Posts Tagged ‘Partai Sosialis Indonesia’

Pemilu 1955 : Paling Demokratis Namun Berakhir Traumatis

Posted: 18 Mei 2024 in Politik
Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,
0

Peta Hasil Pemilu 1955 per Kabupaten/Kota

Maklumat X, begitu nama pengumuman itu disebut, merupakan titik tolak lahirnya partai-partai politik di Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan oleh Bung Hatta pada tanggal 3 November 1945, menjawab permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menginginkan agar lembaga tersebut diberi kewenangan legislasi. Sebagai seorang demokrat, Hatta tentu menghendaki agar badan legislatif negara diisi oleh anggota yang dipilih rakyat. Bukan anggota yang ditunjuk berdasarkan kekuatan para elit semata. Sebagaimana diketahui, anggota KNIP saat itu merupakan orang-orang yang ditunjuk dan tidak merepresentasikan kekuatan politik riil. Oleh karenanya dengan diterbitkannya Maklumat X, Hatta berharap agar masyarakat membentuk partai politik. Dimana dari partai-partai ini akan muncul anggota terpilih yang akan duduk di kursi parlemen. Berbeda dengan konsep Hatta yang multi-partai, Bung Karno justru menginginkan agar Indonesia cuma punya satu partai, yakni Partai Nasional Indonesia. Soekarno berpandangan bahwa dengan adanya multi-partai, maka persatuan akan sulit tercapai. Sehingga ini dapat menghambat proses pembangunan. Setelah Maklumat tersebut diumumkan, muncul lah beberapa partai politik yang antusias untuk mengikuti Pemilu. Diantaranya adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), serta Partai Komunis Indonesia (PKI).

Semula, Pemilu akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Namun karena kondisi negara yang tak menentu, maka rencana tersebut dibatalkan. Gagasan penyelenggaraan Pemilu kembali digaungkan di masa pemerintahan Mohammad Natsir. Kala itu Indonesia sudah mulai stabil dan telah bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai perdana menteri pertama dalam pemerintahan Republik Indonesia bersatu, Natsir mencanangkan agar Pemilu dapat diselenggarakan secepatnya. Untuk itu maka disusunlah Undang-undang Pemilu yang digawangi oleh Sahardjo. Setelah kabinet Natsir berhenti di bulan April 1951, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo. Sama seperti Natsir, Sukiman juga berasal dari Partai Masyumi. Oleh karenanya ia berupaya sebisa mungkin untuk melanjutkan program Natsir yang menghendaki agar Pemilu diadakan segera. Terlebih UUDS 1950 yang baru saja terbit, mengamanatkan agar anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

(lebih…)

KLB Partai Demokrat, Politik Dinasti, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Posted: 27 Maret 2021 in Politik
Tag:, , , , ,
0

AHY dan Moeldoko (sumber : beritasatu.com)

Darmizal, salah seorang politisi Partai Demokrat, menangis tersedu-sedu saat konferensi pers pasca-Kongres Luar Biasa (KLB) partainya. Dalam pidatonya, ia menyesal telah membantu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum Demokrat pada tahun 2015 lalu. Ia tak menyangka setelah SBY memimpin partai ini akan lahir rezim diktator, dimana SBY melanggengkan politik dinasti dengan memberikan karpet merah kepada putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk melanjutkan kepemimpinan partai. Senada dengan Darmizal, Marzuki Alie, mantan ketua DPR sekaligus politisi senior Partai Demokrat mengatakan, diselenggarakannya KLB ini akibat tersumbatnya suara para kader dan adanya kesewenang-wenangan pengurus partai di bawah pimpinan AHY. Oleh karenanya KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang tanggal 5 Maret lalu itu, dirancang untuk melengserkan AHY. Sebagaimana yang kita ketahui, kongres itu kemudian memilih secara aklamasi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum Demokrat yang baru.

Hingga tulisan ini diturunkan, belum ada pengesahan atau pembatalan dari pemerintah terkait hasil KLB tersebut. Namun kasak-kusuk serta behind the story dibalik penyelenggaraan KLB itu sangat menarik untuk disimak. Salah satunya adalah pernyataan Gatot Nurmantyo yang pernah ditawari oleh para inisiator KLB untuk menggantikan posisi AHY. Namun kemudian Gatot menolak dengan alasan ewuh pakewuh. Selain itu yang juga perlu dicermati adalah sebelum naiknya AHY menjadi ketua umum, ternyata elit partai inipun sudah diisi oleh keluarga-keluarga Yudhoyono. Hadi Utomo, yang merupakan ipar SBY, pernah menjadi ketua umum Demokrat periode 2005-2010. Edhi Baskoro Yudhoyono, putra kedua SBY, juga sempat menjabat sebagai sekretaris jenderal partai. Dan kini, Ibas – begitu ia akrab disapa, menduduki posisi ketua fraksi Demokrat di MPR. Tak salah jika banyak orang yang berpandangan, bahwa KLB kemarin adalah perlawanan kader Demokrat terhadap Dinasti Cikeas yang selama ini seperti menjadi pemilik partai.

(lebih…)