Afandri Adya

Dalam pidatonya di acara pemenangan nasional Prabowo-Gibran tanggal 10 Desember lalu, capres Prabowo Subianto sempat mengatakan kalau orang Solo jago berpolitik dan orang Banyumas gudangnya tentara. Hal ini merujuk pada pengalamannya selama empat tahun terakhir yang banyak belajar politik dari Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, Jokowi merupakan putra Solo yang telah malang melintang di dunia politik. Dan yang menarik, ia memulainya dari jenjang yang terbawah. Mulai dari walikota, gubernur, hingga sekarang sebagai presiden. Meski usia Jokowi terpaut jauh dari Prabowo, namun mantan Danjen Kopassus itu tak segan-segan mengakui kalau Jokowi-lah guru politiknya. Karena itu dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 nanti, ia memilih Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai pendampingnya. Pembawaannya yang santuy dan politicking, agaknya membuat Prabowo kesengsem dengannya.

Karena pernyataan Prabowo itulah, saya jadi tertarik untuk mengeksplor sejauh mana peran orang-orang Banyumas dalam dunia militer. Apa iya, kelompok yang berasal dari Ngapakland selatan itu merupakan gudangnya tentara? Untuk itu dalam kesempatan kali ini, ijinkan saya untuk mengajak Anda melihat-lihat sepak terjang tokoh militer asal Banyumas. Banyumas disini merujuk kepada kawasan yang terletak di bagian barat daya Jawa Tengah (eks-Karesidenan Banyumas) yang meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, serta Cilacap. Kalau kita menyigi daftar pimpinan Angkatan Darat, maka akan dijumpai lebih dari selusin nama orang-orang Banyumas di dalamnya. Mulai dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Letjend R. Soeprapto, Letjend Dading Kalbuadi, Jenderal Soesilo Soedarman, hingga Letjend Prabowo sendiri.

Sejarah keterlibatan orang Banyumas dalam dunia militer sebenarnya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Konon dalam penyerangan ke Batavia, Sultan Agung banyak merekrut orang-orang Banyumas untuk menjadi pasukannya. Begitupula ketika Perang Jawa (1825-1830), tentara Diponegoro yang berada di Banyumas kerap kali merepotkan pasukan Hindia-Belanda. Kalau kita membaca buku Onghokham yang berjudul Runtuhnya Hindia Belanda, maka akan didapat selain etnis Maluku dan Minahasa, orang Banyumas juga merupakan kelompok yang banyak direkrut Belanda untuk menjadi tentara KNIL. Begitu pula dengan catatan T.B. Simatupang : Laporan Dari Banaran, yang memerikan bahwa sejak zaman dahulu Banyumas telah menjadi daerah rekrutering utama bagi KNIL, sehingga tradisi militer disana telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Karena tradisi inilah maka di masa-masa awal pembentukan angkatan darat, republik banyak disokong oleh para serdadu Banyumas.

Meski sudah banyak buku yang mengulas tentang peran orang Banyumas dalam dunia keprajuritan, namun belum ada satupun alasan yang memuaskan yang bisa menjawab mengapa banyak diantara mereka yang terjun sebagai prajurit. Kalau orang Maluku, mungkin karena fisiknya yang tangguh serta gemar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketahanan fisik. Begitupula dengan orang Minahasa, karena kedekatannya dengan orang Belanda yang sama-sama Kristen, sehingga mereka beroleh privilese untuk masuk ke dalam KNIL. Nah, kalau orang Banyumas? Mungkinkah hanya karena tradisi pengabdian yang sudah mereka lakoni secara turun temurun sejak era Mataram dulu, ataukah ada faktor yang lain?

Berbeda dengan masa-masa sebelumnya dimana peran orang Banyumas cukup menonjol, sejak era Reformasi nampaknya jumlah mereka yang duduk di pucuk pimpinan Angkatan Darat sudah sangat sedikit. Setahu saya, yang terakhir menjadi pemimpin adalah Letjend Prabowo Subianto yang menjadi Panglima Kostrad pada tahun 1998. Setelah itu rasanya tak ada lagi orang Banyumas yang menonjol. Memang ada Marsekal Hadi Tjahjanto yang sempat menjadi Panglima TNI, tapi beliau dari matra Angkatan Udara. Akankah tradisi warrior orang Banyumas yang sudah mendarah daging itu segera berakhir, mengikuti orang-orang Maluku dan Minahasa yang dulu cukup mendominasi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

* * *

Setelah kita meninjau peran kelompok Banyumas secara umum, selanjutnya kita akan menengok kisah tokoh militer Banyumas yang banyak berjasa bagi Republik Indonesia. Yang pertama tentu adalah Jenderal Sudirman. Mungkin Anda tak asing lagi dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan di banyak ruas jalan di Indonesia. Di Purwokerto, namanya dilekatkan kepada sebuah universitas negeri disana. Sudirman lahir di Purbalingga pada tahun 1916 – ada yang menyebut tahun 1912. Meski tak menyelesaikan pendidikan tingginya di sekolah keguruan, namun ia berhasil menjadi guru dan kepala sekolah SD Muhammadiyah. Ia begitu disukai oleh murid-muridnya lantaran memiliki selera humor dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Pada tahun 1944, di saat imperium Jepang berkuasa, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA). Ia sempat diasingkan ke Bogor karena ikut melakukan pemberontakan terhadap Jepang di Banyumas. Meski tak mempelajari ilmu militer profesional, namun ia terpilih sebagai panglima besar Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 18 Desember 1945. Ia menyisihkan Oerip Sumohardjo, jenderal berpengalaman yang telah menjadi tentara KNIL sejak tahun 1914. Dukungan terhadap Sudirman terutama datang dari para komandan divisi di Sumatera. Mereka takut jika Oerip yang terpilih, ia masih terikat sumpah dengan Belanda karena merupakan lulusan KNIL. Oerip-pun yang lebih tua 23 tahun darinya, akhirnya diangkat sebagai kepala staf dengan pangkat Letnan Jenderal.

Pada bulan November 1945, Sudirman melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris di Ambarawa. Pertempuran yang dikenal dengan Palagan Ambarawa itu menyebabkan ditariknya pasukan Inggris dari kota tersebut kembali ke Semarang. Setelah berhasil memukul mundur Inggris, Sudirman mulai dikenal oleh elit politik nasional. Pada tanggal 7 Oktober 1946, Sutan Syahrir mengajak Sudirman untuk melakukan perundingan dengan militer Inggris dan Belanda agar dilakukan gencatan senjata. Dalam keadaan damai itulah ia melakukan reorganisasi militer. Ia menggabungkan seluruh komponen militer yang ada saat itu, baik yang berasal dari tentara (eks-KNIL, PETA, dan Heiho) maupun laskar partai politik. Dikarenakan banyaknya jumlah tentara pasca penggabungan, Perdana Menteri Hatta lalu menginstruksikan Sudirman untuk melakukan rasionalisasi. Selain untuk menghemat anggaran, rasionalisasi ini juga bertujuan untuk menciptakan pasukan yang lebih kecil namun memiliki persenjataan dan pendidikan yang cukup. Akibat program ini, jumlah serdadu yang sebelumnya mencapai 360.000 orang menyusut menjadi sekitar 160.000 orang. Meski harus menghadapi tantangan dari sayap kiri (PKI, PSI, PBI, SOBSI, dan Pesindo), Sudirman akhirnya berhasil melakukan rasionalisasi tentara di akhir tahun 1948.

Di penghujung tahun 1948, kesehatan Sudirman mulai memburuk. Hasil diagnosis dokter menyatakan kalau ia terjangkit tuberkolosis (TBC). Kebiasaannya yang suka merokok disinyalir sebagai penyebab dari bencana tersebut. Akibatnya, Sudirman harus dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Jogja untuk menjalani pengempesan paru-paru kanan. Malang baginya, tindakan tersebut tak membuatnya semakin membaik. Ia tetap sakit-sakitan dan sudah tak kuat memanggul senjata. Walau kondisinya tak lagi bugar, namun ia tetap memimpin perang gerilya disaat Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Ketika ibu kota Jogja ditawan Belanda, Sudirman bersama para pengikutnya bergerak ke arah selatan. Dari Kretek (Bantul), ia terus melanjutkan gerilyanya ke Wonogiri, Ponorogo, hingga ke Trenggalek. Dalam perjalanan menyusuri pesisir selatan, ia terus dibopong dengan tandu. Dari Trenggalek lalu ia dibawa dengan mobil ke Kediri. Berbalik ke arah barat, pasukan Sudirman akhirnya tiba di Sobo, di kaki Gunung Lawu. Dari sinilah ia merencanakan serangan besar-besaran terhadap Belanda yang kemudian dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Di bawah komando Letkol Soeharto, dalam serangan ini akhirnya Jogja berhasil direbut kembali. Serangan ini juga membuat malu politisi Belanda di mata internasional, karena sebelumnya mereka telah sesumbar kalau tentara Indonesia sudah habis.

Meski Jogja berhasil direbut kembali, namun tentara Belanda tak sepenuhnya meninggalkan kota tersebut. Mereka masih meneror ibu kota republik dengan serangkaian serangan yang membabi buta. Karena desakan publik internasional yang semakin meningkat, akhirnya Belanda sepakat untuk mengadakan Perjanjian Roem-Roijen di bulan Mei 1949. Salah satu klausul dalam perjanjian itu adalah keharusan Belanda untuk angkat kaki dari Jogja. Tak lama setelah itu — di bulan Juni 1949, Belanda akhirnya menarik diri dari Jogja. Dan para pemimpin republik yang selama ini berada di pengasingan, dikembalikan ke ibu kota. Soekarno yang pada saat itu telah memperoleh kembali mandatnya dari Sjafruddin, meminta agar Sudirman juga ikut kembali ke Jogja. Namun permintaan itu ditolaknya. Sebagaimana yang dicatat oleh para sejarawan, prinsip perjuangan Sudirman banyak dipengaruhi oleh Tan Malaka yang menginginkan kemerdekaan seratus persen. Sehingga ia sudah tak percaya lagi dengan perundingan-perundingan yang dilakukan elit politik yang membuatnya enggan bergabung dengan mereka. Setelah menerima surat yang mengajaknya untuk menjaga soliditas diantara pemimpin republik, di bulan Juli 1949 ia beserta pasukannya menuruti permintaan Soekarno. Rosihan Anwar dalam reportasenya mencatat, ribuan warga sipil berkerumun menyambut kedatangannya dari persembunyiannya di Pacitan. Setibanya di Jogja, tak banyak lagi kegiatan yang bisa ia lakukan. Kesehatannya yang sejak satu setengah tahun terakhir sudah mengkhawatirkan, kini berada di titik nadir. Lima bulan setelah itu ia dipindahkan ke Magelang hingga ajal menjemputnya di akhir bulan Januari 1950.

Satu lagi jenderal asal Banyumas yang banyak berjasa bagi republik ini adalah Gatot Subroto. Ia dilahirkan di Jatilawang pada tahun 1907. Berbeda dengan Sudirman yang tak mengikuti pendidikan ketentaraan secara proper, Gatot menjalaninya dengan cukup baik. Ia memulainya dari sekolah militer KNIL di Magelang, mengikuti pendidikan masose di Sukabumi, hingga bergabung dengan pelatihan PETA di Bogor. Selepas lulus dari PETA, ia diangkat menjadi komandan batalyon di Banyumas sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Gubernur Militer Surakarta dan sekitarnya. Setelah kemerdekaan, bersama dengan Sudirman ia turut membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Di lembaga yang menjadi cikal bakal TNI itu, semula Gatot menjabat sebagai Kepala Siasat. Jabatannya berganti menjadi Komandan Divisi dengan pangkat kolonel, setelah prestasinya dianggap gemilang dalam Pertempuran Ambarawa.

Pada peristiwa Madiun Affair di tahun 1948, Gatot juga memiliki peran cukup besar. Dalam waktu dua minggu ia berhasil menguasai Kota Madiun dan menekuk para pengikut PKI pimpinan Musso. Gatot juga yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi terhadap pimpinan pemberontakan, termasuk diantaranya mantan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Karena berhasil menumpas peristiwa Madiun, di tahun 1952 ia kembali ditugaskan untuk memberangus pemberontakan. Kali ini ia diminta untuk melumpuhkan pasukan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) pimpinan Kahar Muzakar. Tahun 1953 ia sempat mengundurkan diri dari militer karena dituduh sebagai dalang huru hara di depan Istana Negara. Ia akhirnya kembali bergabung ke dalam militer dan diangkat menjadi Wakil Kasad di tahun 1956. Tiga tahun kemudian, Gatot kembali mendapat penugasan untuk menghentikan pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Peran ini dimainkannya dengan cukup baik sehingga ia diganjar kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal. Sebelum wafat di bulan Juni 1962, Gatot sempat menggagas perlunya akademi gabungan bagi perwira AD, AU, dan AL untuk menumbuhkan kebersamaan dan kekompakan diantara mereka. Gagasan ini baru terwujud di tahun 1965 setelah pemerintah membentuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) yang kemudian berubah menjadi Akademi Tentara Nasional Indonesia (ATNI).