Benarkah Jaman Soeharto Lebih Murah, Lebih Enak?

Posted: September 28, 2018 in Ekonomi Bisnis
Tag:, , , , ,

Siapa yang masih percaya ini?

Pertanyaan ini tiba-tiba terlontar dari pikiran saya melihat histeria massa atas melonjaknya harga mata uang dollar Amerika terhadap rupiah. Ya, di awal bulan ini (5/9), dollar hampir menembus angka Rp 15.000, atau tepatnya di level Rp 14.940. Level ini merupakan pencapaian terburuk sejak krisis moneter tahun 1998 lalu. Dimana pada saat itu, rupiah sempat menyentuh angka Rp 16.650. Meski rupiah hanya terdepresiasi 10,2% sejak awal tahun, namun melihat rupiah yang jatuh dari harga biasanya, banyak orang yang kembali mengenang masa-masa indah Orde Baru. Masa-masa dimana menurut mereka semuanya serba murah, serba enak. Kalau mendengar pernyataan ini, saya rada-rada geli. Yah kok bisa jaman yang serba terkekang seperti itu, dianggap lebih enak. Oh mungkin mereka menganggap, dulu semuanya serba murah. Harga sembako murah, bensin murah, mau nyekolahin anak murah, apa-apa saja murah. Apakah benar? Yuk mari kita lihat.

Memang pada tahun 1998, sebelum Soeharto lengser, harga bahan bakar premium cuma Rp 700 per liter – sebelum naik menjadi Rp 1.200 per liter. Harga beras masih sekitar Rp 1.100 per liter, harga nasi padang Rp 2.300 per porsi, dan harga makanan sejuta umat alias mi instan hanya Rp 250 per bungkusnya. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang, pada saat itu tentu jauh lebih murah. Namun untuk mengecek apakah benar-benar murah, kita perlu membandingkannya dengan pendapatan yang diterima masyarakat. Berdasarkan data Upah Minimum Propinsi (UMP), pada tahun 1998 rata-rata orang Indonesia beroleh penghasilan sebesar Rp 150.900 per bulan. Artinya pada masa itu dengan gaji yang diterima, masyarakat bisa membeli 215,5 liter premium, atau 137 liter beras, atau 603 bungkus mi instan. Kalau mau makan nasi padang dengan lauk pauk ayam, dapat 66 porsi.

Bagaimana dengan saat ini? Jika dibandingkan tahun 2018, ternyata masyarakat Indonesia memiliki daya beli yang lebih baik. Mengapa? Karena selama zaman Reformasi pemerintah berhasil menahan laju inflasi, dan secara terus menerus menaikkan UMP secara signifikan. Sejak tahun 1999 harga kebutuhan pokok boleh dibilang cukup terkendali. Tahun ini, harga premium masih Rp 6.550 per liter, harga beras Rp 10.500 per liter, harga nasi padang Rp 16.000 per porsi, dan harga mi instan Rp 2.300 per bungkus. Dengan UMP rata-rata mencapai Rp 2.365.339, ternyata masyarakat bisa membeli 361 liter premium, atau 225 liter beras, atau 148 porsi nasi padang, atau 1.028 bungkus mi instan. Dari perbandingan tersebut, bisa terlihat bahwa daya beli masyarakat kita 1,5 kali lebih baik dibandingkan ketika jaman Soeharto. Bahkan kalau ukurannya harga nasi padang — salah satu patokan pemerintah mengukur tingkat inflasi, maka daya beli masyarakat kita naik 2 kali lipat lebih.

Karena memiliki daya beli yang lebih baik, sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan-kebutuhan sekunder, seperti barang elektronik, smartphone, dan kendaraan bermotor. Tak hanya kebutuhan pokok saja yang terasa lebih murah, harga kebutuhan sekunder-pun rasanya kini juga lebih ringan. Harga motor bebek misalnya, pada tahun 1998 mencapai Rp 3,5 juta per unit. Tahun ini, motor bebek matic cuma dibanderol Rp 15,5 juta. Artinya jika 20 tahun lalu orang harus menabung 23 bulan untuk punya motor bebek, maka kini cukup mencicilnya selama 6,5 bulan.

Pengguna Internet

sumber : validnews.id

Disamping itu, keperluan tertier untuk pemenuhan gaya hidup, seperti makan di restoran, nonton konser, atau jalan-jalan ke luar negeri, kini juga telah menjadi kebutuhan masyarakat. Padahal di masa Orde Baru, kegiatan ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Tengoklah konser-konser artis mancanegara satu-dua tahun belakangan ini, tiketnya hampir selalu ludes terjual. Begitpula dengan agen-agen perjalanan yang menawarkan wisata rohani, peminatnya cukup membludak. Bahkan saking antusiasnya, beberapa agen perjalanan ada yang menawarkan paket umroh mencapai Rp 36 juta untuk 10 hari perjalanan. Padahal 20 tahun lalu, untuk mengumpulkan 10 jemaah saja yang hendak berumroh, susahnya minta ampun.

 

* * *

Jika kita tengok rata-rata UMP antara tahun 1998 hingga 2018, telah terjadi peningkatan sebesar 15,5 kali lipat. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014, yakni sebesar 22,2% atau dari Rp 1.296.908 menjadi Rp 1.584.391. Sedangkan untuk inflasi, berdasarkan data Bank Indonesia, sejak tahun 1998 hingga 2018 kenaikan harga barang hanya sebesar 3,6 kali lipat. Jadi jika pada tahun 1998 barang X dihargai Rp 100, maka tahun ini harganya menjadi Rp 363. Memang untuk harga-harga kebutuhan pokok, kenaikannya berkisar antara 8 – 9 kali lipat, namun untuk barang-barang sekunder dan tertier kenaikannya cuma sekitar 3 kali lipat. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang begitu tinggi, terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang mencapai 9 kali lipat.

Disamping itu yang perlu menjadi catatan adalah dengan meningkatnya UMP, maka Indonesia kelimpahan kelas menengah. Pada tahun 2016 saja, menurut Bank Dunia masyarakat berpendapatan menengah berjumlah 55 juta orang, atau 20% dari total populasi. Kelompok tersebut rata-rata mengeluarkan uang Rp 2,28 juta per bulannya. Tak salah jika kini Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan penjualan ritel tertinggi, serta termasuk negara dengan penetrasi koneksi internet dan TV berbayar tercepat di dunia.

 

Lihat pula :
Melihat Tingkat Kemakmuran Masyarakat Indonesia

Iklan
Komentar
  1. Heri Jaya berkata:

    bagus sekali, saya jadi tambah mengerti,,ijin ninggalin jejak 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s