Posts Tagged ‘Politik Indonesia’


Perangkat Lunak Indonesia

Peserta Kongres Pemuda II di Jakarta

Indonesia dibangun bukan tanpa persiapan. Lewat olah pikir pemuda-pemuda berpendidikan Eropa, dasar-dasar negara digali, bahasa persatuan dipilih, dan undang-undang disusun. Mengerjakan itu semua, mereka tanpa bantuan siapa-siapa. Hanya melihat-lihat best practice di negara lain, serta mengambil beberapa kearifan lokal. Dasar negara terilhami dari semangat sosialis dan anti-kolonialisme yang sedang hangat-hangatnya dipertengahan abad ke-20 lalu. Undang-undang negara, banyak diambil dari hukum positif Belanda yang berkiblat ke hukum-hukum Turki Utsmani.

Bahasa Melayu, bahasa yang berurat akar di Sumatera Timur dan telah menjadi lingua franca sejak berabad-abad lalu, dipilih menjadi bahasa persatuan Indonesia. Masalah dipilihnya Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, sempat menjadi perdebatan di antara pemuda-pemuda yang sedang melangsungkan Kongres Pemuda II. Ketika itu Bahasa Jawa dan Melayu, berpeluang untuk menjadi bahasa persatuan calon negara baru. Namun dalam kongres tersebut, Mohammad Yamin mengusulkan agar Bahasa Melayu yang dipilih. Selain sudah dikenal masyarakat luas, Bahasa Melayu cenderung mudah digunakan dibanding Bahasa Jawa yang berkasta-kasta.

(lebih…)


(ki-ka, tas-wah) Hatta, Natsir, Agus Salim, Sjahrir, Abdul Halim, A.K. Gani, Chaerul Saleh, Assaat, Abdul Latief, Awaludin Djamin, Fahmi Idris, Gamawan Fauzi

Kiprah politisi Minang dalam kancah pemerintahan Indonesia cukup menarik untuk disimak. Ketertarikan itu mengingat kecilnya jumlah etnis Minang dalam populasi Indonesia, namun mampu memainkan peranan penting dalam roda pemerintahan. Peranan ini nampak mencolok pada masa perjuangan kemerdekaan dan demokrasi parlementer, ketika banyak orang Minang duduk sebagai perdana menteri serta mengisi pos-pos penting kabinet.

15 tahun awal berdirinya Republik Indonesia, bisa dikatakan sebagai era keemasan politik orang Minang. Pada periode 1945-1960, politisi Minang tidak hanya duduk di posisi strategis pemerintahan, namun juga cukup mewarnai kebijakan politik negara. Di penghujung dekade 1950-an era kejayaan tersebut berakhir. Dimulai dengan lengsernya Hatta dari kursi wakil presiden (1956), yang diikuti oleh gerakan koreksi PRRI (1958-1959), serta dibubarkannya partai Masyumi dan PSI (1960), dua partai yang menjadi motor politik orang-orang Minang.

Sejak negeri ini merdeka, hingga kini telah 39 kabinet yang terbentuk. Angka 39 itu, tanpa mengikutsertakan kabinet sementara Susanto dan kabinet tandingan PRRI, yang hanya bersifat ad hoc. Dalam 39 kali pembentukan kabinet, tak pernah sekalipun orang-orang Minang absen duduk sebagai menteri. Kabinet Presidensial yang terbentuk pada tanggal 2 September 1945, merupakan kabinet pertama yang dibentuk oleh pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada masa ini, Mohammad Amir putra kelahiran Sawahlunto, tercatat sebagai orang Minang pertama yang diangkat menjadi menteri.

(lebih…)