Tiga minggu lalu (5 Oktober), DPR baru saja mensahkan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang yang merevisi lebih dari 75 undang-undang yang ada sebelumnya itu, dipercaya akan menyatukan berbagai peraturan ketenagakerjaan serta investasi yang cukup beragam. Meski undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, namun sejumlah elemen buruh menyatakan justru peraturan ini akan mengamputasi hak-hak buruh. Menurut hasil kajian Fakultas Hukum UGM, ada beberapa pasal dalam peraturan ini yang akan merugikan kaum pekerja. Diantaranya pasal mengenai status pekerja. Dalam UU Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tadinya terbatas paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu satu tahun. Namun di UU Cipta Kerja ini, PKWT menjadi tak dibatasi. Pasal lainnya adalah mengenai penerimaan pesangon. Jumlah pesangon yang diterima pekerja yang sebelumnya sebanyak 32 kali gaji, dipangkas menjadi 25 kali gaji.

Selain kluster ketenagakerjaan, persoalan lainnya yang juga disorot adalah masalah lingkungan hidup. Isu ini tak sampai membesar seperti halnya isu ketenagakerjaan yang diteriakkan oleh para buruh akhir-akhir ini. Namun sejumlah aktivis lingkungan mengatakan, ada risiko tinggi bagi lingkungan dibalik efisiensi investasi dan kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh undang-undang tersebut. Kalau kita melihat pasal demi pasal, ada beberapa poin penting mengenai lingkungan yang tak lagi diatur secara tegas. Seperti minimal luas hutan yang harus dipertahankan, serta dihapusnya kalimat “tanpa perlu pembuktian” pada pasal kewajiban pengusaha terhadap kerusakan lingkungan.

Menjawab berbagai tudingan itu, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan, bahwa dengan terbitnya undang-undang ini sebenarnya akan melindungi hak-hak para pekerja maupun pengusaha. Dalam ketentuan outsourcing misalnya, peraturan ini memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya. Selain itu, untuk pekerja yang terkena PHK, pemerintah akan memberikan jaminan sosial dalam bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja. Terkait ketentuan cuti hamil dan haid yang sebelumnya santer terdengar tak akan memperoleh gaji, ternyata belum berubah sebagaimana ketentuan sebelumnya.

Untuk PKWT, memang pemerintah terkesan kurang tegas dalam melindungi keberlangsungan hidup para buruh. Tetapi faktanya, kini banyak perusahaan yang memang tak mampu mengangkat para pekerjanya menjadi karyawan tetap, karena akan timbul biaya yang cukup besar di kemudian hari. Jika batasan maksimum kontrak PKWT selama tiga tahun itu dinyatakan di dalam undang-undang, maka akan memberatkan para pengusaha. Namun Ida berjanji, dengan tidak dinyatakannya batas waktu PKWT dalam UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah nantinya akan menampung hak-hak para pekerja. Begitu pula dengan jumlah pesangon yang menurun. Hal ini dikarenakan keluhan para pengusaha yang keberatan harus membayar kompensasi sebesar itu. Ida menyatakan, sekarang hanya 7% perusahaan di Indonesia yang mampu memenuhi ketentuan 32 kali gaji. Selebihnya berakhir dengan negosiasi atau perseteruan di Pengadilan. Untuk isu lingkungan hidup setali tiga uang, yakni untuk memberikan fleksibilitas dan menepis kekhawatiran yang akan mengancam dunia usaha.

Tak cuma persoalan tenaga kerja dan lingkungan yang dibahas dalam peraturan setebal 1.187 halaman itu, persoalan perijinan-pun juga tak ketinggalan. Kita tahu bahwa untuk mengurus ijin usaha di Indonesia sangatlah sulit. Banyak sekali Undang-undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Daerah yang saling tumpang tindih. Sudah keluar ijin A dari pemerintah pusat, belum tentu akan lolos di level propinsi. Sudah lolos di level propinsi, belum tentu disetujui di tingkat kabupaten/kota. Begitu banyak aturan di republik ini, sehingga investor-pun menjadi bingung. Belum lagi pungutan — baik resmi maupun tak resmi — yang dikutip dalam setiap pengurusan ijin, akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia di antara negara-negara Asia

Melihat kondisi ini, tentu pemerintah tak ingin kalau nantinya banyak perusahaan yang menghentikan operasinya di tanah air. Untuk itu maka dibuatlah satu undang-undang yang akan memberikan ruang dan kemudahan bagi dunia usaha. Undang-undang ini diyakini akan memangkas kerumitan birokrasi kita, sekaligus meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. Dengan adanya undang-undang baru ini, diharapkan akan menambah jumlah investor yang menanamkan uangnya di negeri ini, yang pada gilirannya akan memberikan multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat.

* * *

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia masihlah rendah. Saat ini kita berada di peringkat 73 dunia, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, kemudahan berusaha di Indonesia memang telah meningkat tajam. Pada masa awal Jokowi menjabat sebagai presiden, Indonesia masih berada di urutan ke-120 dunia. Namun pencapaian itu tak membuat Jokowi puas. Ia ingin agar Indonesia bisa masuk ke dalam 40 besar dunia. Untuk mencapai target tersebut, ia meminta kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, untuk melakukan perbaikan terkait komponen-komponen yang masih berada di urutan terbawah. Seperti kemudahan memulai usaha (peringkat 140), perizinan konstruksi (110), serta perdagangan lintas batas (116). Sebagai langkah konkret untuk memuluskan rencana tersebut, maka dikeluarkanlah UU Cipta Kerja. Diharapkan dengan diimplementasikannnya undang-undang tersebut, maka daya saing Indonesia akan meningkat.

Kalau kita menoleh ke Vietnam, maka sejak lima tahun lalu terlihat kalau negara ini benar-benar berambisi untuk menjadi hub manufaktur dunia. Vietnam yang kala itu masih tergolong miskin, yakin bahwa pada suatu saat upah buruh di China menjadi mahal. Dan ketika itulah para pengusaha dunia akan memindahkan pabrik-pabriknya ke luar China. Untuk menangkap peluang tersebut, Vietnam melakukan pembenahan besar-besaran. Mereka membangun infrastruktur dimana-mana. Pelabuhan, jalan raya, dan kapasitas listrik-pun terus ditingkatkan. Dalam hal kemudahan berbisnis, mereka juga tak tanggung-tanggung. Pemerintahnya mau meminimalisir semua perijinan, termasuk menyediakan sejumlah lahan yang diminta oleh para investor.

Kini berdasarkan data yang dirilis oleh Japan External Trade Organization, ongkos produksi di Vietnam sudah lebih murah dibandingkan China. Jika menggunakan angka 100 sebagai basis perhitungan, maka ongkos produksi di China berada di angka 80, sementara Vietnam masih di angka 74. Ongkos yang lebih kompetitif itu, tentu mendorong banyak pabrikan besar yang saat ini berada di China merelokasi usahanya ke Vietnam. Pada bulan September tahun lalu saja, ada 33 industri yang telah direlokasi ke luar China. Dari sejumlah itu, Vietnam memperoleh limpahan 23 industri. 10 lainnya ke beberapa negara, dan tak satupun yang masuk ke Indonesia. Inilah yang kemudian membuat Jokowi mangkel, dan mendorong agar UU Cipta Kerja cepat-cepat direalisasikan.

* * *

Meski demonstrasi buruh dan mahasiswa berlangsung panas, namun aktivitas presiden tetap berjalan normal. Pada hari Selasa (20 Oktober) lalu Jokowi menjamu Perdana Menteri Jepang di Istana Bogor. Selain untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, dalam kunjungan tersebut Yoshihide Suga juga menyampaikan rencana empat perusahaan Jepang yang akan merelokasi pabriknya ke Indonesia. Keempat pabrikan tersebut adalah Denso, Sagami, Mitsubishi Chemichal, serta Panasonic. Disamping itu, tiga perusahaan lainnya yakni Alpan Lighting (asal Amerika Serikat), LG Electronics (Korea Selatan), serta Meiloon Technology (Taiwan), juga mengikuti jejak Jepang memindahkan proses produksinya ke Indonesia. Sehingga kalau ditotal, nilai keseluruhan investasi tersebut mencapai USD 850 juta. Kehadiran Perdana Menteri Jepang di Indonesia tentu memberikan angin segar sekaligus menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk menggaet investor sebanyak-banyaknya. Ini tentunya juga akan meningkatkan rasio investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang tergolong rendah. Sebagai perbandingan, dalam lima tahun terakhir (2015-2019) rata-rata arus masuk FDI ke Indonesia hanya sebesar 1,9% dari PDB. Angka ini jauh di bawah rata-rata Kamboja (11,8% dari PDB), Vietnam (5,9%), Malaysia (3,5%), serta Thailand (2,6%).

Jokowi memang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja, pemerintah tak ingin lagi kalah dari Vietnam ataupun negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia ingin memanfaatkan momentum bonus demografi, serta perang dagang yang sedang berlangsung antara China dan Amerika. Kalau industri di China benar-benar bisa direlokasi secara massif, maka impian kita untuk menjadi negara produsen bisa menjadi kenyataan. Lahirnya UU Cipta Kerja bukanlah segala-galanya. Ia hanyalah satu dari sekian banyak langkah penting yang harus diayunkan rakyat Indonesia untuk mencapai negara sejahtera.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s