Afandri Adya

Kiprah politisi Minang dalam kancah pemerintahan Indonesia cukup menarik untuk disimak. Ketertarikan itu mengingat kecilnya jumlah etnis Minang dalam populasi Indonesia, namun mampu memainkan peranan penting dalam roda pemerintahan. Peranan ini nampak mencolok pada masa perjuangan kemerdekaan dan demokrasi parlementer, ketika banyak orang Minang duduk sebagai perdana menteri serta mengisi pos-pos penting kabinet.

15 tahun awal berdirinya Republik Indonesia, bisa dikatakan sebagai era keemasan politik orang Minang. Pada periode 1945-1960, politisi Minang tidak hanya duduk di posisi strategis pemerintahan, namun juga cukup mewarnai kebijakan politik negara. Di penghujung dekade 1950-an era kejayaan tersebut berakhir. Dimulai dengan lengsernya Hatta dari kursi wakil presiden (1956), yang diikuti oleh gerakan koreksi PRRI (1958-1959), serta dibubarkannya partai Masyumi dan PSI (1960), dua partai yang menjadi motor politik orang-orang Minang.

Sejak negeri ini merdeka, hingga kini telah 39 kabinet yang terbentuk. Angka 39 itu, tanpa mengikutsertakan kabinet sementara Susanto dan kabinet tandingan PRRI, yang hanya bersifat ad hoc. Dalam 39 kali pembentukan kabinet, tak pernah sekalipun orang-orang Minang absen duduk sebagai menteri. Kabinet Presidensial yang terbentuk pada tanggal 2 September 1945, merupakan kabinet pertama yang dibentuk oleh pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada masa ini, Mohammad Amir putra kelahiran Sawahlunto, tercatat sebagai orang Minang pertama yang diangkat menjadi menteri.

Berdasarkan data statistik, populasi etnis Minangkabau hanya berjumlah 2,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Namun jumlah keterwakilan mereka dalam kabinet jauh melampaui angka tersebut. Sekurang-kurangnya 113 posisi kementerian diisi orang-orang Minang, dimana angka tersebut belum termasuk posisi menteri muda serta pejabat setingkat menteri yang pernah ada dalam beberapa kabinet. Jumlah itu setara dengan 9,7% dari seluruh posisi kementerian yang ada, atau tiga setengah kali lebih banyak dari jumlah orang Minang di Indonesia.

Pencapaian tertinggi terjadi pada masa revolusi fisik (1945-1949). Saat itu orang Minangkabau menempati 27 pos kementerian atau setara dengan 16,7%. Pada masa ini Sutan Syahrir-lah yang paling sering mengisi pos kementerian. Tujuh posisi, yakni sebagai perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri dalam negeri, dilakoni Syahrir selama empat tahun pertama berdirinya republik. Dalam sejarah kabinet, jumlah menteri dari ranah Minang melampaui etnis Sunda, Melayu, Madura, Bugis, dan Batak yang secara populasi di atas mereka. Jumlah keterwakilan orang Minang, hanya kalah dari orang-orang Jawa yang memang mayoritas di republik ini.

 

Piramida Kabinet

Angka-angka yang mencolok akan nampak lagi ketika kita melihat puncak piramida kabinet. Dari 39 kabinet yang terbentuk, 8 kali dipimpin oleh putra-putra Minang, atau setara dengan 20,5%. Para pemimpin ini mengomandani kabinet di usia yang relatif muda. Sutan Syahrir (mengomandani 3 kabinet dan mulai memimpin pada usia 36 tahun), Mohammad Hatta (3 kabinet, 46 tahun), Abdul Halim (1 kabinet, 38 tahun), serta Mohammad Natsir (1 kabinet, 42 tahun). Selain menjadi pemimpin kabinet, pos-pos kementerian penting seperti menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan, banyak ditempati orang-orang Minang.

Pos kementerian luar negeri, 8 kali ditempati orang-orang Minang. Kecakapan mereka dalam melobi, serta menguasai aneka macam bahasa asing, menjadikan posisi ini sering diamanahi kepada putra-putra Minang. Para diplomat ulung tersebut ialah Agus Salim (4 kali menjadi menteri luar negeri), Sutan Syahrir (3 kali), dan Mohammad Hatta (1 kali). Pos kementerian dalam negeri, 4 kali diisi oleh orang Minang. Mereka adalah Sutan Syahrir, Assaat, Hazairin, dan Gamawan Fauzi. Sedangkan menteri pertahanan 3 kali dipegang orang Minang, yakni Mohammad Hatta, Sutan Mohammad Rasyid, dan Abdul Halim. Selain tiga pos kementerian tersebut, posisi kementerian bergengsi lainnya yakni kementerian ekonomi juga sering diisi orang-orang Minang. Mereka yang duduk dikementerian tersebut antara lain Adnan Kapau Gani, Mohammad Yamin, Chaerul Saleh, A.R. Suhud, dan Rizal Ramli.

Chaerul Saleh merupakan politikus Minang yang paling rajin duduk di kursi kabinet. Chaerul hadir dalam 7 kabinet, berturut-turut dari era Djuanda sampai Dwikora II. Posisi Chaerul dalam kabinet-pun beraneka rupa. Dalam 3 kabinet ia dipercaya sebagai wakil perdana menteri, 4 kabinet sebagai ketua MPR, dan 9 posisi menteri serta 1 posisi menteri muda. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Chaerul-lah politikus Minang yang paling dipercaya presiden. Pada masa ini, disaat politisi Minang lainnya menjadi oposan utama Soekarno, bersama Mohammad Yamin dia menjadi bagian pemerintah.

Orang Minang lainnya yang menonjol dalam pemerintahan ialah Emil Salim. Putra Koto Gadang ini menjadi orang Indonesia terlama yang mengenyam kursi kabinet. Selama 22 tahun sejak 1971 hingga 1993, Emil berkiprah. Jika Chaerul menjadi orang kepercayaan Soekarno, maka Emil menjadi tangan kanan Soeharto. Bersama Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan J.B. Sumarlin, Emil menjadi ekonom kepercayaan dalam kabinet Pembangunan Soeharto. Beliau duduk sejak kabinet Pembangunan I hingga Pembangunan V, dengan posisi yang bermacam-macam pula.

 

Kabinet Beraroma Rendang

Dalam sejarah Indonesia, beberapa kali susunan kabinet kental bernuansa Minang, yang kami istilahkan sebagai kabinet beraroma rendang. Kabinet-kabinet beraroma rendang itu antara lain; Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III, Kabinet Hatta I, Kabinet Natsir, dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Di enam kabinet tersebut, lebih dari seperlima kursi menteri diisi orang-orang Minang. Bahkan pada Kabinet Sjahrir I aroma rendang kental terasa, dimana dari 14 kursi menteri 4 dipegang oleh putra-putra Minang. Ini berarti 29% komposisi kabinet diisi oleh orang Minang. Selain jumlah yang cukup mencolok, piramida atas kabinet, yakni posisi perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri dalam negeri, dipercayai kepada politisi Minang. Pada kabinet Hatta I-pun, aroma rendang sangat terasa. Pada era ini, sekali lagi puncak piramida kabinet dipegang orang-orang Minang. 4 dari 16 kursi menteri yang tersedia, diisi politisi Minang. Hatta menjabat perdana menteri dan menteri pertahanan, Agus Salim sebagai menteri luar negeri, dan Natsir sebagai menteri penerangan. Jika Syafruddin Prawiranegara yang keturunan Minang juga dimasukan kedalamnya, maka aroma rendang pada kabinet Hatta I makin kental terasa.

Selama bertugas di pemerintahan, banyak kebijakan penting yang diambil para politisi Minang. Kebijakan Hatta yang menerbitkan peraturan mengenai pembentukan partai-partai politik, telah menjadikan republik ini menjadi salah satu negara paling demokratis dengan sistem multi-partai. Walaupun kebijakan ini dihapuskan oleh presiden Soekarno sejak 1959, yang kemudian dilanjutkan oleh Soeharto hingga 1998, keputusan multi-partai Hatta tetap menjadi pijakan politik Indonesia hingga saat ini. Selain kebijkan itu, Hatta pulalah yang mencetuskan politik luar negeri bebas dan aktif. Hatta jualah yang menentukan garis kebijakan ekonomi rakyat yang bersandarkan pada koperasi. Karena kebijakannya itu, Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Selain Hatta, Natsir juga cukup berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Berkat mosi integral yang dicetuskannya, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Di antara menteri luar negeri yang pernah ada, mungkin Agus Salim yang paling bersinar. Politisi panjang akal ini selalu memiliki trik untuk mematahkan argumen politisi Belanda. Berkat kebijakan dan diplomasinya yang cemerlang, Agus Salim dijuluki oleh pengamat Barat sebagi “the grand old man”. Politikus Minang juga cermat dalam membaca situasi dan kondisi. Pada saat Agresi Militer Belanda II yang berakibat tertawannya pemimpin-pemimpin republik, masyarakat Minangkabau cepat mengambil inisiatif untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Bukittinggi. Dengan dibentuknya PDRI, maka roda pemerintahan Indonesia tak pernah berhenti, kendati ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

Tahun 1960, kepercayaan diri para politisi Minang mulai memudar. Orang-orang Minang yang selama ini merasa sebagai rule-maker dalam pemerintahan, harus berakhir dengan kisah yang tak mengenakkan. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), sebuah pemerintahan yang hendak mengoreksi dominasi pusat atas daerah, dianggap sebagai pemberontakan daerah atas pusat yang harus dihabisi. Pemerintahan yang berpusat di Padang ini, hanya berlangsung singkat dan segera dapat dipadamkan oleh tentara pusat. Hancurnya PRRI, beriringan jua dengan hilangnya dominasi politisi Minang dalam kancah politik nasional.

 

Berikut Posisi Kementerian yang Ditempati Orang-orang Minang :

1. Kabinet Presidensial (2 September – 14 November 1945)
– Menteri Negara : Mohammad Amir
2. Kabinet Syahrir I (14 November 1945 – 12 Maret 1946)
– Perdana Menteri : Sutan Syahrir
– Menteri Luar Negeri : Sutan Syahrir
– Menteri Dalam Negeri : Sutan Syahrir
– Menteri Penerangan : Mohammad Natsir
3. Kabinet Syahrir II (12 Maret – 2 Oktober 1946)
– Perdana Menteri : Sutan Syahrir
– Menteri Luar Negeri : Sutan Syahrir
– Menteri Penerangan : Mohammad Natsir
– Menteri Pertanian dan Persediaan : Zainuddin Rasad
4. Kabinet Syahrir III (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947)
– Perdana Menteri : Sutan Syahrir
– Menteri Luar Negeri : Sutan Syahrir
– Menteri Ekonomi : Adnan Kapau Gani
– Menteri Penerangan : Mohammad Natsir
5. Kabinet Syarifuddin I (3 Juli – 11 November 1947)
– Wakil Perdana Menteri : Adnan Kapau Gani
– Menteri Luar Negeri : Agus Salim
– Menteri Kemakmuran : Adnan Kapau Gani
6. Kabinet Syarifuddin II (11 November 1947 – 29 Januari 1948)
– Wakil Perdana Menteri : Adnan Kapau Gani
– Menteri Luar Negeri : Agus Salim
– Menteri Kemakmuran : Adnan Kapau Gani
– Menteri Penerangan : Sjahbuddin Latif
7. Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949)
– Perdana Menteri : Mohammad Hatta
– Menteri Luar Negeri : Agus Salim
– Menteri Pertahanan : Mohammad Hatta
– Menteri Penerangan : Mohammad Natsir
8. Kabinet Syafruddin (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949)
– Menteri Pertahanan, Perburuhan, dan Sosial : Sutan Mohammad Rasyid
9. Kabinet Hatta II (4 Agustus – 20 Desember 1949)
– Perdana Menteri : Mohammad Hatta
– Menteri Luar Negeri : Agus Salim
10. Kabinet RIS (20 Desember 1949 – 6 September 1950)
– Perdana Menteri : Mohammad Hatta
– Menteri Luar Negeri : Mohammad Hatta
– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Abu Hanifah
11. Kabinet Halim (21 Januari – 6 September 1950)
– Perdana Menteri : Abdul Halim
– Menteri Perburuhan : Maas
12. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951)
– Perdana Menteri : Mohammad Natsir
– Menteri Dalam Negeri : Assaat
– Menteri Keamanan Rakyat : Abdul Halim
– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Bahder Johan
13. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
– Menteri Kehakiman : Mohammad Yamin kemudian Mohammad Nasrun
14. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953)
– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Bahder Johan
15. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
– Menteri Dalam Negeri : Hazairin
– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Mohammad Yamin
– Menteri Tenaga Kerja : Sutan Muchtar Abidin
– Menteri Kesejahteraan Umum : Siradjuddin Abbas
16. Kabinet Burhanuddin (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)
– Menteri Penerangan : Syamsuddin Sutan Makmur
– Menteri Tenaga Kerja : Sutan Muchtar Abidin
17. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
– Menteri Pertanian : Eny Karim
– Menteri Tenaga Kerja : Sabilal Rasyad
– Menteri Negara : Dahlan Ibrahim
– Menteri Negara : Rusli Abdul Wahid
18. Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
– Menteri Perhubungan Laut : Mohammad Nazir
– Menteri Negara : Chaerul Saleh
– Menteri Negara : Mohammad Yamin
19. Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 – 18 Februari 1960)
– Menteri Pembangunan : Chaerul Saleh
– Menteri Sosial dan Kebudayaan : Mohammad Yamin
– Menteri Dewan Perencanaan Nasional : Mohammad Yamin
20. Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 – 6 Maret 1962)
– Menteri Pembangunan : Chaerul Saleh
– Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan : Chaerul Saleh
– Menteri Dewan Perancangan Nasional : Mohammad Yamin
21. Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 – 13 November 1963)
– Wakil Menteri Pertama Koordinator Khusus : Mohammad Yamin
– Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan : Chaerul Saleh
– Menteri Dewan Perancangan Nasional : Mohammad Yamin
– Menteri Penerangan : Mohammad Yamin
22. Kabinet Kerja IV (13 November 1963 – 27 Agustus 1964)
– Wakil Perdana Menteri : Chaerul Saleh
– Menteri Koordinator Pembangunan : Chaerul Saleh
– Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan : Chaerul Saleh
23. Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964 – 22 Februari 1966)
– Wakil Perdana Menteri : Chaerul Saleh
– Menteri Koordinator Pembangunan : Chaerul Saleh
– Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi : Chaerul Saleh
24. Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966 – 28 Maret 1966)
– Wakil Perdana Menteri : Chaerul Saleh
– Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama : Marzuki Yatim
25. Kabinet Dwikora III (27 Maret 1966 – 25 Juli 1966)
– Menteri Tenaga Kerja : Awaluddin Jamin
26. Kabinet Ampera I (25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967)
– Menteri Tenaga Kerja : Awaluddin Jamin
27. Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967 – 6 Juni 1968)
– Menteri Tenaga Kerja : Awaluddin Jamin
28. Kabinet Pembangunan I (10 Juni 1968 – 1973)
– Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara : Emil Salim
29. Kabinet Pembangunan II (1973 – 1978)
– Menteri Perhubungan : Emil Salim
30. Kabinet Pembangunan III (1978 – 1983)
– Menteri Perindustrian : A.R. Suhud
– Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Harun Zain
– Menteri Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup : Emil Salim
31. Kabinet Pembangunan IV (1983 – 1988)
– Menteri Koperasi : Bustanil Arifin
– Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup : Emil Salim
32. Kabinet Pembangunan V (1988 – 1993)
– Menteri Perhubungan : Azwar Anas
– Menteri Koperasi : Bustanil Arifin
– Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup : Emil Salim
33. Kabinet Pembangunan VI (1993 – 1998)
– Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat : Azwar Anas
– Menteri Tenaga Kerja : Abdul Latief
– Menteri Pertanian : Syarifuddin Baharsyah
– Menteri Agama : Tarmizi Taher
34. Kabinet Pembangunan VII (Jan – Mei 1998)
– Menteri Penerangan : Muhammad Alwi Dahlan
– Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya : Abdul Latief
– Menteri Kesehatan : Farid Anfasa Moeloek
35. Kabinet Reformasi Pembangunan (Mei 1998 – Oktober 1999)
– Menteri Kesehatan : Farid Anfasa Moeloek
– Menteri Tenaga Kerja : Fahmi Idris
– Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya : Marzuki Usman
– Menteri Negara Investasi : Marzuki Usman
– Menteri Riset dan Teknologi : Zuhal Abdul Qadir
– Menteri Agraria : Hasan Basri Durin
36. Kabinet Persatuan Nasional (1999 – 2001)
– Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Rizal Ramli
– Menteri Keuangan : Rizal Ramli
– Menteri Hukum dan Perundang-undangan : Yusril Ihza Mahendra
– Menteri Kehutanan dan Perkebunan : Marzuki Usman
37. Kabinet Gotong Royong (2001 – 2004)
– Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Yusril Ihza Mahendra
– Menteri Sosial : Bachtiar Chamsyah
38. Kabinet Indonesia Bersatu I (2004 – 2009)
– Menteri Tenaga Kerja : Fahmi Idris
– Menteri Perindustrian : Fahmi Idris
– Menteri Sosial : Bachtiar Chamsyah
– Menteri Pemberdayaan Wanita : Meutia Hatta
– Menteri Komunikasi dan Informatika : Sofyan Djalil
– Menteri Badan Usaha Milik Negara : Sofyan Djalil
– Menteri Sekretaris Negara : Yusril Ihza Mahendra
39. Kabinet Indonesia Bersatu II (2009 – 2014)
– Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
– Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Patrialis Akbar
– Menteri Komunikasi dan Informatika : Tifatul Sembiring
– Menteri Pemberdayaan Wanita dan Urusan Anak : Linda Amaliasari
– Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana

* Catatan tambahan : Pada tahun 2014, lima tahun setelah artikel ini dirilis, terjadi reshuffle pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Patrialis Akbar keluar dari anggota kabinet, namun orang Minang lainnya : Chatib Basri dan Muhammad Lutfi masuk mengisi kursi kabinet. Masing-masing untuk jabatan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.