Posts Tagged ‘PNI’

Pemilu 1955 : Paling Demokratis Namun Berakhir Traumatis

Posted: 18 Mei 2024 in Politik
Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,
0

Peta Hasil Pemilu 1955 per Kabupaten/Kota

Maklumat X, begitu nama pengumuman itu disebut, merupakan titik tolak lahirnya partai-partai politik di Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan oleh Bung Hatta pada tanggal 3 November 1945, menjawab permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menginginkan agar lembaga tersebut diberi kewenangan legislasi. Sebagai seorang demokrat, Hatta tentu menghendaki agar badan legislatif negara diisi oleh anggota yang dipilih rakyat. Bukan anggota yang ditunjuk berdasarkan kekuatan para elit semata. Sebagaimana diketahui, anggota KNIP saat itu merupakan orang-orang yang ditunjuk dan tidak merepresentasikan kekuatan politik riil. Oleh karenanya dengan diterbitkannya Maklumat X, Hatta berharap agar masyarakat membentuk partai politik. Dimana dari partai-partai ini akan muncul anggota terpilih yang akan duduk di kursi parlemen. Berbeda dengan konsep Hatta yang multi-partai, Bung Karno justru menginginkan agar Indonesia cuma punya satu partai, yakni Partai Nasional Indonesia. Soekarno berpandangan bahwa dengan adanya multi-partai, maka persatuan akan sulit tercapai. Sehingga ini dapat menghambat proses pembangunan. Setelah Maklumat tersebut diumumkan, muncul lah beberapa partai politik yang antusias untuk mengikuti Pemilu. Diantaranya adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), serta Partai Komunis Indonesia (PKI).

Semula, Pemilu akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Namun karena kondisi negara yang tak menentu, maka rencana tersebut dibatalkan. Gagasan penyelenggaraan Pemilu kembali digaungkan di masa pemerintahan Mohammad Natsir. Kala itu Indonesia sudah mulai stabil dan telah bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai perdana menteri pertama dalam pemerintahan Republik Indonesia bersatu, Natsir mencanangkan agar Pemilu dapat diselenggarakan secepatnya. Untuk itu maka disusunlah Undang-undang Pemilu yang digawangi oleh Sahardjo. Setelah kabinet Natsir berhenti di bulan April 1951, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo. Sama seperti Natsir, Sukiman juga berasal dari Partai Masyumi. Oleh karenanya ia berupaya sebisa mungkin untuk melanjutkan program Natsir yang menghendaki agar Pemilu diadakan segera. Terlebih UUDS 1950 yang baru saja terbit, mengamanatkan agar anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

(lebih…)

Pilpres 2019 dan Menguatnya Politik Identitas

Posted: 29 April 2019 in Politik
Tag:, , , , , , ,
0

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah berjalan lancar dan aman. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat (quick count) versi mereka. Meski sebagian pihak masih ada yang belum menerima, namun dari hasil itu kita bisa mengetahui bahwa Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih sebagai presiden Republik Indonesia. Menurut perkiraan, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh suara sekitar 55%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2014 lalu, dimana kala itu Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla cuma meraih 53,15%. Kalau kita menilik hasil perhitungan — baik secara quick count maupun real count, maka terlihat kalau politik identitas sedang mengalami penguatan di tengah masyarakat kita. Politik identitas yang dimaksud adalah pilihan-pilihan politik seseorang terhadap calon pemimpin yang semata-mata hanya karena kedekatan emosional. Kedekatan emosional disini bisa dikarenakan persamaan ideologi, latar belakang agama dan etnis, atau kesamaan profesi.

Nah dalam Pilpres kali ini, karena dari awal kontestannya hanya dua pasang, jadi cukup menarik untuk melihat kaitan antara politik identitas dan peta para pemilih. Dari peta tersebut diharapkan kita bisa mengetahui preferensi politik masyarakat Indonesia yang bisa digunakan untuk pemilihan umum selanjutnya. Untuk menyederhanakan kajian, penulis akan membagi tulisan ini menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai politik identitas yang dilihat dari pandangan/ideologi masyarakat pemilih. Dan yang kedua, berdasarkan kelompok etnis dan agama. Agar pemetaan ini bisa dihandalkan, penulis akan mengambil perhitungan secara riil dari situs www.kawalpemilu.org serta hasil quick count dan exit poll dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik. Di bagian ketiga, penulis akan coba melakukan flash-back terkait menguatnya politik identitas akhir-akhir ini.

(lebih…)