Afandri Adya

November tahun lalu, otoritas bursa China menjatuhkan sanksi denda kepada tiga perusahaan financial techonology : Alibaba, Baidu, serta JD.com, masing-masing sebesar RMB 500.000 atau setara USD 78.000. Sanksi tersebut muncul akibat perusahaan-perusahaan ini tak melaporkan aksi korporasinya sejak tahun 2012 lalu. Ini merupakan lanjutan dari kegeraman pemerintah Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan digital disana yang dianggapnya semakin hari semakin memonopoli. Salah satu aksi korporasi yang tak dilaporkan itu adalah akuisisi yang dilakukan oleh Baidu pada tahun 2012 dan 2021. Dalam aksi korporasi tersebut terungkap bahwa Baidu beserta perusahaan otomotif Zhejiang Geely Holdings telah membentuk perusahaan baru yang memproduksi kendaraan dengan energi terbarukan. Aksi korporasi lainnya dilakukan oleh Alibaba pada tahun 2014 lalu, ketika perusahaan yang berbasis di Hangzhou itu mengakuisisi perusahaan digital mapping dan navigasi : AutoNavi. Selain itu, di tahun 2018 Alibaba juga membeli 44% saham Ele.me dan menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan layanan pengantar makanan tersebut.

Sebelum pengenaan sanksi, di awal tahun lalu, pendiri Alibaba : Jack Ma hilang secara misterius. Banyak media yang bilang, Ma diusir dari China karena terlalu keras mengkritik pemerintah. Memang beberapa kali dia menyudutkan pemerintah dengan kata-kata yang pedas. Salah satu kritiknya adalah mengenai regulasi perbankan di China yang menurutnya sudah usang. Ma berpendapat, regulasi saat ini akan menghambat inovasi di China, karena bank-bank hanya berani meminjamkan dana kepada perusahaan yang memiliki tangible asset. Padahal perusahaan-perusahaan seperti Alibaba dan Tencent, cuma punya human capital yang menjadi modal usahanya. Gara-gara kritik tersebut, pemerintah China-pun naik pitam. Otoritas langsung melakukan investigasi terhadap perusahaan induk Alibaba : Ant Group, dan melarangnya melantai di Bursa Hongkong dan Shanghai dua hari sebelum tanggal pencatatan.