Disamping faktor ekonomi, bermigrasinya orang-orang Minang ke utara pantai barat Sumatera juga disebabkan oleh adanya perseteruan politik. Sama seperti Barus, Kerajaan Natal yang terletak di sehiliran Batang Natal juga merupakan kerajaan yang memiliki keterkaitan dengan Pagaruyung dan Indrapura. Menurut Puti Balkis Alisjahbana dalam bukunya Natal Ranah nan Data, kerajaan ini didirikan oleh Pangeran Indra Sutan (Pagaruyung) dan Rajo Putiah (Indrapura). Kepergian mereka ke daerah ini diperkirakan karena adanya kemelut di lingkungan istana. Satu lagi kerajaan kecil yang berkerabat dengan Indrapura adalah Kesultanan Sorkam. Kesultanan ini merupakan pecahan dari Kesultanan Barus yang raja pertamanya bergelar Rajo Junjungan Datuk Bungkuk. Seperti kerajaan pesisir barat lainnya, disini tak banyak ditemukan situs peninggalan sejarah, kecuali rumah keluarga raja, meriam pemberian Belanda, serta makam para raja.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kejatuhan kekuasaan Aceh dikarenakan lemahnya raja-raja pewaris Sultan Iskandar Muda. Selain itu tentu adanya kekuatan Eropa – terutama Belanda, yang sering bekerjasama dengan pedagang-pedagang Minang di kota pelabuhan pesisir barat. Para peniaga Minang yang selama ini tak diuntungkan oleh monopoli Aceh, terpaksa harus beraliansi dengan VOC untuk menyingkirkan mereka dari kota-kota pelabuhan. Akibatnya di beberapa kota, terjadi dualisme kepemimpinan. Di Barus, raja-raja hilir yang merupakan keturunan Minang, banyak yang mendukung kehadiran VOC. Sedangkan raja hulu dari Batak Silindung, masih setia dengan kepemimpinan sultan Aceh. Atas permintaan peniaga Minang, serangkaian aksi militer yang dilakukan VOC selama periode 1665-1667 akhirnya berhasil mengakhiri dominasi Aceh di pesisir barat. Leonard Andaya dalam karyanya Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka memerikan, untuk memperkuat aksi-aksinya di kawasan ini, VOC kerap mengatasnamakan sultan Pagaruyung.

Meski telah eksis sejak satu abad sebelumnya, pada pertengahan abad ke-18 kehadiran orang-orang Eropa sebenarnya masih terbatas di Kota Padang saja. Walau Inggris telah mendirikan benteng di Bengkulu, namun kegiatan ekonomi tak pernah benar-benar mereka kuasai. Pedagang-pedagang pribumi yang banyak dijalankan oleh saudagar Minang serta beberapa peniaga Aceh masih mendominasi pelayaran dan perdagangan. Orang-orang Tamil yang di abad ke-10 cukup berjaya, nampaknya sudah tak banyak mengambil peran. Sedangkan para pedagang Pakpak, Angkola, dan Mandailing, masih menjadi pengumpul hasil-hasil pertanian dari pedalaman Batak untuk dijual di pangkalan dan pelabuhan. Menurut catatan Gusti Asnan dalam disertasinya Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera, pada kurun tersebut juga terjadi perubahan komoditas dagang dari lada ke kopi. Barang ini agaknya dibawa oleh para peziarah yang pulang dari Mekkah melewati Yaman, yang kemudian memperkenalkannya di pedalaman. Surutnya monopoli Aceh yang diikuti dengan berkembangnya perkebunan kopi, telah memberikan surplus ekonomi kepada para petani di pedalaman dan pedagang di pesisir. Para petani yang mengalami lonjakan kekayaan kemudian banyak mengirimkan anak-kemenakannya untuk bersekolah ke Mekkah.

 

Perang Paderi dan Penetrasi VOC

Di penghujung abad ke-18, Belanda semakin mencengkeramkan kukunya di pesisir barat. Karena VOC terus mengalami kerugian, orang-orang Belanda ingin meningkatkan keuntungannya dari perdagangan di kawasan ini. Sama seperti perusahaan dagang lainnya, para pemegang saham VOC di Amsterdam menginginkan keuntungan yang lebih. Pada masa ini Belanda sudah mulai mengikuti tabiat Aceh sebelumnya, yang hendak memonopoli perdagangan. Sementara itu di pedalaman Minangkabau, gerakan purifikasi agama semakin menggema. Gerakan yang semula dikembangkan oleh Tuanku Nan Tuo itu, berubah menjadi radikal setelah kedatangan alumni Mekkah — Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik — yang membawa ajaran Wahabi. Tak hanya mempengaruhi para petani-pedagang, kelompok yang dikenal sebagai Kaum Paderi itu juga mengancam kedudukan para raja. Mereka menantang supremasi Pagaruyung, dan hendak mengganti tatanan adat yang berlaku. Pada mulanya, gerakan ini hanya berkembang di kawasan darek. Namun terus meluas hingga ke rantau Pasaman, Kampar, dan Pariaman. Bahkan di masa kepemimpinan Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai, kelompok ini berhasil menginvasi Mandailing hingga ke tepian Danau Toba. Akibat penyerangan ini banyak masyarakat pedalaman Batak yang sebelumnya menganut agama tradisional beralih menjadi muslim.

Adanya ancaman dari Kaum Paderi, mendorong Kerajaan Pagaruyung dan kaum adat meminta bantuan VOC di Padang. Sama seperti Kesultanan Indrapura di abad ke-17, dukungan Belanda terhadap raja Pagaruyung dibalas dengan pemberian monopoli perdagangan di wilayah Kerajaan Pagaruyung. Para petani-pedagang yang sudah merasa dirugikan dengan menguatnya VOC, menuduh adanya persekongkolan antara raja dengan Belanda. Keterlibatan Belanda dalam Perang Paderi, tentu memberikan gejolak terhadap masyarakat di pesisir. Para penggalas Minang yang selama ini leluasa untuk berdagang, kini mulai mendapatkan ancaman serius. Terlebih setelah Belanda berhasil menaklukan Paderi dan menerapkan monopoli perdagangan. Usai kekalahan itu, Belanda menjadi penguasa di wilayah bekas Kerajaan Pagaruyung. Mereka mendirikan Provinsi Sumatra’s Westkust yang meliputi kawasan Singkil hingga Indrapura, serta dari Pariaman hingga ke Kampar. Pembentukan provinsi ini melengkapi kekuasaan Belanda di pesisir barat, yang sebelumnya sudah bertapak di Bengkulu pasca Traktat London tahun 1824.

 

Pemerintahan Hindia-Belanda dan Kebangkitan Kaum Intelek

Teluk Bayur

Pelabuhan Teluk Bayur

Meski dari segi ekonomi dan politik kehadiran orang-orang Belanda sangat merugikan, namun di sisi lain kehadiran mereka cukup memberikan stimulus kepada masyarakat untuk memasuki kehidupan modern. Untuk memperlancar perdagangan dan administrasi, sejak pertengahan abad ke-19 Belanda mulai membangun infrastruktur. Kawasan pesisir dan pedalaman yang selama ini hanya terhubung dengan sungai-sungai dan jalan setapak, juga dihubungkan dengan jalan raya dan rel kereta api. Pada pergantian abad ke-20, kawasan ini telah memiliki jaringan jalan sepanjang 3.300 km, dan merupakan yang terpanjang di luar Jawa. Agar perekonomian terus bertumbuh, Belanda juga banyak membangun pasar dan pelabuhan. Padang yang sebelum Perang Paderi tak lebih hanya sekedar kota dagang biasa, muncul menjadi metropolitan dengan populasi terbesar di Sumatera. Sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, pada tahun 1888 Belanda membangun Pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) di kota ini. Dimana seluruh hasil pertambangan dan perkebunan yang sebelumnya di ekspor melalui beberapa kota kini terpusat di Padang. Akibatnya kota-kota dagang yang sebelumnya banyak mengambil peran, seperti Singkil, Barus, Air Bangis, dan Pariaman, menjadi mati suri. Dengan pengecualian Sibolga — yang didirikan Belanda pada tahun 1850, di awal abad ke-20 tak ada lagi kapal-kapal antar samudra yang bersandar di luar Padang. Bersama Batavia, Surabaya, Semarang, dan Makassar; Padang masuk sebagai pelabuhan kelas A yang juga melayani rute internasional.

Disamping infrastruktur, satu lagi peran Belanda yang cukup penting adalah memperkenalkan sistem pendidikan Barat. Dengan menerapkan pola pendidikan tersebut, sekolah-sekolah dengan sistem lokal menggantikan peran surau dan guru-guru tarekat. Menurut catatan Elizabeth Graves dalam bukunya The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule Nineteenth Century, pada tahun 1840-an telah berdiri sekolah di nagari-nagari penghasil kopi dan pusat administrasi residen Padang Darat (Padangsche Bovenlanden). Pada dasawarsa berikutnya menyusul di kawasan Padang Pesisir (Padangsche Benedenlanden) dan Tapanuli. Tahun 1856, untuk memenuhi tenaga pengajar di Sumatra’s Westkust didirikanlah Normal School (Sekolah Raja) di Bukittinggi, kemudian di Tanahbatu (1862-1864), dan Padang Sidempuan (1879). Tak hanya menjadi pendidik, lulusan sekolah ini kemudian banyak pula yang menjadi jaksa, pamong, mantri, dan kepala gudang. Banyak diantara mereka yang setelah lulus dari sekolah ini, ditempatkan di lain-lain daerah kekuasaan Hindia-Belanda, dari Sumatera Timur, Jawa, Sulawesi, hingga Kepulauan Maluku.

Tak hanya sekolah negeri yang didirikan pemerintah, sejak dasawarsa 1870-an juga banyak berdiri sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah ini terutama banyak dijumpai di Karesidenan Tapanuli. Di awal abad ke-20, sekolah-sekolah swasta yang mengkombinasikan pendidikan agama dan ilmu umum menjadi pilihan masyarakat. Jaringan Sumatera Thawalib, Diniyah, dan Adabiah, adalah beberapa sekolah yang diminati, yang kemudian menjadi tungku api pergerakan. Banyaknya sekolah di pesisir barat Sumatera pada gilirannya melahirkan kelompok masyarakat yang terpelajar. Dalam perjalanannya, kaum intelektual ini tak hanya menjadi elit dan pemuka di Sumatra’s Weskust saja, namun juga menjadi founder fathers Republik Indonesia. Mereka yang memiliki gagasan-gagasan baru kemudian menyebarkan idenya melalui dunia tulis menulis. Tak salah jika kemudian diskusi-diskusi politik, adat, serta agama yang ditampilkan dalam surat-surat kabar, mendapatkan tempatnya disini.

Sejak dekade 1880-an hingga masa kemerdekaan, Provinsi Sumatra’s Westkust merupakan daerah di luar Jawa yang paling banyak menerbitkan surat kabar. Menurut Marthias Dusky Pandoe, beberapa koran yang terbit disini antara lain Pelita Ketjil (1882) yang kemudian berubah menjadi Warta Berita, Tjaja Sumatra (1887), Pertja Barat (1890), serta Wasir Hindia (1903) yang berganti menjadi Warta Hindia. Jika pada masa tersebut banyak surat kabar yang dikelola oleh tokoh-tokoh adat serta para saudagar, maka di era 1920-an giliran para ulama yang terjun ke dunia penerbitan. Diantara surat kabar yang cukup populer adalah Al Moenir (1923), Pemandangan Islam (1924), dan Doenia Achirat (1924). Selain terbit di kota-kota besar, seperti Padang dan Bukittinggi, beberapa media cetak juga diterbitkan di kota-kota menengah dan kecil, seperti Padang Panjang, Payakumbuh, Suliki, Matur, Sungayang, dan Sulit Air. Yang juga perlu dicatat adalah beberapa tokoh pers yang lahir di kawasan ini, seperti Mahyuddin Datuk Sutan Marajo, Abdul Rivai, dan Dja Endar Moeda, merupakan tokoh-tokoh perintis pers nasional.

Besarnya jumlah kalangan intelektual serta semakin menguatnya pemerintahan kolonial di Sumatra’s Westkust, mengakibatkan terjadinya pemberontakan di sejumlah daerah. Beberapa pemberontakan yang cukup besar antara lain Perang Kamang (1908), Perang Manggopoh (1908), dan Pemberontakan Silungkang (1927). Dari ketiganya, Pemberontakan Silungkang-lah yang dampaknya menggema ke seantero Nusantara. Orang-orang Belanda yang banyak terbunuh dalam pemberontakan itu, diliputi oleh rasa cemas. Di Padang dan Sawahlunto, banyak dari mereka yang takut keluar rumah dan lebih memilih untuk mengunci diri. Dalam pemberontakan itu, selain kalangan terpelajar, para pengusaha yang tergabung dalam Sarikat Usaha juga menjadi motor pergerakan. Keikutsertaan mereka sebagai bagian dari ekses persaingan bisnis dengan para pengusaha Belanda. Yang juga perlu digarisbawahi, keterlibatan mereka dalam kegiatan politik menggambarkan betapa besarnya pengaruh kelompok saudagar dalam perebutan kekuasaan di pesisir barat Sumatera, yang secara kontiniu hingga ke hari ini masih bisa dirasakan bahkan sampai level pusat di Jakarta.

Permi

Dua pentolan Permi, Rasuna Said dan Iljas Jacub

Pasca Pemberontakan Silungkang, pemerintah kolonial semakin memperketat kegiatan di sekolah-sekolah agama. Meski mendapat tekanan, justru partai-partai politik berbasiskan Islam mulai banyak bermunculan. Pada tahun 1930, berdirilah Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Persatuan Muslim Indonesia (Permi). Dengan asas Islam dan kebangsaan, Permi menjadi organ politik terkuat di Sumatera. Selain di Sumatera Barat, partai ini juga mendapat simpati dan pengikut cukup besar di Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Timur, Tapanuli, hingga Aceh. Pada tahun 1933, Belanda mengeluarkan larangan berkumpul dan berserikat. Keputusan ini terutama untuk membatasi perkembangan partai-partai radikal seperti Permi dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia). Setelah keputusan itu, dua partai tersebut dikenai larangan terbatas untuk menyelenggarakan rapat-rapat umum. Karena dianggap semakin mengancam, para pentolan Permi akhirnya ditangkap dan sebagian besar dibuang ke Digul. Partai ini akhirnya membubarkan diri pada tahun 1937.

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s