Afandri Adya

Hari Kamis (24 Agustus 2023) lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa mengumumkan bahwa BRICS akan menambah keanggotaannya menjadi 11 negara. Dalam pertemuan puncak para pemimpin aliansi dagang negara-negara berkembang itu, mereka sepakat untuk memperluas keanggotannya per 1 Januari 2024 nanti. Meski usulan ini sempat ditentang Presiden India, Narendra Modi — karena khawatir akan meluasnya pengaruh Tiongkok, namun akhirnya suara mereka bulat untuk menambah keanggotaan enam negara lagi. Keenam negara tambahan itu yakni, Arab Saudi, Iran, Argentina, Uni Emirat Arab (UEA), Ethiopia, dan Mesir. Jika dilihat dari komposisi masing-masing wilayah, nanti anggota BRICS+ akan diisi oleh lima negara Asia, tiga negara Afrika, dua negara Amerika Selatan, dan satu negara Eropa. Indonesia sempat menimbang-nimbang untuk menjadi anggota organisasi yang digadang-gadang akan menggantikan dominasi G-7 itu. Namun karena masih hendak memainkan politik bebas aktif, Presiden Jokowi belum mengajukan surat expression of interest hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui, organisasi ini dicitrakan sebagai penentang dominasi Barat. Dan Indonesia nampaknya belum mau untuk berlawanan dengan negara-negara Barat (plus Jepang). Terlebih di bulan Mei lalu, Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, juga mengundang Indonesia dalam pertemuan puncak pimpinan G-7.

Dengan masuknya Iran serta Arab Saudi ke dalam organisasi ini, tentu menjadi tanda tanya bagi para pengamat politik global. Terlebih kedua negara ini sebelumnya adalah tetangga yang berseteru. Mereka berebut pengaruh untuk menjadi penguasa di Timur Tengah. Sejak tumbangnya Dinasti Pahlavi di Iran, dan mengubah negeri itu menjadi negara teokrasi Syiah, Iran berusaha untuk menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia Islam. Tindakan ini tentu tak disukai oleh keluarga Saudi yang juga hendak menghegemoni dunia Islam – terkhusus kawasan Timur Tengah. Namun sejak pertemuan Iran-Saudi yang diinisiasi oleh Xi Jinping bulan Maret lalu, arah politik kedua negara itu nampaknya akan berubah. Tersirat kalau keduanya ingin melupakan rivalitas yang sempat mengeras, demi mendorong pertumbuhan ekonomi di negara masing-masing.

Lalu apa pertimbangan organisasi yang berdiri sejak tahun 2010 itu menambah keanggotaannya? Kalau dilihat dari penguasaan ekonomi saat ini, BRICS masih jauh tertinggal dari G-7. Jika dihitung secara nominal USD, kelompok ini hanya menguasai 26,6% pendapatan domestik bruto (PDB) global. Sedangkan G-7 telah menguasai lebih dari 43% PDB dunia. Begitu juga dengan penguasaan atas sumber daya energi, hanya Rusia yang memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam cukup besar. Selebihnya hanyalah importir. Bahkan China dan India, saat ini menjadi salah satu negara pengkonsumsi energi terbesar di dunia. Itulah mengapa dengan bergabungnya Arab Saudi dan Iran ke dalam poros ini, akan menjadi langkah strategis bagi Tiongkok dan juga India. Mengingat kedua negara ini merupakan penghasil minyak terbesar di dunia.

Sebagai negara eksportir yang sebagian besar ekonominya ditopang oleh minyak bumi, tentu bergantung kepada negara G-7 saja sangatlah tak menguntungkan. Apalagi jika penjualannya harus menggunakan mata uang dollar. Oleh karena itu, Arab Saudi memutuskan untuk bergabung dengan blok ini, terlebih kini China merupakan pangsa pasar terbesar produk mereka. Alasan lainnya mungkin lebih kepada strategi Mohammad bin Salman (MBS) — pangeran sekaligus penguasa de facto Saudi, untuk menekan Joe Biden agar tak mencampuri urusan domestik negara tersebut. Sebagaimana kampanyenya empat tahun lalu, Biden akan mengusut tuntas kematian Khashoggi, wartawan Saudi yang dikenal sebagai pengusung demokratisasi itu. Meski hingga saat ini kasus Khashoggi tak diungkit-ungkit lagi, namun ketakutan MBS terhadap tuntutan demokratisasi di negaranya bagaikan api dalam sekam. Selain itu yang juga menarik untuk disimak adalah apakah dengan bergabungnya Arab Saudi dan Iran ke dalam satu poros, akan mengurangi tensi di Timur Tengah. Mengingat selama ini Saudi banyak menggelontorkan anggarannya untuk menangkal pengaruh Iran, dengan membeli senjata dari perusahaan-perusahaan Amerika.

Sedangkan buat Iran, bergabungnya mereka ke dalam BRICS tentu tak ada pilihan lain. Setelah negaranya menerima embargo dari negara-negara Barat selama lebih dari empat dekade, ekonomi negara para mullah itu terus mengalami stagnasi. Masuknya Iran sebagai anggota BRICS, tentu semakin memperkuat kemitraannya dengan Rusia serta China yang selama ini telah terjalin secara sembunyi-sembunyi. Bagi China dan India, bergabungnya Iran juga untuk memastikan keberlangsungan sumber energi mereka ke depan. Lalu apa keuntungan bagi UEA, mengingat negara ini merupakan konco erat Amerika Serikat? Alasan utamanya juga karena minyak. Seperti halnya Arab Saudi, China juga merupakan mitra dagang utama UEA saat ini. Selain itu, China juga dipandang sebagai tempat investasi baru bagi para pengusaha UEA, dikarenakan pasar dan pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi. Dilansir dari kompas.id, pada tahun 2021 lalu sekitar 12% nilai investasi asing di China berasal dari negara-negara Arab – khususnya UEA, Saudi, serta Qatar.

Reaksi Barat

Bergabungnya negeri-negeri kaya minyak itu ke dalam aliansi dagang BRICS, tentu mengkhawatirkan Blok Barat. Mengingat sejak bersengketa dengan Rusia dalam urusan Ukraina, pasokan sumber energi Eropa sangat bergantung pada Timur Tengah. Jika saja anggota BRICS+ memutuskan untuk menghentikan pasokan energi ke benua biru tersebut, tamatlah riwayat mereka! Oleh karena itu mengapa Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa bersikeras untuk mencari energi alternatif selain minyak bumi dan gas. Ke depan tentu kita akan melihat banyak terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh Amerika cs dalam pengembangan energi terbarukan. Mengingat hingga saat ini mereka masih menjadi pionir dalam pengembangan teknologi. Terobosan terakhir yang mereka lakukan adalah pengembangan mobil listrik. Yang kemudian diikuti oleh Korea Selatan, China, serta Jepang. Alih-alih mengembangkan teknologinya sendiri, ketiga negara Asia Timur itu masih mengikuti protipe yang dirancang oleh Amerika.

Dengan mengerasnya persaingan antara kedua aliansi ini (BRICS+ versus G-7), saya melihat adanya potensi perang dingin baru. Blok Barat yang digawangi oleh Amerika akan melawan Blok Timur yang dipimpin China. Sama seperti Perang Dingin 1945-1990 lalu, namun kali ini Rusia tak lagi berperan besar. Kalau perang dingin ini benar-benar terjadi, agaknya investasi Barat-pun juga akan meninggalkan negara-negara BRICS+. Dana-dana yang dikelola oleh para manajer investasi di New York, London, ataupun Tokyo, akan dialihkan ke negara-negara yang lebih bersahabat. Sebagai catatan, sekitar 60% investasi dunia saat ini masih dikendalikan oleh negara-negara G-7, dengan Amerika memegang porsi terbesar. Kedigdayaan negara-negara G-7 juga terlihat dalam hal penguasaan teknologi. Dalam perang chip misalnya, negeri Paman Sam bisa memukul Huawei karena tak mematuhi aturan yang mereka buat. Caranya, Amerika melarang perusahaan semikonduktor asal Taiwan : TSMC untuk menyuplai chip yang digunakan dalam perangkat-perangkat Huawei. Akibatnya, laba Perusahaan yang berbasis di Shenzhen itu anjlok sekitar 70%. Pelarangan ini tentu juga menggerus market share Huawei dalam industri telepon pintar (smartphone). Dimana pada tahun 2020 mereka masih mengendalikan 18% pangsa pasar dunia — kedua setelah Samsung, dan kini sudah anjlok di bawah angka 4%. Ketakberdayaan TSMC untuk menolak titah Amerika, disebabkan alat pembuatan chip yang mereka gunakan dibuat oleh perusahaan asal Belanda dengan teknologi dari Amerika serta Jerman. Jadi dalam rantai pasok pembuatan chip — yang digunakan dalam industri smartphone, kecerdasan buatan, telekomunikasi, pertahanan, kesehatan, serta masih banyak lagi, posisi negara-negara G-7 masihlah kuat.

Kalau dari segi investasi dan penguasaan teknologi negara-negara G-7 masihlah terdepan, apatah lagi dari segi militer. Pada tahun 2019, Amerika sudah menggelontorkan dana untuk kekuatan militernya mencapai USD 731,8 miliar. Angka ini masih jauh di atas anggaran militer China, India, serta Rusia, yang masing-masing hanya sebesar USD 261,1 miliar, USD 71,1 miliar, dan USD 65,1 miliar. Besarnya anggaran militer yang dikeluarkan Amerika, tentu membuat nyali siapapun ciut. China saja yang sedari dulu menganggap Taiwan sebagai propinsinya yang membangkang, tak berani berbuat apa-apa terhadap negara pulau tersebut. Hal ini dikarenakan Formosa masih di-back-up oleh militer Amerika. Begitupula dengan Rusia, yang tak berani meng-counter tindakan sepihak Amerika dan Inggris yang telah membekukan aset-asetnya ketika pecah Perang Rusia-Ukraina. Berbeda dengan Jepang di tahun 1941 yang langsung menyerang pangkalan militer di Pearl Harbour ketika tahu aset-asetnya diblokir Amerika, agaknya Rusia saat ini akan berhitung ribuan kali untuk melakukan hal yang sama.

Lantas, Bagaimana Indonesia?

Dengan masih kuatnya Blok Barat sebagai pemegang hegemoni dunia, apakah Indonesia tetap berminat untuk bergabung dengan BRICS+? Bukankah dengan posisi kita yang netral saat ini, investasi China juga cukup besar disini. China-pun dengan senang hati mau berbagi pengalaman dan teknologi dengan Indonesia dalam pembangunan kereta cepat serta hilirisasi nikel. Melihat konstelasi politik-ekonomi yang berkembang sekarang ini, saya menilai justru China-lah yang lebih membutuhkan Indonesia, tenimbang sebaliknya. Yah, proporsinya sekitar 55 : 45 lah. Dengan kapasitas industrinya yang semakin membesar, China pasti membutuhkan sumber daya alam yang besar pula. Dan beberapa sumber daya itu ada di Indonesia. Selain itu yang juga perlu diwaspadai adalah ambisi Tiongkok untuk menjadi kekuatan regional. Sekarang saja, mereka sudah berani melakukan klaim sepihak atas batas Laut China Selatan, hal yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya. Untuk itu politik dua kaki yang dimainkan Indonesia saat ini, justru diperlukan untuk mengimbangi ambisi China tersebut. Negara BRICS lainnya, seperti India, Brasil, terlebih Afrika Selatan, sampai sekarang belum memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan ekonomi kita. Rusia mungkin bisa membantu dalam hal transfer teknologi — setidaknya di bidang militer. Tapi dengan peperangan yang mereka lakoni saat ini, nampaknya hal itu masih sulit terwujud. Jadi menurutmu, apakah Indonesia perlu bergabung dengan BRICS+, atau tetap menjalankan politik bebas aktif yang mengambil keuntungan dari pihak manapun?