Yusof Ishak, mengenakan peci, sedang meninjau barisan pada Hari Kebangsaan (sumber : beritaharian.sg)

Yusof Ishak, mengenakan peci, sedang meninjau barisan pada Hari Kebangsaan (sumber : beritaharian.sg)

The Wall Street Journal, koran terkemuka asal Amerika, setahun lepas menurunkan laporan yang berjudul “Brain Drain Dampak Kebijakan Etnis Malaysia”. Laporan ini ditulis oleh Shie-Lynn Lim, salah seorang koresponden Wall Street Journal di Kuala Lumpur yang memberitakan keadaan di negeri jiran. Dalam laporannya Lim menulis, kuatnya politik Ketuanan Melayu di negeri itu, memicu rasa frustrasi sebagian warga Malaysia keturunan China. Akibatnya banyak diantara mereka yang kemudian lari dan bermukim di Singapura. Pendapat lainnya datang dari Rita Sim, salah seorang pendiri Centre for Strategic Engagement. Sim yang juga penulis buku “Unmistakably Chinese, Genuinely Malaysian” itu berpendapat, banyaknya orang-orang keturunan China yang keluar dari Malaysia disebabkan oleh sense of belonging mereka yang rendah terhadap negeri itu. Lagi-lagi ini disebabkan oleh politik Ketuanan Melayu yang dianggap tak berpihak kepada mereka.

 
Politik Ketuanan Melayu

Politik Ketuanan Melayu merupakan sistem politik yang memberikan hak-hak khusus kepada bangsa Melayu di Malaysia. Secara resmi politik ini berlaku sejak kemerdekaan Malaysia tahun 1957. Namun sistem ini mulai digagas sejak dekade 1920-an, dimana pada masa itu muncul bibit-bibit nasionalisme Melayu yang dipicu oleh politik segregasi Britania. Umum diketahui, pada masa kolonial Eropa orang-orang pribumi di Asia Tenggara diletakkan pada lapisan yang terbawah. Sedangkan bangsa-bangsa pendatang — seperti China, India, dan Arab, dijadikan sebagai intermedier antara pihak kolonial dengan kaum pribumi. Politik segregasi etnis tersebut, sengaja memisah-misahkan antara kaum Melayu, Tionghoa, dan India, agar mereka tak bersatu padu menentang pemerintahan Inggris di Semenanjung.

Namun jika kita menelaah lebih lanjut, kemunculan politik Ketuanan Melayu itu boleh jadi disebabkan oleh kesalahan pemerintahan Inggris yang membawa masuk para pekerja asal China dan India dalam jumlah besar. Akibatnya persentase orang Melayu yang menjadi penduduk “asli” Semenanjung makin tergerus. Bukan itu saja, hak-hak ulayat mereka-pun, terutama dalam pengelolaan tanah, sedikit banyaknya juga terganggu. Politik semacam ini sebenarnya bukan persoalan khas Malaysia saja, namun juga berlaku di beberapa koloni Eropa, seperti Afrika Selatan, Suriname, Sumatera Timur, dan yang belum selesai hingga saat ini : Palestina.

Imigran dari Tiongkok di perkebunan Malaya

Imigran dari Tiongkok di perkebunan Malaya

Tan Malaka dalam perjalanannya memperjuangkan kemerdekaan Nusantara Raya, pernah memberikan catatan mengenai ramainya para buruh asing yang bekerja di Semenanjung. Ia sempat tak habis pikir melihat begitu banyaknya proletar asing, para buronan dan orang lontang-lantung dari Tiongkok yang masuk dan berkuli di kebun-kebun orang Melayu. Ketika itu, Tan yang keluar masuk Singapura-Sumatera-Jawa, sampai terheran-heran dengan tingkah laku para kapitalis Inggris yang memasukkan orang-orang China dan Tamil ke Semenanjung. Politik eskploitasi Inggris yang kelewatan itu, tak hanya menzalimi kuli-kuli China maupun India, namun juga masyarakat Melayu setempat yang hak-haknya ikut terampas. Akibatnya apa yang kita saksikan sekarang ini, politik Ketuanan Melayu yang cenderung diskriminatif itu, hendak terus dikekalkan oleh pemerintah Malaysia. Lalu bagaimana kaitannya antara politik Ketuanan Melayu itu dengan berpisahnya Singapura dari Malaysia? Patutkah politik Ketuanan Melayu disangkakan sebagai penyebab utama berpisahnya Singapura dari Malaysia, seperti yang dituduhkan oleh banyak orang selama ini? Untuk itu, mari kita tengok tulisan selanjutnya.

 
Lepasnya Singapura dari Tangan Bangsa Melayu

Singapura atau dulunya yang dikenal dengan Tumasik, merupakan salah satu bagian dari gugusan pulau di bagian selatan Selat Malaka. Tak ada riwayat pasti mengenai kapan awal berdirinya Singapura. Salah satu kitab legenda bangsa Melayu, Sulalatus Salatin, mengabarkan bahwa Singapura pertama kali diteroka oleh Sri Tribuana (Sang Nila Utama) pada tahun 1299. Thomas Stamford Raffles mengaitkan Sri Tribuana dengan raja Minangkabau yang memerintah Kerajaan Dharmasraya : Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa. Setelah Sri Tribuana, berturut-turut Singapura diperintah oleh Sri Wikrama Wira, Sri Rana Wikrama, dan Sri Maharaja.

Salah seorang putra Sri Maharaja yang bergelar Parameswara kemudian memerintah Singapura hingga kerajaan tersebut diserang pasukan Majapahit. Adalah Sang Rajuna Tapa, salah seorang pejabat di pengadilan Singapura, yang meminta raja Majapahit Wikramawardhana menyerang kota tersebut. Tindakannya itu sebagai bentuk balas dendam, akibat hukuman yang diberikan Parameswara kepada putrinya. Untuk menyelamatkan diri dari penyerangan tentara Jawa, Parameswara lari ke Malaka. Di kota itu ia mendirikan kerajaan baru : Kesultanan Malaka, dan mengganti gelarnya menjadi Iskandarsyah.

Sebuah diorama ketika Sultan Johor menandatangani penjualan Singapura ke pemerintah Inggris

Sebuah diorama ketika Sultan Johor menandatangani penjualan Singapura ke pemerintah Inggris

Tahun 1511, ibu kota Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sultan Alauddin Syah, salah seorang putra sultan Malaka, kemudian mendirikan Kesultanan Johor-Riau di atas reruntuhan kerajaan ayahnya. Pada tahun 1722, Kesultanan Johor-Riau terpecah dua. Wilayah Johor di Semenanjung berada di bawah kepemimpinan aliansi Melayu-Bugis, sedangkan yang di Riau berada di bawah pengaruh Minangkabau. Adanya dwi-kepemimpinan di Kerajaan Johor — Yang Dipertuan Besar untuk raja-raja Melayu dan Yang Dipertuan Muda untuk para elit Bugis, dimanfaatkan oleh Thomas Stamford Raffles untuk memperkuat kedudukannya di Selat Malaka.

Tanggal 7 Juni 1823 merupakan hari yang selalu diingat oleh para sejarawan Melayu. Sebab di masa itulah Sultan Hussein Shah menjual Singapura kepada Thomas Stamford Raffles yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan Inggris di Asia. Dalam sejarah Melayu, cuma Singapura-lah wilayah strategis yang lepas ke tangan bangsa asing tanpa ada perlawanan sedikit-pun. Tak banyak orang yang tahu, mengapa sultan ini melepas begitu saja sebuah pulau yang bernilai ke tangan bangsa asing. Namun banyak pihak menduga, ketamakan raja-raja Johor-lah yang menjadi pangkal bala lepasnya pulau ini ke tangan bangsa Inggris.

Sebuah perjanjian yang ditandatangani antara Sultan Hussein Mahmud Shah dan Datuk Temenggung Abdul Rahman Seri Maharaja (wakil Johor) dengan John Crawfurd (wakil Inggris), mengungkapkan bahwa pihak Kerajaan Johor dan segenap ahli warisnya melepas Singapura kepada pemerintah Inggris dengan imbalan uang masing-masing kepada Sultan Hussein sebesar $ 33.200 dan gaji sebanyak $ 1.300 per bulan yang dibayarkan seumur hidup, serta kepada Datuk Temenggung uang sebesar $ 36.800 dan gaji per bulan sebanyak $ 700. Tak hanya itu, pemerintah Inggris juga menjamin kehormatan serta memberikan fasilitas yang cukup kepada mereka berdua.

Sejak berpindah tangan ke pemerintahan kolonial Inggris, negeri ini segera dicanangkan menjadi pusat perdagangan di Asia. Untuk menggerakkan perekonomian negeri liliput itu, Inggris membutuhkan tenaga kerja yang banyak sekaligus terampil. Di tahun 1821, diperkirakan hanya ada sekitar 4.724 orang Melayu dan 1.150 orang China di Singapura. Jumlah ini sangatlah kurang, mengingat banyak sekali pembangunan infrastruktur yang segera direalisasikan. Karena secara politik Singapura sudah tak lagi milik bangsa Melayu, maka pemerintah Inggris bisa sesuka hatinya mendatangkan penduduk dari negeri luar.

Pemukiman Orang Laut di Singapura, 1826 (sumber : country-data.com)

Pemukiman Orang Laut di Singapura, 1826 (sumber : country-data.com)

Tahun 1839-1860, di daratan Tiongkok terjadi huru hara politik. Perang Candu memporakporandakan negeri tersebut. Inggris yang memaksakan perdagangan candu ke negara itu, menggunakan siasat licik untuk mencabik-cabik kedaulatan China. Beberapa kota perdagangan mereka, seperti Hongkong, Kanton, dan Chingkiang luluh lantak. Banyak orang yang terbunuh dan menjadi miskin seketika. Sementara itu di Malaya, para pengusaha Tionghoa diiming-imingi keuntungan besar untuk menjadi mafia kuli. Mereka dibiayai pemerintah Inggris untuk mendatangkan para petani China yang tak lagi produktif. Sejak saat itu berduyun-duyunlah masyarkat China datang ke Negeri-negeri Selat (Penang, Malaka, dan Singapura) untuk menjadi kuli dan buruh pertambangan. Akibatnya di beberapa wilayah kolonial Inggris, jumlah mereka melonjak tajam.

Di Singapura, antara rentang waktu 1824-1860 telah terjadi peningkatan populasi sebanyak delapan kali lipat, yakni dari 10.683 jiwa menjadi 81.734 jiwa. Dari jumlah itu, etnis China merupakan kelompok yang paling cepat pertumbuhannya. Berdasarkan catatan Swee-Hock Saw, selama 16 tahun (1824-1860) etnis China mencatatkan pertumbuhan lebih dari 10% per tahunnya. Sementara itu kaum Melayu hanya berkisar antara 2,9% – 5,6% per tahun. Akibatnya pada tahun 1860, etnis China sudah menjadi kelompok terbesar di Singapura, menggeser puak Melayu yang sebelumnya menjadi pihak yang dominan. W. G. Huff dalam bukunya “The Economic Growth of Singapore: Trade and Development in the Twentieth Century” mencatat, pada tahun 1901 dari 193.100 penduduk kota Singapura, sekitar 73,5% masyarakatnya merupakan etnis China. Jumlah ini jauh melampaui orang Melayu yang hanya berkisar antara 13% – 14%. Sedangkan orang India, cuma berjumlah 8,1% dari total keseluruhan populasi. Meskipun populasi orang Tionghoa cukup besar, namun rasio antara laki-laki dan perempuan mereka tidaklah berimbang. Hal ini berlangsung hingga tahun 1940, sebelum pecah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1901, perbandingan antara laki-laki Tionghoa dengan kaum perempuannya sebesar 3.574 : 1.000. Akibatnya banyak terjadi perkawinan campur antara etnis Tionghoa dengan Melayu yang kemudian melahirkan Kaum Peranakan.

 
Lee Kuan Yew, Federasi Malaysia, dan Republik Singapura

Salah seorang anggota Kaum Peranakan yang terkemuka adalah Lee Kuan Yew (LKY). Ia merupakan pendiri Partai Aksi Rakyat (PAP), sebuah organ politik yang paling berpengaruh di Singapura. Meski ia tak sepaham dengan aliran komunis, namun partai barunya itu banyak didukung oleh politisi berhaluan kiri. Secara patrilineal, LKY merupakan seorang Hakka, salah satu sub-etnis minoritas di Singapura. Sedangkan dari garis ibunya, ia memiliki darah campuran China Hokkien dan Melayu. Sejak kecil LKY sudah bergaul dengan banyak kalangan dari berbagai suku bangsa. Orang tuanya yang terbaratkan (westernised) lebih mengedepankan gaya hidup Barat tenimbang kultur Tionghoa. Oleh karenanya dalam percakapan sehari-hari ia sering menggunakan Bahasa Inggris. Kecenderungannya terhadap cara hidup Barat, serta garis keturunannya yang bercampur baur itulah yang menyebabkan LKY menjadi seorang politisi yang unik dan cukup disegani di Singapura, bahkan di seluruh Malaya.

Lee Kuan Yew (kiri) dan Tunku Abdul Rahman

Lee Kuan Yew (kiri) dan Tunku Abdul Rahman

Pada bulan Mei 1959, Singapura untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan anggota legislatif. Partai PAP pimpinan Lee Kuan Yew meraih 43 kursi dari 51 kursi yang diperebutkan. Saingannya : Aliansi Rakyat Singapura pimpinan Lim Yew Hock, hanya meraih 4 kursi. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Lee menjadi Perdana Menteri Singapura yang pertama. Namun kemenangan PAP menimbulkan rasa cemas bagi sebagian kaum kapitalis asing dan lokal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota partai tersebut yang berhaluan komunis. Akibatnya banyak perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya berkantor pusat di Singapura, segera berpindah ke Kuala Lumpur. Namun kemampuan PAP menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial di Singapura, serta kebijakannya yang pro-investasi asing, telah menghilangkan kecemasan tersebut.

Meskipun mereka berhasil membina pemerintahan baru, namun para pimpinan PAP percaya bahwa masa depan negeri itu ialah bersama-sama Malaya. Mereka merasa hubungan bersejarah antara Singapura dan Malaya terlalu kuat untuk dipisahkan. Selain itu miskinnya sumber daya alam yang dimiliki pulau tersebut menjadi kekhawatiran utama para pimpinan PAP. Untuk meraih simpati masyarakat, mereka terus berkampanye agar merger antara Singapura dan Malaya bisa segera terwujud. Di sisi lain, sayap PAP yang berhaluan komunis menentang ide merger ini. Mereka takut kehilangan pengaruh, dikarenakan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) — partai politik terbesar di Malaya, merupakan kelompok yang anti-komunis.

Sementara itu di Kuala Lumpur, para pemimpin UMNO skeptis terhadap ide merger tersebut. Sebagian dari mereka menganggap ide ini merupakan ambisi Lee Kuan Yew untuk menguasai Malaya. Alasan lainnya adalah kuatnya pengaruh komunis dalam pemerintahan PAP dan kekhawatiran akan besarnya populasi Tionghoa di Singapura. Berdasarkan sensus tahun 1963, ada sekitar 75% etnis China dan 14% etnis Melayu di Singapura. Sedangkan di Semenanjung ada sekitar 45,9% etnis Melayu dan 36% etnis China. Kalau keduanya bergabung, maka komposisi etnis di negara gabungan tersebut akan berubah menjadi 51% etnis Tionghoa dan 39% orang Melayu. Besaran ini tentunya sangat merugikan kaum Melayu. Dimana mereka hanya menerima sebuah pulau kecil yang tak memiliki sumber daya alam, namun harus menggadaikan kepemimpinan politik serta dominasinya di bidang sosial dan keagamaan. Beberapa pertimbangan inilah yang kemudian menyebabkan tersendat-sendatnya unifikasi Singapura ke dalam Federasi Malaysia.

Namun pada tanggal 27 Mei 1963, Perdana Menteri Malaya : Tunku Abdul Rahman, memperoleh gagasan baru mengenai Federasi Malaysia, yang terdiri dari Semenanjung Malaya, Singapura, Brunei dan wilayah Borneo Britania (Sabah dan Sarawak). Pemimpin UMNO itu percaya, dengan bergabungnya Kalimantan Utara ke dalam Federasi maka akan menambah populasi Melayu, yang nantinya akan mengimbangi penduduk China di Singapura. Dengan segala rintangan dan lika-likunya, akhirnya pada tanggal 16 September 1963 Federasi Malaysia terbentuk, yang terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Sedangkan Brunei menolak untuk bergabung dengan Federasi tersebut dan memilih menjadi negara sendiri. Sultan Omar Ali Saifuddien III, sultan Brunei ketika itu, agaknya kurang puas dengan kesepakatan yang disodorkan Tunku Abdul Rahman dalam pengelolaan kekayaan negeri tersebut.

Imigran China di Singapura (sumber : cardcow.com)

Imigran China di Singapura (sumber : cardcow.com)

Dalam soal unifikasi Singapura ke dalam Federasi Malaysia, sikap pemerintahan Inggris cukuplah bimbang. Sejak kemerdekaan Malaya pada tahun 1957, sebenarnya Inggris tak lagi memiliki kepentingan politik terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Inggris bersama negara Blok Barat lainnya hanya konsern pada masalah penyebaran ideologi komunis di Asia Tenggara. Yang mana menurut kepercayaan mereka, masyarakat China di Singapura dan Malaya adalah penyokong utama komunisme di Asia Tenggara. Untuk membendung komunisme di kedua wilayah tersebut, Inggris segera mendukung ide penggabungan itu. Dengan harapan UMNO akan menguasai pemerintahan dan menyingkirkan perpolitikan kaum komunis.

Sejak bergabungnya Singapura dengan Malaysia, ketegangan antar ras Melayu dan China makin menjadi-jadi. Politik Ketuanan Melayu yang berlaku di seluruh Federasi mendapat tantangan keras dari warga Tionghoa. Lee Kuan Yew bersama para pimpinan PAP lainnya, mendorong penghapusan sistem politik tersebut dan melakukan advokasi untuk perlakuan yang adil dan setara bagi semua ras di Malaysia. Yel yel politiknya yang cukup terkenal : “Malaysian Malaysia“ (Malaysia untuk seluruh warga Malaysia), bergema di seantero negeri. Dalam konsep tersebut, Lee menganggap bahwa orang-orang keturunan China juga merupakan pemilik sah tanah Malaya, sebab mereka telah berhijrah ke negeri ini sejak 500 tahun lampau. Namun pendapat itu segera dibantah oleh politisi UMNO Syed Jaafar Albar. Albar berpendapat bahwa orang-orang China hanyalah kaum pendatang di Malaya, oleh karenanya mereka harus menghormati hak-hak dan supremasi bangsa Melayu. Anehnya, Albar yang keturunan Arab Hadhrami dan baru menginjakkan kakinya di Malaya selepas Perang Dunia Kedua, justru bisa memperoleh hak yang sama dengan bangsa Melayu.

Kondisi politik yang makin memanas mencapai titik kulminasinya pada tanggal 21 Juli 1964, ketika terjadi kerusuhan di Singapura yang menewaskan 23 orang. Kerusuhan ini bermula dari isu rasial yang ditiupkan oleh kaum nasionalis Melayu yang sebelumnya meminta hak-hak khusus kepada pemerintah Singapura, namun tak mendapat respon yang memuaskan. Memanfaatkan arak-arakan setelah perayaan maulid Nabi SAW, para politisi ultra-Melayu itu mendorong para peserta untuk bertindak anarkis. Dalam kerusuhan ini 3.000 orang ditahan, termasuk 600 orang anggota sindikat rahasia. Di awal bulan September 1964 kerusuhan antar etnis kembali meledak. Rusuh kali ini dipicu oleh tewasnya tukang becak Melayu di kawasan Geylang, yang diduga dibunuh oleh orang China. Dalam insiden ini 13 orang tewas dan 106 orang terluka.

Kerusuhan 1964 di Singapura (sumber : mha.gov.sg)

Kerusuhan 1964 di Singapura (sumber : mha.gov.sg)

Pertentangan tak hanya terjadi di kalangan akar rumput, namun juga di tingkat elit. Kesepakatan untuk membangun pasar umum, ternyata tidak berjalan dengan baik. Singapura terus menghadapi pembatasan ketika melakukan perdagangan dengan wilayah lain di Malaysia. Sebagai bentuk pembalasan, negeri Singa itu menolak memberikan kredit untuk pembangunan ekonomi Sabah dan Sarawak. Setelah itu, The Bank of China cabang Singapura yang diduga mendanai kaum komunis, ditutup oleh pemerintah pusat di Kuala Lumpur. Situasi yang tak mengenakkan terjadi dimana-mana, ketika pembicaraan antara politisi UMNO dan PAP sering mengalami deadlock. Untuk menghindari ketegangan, beberapa solusi coba ditawarkan. Salah satunya ialah penggabungan PAP ke dalam UMNO dan mengikutsertakannya ke dalam pemerintahan federal. Namun usul ini justru ditentang kuat oleh Asosiasi China Melayu (MCA) yang takut kehilangan pengaruhnya dikalangan masyarakat Tionghoa Malaya. Atas desakan MCA, UMNO akhirnya menolak usulan mengikutsertakan PAP ke dalam pemerintahan. Berawal dari kejadian inilah hubungan antara UMNO dan PAP tak lagi harmonis, dan menjadi pihak yang saling bermusuhan.

Melihat perdebatan yang semakin gawat dan melelahkan, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman memutuskan untuk mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Pada pagi hari tanggal 9 Agustus 1965, Parlemen Malaysia mendukung amandemen konstitusi mengusir Singapura dari Malaysia. Beberapa jam kemudian, Parlemen Singapura menetapkan negeri pulau itu sebagai republik yang merdeka dan berdaulat. Dan menetapkan Yusof Ishak, seorang Melayu-Minangkabau sebagai presiden Singapura. Diangkatnya warga Melayu sebagai presiden yang pertama mungkin sebagai bentuk pernyataan kepada dunia luar, bahwa tak ada pergesekan etnis di Singapura. Orang Tionghoa, Melayu, India, dan juga bangsa manapun, bisa hidup berdampingan di negara ini.

Bagi Lee Kuan Yew, perpisahan ini merupakan pukulan terberat sepanjang hidupnya. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh berbagai stasiun televisi, nampak sekali dadanya penuh sesak. Beberapa kali ia berusaha menahan air mata, dan berhenti sebentar untuk menenangkan emosi. Salah satu kutipan pernyataan Lee yang terus diingat orang ialah keyakinannya bahwa penyatuan ini akan memberikan keuntungan positif dari segi ekonomi dan juga menyatukan persaudaraan diantara kedua wilayah. “Every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. For me it is a moment of anguish because all my life … you see, the whole of my adult life … I have believed in merger and the unity of these two territories. You know that we, as a people are connected by geography, economics, by ties of kinship…

Halaman muka “The Straits Times”, saat berpisahnya Singapura dari Malaysia

Dalam autobiografinya Lee menyatakan, sejak berpisahnya Singapura dari Malaysia ia tak bisa tidur nyenyak. Beberapa hari setelah kemerdekaan, ia jatuh sakit. Mengetahui kondisi Lee yang terpuruk, Perdana Menteri Inggris Harold Wilson menyatakan keprihatinannya. Untuk memberikan dukungan kepada Lee, Wilson berjanji akan membantu perekonomian Singapura. “Do not worry about Singapore. My colleagues and I are sane, rational people even in our moments of anguish. We will weigh all possible consequences before we make any move on the political chessboard…” Begitu pernyataan hiburan yang diterima Lee dari PM Inggris Harold Wilson.

Dukungan Inggris – dan juga Amerika terhadap Singapura ketika itu, tentu bukanlah “sebuah makan siang yang gratis”. Bagi Singapura ini merupakan keberkahan tersendiri, sebab perusahaan-perusahaan Barat mau menjadikan negeri ini sebagai markas mereka di Asia-Pasifik. Sedangkan bagi Blok Barat, dukungan ini sebagai bentuk strategi politik mereka untuk membendung pengaruh komunis dari daratan China. Sejak saat itu kita melihat begitu besarnya partisipasi negara-negara Barat dalam membantu perekonomian Singapura. Oleh karenanya dalam tempo yang cukup singkat, Singapura berhasil menjadi salah satu negara maju di Asia, dengan pendapatan per kapita mencapai USD 64.584 per tahun (perkiraan 2013).

 
Lihat pula :
Dilema Melayu (1)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s