Posts Tagged ‘UMNO’


Anwar dibacakan sumpah (sumber : AFP)

Anwar Ibrahim merupakan sosok yang tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sehingga terpilihnya beliau sebagai perdana menteri yang ke-10, tak mengejutkan banyak pihak. Ditunjuknya Anwar sebagai pemimpin baru Malaysia, setelah terjadi kebuntuan politik pasca Pemilu 19 November lalu. Dimana dalam Pemilu tersebut, Pakatan Harapan (PH) yang dipimpinnya, hanya meraih 82 kursi. Jumlah ini jauh dari syarat minimal untuk membentuk pemerintahan sendiri, yakni 112 kursi. Karena tak mencapai syarat yang dibutuhkan, maka PH mesti berkoalisi dengan gabungan partai lain. Setelah terjadi lobi-lobi singkat, Perikatan Nasional (PN) yang merupakan peraih kursi terbanyak kedua, enggan bergabung dengannya. Begitupula dengan pemenang ketiga Barisan Nasional (BN). Akibat tak adanya kesepakatan, Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah sempat memanggil anggota dewan dari PN ke istana. Sultan meminta agar PN mau membentuk koalisi pemerintah bersama PH. Tapi sayang, semua anggotanya kompak menolak. Mereka sepakat untuk menjadi oposisi. Lalu sultan-pun meminta dua koalisi lainnya : BN dan GPS (Gerakan Partai Serawak) agar mau bergabung. Meski agak berat, namun akhirnya mereka sepakat untuk membentuk pemerintahan baru.

Bagi sebagian orang, keterpilihan Anwar sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari. Ini karena banyaknya rakyat Malaysia yang tak puas atas kepemimpinan Ismail Sabri Yaakob. Anjloknya suara BN – koalisi partai pendukung Ismail – pada Pemilu lalu, membuktikan itu semua. Pada Pilihan Raya Umum yang diikuti oleh 14 juta pemilih, BN hanya beroleh 30 kursi. Jauh dari pemenang kedua : Perikatan Nasional, yang meraih 73 kursi. Melorotnya suara BN, agaknya disebabkan oleh kasus korupsi 1 MDB yang menerpanya. Walau kejadian itu sudah berlangsung lama, namun banyak rakyat Malaysia yang belum percaya. Sejak kasus itu, Malaysia telah mengganti perdana menterinya sebanyak empat kali. Dari tiga perdana menteri, tak satupun diantara mereka yang menjabat hingga dua tahun. Mahathir Mohammad yang sebelumnya pernah menjabat selama 22 tahun, kali ini hanya bertahan 22 bulan. Begitu pula dengan Muhyiddin Yasin yang cuma 17 bulan, dan Ismail Sabri Yaakob 15 bulan.

(lebih…)

Yusof Ishak, mengenakan peci, sedang meninjau barisan pada Hari Kebangsaan (sumber : beritaharian.sg)

Yusof Ishak, mengenakan peci, sedang meninjau barisan pada Hari Kebangsaan (sumber : beritaharian.sg)

The Wall Street Journal, koran terkemuka asal Amerika, setahun lepas menurunkan laporan yang berjudul “Brain Drain Dampak Kebijakan Etnis Malaysia”. Laporan ini ditulis oleh Shie-Lynn Lim, salah seorang koresponden Wall Street Journal di Kuala Lumpur yang memberitakan keadaan di negeri jiran. Dalam laporannya Lim menulis, kuatnya politik Ketuanan Melayu di negeri itu, memicu rasa frustrasi sebagian warga Malaysia keturunan China. Akibatnya banyak diantara mereka yang kemudian lari dan bermukim di Singapura. Pendapat lainnya datang dari Rita Sim, salah seorang pendiri Centre for Strategic Engagement. Sim yang juga penulis buku “Unmistakably Chinese, Genuinely Malaysian” itu berpendapat, banyaknya orang-orang keturunan China yang keluar dari Malaysia disebabkan oleh sense of belonging mereka yang rendah terhadap negeri itu. Lagi-lagi ini disebabkan oleh politik Ketuanan Melayu yang dianggap tak berpihak kepada mereka.

 
Politik Ketuanan Melayu

Politik Ketuanan Melayu merupakan sistem politik yang memberikan hak-hak khusus kepada bangsa Melayu di Malaysia. Secara resmi politik ini berlaku sejak kemerdekaan Malaysia tahun 1957. Namun sistem ini mulai digagas sejak dekade 1920-an, dimana pada masa itu muncul bibit-bibit nasionalisme Melayu yang dipicu oleh politik segregasi Britania. Umum diketahui, pada masa kolonial Eropa orang-orang pribumi di Asia Tenggara diletakkan pada lapisan yang terbawah. Sedangkan bangsa-bangsa pendatang — seperti China, India, dan Arab, dijadikan sebagai intermedier antara pihak kolonial dengan kaum pribumi. Politik segregasi etnis tersebut, sengaja memisah-misahkan antara kaum Melayu, Tionghoa, dan India, agar mereka tak bersatu padu menentang pemerintahan Inggris di Semenanjung.

(lebih…)