat dan politisi Golkar. Pada Kabinet Pembangunan VII, Soeharto benar-benar kebablasan. Ia menunjuk putrinya Siti Hardijanti Rukmana sebagai Menteri Sosial serta Bob Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Meski keduanya tidak memiliki kompetensi, namun sang penguasa tetap memaksakan kehendaknya. Dari sinilah kemudian Reformasi 1998 bergulir, yang salah satu tuntutannya mengharamkan praktek-praktek nepotisme.

Setelah Reformasi, ternyata meritokrasi belum benar-benar diterapkan. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, banyak menteri yang dipilih dari kalangan Nahdliyin — organisasi massa yang menjadi basis pendukung Gus Dur. Megawati yang menjabat setelah Gus Dur, setali tiga uang dengan pendahulunya. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono, hanya menjalankan meritokrasi setengah-setengah. Yudhoyono hanya menerapkan sistem kepantasan pada menteri-menteri urusan teknis, seperti menteri keuangan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri perdagangan. Untuk jabatan-jabatan non-teknis, ia banyak menyerahkan kepada para politisi yang terkadang kurang kredibel. Tak mampunya Yudhoyono menerapkan merit system, terutama karena kegalauan beliau terhadap tekanan partai politik di parlemen.

Nihilnya meritokrasi pada sistem pemerintahan Indonesia, dikarenakan gagalnya partai politik melahirkan tokoh-tokoh yang mumpuni. Salah satu penyebabnya adalah format partai politik yang menyandarkan eksistensinya kepada figur tertentu. Sehingga orang-orang yang duduk di kepengurusan partai, banyak yang dipilih berdasarkan kedekatan dengan sang figur, bukan karena ide atau prestasi yang dihasilkan. Dengan cara seperti ini, alih-alih ingin menumbuhkan negarawan terpandang, partai malah menjadi tempat pembiakan politik dinasti. Seperti yang terjadi belakangan ini, dimana banyak anggota parlemen, gubernur, walikota dan bupati, yang berasal dari keluarga tertentu.

Untuk mengubah sistem patronase yang berlaku selama ini, partai-partai tentunya harus menjunjung tinggi budaya demokrasi. Dewan Pembina atau Ketua Umum yang biasanya menjadi patron, tak seharusnya mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional. Mereka bisa berperan sebagai seorang komposer atau king maker, yang mengatur arah haluan partai. Cara lainnya adalah dengan mengadakan audisi terbuka, dalam menentukan calon anggota parlemen atau calon presiden/wakil presiden.

Peserta Konvensi Partai Golkar

Peserta Konvensi Partai Golkar

Partai Golkar misalnya, pernah melakukan konvensi pada tahun 2004 untuk memilih calon presiden. Meski pesertanya hanya datang dari kalangan internal, namun proses penjaringan tersebut telah menyiratkan sikap Golkar yang pro-meritokrasi. Dari hasil konvensi, Jenderal Wiranto keluar sebagai pemenang mengalahkan ketua umum Akbar Tanjung. Namun terpilihnya Wiranto sebagai calon presiden dari Golkar, tak sepenuhnya didukung kader-kader partai. Jusuf Kalla, politisi Golkar lainnya, malah mencalonkan diri menjadi wakil presiden bersama Partai Demokrat. Ia kemudian terpilih sebagai pemimpin nasional, mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Meritokrasi di kemiliteran, sama seperti halnya yang terjadi di pemerintahan. Orang-orang keturunan China masih dibatasi untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Menurut sosiolog Mochtar Naim, hal ini dikarenakan kecenderungan para priyayi Jawa yang membagi daerah kekuasaan politik ke tangan mereka, dan urusan bisnis kepada kaum Tionghoa. Pada masa Kesultanan Mataram, elit-elit Jawa selalu memandang rendah kalangan saudagar, yang menurut mereka sering melakukan kecurangan dan tindak penipuan. Oleh karenanya menjadi abdi (dalam hal ini sebagai PNS) atau prajurit, merupakan pekerjaan idaman yang dicita-citakan banyak kawula Jawa. Tradisi semacam ini masih terus berlanjut hingga sekarang, yang berakibat dominannya orang-orang Jawa di dunia militer dan pemerintahan.

Untuk jabatan strategis dalam profesi ketentaraan, faktor kedekatan dengan sang penguasa tentu memegang peranan cukup penting. Meski meritokrasi dalam hal kepangkatan telah lama diterapkan, namun hal itu hanya berlaku hingga jenjang panglima Kodam. Untuk posisi panglima TNI atau kepala staf, jamak diberikan kepada orang-orang dekat presiden. Pada masa Soeharto, posisi komandan TNI hanya eksklusif milik Angkatan Darat. Dan mereka itu biasanya merupakan orang-orang di bawah lutut penguasa, yang sebelumnya pernah menjadi asuhan atau ajudan presiden. Diskriminasi etnis dalam penunjukan komandan militer juga masih kentara hingga saat ini. Suku-suku yang pernah memberontak, seperti Aceh, Minangkabau, atau Minahasa, sebisa mungkin dihambat untuk menduduki posisi puncak. Hal ini untuk meminimalisir penggalangan kekuatan yang bisa menghancurkan kredibilitas penguasa.

Di dunia bisnis, sistem meritokrasi juga berjalan tertatih-tatih. Hal ini terlihat dari pencapaian perusahaan-perusahaan Indonesia diantara perusahaan lainnya di dunia. Dari daftar Fortune Global 500 — yang berisi 500 perusahaan dunia pencetak penjualan terbesar, Indonesia hanya menempatkan satu wakilnya : Pertamina. Sedangkan BUMN-BUMN lainnya, seperti PLN, Telkom, dan Bank Mandiri, belum mampu menghasilkan omzet yang memuaskan. Melihat hasil tersebut, tentu ada yang salah dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan negara. Tanri Abeng dalam bukunya “Reformasi BUMN dalam Perspektif Krisis Ekonomi Makro” mengatakan, bahwa mismanajemen di BUMN disebabkan tidak adanya meritokrasi dalam pemilihan pucuk pimpinan. Seperti halnya dalam penunjukan direksi perusahaan, yang hanya berdasarkan like and dislike pejabat pemerintah — bukan melalui uji kepatutan dan kepantasan.

Di perusahaan-perusahaan swasta keadaannya jauh lebih baik, meskipun tidak seluruhnya menerapkan merit system. Beberapa perusahaan besar terutama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, telah melakukan perekrutan pegawai secara profesional. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan keluarga (family business owner), masih banyak yang menempatkan kerabat dekatnya di posisi-posisi kunci. Pada masa Orde Baru dan mungkin pula hingga saat ini, mayoritas perusahaan swasta yang dikendalikan orang Tionghoa mengambil karyawan-karyawan puncak (middle-up management) dari kalangan mereka. Sebagian karena kesamaan marga dan kepercayaan, dan sebagian lagi karena ingin menjaga rahasia perusahaan. Namun begitu hal ini tidak berlaku pada kalangan Tionghoa saja. Orang-orang keturunan India ataupun kaum Bugis dan Minangkabau, juga melakukan tipikal yang sama. Sehingga banyak perusahaan swasta yang semacam ini, tak mampu bersaing dihadapan perusahaan-perusahaan asing. Krisis moneter 1998, menguak kebobrokan banyak perusahaan keluarga yang kemudian mengantarkan mereka ke jurang kebangkrutan.

Alan Budikusuma dan Susi Susanti, pebulutangkis Indonesia yang menjuarai Olimpiade  (sumber : viva.co.id)

Alan Budikusuma dan Susi Susanti, pebulutangkis Indonesia yang menjuarai Olimpiade (sumber : viva.co.id)

Kebudayaan, termasuk di dalamnya seni dan olah raga, mungkin satu-satunya bidang yang telah menjalankan sistem kepantasan dengan baik. Di negeri ini, hanya orang-orang berbakat-lah yang bisa sukses menjadi atlet, penyanyi, ataupun bintang film. Meskipun ada beberapa anak pejabat yang tampil ke muka, namun hal itu murni karena talenta mereka. Tak ada satupun atlet atau seniman yang berhasil karena intervensi tangan penguasa.

Hal ini tentu berlawanan dengan keadaan di negara-negara totaliter, dimana para seniman harus berkreasi sesuai doktrin penguasa. Di negara-negara tersebut, para seniman yang berseni di luar pakem penguasa, akan dilarang atau dipenjarakan. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia pernah merasakan hal seperti itu. Dimana Soekarno melarang dipentaskannya musik ngak-ngik-ngok (jenis musik rock and roll), yang dianggapnya sebagai musik kaum kapitalis. Memasuki Orde Baru terus ke zaman Reformasi, proses meritokrasi di bidang kebudayaan berjalan dengan baik. Pembatasan terhadap aliran musik tertentu ditiadakan. Dan semua anak negeri, bisa berkreasi sesuai kehendak mereka. Akibatnya negeri ini berlimpah karya-karya seni bermutu. Hampir sebagian besar karya-karya tersebut laku di pasaran. Dan mereka-pun kemudian banyak yang kaya mendadak.

Berkat sistem kepantasan itu pula-lah, di bidang olah raga terutama bulu tangkis, Indonesia bisa merajai berbagai turnamen. Malahan di kejuaraan bergengsi Thomas Cup, Indonesia menjadi negara terbanyak yang berhasil menggondol piala. Selain cabang bulu tangkis, prestasi Indonesia di dunia tinju patut pula untuk diapresiasi. Seperti halnya atlet bulu tangkis, beberapa petinju nasional yang hebat justru datang dari kalangan minoritas. Disamping talenta, mereka bisa berprestasi tentu karena adanya kesempatan yang diberikan secara fair.

Jika saja bangsa Indonesia mau melaksanakan meritokrasi sepenuh hati, maka impian untuk menjadi bangsa besar pada tahun 2030 akan mudah terwujud. Semoga !

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s