(ki-ka, tas-wah) Hatta, Natsir, Agus Salim, Sjahrir, Abdul Halim, A.K. Gani, Chaerul Saleh, Assaat, Abdul Latief, Awaludin Djamin, Fahmi Idris, Gamawan Fauzi
Kiprah politisi Minang dalam kancah pemerintahan Indonesia cukup menarik untuk disimak. Ketertarikan itu mengingat kecilnya jumlah etnis Minang dalam populasi Indonesia, namun mampu memainkan peranan penting dalam roda pemerintahan. Peranan ini nampak mencolok pada masa perjuangan kemerdekaan dan demokrasi parlementer, ketika banyak orang Minang duduk sebagai perdana menteri serta mengisi pos-pos penting kabinet.
15 tahun awal berdirinya Republik Indonesia, bisa dikatakan sebagai era keemasan politik orang Minang. Pada periode 1945-1960, politisi Minang tidak hanya duduk di posisi strategis pemerintahan, namun juga cukup mewarnai kebijakan politik negara. Di penghujung dekade 1950-an era kejayaan tersebut berakhir. Dimulai dengan lengsernya Hatta dari kursi wakil presiden (1956), yang diikuti oleh gerakan koreksi PRRI (1958-1959), serta dibubarkannya partai Masyumi dan PSI (1960), dua partai yang menjadi motor politik orang-orang Minang.
Sejak negeri ini merdeka, hingga kini telah 39 kabinet yang terbentuk. Angka 39 itu, tanpa mengikutsertakan kabinet sementara Susanto dan kabinet tandingan PRRI, yang hanya bersifat ad hoc. Dalam 39 kali pembentukan kabinet, tak pernah sekalipun orang-orang Minang absen duduk sebagai menteri. Kabinet Presidensial yang terbentuk pada tanggal 2 September 1945, merupakan kabinet pertama yang dibentuk oleh pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada masa ini, Mohammad Amir putra kelahiran Sawahlunto, tercatat sebagai orang Minang pertama yang diangkat menjadi menteri.
Afandri Adya 