Afandri Adya

Di awal bulan Juni (5/6), media terkemuka asal Singapura, The Straits Times (TST), menurunkan sebuah artikel yang berjudul : ‘Sell Indonesia’ sweeps trading desks as Prabowo tightens grip. Dalam artikel tersebut, TST menyoroti pandangan investor global yang menyebutkan kalau kepercayaan mereka terhadap Indonesia sedikit menurun. Hal ini ditandai dengan melemahnya nilai mata uang Rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia. Dimana dalam lima bulan setelah mencapai rekor tertingginya, IHSG anjlok 36% dan menjadi indeks terburuk dari 90 indeks global yang dipantau oleh Bloomberg. Sementara itu Rupiah, telah melemah lebih dari 7% sejak awal tahun 2026. Pelemahan ini dipicu oleh banyaknya investor asing yang menarik miliaran dolar dari pasar obligasi Indonesia. Untuk menahan pelemahan Rupiah, Bank Indonesia kemudian menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75%, dari sebelumnya sebesar 4,75%.

Kalau kita sigi lebih dalam lagi, penyebab dari penurunan ini dikarenakan adanya faktor ketidakpercayaan investor asing atas kinerja pemerintah selama ini. Defisit APBN yang hampir menyentuh 3% dari Pendapatan Domestik Bruto, dipersepsikan sebagai sinyal risiko. Bukan karena defisit itu sendiri, tetapi karena satu hal yang paling mereka jaga : kepastian pembayaran bunga kupon obligasi. Ketika defisit semakin melebar, maka kekhawatiran seperti potensi penundaan pembayaran bunga hingga skenario gagal bayar-pun muncul. Kecemasan ini tercermin dari penilaian lembaga pemeringkat global, Moody’s Investors Service. Lembaga yang berbasis di Amerika Serikat itu, menempatkan Indonesia pada peringkat Baa2 dengan outlook “negatif”. Poin ini turun dari sebelumnya “stabil” yang menandakan status layak investasi. Di sisi lain, Standard & Poor’s Global Ratings dan Fitch Ratings, masih menahan Indonesia di peringkat BBB dengan outlook “stabil”. Menariknya, di tengah kehati-hatian lembaga Barat, badan pemeringkat asal Jepang, Japan Credit Rating Agency, justru lebih optimis dengan memberikan BBB+ ber-outlook “stabil”. Nilai ini berada satu tingkat di atas tiga raksasa global tersebut.

Selain defisit yang semakin menganga, kebijakan Presiden Prabowo yang jor-joran pada program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, juga menjadi konsern investor global. Mereka melihat program ini tak dapat memberikan return secara langsung kepada para investor. Berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo yang banyak membangun pelabuhan, bandara, serta jalan tol, anggaran infrastruktur di periode ini justru banyak dipangkas. Dari kaca mata pemodal, tentu ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu yang tak kalah merisaukan mereka adalah pembentukan Danantara, yang oleh sebagian investor dilihat sebagai ancaman bagi pihak swasta. Dengan adanya Danantara, terkesan negara dapat menyingkirkan perusahaan-perusahaan swasta yang selama ini banyak memberikan deviden kepada mereka. Di samping itu, perubahan Peraturan Pemerintah yang membolehkan Danantara dibiayai oleh APBN juga menjadi kecemasan sebagian investor. Sebab ini bisa menjadi beban tersendiri bagi APBN yang sudah cukup tertekan. Terakhir, yang paling memukul kepentingan investor ialah pemberlakuan ekspor satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Dimana kebijakan ini diasosiasikan sebagai bentuk monopoli pemerintah terhadap sumber daya alam Indonesia. Kekhawatiran ekspor satu pintu itu tak hanya tercermin dari kaburnya dana asing di pasar modal Indonesia, namun juga turunnya market value beberapa perusahaan komoditas yang melantai di Bursa Singapura.

Menuju Swasembada Pangan dan Energi    

Sebagaimana diketahui, dalam kampanyenya sebagai calon presiden, Prabowo selalu menekankan pentingnya kedaulatan nasional. Dalam pidatonya, beliau sering memekikkan agar Indonesia bisa menuju kemandirian ekonomi dengan menciptakan swasembada pangan serta energi. Tak cuma omon-omon, dalam waktu satu setengah tahun sejak menjabat beliau mampu merealisasikan swasembada pangan. Di bawah komando Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Indonesia saat ini sudah mencapai swasembada untuk 8 dari 11 komoditas pangan utama. Kedelapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung pakan, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, bawang merah, dan gula konsumsi. Berdasarkan laporan Kompas, keberhasilan ini mampu menekan angka impor hingga di bawah 10% dari total kebutuhan konsumsi nasional. Untuk beras, saat ini Indonesia sudah berhasil memproduksi 31 juta ton dari jumlah kebutuhan yang sebesar 27,3 juta ton. Artinya, Indonesia sudah mengalami surplus beras sekitar 3,7 juta ton. Melihat kelebihan ini, pemerintah berencana menjual beras kepada negara-negara sahabat. Diantaranya Malaysia yang kabarnya akan membeli 500 ribu ton beras premium dengan harga Rp 16.000 per kilogram-nya.

Bagaimana dengan swasembada energi? Untuk yang satu ini memang masih jauh panggang dari api. Sebab saat ini Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan minyak jadi masing-masing sebesar 17,6 juta ton dan 37 juta ton. Besarnya nilai impor bahan bakar minyak tersebut membuat APBN kita sering terancam. Bayangkan saja, ketika harga minyak mencapai USD 110/barel, pemerintah tak lagi sanggup menjaga harga BBM non-subsidi (Pertamax) untuk tetap berada di angka Rp 12.300/liter-nya. Akibatnya, pemerintah terpaksa menaikkan Pertamax menjadi Rp 16.250/liter. Melihat realitas tersebut, tentu pemerintah tak tinggal diam. Pertamina saat ini sedang giat-giatnya melakukan pengembangan energi terbarukan. Salah satu yang cukup menggema adalah peningkatan biodiesel ke angka 50%. Produk yang dikenal dengan B50 ini memiliki komposisi separuh dari solar (fosil) dan separuhnya lagi minyak kelapa sawit. Satu lagi produk yang digadang-gadang akan menjadi green energy adalah bioetanol. Berbeda dengan biodiesel yang menggunakan minyak kelapa sawit, campuran pada bioetanol memakai tebu/gula.

Jika proyek ini berhasil dan kadarnya terus ditingkatkan, maka minyak kelapa sawit dan gula akan menjadi penolong devisa kita. Sebab Indonesia bisa mengurangi impor bahan bakar minyak dalam jumlah besar. Itulah mengapa, saat ini pemerintah mendorong agar perusahaan-perusahaan komoditas melakukan pembukaan lahan untuk ditanami kelapa sawit dan gula. Pembukaan ini tentu memiliki efek samping – seperti banjir, hilangnya ekosistem adat, dan habitat satwa langka — yang kemudian diprotes oleh masyarakat. Salah satu bentuk protes tersebut adalah film “Pesta Babi” yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale. Film dokumenter itu menceritakan tentang perlawanan masyarakat Papua terhadap pembukaan hutan di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Pembukaan hutan tersebut bertujuan untuk penciptaan lahan kelapa sawit dan gula, yang mana akan digunakan untuk mendukung produk biodiesel dan bioetanol.

Peran Danantara dan Ekspor Satu Pintu

Sejak terbentuknya Danantara di bulan Februari 2025, banyak masyarakat yang masih melihatnya secara pesimis. Orang-orang beranggapan kalau perusahaan ini akan menjadi mainan baru elit politik. Padahal perusahaan holding investasi ini, dibentuk untuk mengoptimalkan perusahaan-perusahaan BUMN yang inefisien. Menurut Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, jumlah total BUMN (termasuk anak-cucu usaha) yang tercatat sebelum penataan mencapai 1.077 entitas. Dari jumlah tersebut, sekitar 52%-nya tercatat merugi. Kalau dijumlah seluruhnya, kerugian langsung perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp 20 triliun per tahun. Kerugian tidak langsung/inefisiensi internal (misal : transaksi antar unit usaha atau layering cost) sekitar Rp 30 triliun per tahun. Jika digabungkan, ini berarti ada potensi kerugian mencapai Rp 50 triliun per tahun. Selain memperbaiki perusahaan-perusahaan yang merugi, target Danantara selanjutnya ialah menyederhanakan 1.077 entitas menjadi 200-300 perusahaan. BUMN-BUMN ini nantinya diharapkan akan lebih fokus dan efisien, sehingga bisa menjadi raja di kawasan ASEAN.

Dengan adanya penggabungan tersebut, maka aset negara yang dikelola sebagai portofolio investasi, bisa dimaksimalkan melalui restrukturisasi, sinergi, atau aksi korporasi. Danantara berperan sebagai orchestrator untuk menggabungkan BUMN yang tumpang tindih, menutup atau menjual BUMN yang merugi, serta mendorong merger, spin-off, atau strategic partnership dengan investor global. Dengan adanya Danantara, maka diharapkan beberapa BUMN akan menjadi co-investment partner investor asing, mengurangi risiko persepsi “investasi politik”, serta meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap BUMN Indonesia. Meskipun pembentukan induk BUMN ini bertujuan mulia, namun ada saja pihak yang mencurigainya. Dan dalam kasus artikel “Sell Indonesia”, investor global meragukan apakah perusahaan tersebut bisa independen dari kekuasaan politik, serta menerapkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Sebab tanpa itu, Danantara berisiko hanya menjadi holding administratif — bukan sebagai value creator.

Tak cuma Danantara yang membuat investor global meradang, pengaturan ekspor satu pintu melalui DSI-pun mendapat sambutan negatif dari khalayak ramai. Banyak diantara mereka yang mengira kalau DSI sama seperti BUMN operasional lain yang fokus mencari laba. Malah tak sedikit yang membayangkan kalau perusahaan ini akan seperti Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di zaman Orde Baru. Kalau kita melihat pemaparan Presiden Prabowo, DSI ini nantinya akan menjadi instrumen kebijakan ekonomi negara yang melakukan konsolidasi ekspor strategis, serta sebagai price negotiator. Bayangkan saja, saat ini yang menentukan harga jual kelapa sawit kita ke pasaran internasional adalah Uni Eropa. Padahal yang menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia adalah kita. Terkait komoditas yang satu ini, pemerintah optimis akan menjadi market price leader. Malah jika kelapa sawit kita tak mau dibeli dengan harga yang pantas, pemerintah akan memakainya untuk memproduksi biosolar. Begitu juga dengan harga nikel, yang mana ke depan tak bisa lagi ditentukan sepihak oleh pihak asing.

Kekesalan investor lainnya terkait pembentukan DSI adalah terhentinya praktik pengelabuan laporan keuangan — seperti transfer pricing dan under invoicing — yang banyak dilakukan para eksportir. Seperti diketahui, dua praktik ilegal tersebut bisa mengurangi pembayaran pajak para pembeli. Akibatnya pendapatan pajak negara dari kegiatan ekspor selalu di bawah nilai yang seharusnya. Berdasarkan catatan Fadli Zon yang diunggahnya melalui Instagram, sejak tahun 1990 hingga 2024, Indonesia telah kehilangan sekitar USD 908 miliar atau setara Rp 15.400 triliun akibat praktik curang tersebut. Data ini diambli dari selisih antara data resmi ekspor kita dengan laporan yang tercatat di pelabuhan-pelabuhan tujuan di seluruh dunia. Dengan adanya DSI, maka perusahaan-perusahaan cangkang yang terdaftar di Singapura atau negara tax haven lainnya, tak akan bergigi lagi. Sebab DSI akan memantau penjualan komoditas dari eksportir langsung ke pembeli akhir (end user). Bahkan menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemantauan ini akan dilakukan secara sistematis menggunakan financial intelligence.

Lazim diketahui, selama ini perusahaan cangkang digunakan oleh para eksportir sebagai pembeli fiktif, sebelum barang dikirim kepada pembeli akhir. Perusahaan cangkang ini biasanya merupakan pihak terafiliasi dengan eksportir, yang mana angka penjualan dari Indonesia ke perusahaan ini akan dibuat sekecil mungkin. Sedangkan yang menjadi nilai penjualan ke pembeli akhir, akan dicatat oleh perusahaan cangkang di Singapura berdasarkan nilai yang sebenarnya. Mengapa dilakukan di Singapura? Sebab negara ini memberikan perlindungan hukum serta pajak yang kecil kepada para eksportir. Menyadari besarnya kerugian negara atas praktik ilegal tersebut, banyak orang yang misuh-misuh ke Singapura. Bahkan tak sedikit yang membuat tagar balasan “Sell Singapore!”. Kalau kita mau jujur, sebenarnya praktik ini bisa terjadi bertahun-tahun dikarenakan lemahnya sistem perpajakan kita. Jika saja semua aparat di republik ini berintegritas dan mau menolak suap, saya rasa kebocoran yang disampaikan Fadli Zon di atas tak sebesar itu. Ya mudah-mudahan saja, dengan terbentuknya DSI tata kelola ekspor kita akan lebih baik lagi.