Pemerintah akhirnya menambal biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan APBN. Keputusan itu diambil setelah adanya pembekakan dana dalam pembangunan proyek tersebut. Tak tanggung-tanggung, uang negara yang digelontorkan mencapai Rp 27,74 triliun. Pembekakan ini dinilai oleh sebagian ekonom sebagai bentuk kurangnya perencanaan pemerintah. Seperti yang dilansir dari bisnis.com, pada tahun 2015 biaya pembangunan kereta cepat ditaksir sekitar USD 6,07 miliar atau setara Rp 86,5 triliun. Namun kini biayanya menggembung jadi USD 8 miliar (Rp 114,24 triliun). Menurut media daring tersebut, suntikan dana dari APBN itu dikhawatirkan akan menambah lagi hutang pemerintah. Bahkan dalam sebuah dialog virtual, ekonom Faisal Basri mengatakan kalau proyek ini tak akan balik modal sampai kiamat.
Merespons munculnya kritik dari banyak pihak, beberapa pejabat pemerintah-pun kemudian angkat bicara. Salah satunya adalah Septian Hario Seto, seorang pejabat di Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Menurutnya pembengkakan ini terjadi lantaran ada beberapa hal yang diluar perkiraan. Salah satunya adalah terkait pembebasan lahan. Dari keseluruhan biaya yang digelontorkan, sekitar Rp 15 triliun-nya tersedot untuk itu. Lalu kendala teknis, seperti pengeboran terowongan yang terbentur oleh adanya batu keras, sehingga tak bisa dikerjakan dengan cara biasa. Lebih lanjut Seto membeberkan, pembengkakan ini wajar terjadi di pembangunan proyek kereta cepat di banyak negara. Karena ada hal-hal yang tak dapat diprediksi sedari awal.
(lebih…)
Afandri Adya 