Afandri Adya

Pada dekade 1990-an, orang-orang Betawi sempat dibuat geger. Pasalnya seorang peneliti asal Australia, Lance Castles, menyebut kalau etnis Betawi merupakan keturunan para budak. Sontak pernyataan itu mendapat kritikan dari sejumlah budayawan Betawi. Meski karya Castles yang berjudul “The Ethnic Profile of Jakarta” itu telah terbit sejak tahun 1967, namun hasil penelitiannya baru dibantah tiga dekade kemudian. Adalah Ridwan Saidi, seorang budayawan Betawi yang juga sempat aktif di panggung politik nasional, yang paling getol mengkritik karya Castles tersebut. Menurutnya, teori yang mengatakan kalau orang Betawi keturunan budak adalah orang-orang yang menganut aliran Kali Besar. Mereka meyakini bahwa orang Betawi baru muncul sejak kompeni Belanda menguasai Batavia. Padahal menurut Saidi, orang-orang Betawi sudah ada sejak 3.500 tahun lalu, yang para kakek buyutnya merupakan rakyat Kerajaan Salakanagara.

Karena adanya dua pandangan yang saling bertolak belakang itu, saya jadi tergelitik untuk melihat sejauh mana relevansi karya Castles dan sanggahan Saidi terkait pembentukan kelompok masyarakat Betawi. Disamping masalah itu, kita juga akan melihat gelombang migrasi kelompok etnis lainnya ke Jakarta yang banyak berdatangan pasca-kemerdekaan. Sebenarnya Castles bukanlah orang pertama dan satu-satunya yang mengajukan teori pembentukan etnis Betawi yang dihubungkan dengan unsur budak. Dalam berbagai karya sejarah tentang masyarakat Jakarta disebutkan bahwa orang Betawi berasal dari percampuran berbagai macam etnis yang menghuni Batavia pada abad ke-17 dan ke-18. Memang benar bahwa sampai abad ke-18 jumlah budak di dalam kota Batavia lebih banyak daripada jumlah penduduk bebas. Namun jika kita mengalihkan perhatian ke wilayah di luar tembok kota (Ommelanden) akan didapat gambaran yang berbeda. Jumlah penduduk Ommelanden jauh lebih besar daripada penduduk dalam kota. Di wilayah Ommelanden persentase jumlah budak tidak pernah melampaui 30% dari total populasi. Dengan demikian argumen Castles yang menyatakan bahwa budak sebagai unsur utama yang membentuk etnis Betawi tidaklah akurat.

* * *

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang asal usul orang Betawi, ada baiknya kita meninjau secara sekilas proses interaksi masyarakat di Jakarta. Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum kota ini ditaklukan oleh Fatahillah di tahun 1527, Jakarta merupakan pelabuhan dagang Kerajaan Sunda. Pada masa itu, pelabuhan yang bernama Kalapa tersebut, hampir seluruhnya beretnis Sunda. Karena kekhawatiran akan dikuasainya pelabuhan Kalapa oleh Kerajaan Demak, maka di tahun 1522 ditandatanganilah perjanjian pertahanan antara Kerajaan Sunda dan Portugal. Dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa Sunda memberikan sebidang tanah kepada Portugis untuk didirikan benteng pertahanan. Namun karena ada permasalahan di Goa, India; Portugis gagal memenuhi janjinya untuk membangun benteng setahun kemudian. Mengetahui adanya perjanjian antara Sunda dan Portugal, Demak mengambil inisiatif untuk merebut Kalapa. Demak khawatir dengan dikuasainya Kalapa oleh Portugal, maka ambisi mereka untuk menguasai pantai utara Jawa menjadi gagal.

Setelah Demak berhasil menaklukan Kalapa, maka berdatanganlah orang-orang Jawa dari pantai utara serta para pedagang Melayu dari Sumatera. Demak kemudian mengubah nama Kalapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan gilang gemilang. Pada tahun 1527, boleh jadi untuk kali pertama Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di Jakarta. Bahasa Melayu yang telah menjadi lingua franca di Nusantara, menggantikan kedudukan Bahasa Sunda yang sebelumnya menjadi bahasa komunikasi masyarakat Jakarta. Sampai awal abad ke-17, saya menduga etnis Sunda masihlah menjadi pihak mayoritas di Jayakarta. Meski secara kultural, budaya mereka tak lagi menjadi dominan, telah digantikan oleh unsur Jawa-Melayu serta agama Islam sebagai simbol pemersatu. Itulah mengapa dalam perjalanannya, meski orang Betawi terdiri dari bauran seluruh etnis di Nusantara — dan beberapa dari luar Nusantara, sepanjang mereka beragama Islam maka bisa dikategorikan sebagai “Betawi”.

Batavia Pada Masa Belanda

Abad ke-17 boleh jadi merupakan titik balik kedua sejarah Jakarta. Setelah 92 tahun dikuasai Demak-Banten, di tahun 1619 giliran VOC Belanda yang menguasai kota ini. Meski VOC berhasil merebut Jayakarta dari para pedagang muslim, namun VOC tak pernah berniat untuk mengubah kota ini dengan mengasaskan unsur Kristen ataupun Belanda. Oleh karenanya meski Batavia – nama baru Jayakarta setelah ditaklukan Belanda – secara politik-ekonomi di bawah kendali Belanda, namun dari sisi sosio-kultural tetaplah bercorak Melayu dan muslim. Malah sejak kehadiran Belanda di Batavia, unsur-unsur Islam sebagai perekat masyarakat semakin menguat. Itulah mengapa Sultan Agung raja Mataram optimis dapat merebut Batavia dari tangan Belanda, karena disokong oleh kelompok muslim di sekitar kota. Walau kemudian Mataram gagal merebut Batavia, namun sejak pertengahan abad ke-17 banyak orang-orang Jawa dari pedalaman yang bermukim di Ommelanden. Sejak itu Ommelanden sebagai daerah pendukung Batavia mulai berkembang pesat.

Seiring dengan bertumbuhnya kegiatan ekonomi di Batavia, maka pada pertengahan abad ke-17 berbagai suku yang berasal dari Nusantara serta wilayah lainnya di Asia datang memenuhi kota ini. Mereka ada yang dibawa oleh Belanda, adapula yang datang secara sukarela. Orang-orang yang dibawa Belanda itu antara lain para prajurit yang berdinas dalam kemiliteran VOC. Kebanyakan mereka berasal dari Ambon, yang kemudian diikuti oleh kelompok Makassar, Bugis, Bali, dan Pampanga dari Luzon, Filipina. Kelompok kedua yang juga dibawa oleh Belanda ialah para budak yang berasal dari pantai Koromandel dan Bengal di India, Bali, serta wilayah Kesultanan Makassar. Setelah VOC berhasil menaklukan Makassar di tahun 1666, banyak masyarakat dari daerah ex-Kesultanan tersebut yang dibawa Belanda ke Batavia. Mereka adalah orang Sulawesi Selatan, Timor, Buton, serta Sumbawa. Kelompok ketiga adalah imigran bebas yang kebanyakan berasal dari Fujian dan Guangdong di China selatan. Serta orang-orang Sumatera dan para adventurir dari berbagai negara di Eropa.

Kedatangan orang-orang ini ke Batavia, praktis telah mengetepikan etnis Sunda yang sebelumnya menjadi kelompok mayoritas di kota ini. Berdasarkan cacah penduduk tahun 1673, nampak kalau populasi Batavia kebanyakan datang dari kelompok-kelompok di luar Jawa. Sekitar 40% populasi Batavia adalah para budak yang kebanyakan berasal dari Bali dan Sulawesi Selatan. 16% golongan Mardijker — budak yang telah dimerdekakan — yang mayoritas berasal dari India. Kemudian 12% orang Eropa dan Indo-Eropa; 8,15% orang Tionghoa; serta 2% orang Melayu yang hampir kesemuanya datang dari Sumatera. Meski di awal abad ke-21 orang Jawa menjadi etnis terbesar di Jakarta, namun tiga setengah abad lalu jumlah mereka tak lebih dari 18%. Bagaimana dengan etnis Sunda? Pada tahun 1673, orang Sunda sudah menjadi pihak minoritas di Batavia. Bahkan dalam sensus tersebut – juga sensus 1815 dan 1893, etnis ini sudah tak lagi menjadi kelompok yang terpisah, dan dikategorikan sebagai orang Jawa. Meski ini tidaklah tepat, namun pertimbangan Belanda (pada sensus 1673 dan 1893) dan Inggris (1815) ketika itu, karena kelompok ini sudah sangat sedikit di Batavia. Etnis Sunda baru muncul kembali pada sensus penduduk 1930, dimana mereka menjadi kelompok kedua terbesar di Batavia. Loh, bagaimana bisa? Yuk, ikuti terus ceritanya.

Pada akhir abad ke-19, kelompok etnis Nusantara yang beraneka ragam itu — sebagaimana yang ditunjukkan dalam sensus 1673 dan 1815, telah kehilangan identitasnya. Selain kelompok Eropa dan Indo-Eropa, serta orang Tionghoa, semuanya telah bergabung ke dalam kelompok baru yang dikenal dengan etnis Melayu Betawi. Di awal abad ke-20, kota Batavia telah berkembang sedemikian rupa. Wilayahnya yang semula hanya di sekitar Kali Besar dan Weltevreden (Gambir), kini berkembang hingga ke kawasan Nieuw Gondangdia (Menteng). Pada tahun 1930, populasi Batavia telah mencapai 435.184 jiwa atau hampir empat kali lipat dari populasi 1890. Karena banyak kawasan baru yang masuk ke dalam kota, maka komposisi etnis di Batavia-pun kembali berubah. Orang Betawi berada di urutan teratas dengan jumlah sekitar 157.500 jiwa (36,19%). Disusul oleh etnis Sunda yang berjumlah 110.400 jiwa (25,37%). Munculnya etnis Sunda sebagai kelompok kedua terbesar di Jakarta, dikarenakan masuknya beberapa daerah baru ke dalam batas kota. Dimana di kawasan tersebut mereka memang menjadi kelompok mayoritas. Okupansi orang Sunda yang berkisar pada kegiatan pertanian dan peternakan, menyebabkan mereka berdomisili di luar kota Batavia. Selain pertambahan etnis Sunda, yang juga perlu dicatat adalah menurunnya persentase orang Tionghoa. Jika pada tahun 1893 kelompk ini nyaris membentuk seperempat populasi Batavia, maka 37 tahun kemudian angkanya menyusut menjadi 14,7%. Alasannya tentu karena bertambahnya luas wilayah Batavia. Sehingga ketika penghitungan jumlah penduduk, persentase mereka jadi terdilusi.

Pada tahun 1930, kita melihat bahwa orang-orang Bugis, Makassar, Bali, serta Sumbawa – yang sebelumnya menjadi unsur terbesar pada etnis Betawi – hampir tak bersisa. Belanda tak lagi mencatat kelompok-kelompok ini dalam sensus 1930 karena jumlahnya yang sudah sangat sedikit. Orang-orang baru dari luar pulau yang menggantikan mereka adalah kelompok Minahasa (0,7% dari populasi Batavia), yang sebagaimana orang Ambon kebanyakan menjadi tentara Hindia-Belanda. Lalu ada orang Minangkabau (0,6%) yang mayoritas menjadi pedagang dan pekerja intelektual. Menurut perkiraan Castles, jumlah orang Minang dalam sensus tersebut agaknya terlampau kecil. Karena ada beberapa diantara mereka yang malah tercatat ke dalam kelompok Melayu (1,13%). Kelompok baru lainnya dari luar pulau adalah etnis Batak. Ada sekitar 0,23% orang Batak di Batavia, yang mana seperlimanya adalah muslim. Orang Batak pertama kali datang ke Batavia pada tahun 1907, dan gereja Batak pertama disini didirikan pada tahun 1922. Kalau kita melihat keadaan di tahun 1930, jumlah imigran dari pulau-pulau luar yang baru ini masihlah terbilang kecil. Perbandingan antara orang Belanda dengan orang Minangkabau saja, antara sepuluh berbanding satu. Angka ini akan berbalik pasca-kemerdekaan, dimana pada tahun 1961 kita tak kan lagi melihat catatan jumlah orang Belanda di Jakarta.

Jakarta Pasca-Kemerdekaan

Seiring dengan perluasan wilayah kota dan arus migrasi yang tak terbendung, populasi Jakarta telah melompat berlipat-lipat. Pada tahun 1945 penduduk Jakarta masih berkisar di angka 600.000 jiwa. Jumlah tersebut telah melonjak menjadi 2,9 juta jiwa di tahun 1961. Pada tahun inilah Castles membuat perkiraan tentang komposisi etnis di Jakarta. Ia menggunakan metode dimana sensus penduduk 1930 menjadi dasar persentase. Lalu ditambahkan angka pertumbuhan alami, serta angka imigran yang masuk ke Jakarta. Pekerjaan ini boleh dibilang amatlah rumit. Mengingat pada saat itu politik Indonesia sedang tidak stabil, dan data kependudukan di Jakarta-pun belumlah rapi. Hanya peneliti berkelas seperti Castles-lah yang mau mengerjakan pekerjaan gila seperti ini. Dan hasil dari penelitian tersebut boleh dibilang cukup memuaskan. Ia memperkirakan etnis Sunda menjadi kelompok suku yang terbesar di Jakarta pada tahun 1961, jumlahnya sekitar 32,85%. Diikuti oleh etnis Jawa (25,4%), Betawi (22,9%), Tionghoa (10,1%), Melayu (2,8%), Minangkabau (2,1%), dan Batak (1%).

Ada dua faktor yang menyebabkan naiknya persentase etnis Sunda. Yang pertama karena perluasan wilayah kota, dan yang kedua karena migrasi orang-orang dari sekitar Jakarta dan Priangan. Castles mencatat antara tahun 1930-1961, ada sekitar 593.400 jiwa imigran Sunda yang datang ke Jakarta. Urutan selanjutnya adalah etnis Jawa yang membentuk seperempat populasi Jakarta. Sama seperti halnya etnis Sunda, naiknya jumlah orang Jawa di Jakarta karena semakin banyak imigran yang mengadu nasib di ibu kota. Jumlah imigran Jawa diperkirakan mencapai 509.400 jiwa, yang sebagian besar berasal dari Tegal, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Yogyakarta, dan Solo. Sedangkan imigran dari Jawa Timur, di masa itu masihlah relatif kecil. Jumlah orang Betawi pada tahun 1961, jauh menyusut dibandingkan tiga dekade sebelumnya. Jumlah mereka telah melorot sepertiganya ke angka 22,9%. Berbeda dari kelompok etnis lainnya yang bertambah karena naiknya jumlah imigran, maka sedikit sekali imigran beretnis Betawi yang masuk ke Jakarta. Castles mencatat hanya sekitar 25.700 jiwa (2% dari seluruh imigran di tahun 1961), yang keseluruhannya berasal dari kawasan Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Persentase etnis Tionghoa juga mengalami penurunan hampir sepertiganya. Meski banyak imigran Tionghoa yang berdatangan ke ibu kota, namun jumlah mereka tak sebanding dengan jumlah imigran dari etnis-etnis lainnya. Menurut catatan Castles, di tahun 1961 terdapat 10,1% etnis Tionghoa di Jakarta, yang mana lebih dari sepertiganya bukan Warga Negara Indonesia. Jika etnis Betawi dan Tionghoa mengalami penurunan yang cukup tajam, maka etnis Minangkabau justru mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tahun 1961, diperkirakan ada sekitar 2,1% orang Minang di Jakarta. Jumlah ini naik 3,5 kali lipat dibandingkan tahun 1930. Banyaknya imigran asal Sumatera Barat yang berpindah ke Jakarta, menjadi alasan membengkaknya jumlah orang Minang di ibu kota. Castles memerikan ada sekitar 42.800 imigran Minang di tahun 1961, dimana kelompok ini merupakan imigran terbesar dari luar pulau Jawa. Secara persentase orang Batak juga mengalami kenaikan yang cukup tajam, yakni dari 0,23% (1930) menjadi 1% (1961). Namun jika dibandingkan dengan kelompok Sumatera Selatan (1,2%), jumlah mereka masih sedikit lebih kecil.

Yang juga menarik untuk disimak adalah mengenai proporsi jumlah perantau dibandingkan populasi propinsi tersebut. Di tahun 1961, Sumatera Barat berada di peringkat pertama. Dimana 18,2 orang dari 1.000 penduduknya memilih pergi ke Jakarta. Propinsi luar Jawa lainnya yang juga cukup tinggi adalah Maluku (8,2); Sulawesi Utara (6,7); dan Sumatera Utara (5,3). Tingginya migrasi orang-orang dari luar pulau Jawa, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada kasus orang Minang misalnya, dorongan untuk pergi ke Jakarta karena adanya gejolak politik di Sumatera Barat. Gerakan PRRI (1958-1961) yang melawan kebijakan pemerintah pusat, menjadi salah satu faktor bermigrasinya orang Minang ke ibu kota. Dalam adagium mereka : Jika takut di ujung bedil, maka pergilah ke pangkal bedil. Artinya, jika takut di tembak pemerintah pusat, maka pergilah ke pusat pemerintahan. Selain gejolak politik, kepindahan mereka ke ibu kota tentu karena terbukanya kesempatan di bidang perdagangan dan pekerjaan kerah putih.  

Elit Jakarta

Catatan penting lainnya dari laporan Castles adalah struktur sosial masyarakat Jakarta. Karena penelitiannya belumlah tuntas, maka dari data yang tersedia ia hanya bisa menerangkan mengenai elit politik di ibu kota. Dari data yang ada, Castles berkesimpulan bahwa orang Sunda, Betawi, dan Tionghoa membentuk proporsi elit yang kecil bila dibandingkan dengan populasi mereka di Jakarta. Kondisi ini bertolak belakang dengan etnis Jawa dan orang-orang dari luar Pulau Jawa. Secara umum hal ini tidak terlalu mengejutkan. Sebab elit politik nasional berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, dan tak ada alasan untuk menyesuaikannya dengan komposisi etnis di ibu kota. Berdasarkan catatan Soelaeman Soemardi mengenai proporsi etnis para Menteri dan Pejabat Tinggi di tahun 1955, diperoleh bahwa sekitar 58% elit politik nasional berasal dari suku Jawa; 29,5% datang dari luar Jawa; 11% beretnis Sunda; 1,5% orang Tionghoa; dan tak satupun yang berasal dari etnis Betawi. Jika golongan elit ini diperluas hingga mencakup orang-orang yang mapan secara finansial dan intelektual, orang Tionghoa dan orang-orang luar Jawa akan lebih terwakili. Sedangkan keterwakilan etnis Jawa akan lebih berkurang, dan orang-orang Sunda serta Betawi sangat kurang terwakili.

Kemungkinan terbesar penyebab absennya orang Betawi dari lingkaran elit kehidupan masyarakat Jakarta adalah karena tingkat pendidikan mereka yang rendah. Sensus 1930 menunjukkan bahwa Jakarta merupakan salah satu wilayah terbelakang di bidang pendidikan umum. Persentase melek huruf di Batavia yang cuma sebesar 11,9%; merupakan angka yang rendah untuk daerah perkotaan. Selain itu mereka yang melek huruf hampir bisa dipastikan bukan merupakan orang Betawi. Beberapa wilayah dengan tingkat melek huruf terendah di Jawa, justru terdapat pada kawasan pedesaan di sekitar Batavia yang mayoritas dihuni etnis Betawi. Diantaranya adalah Kebayoran (1,3%); Cikarang (1,3%); dan Parung (1,5%). Pada tahun 1961, kecamatan-kecamatan dengan penduduk mayoritas Betawi di luar wilayah Jakarta masih menunjukkan tingkat melek huruf yang jauh di bawah rata-rata nasional.

Di samping tingkat pendidikannya yang relatif rendah, tak munculnya kelas elit dari kalangan Betawi juga disebabkan oleh kekuasaan kolonial yang cukup lama di kota ini. Selama abad ke-19, Batavia diperintah secara lebih langsung daripada bagian lain di Pulau Jawa. Orang Eropa memegang jabatan hingga ke tingkat schout atau sheriff, dan tidak ada bupati dari kalangan pribumi. Ketika abad ke-20 dimana banyak bupati yang di angkat dari kelompok pribumi, justru diisi oleh orang-orang yang berasal dari bagian lain Pulau Jawa. Praktis di paruh pertama abad ke-20, tak satupun orang Betawi yang menjabat di atas level demang atau wijkmeester (setingkat lurah). Keadaan ini semakin diperparah karena banyaknya tanah-tanah partikelir yang sebelumnya mereka kuasai, beralih ke tangan orang Eropa, Tionghoa, dan Arab. Dan kebiasaan masyarakat Betawi menjual tanah kepada kaum pendatang, terus berlangsung hingga saat ini.

* * *

Kembali ke pernyataan Babe Ridwan Saidi yang mengatakan bahwa orang Betawi adalah keturunan rakyat Salakanagara, saya sempat mencari-cari keberadaan kerajaan tersebut. Menurut laporan Tirto.id, keberadaan Salakanagara hingga saat ini masihlah diselimuti keraguan. Berbeda dengan riwayat Kerajaan Kutai atau Tarumanagara yang dapat dilacak melalui penemuan sejumlah prasasti, bukti fisik terkait asal-muasal kerajaan ini sangatlah minim. Catatan lain terkait penelusuran sejarah Salakanagara juga diperoleh dari naskah Wangsakerta. Yang menjadi persoalan, naskah Wangsakerta sendiri masih terbilang kontroversi. Tak sedikit kalangan sejarawan yang meragukan keasliannya.

Dari pada berteori kalau masyarakat Betawi merupakan keturunan rakyat Salakanagara, saya lebih cocok untuk mengatakan bahwa kota Jakarta dulunya pernah dihuni oleh rakyat Tarumanagara. Bukti-buktinya konkret dan sudah jelas, tidak seperti Kerajaan Salakanagara yang fiktif itu. Tetapi dalam konteks orang Betawi yang kita kenal sekarang ini, apakah bisa kita menegasikan bahwa orang Betawi hanyalah keturunan Salakanagara atau Tarumanagara. Kenyataannya memang ia berasal dari campuran berbagai macam etnis di Asia. Kalaupun ada masyarakat Betawi yang keturunan kerajaan-kerajaan kuno tersebut, jumlahnya tentu sangatlah kecil. Jauh di bawah jumlah orang Bali atau Sulawesi Selatan, yang memang merupakan etnis utama pembentuk masyarakat Betawi sekarang ini.