Archive for the ‘Ekonomi Bisnis’ Category


Tiga minggu lalu (5 Oktober), DPR baru saja mensahkan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang yang merevisi lebih dari 75 undang-undang yang ada sebelumnya itu, dipercaya akan menyatukan berbagai peraturan ketenagakerjaan serta investasi yang cukup beragam. Meski undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, namun sejumlah elemen buruh menyatakan justru peraturan ini akan mengamputasi hak-hak buruh. Menurut hasil kajian Fakultas Hukum UGM, ada beberapa pasal dalam peraturan ini yang akan merugikan kaum pekerja. Diantaranya pasal mengenai status pekerja. Dalam UU Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tadinya terbatas paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu satu tahun. Namun di UU Cipta Kerja ini, PKWT menjadi tak dibatasi. Pasal lainnya adalah mengenai penerimaan pesangon. Jumlah pesangon yang diterima pekerja yang sebelumnya sebanyak 32 kali gaji, dipangkas menjadi 25 kali gaji.

Selain kluster ketenagakerjaan, persoalan lainnya yang juga disorot adalah masalah lingkungan hidup. Isu ini tak sampai membesar seperti halnya isu ketenagakerjaan yang diteriakkan oleh para buruh akhir-akhir ini. Namun sejumlah aktivis lingkungan mengatakan, ada risiko tinggi bagi lingkungan dibalik efisiensi investasi dan kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh undang-undang tersebut. Kalau kita melihat pasal demi pasal, ada beberapa poin penting mengenai lingkungan yang tak lagi diatur secara tegas. Seperti minimal luas hutan yang harus dipertahankan, serta dihapusnya kalimat “tanpa perlu pembuktian” pada pasal kewajiban pengusaha terhadap kerusakan lingkungan.

(lebih…)
Iklan

Grafik 1 : PDB Per Kapita Jepang vs Korea Selatan

Dalam 70 tahun terakhir, kita melihat kebangkitan ekonomi negara-negara Asia Timur. Dari sekian banyak negara di kawasan itu, Korea Selatan merupakan suatu kisah yang menarik. Mungkin Anda mengira bahwa Jepang-lah negara yang mengalami keajaiban pertumbuhan ekonomi. Namun jika kita membaca sejarah ekonomi Jepang, negara itu sebenarnya sudah bangkit sejak akhir abad ke-19, dan di tahun 1940 boleh dikatakan telah setara dengan Eropa. Oleh karenanya, ia berani menantang kekuatan Barat dalam Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Pasifik, sebenarnya Jepang hanya memulihkan kekuatannya saja. Dan ini berbeda dengan Korea Selatan yang memang bangkit dari titik nol. Sejak kehancuran akibat Perang Korea (1950-1953), PDB per kapita Korea Selatan telah tumbuh lebih dari 491 kali, dari USD 64 menjadi USD 31.430. Dilain pihak, PDB per kapita Jepang di tahun 1950 sudah berada di posisi USD 1.873, dan hanya bertumbuh 22 kali ke posisi hari ini yang berada di angka USD 40.847. Jika kita melihat PDB per kapita secara riil (menggunakan paritas daya beli/purchasing power parity), maka kini keduanya hanyalah terpaut sedikit. Jepang berada di posisi USD 45.546, sedangkan Korea Selatan di angka USD 44.740. Tak cuma PDB per kapita, dari segi Indeks Pembangunan Manusia-pun Korea Selatan juga hampir setara. Negara ini sudah berada di angka 0,906; dan Jepang di posisi 0,915.

Bagaimana dengan hasil industri? Meski tergolong pemain baru, namun dalam sepuluh tahun terakhir produk-produk Korea telah menggerogoti pangsa pasar Jepang. Kemauan perusahaan Korea untuk menggelontorkan dana riset, juga menjadi faktor penting yang menyebabkan produk-produk mereka diakui dunia. Berdasarkan data yang dirilis OECD, di tahun 2015 persentase pengeluaran riset terhadap PDB Korea Selatan sudah di atas Jepang (Lihat Grafik 2). Bahkan di tahun itu menurut Bloomberg, Korea Selatan merupakan negara dengan inovasi ekonomi terbaik di dunia. Dengan melihat fakta-fakta tersebut, timbul pertanyaan di benak kita : benarkah sekarang produk-produk Korea telah melampaui produk Jepang. Mengingat selama ini, kita mengenal produk-produk Jepang — terutama elektronik dan otomotifnya — sebagai produk terbaik di dunia. Dalam sajian kali ini, kita akan melihat kinerja beberapa industri di kedua negara, dan membandingkannya untuk melihat siapa yang lebih unggul.

(lebih…)


Bagi Anda pengguna dompet digital (e-wallet), mungkin Anda sering bertanya-tanya : bagaimana caranya Go-Pay, OVO, dan Dana meraup untung? Terlebih ketika melihat mereka berlomba-lomba memberikan diskon hingga 40%. Gak cuma itu, bahkan ada pula yang berani jor-joran ngasih cash back sampai 60%. Di depan outlet mal-mal mewah hingga toko-toko di pinggir jalan, mereka memasang banner besar-besar untuk menggoda para pembeli menggunakan layanan mereka. Memang, yang paling diuntungkan dari pemberian diskon semacam ini adalah para konsumen. Namun jika dalam dua tahun belakangan mereka terus membakar uang, lalu darimana perusahaan dompet digital itu meraup untung? Nah, dalam sajian kali ini kita akan mengulik strategi bisnis dompet digital dalam menghasilkan uang.

 

Merchant Fee

Pernah gak Anda kepikir, kalau sebenarnya pemberian diskon besar-besaran itu seperti memasang iklan di televisi. Bedanya, iklan cuma memperkenalkan produk, sedangkan diskon langsung memberikan experience kepada pelanggan. Kopi Kenangan atau Janji Jiwa misalnya, apakah Anda pernah melihat iklan mereka di TV-TV? Gak kan. Lalu kenapa mereka cukup ngehits belakang ini? Ya, karena mereka memberikan diskon besar-besaran. Siapa yang menyediakan diskon ini, apakah pemilik perusahaan kopi? Bukan. Lalu siapa? Ya, penyedia dompet digital. Si pemilik kopi, tinggal membayar sejumlah fee yang dipotong dari nilai penjualannya untuk diserahkan ke penyedia e-wallet. Lalu kalau diskonnya 40%, apakah fee-nya juga 40%? Tentu tidak. Mungkin cuma 2%-3%. Kok bisa? Ya, penyedia e-wallet itu berharap akan mendapat keuntungan dalam jangka panjang. Semula mungkin diskon yang diberikan 40%, namun lama kelamaan – jika masyarakat sudah terbiasa, diskon turun menjadi 30%, 10%, sampai akhirnya 0%. Meski tak lagi memberikan diskon, penyedia e-wallet itu akan terus mendapatkan fee selama konsumen membeli Kopi Kenangan dengan dompet digital.

(lebih…)


Farid Gaban, pemimpin redaksi media daring Geotimes, dalam artikelnya tertanggal 9 Maret 2019 mengkritik kebijakan Presiden Jokowi dalam membangun jalan tol. Kritik yang dituangkannya pada artikel berjudul “Kritik Pembangunan Jalan Tol Jokowi” itu, mempertanyakan apakah pembangunan jalan tol bermanfaat bagi bangsa kita, terutama jika dilihat dari ongkos yang dikeluarkannya. Menurutnya, jalan tol (akan) memperlemah sistem transportasi publik dan ikut memicu naiknya jumlah mobil pribadi. Ia menambahkan : “Di era Jokowi, jumlah mobil penumpang kecil naik dari 12,5 juta pada 2014 menjadi 16,5 juta sekarang (peningkatan 1 juta unit setiap tahun). Dari jumlah itu lebih dari 70% ada di Jawa. Tak hanya peningkatan itu memperparah kemacetan, tapi juga meningkatkan konsumsi bensin. Konsumsi bensin kita naik dua kali lipat dari 25 juta liter pada awal Pak Jokowi berkuasa menjadi 55 juta liter pada 2018”.

Lebih jauh ia berpendapat : “Konsumsi yang meningkat jelas makin membuat kita tergantung pada bensin impor. Neraca perdagangan kita, yang sekarang sudah defisit, akan bertambah tekor. Dampak ekonominya bisa sangat jauh: defisit transaksi berjalan, melemahnya rupiah, rentan utang, dan peka terhadap gejolak harga minyak dunia. Belum lagi jika kita menghitung biaya tersembunyi: polusi, pemborosan energi dan ekonomi biaya tinggi akibat macet. Jalan tol bukan solusi transportasi dan logistik. Dalam soal ini pemerintah keliru: selalu mengikuti trend, membangun jalan tol untuk mengimbangi kenaikan jumlah kendaraan (yang akan terus keteteran). Yang semestinya dilakukan adalah mengubah trend: memperkuat transportasi publik massal, membatasi transportasi pribadi. Alih-alih memecahkan masalah, jalan tol justru memperparah masalah transportasi.”

(lebih…)


Sejak 24 September lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif masuk sebesar 10% atas berbagai produk China. Tindakan tersebut merupakan respons Amerika atas defisit perdagangannya dengan Tiongkok yang dari tahun ke tahun semakin melebar. Untuk menekan produsen manufaktur asal Tiongkok, Trump malah sudah berencana akan menaikan tarif tersebut menjadi 25% di akhir tahun ini. Kejadian itu sontak menghebohkan dunia, termasuk Indonesia yang sedikit banyaknya bakal terpengaruh. Kebijakan Trump yang disebut para ekonom sebagai pemicu perang dagang itu, sebenarnya berkebalikan dengan semangat Amerika yang menginginkan keterbukaan ekonomi. Kalau kita ingat pada dekade 1970-an, Amerika Serikat-lah yang meminta China agar membuka pasarnya bagi produk-produk luar. Sejumlah perjanjian antara China dengan negara lain ditandatangani sebagai respons permintaan dunia atas kebijakan pemerintahan komunis yang tertutup. Setelah mendorong China membuka pasarnya, Amerika kemudian mengajak negara tersebut bergabung ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tahun 2001, China akhirnya mau bergabung ke dalam WTO, dengan harapan akan menguntungkan mereka.

Seiring dengan keikutsertaan China di organisasi tersebut, banyak peraturan yang sebelumnya cenderung tertutup, kemudian diratifikasi. Negara tirai bambu itu meliberalisasikan sektor jasanya, serta membuka kesempatan bagi investor asing untuk menginvestasikan dananya. Berdasarkan data Thomson Reuters, pada tahun 2013 China menerima dana asing (foreign direct investment) sebesar USD 245 miliar. Angka ini naik 6,5 kali lipat dibandingkan tahun 1997 yang cuma USD 45 miliar. Karena kebijakan pemerintahnya yang pro-pengusaha lokal, derasnya dana asing yang masuk ke China disertai pula dengan meningkatnya transfer teknologi dan kemampuan manajerial. Dengan membanjirnya modal asing, teknologi yang mumpuni, serta manajemen yang baik, banyak perusahaan manufaktur yang sebelumnya merakit produknya di negara maju beralih ke daratan China. Akibatnya industri manufaktur berkembang cukup pesat, dan ekonomi China-pun bertumbuh dua digit selama dwi dasawarsa.

(lebih…)


Siapa yang masih percaya ini?

Pertanyaan ini tiba-tiba terlontar dari pikiran saya melihat histeria massa atas melonjaknya harga mata uang dollar Amerika terhadap rupiah. Ya, di awal bulan ini (5/9), dollar hampir menembus angka Rp 15.000, atau tepatnya di level Rp 14.940. Level ini merupakan pencapaian terburuk sejak krisis moneter tahun 1998 lalu. Dimana pada saat itu, rupiah sempat menyentuh angka Rp 16.650. Meski rupiah hanya terdepresiasi 10,2% sejak awal tahun, namun melihat rupiah yang jatuh dari harga biasanya, banyak orang yang kembali mengenang masa-masa indah Orde Baru. Masa-masa dimana menurut mereka semuanya serba murah, serba enak. Kalau mendengar pernyataan ini, saya rada-rada geli. Yah kok bisa jaman yang serba terkekang seperti itu, dianggap lebih enak. Oh mungkin mereka menganggap, dulu semuanya serba murah. Harga sembako murah, bensin murah, mau nyekolahin anak murah, apa-apa saja murah. Apakah benar? Yuk mari kita lihat.

Memang pada tahun 1998, sebelum Soeharto lengser, harga bahan bakar premium cuma Rp 700 per liter – sebelum naik menjadi Rp 1.200 per liter. Harga beras masih sekitar Rp 1.100 per liter, harga nasi padang Rp 2.300 per porsi, dan harga makanan sejuta umat alias mi instan hanya Rp 250 per bungkusnya. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang, pada saat itu tentu jauh lebih murah. Namun untuk mengecek apakah benar-benar murah, kita perlu membandingkannya dengan pendapatan yang diterima masyarakat. Berdasarkan data Upah Minimum Propinsi (UMP), pada tahun 1998 rata-rata orang Indonesia beroleh penghasilan sebesar Rp 150.900 per bulan. Artinya pada masa itu dengan gaji yang diterima, masyarakat bisa membeli 215,5 liter premium, atau 137 liter beras, atau 603 bungkus mi instan. Kalau mau makan nasi padang dengan lauk pauk ayam, dapat 66 porsi.

(lebih…)


Pramugari Garuda

Kru kabin Garuda Indonesia terbaik di dunia

Minggu lalu Skytrax kembali mengeluarkan hasil survei maskapai penerbangan di seluruh dunia. Ada 355 maskapai yang disurvei, salah satunya Garuda Indonesia. Survei yang diselenggarakan pada periode Agustus 2017 – Mei 2018 itu, melibatkan 20,3 juta responden dari lebih 100 negara. Berdasarkan survei tersebut, Garuda Indonesia masih bercokol dalam daftar sepuluh besar terbaik dunia. Malah posisinya naik satu peringkat ke urutan sembilan dibanding tahun 2017 lalu. Ada beberapa kategori yang menjadi penilaian pada survei tersebut, diantaranya ketepatan waktu, keselamatan, makanan, hiburan, pelayanan point to point, kebersihan kabin, serta kru kabin. Untuk kategori kru kabin, tahun ini Garuda Indonesia kembali mempertahankan posisinya sebagai yang terbaik. Ini untuk kali kelima secara berturut-turut Garuda menjadi maskapai terbaik dalam hal keramahan dan pelayanan kru.

Selain masuk sepuluh besar, sejak tahun 2014 Garuda juga diklasifikasikan sebagai maskapai bintang lima. Saat ini ada sembilan perusahaan lain yang juga beroleh rating yang sama, yakni Singapore Airlines (Singapura), ANA All Nippon Airways (Jepang), Asiana Airlines (Korea Selatan), Cathay Pacific Airways (Hongkong), Etihad Airways (Uni Emirat Arab), EVA Air (Taiwan), Hainan Airlines (China), Lufthansa (Jerman), dan Qatar Airways (Qatar). Ke depan, maskapai-maskapai inilah yang akan menjadi pesaing potensial Garuda, terlebih sebagian besar mereka berada di Asia dan melayani rute yang sama. Meski dari segi pemeringkatan cukup menggembirakan, namun dari sisi keuangan maskapai pelat merah itu agak mengkhawatirkan. Selain hutangnya yang menggunung — yakni sekitar Rp 42 triliun, tahun lalu Garuda juga mengalami kerugian cukup dalam. Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2017, maskapai itu mencatat kerugian sebesar USD 213,4 juta atau setara Rp 2,88 triliun. Ini berbanding terbalik dengan perolehan tahun 2016 yang berhasil membukukan laba bersih sekitar USD 9,4 juta atau Rp 126,9 miliar.

(lebih…)


Proyeksi Populasi Jepang Hingga Tahun 2110

Dulu, saya salah satu pengagum Jepang. Budaya tepat waktu, teknologi modern, serta manga yang menarik, menjadi pemicu saya untuk mempelajari kultur Jepang. Bagi anak-anak yang tumbuh pada dasawarsa 1980-1990-an, mengikuti cerita animasi Jepang adalah suatu keharusan. Baik itu melalui film atau komik-komiknya. Seiring berjalannya waktu, kekaguman akan budaya Jepang, mendorong saya untuk mengulik hal-hal apapun yang berbau Jepang. Termasuk kegemaran mengikuti perkembangan bisnis dan ekonomi disana. Nah, dalam artikel kali ini, kita akan kembali mendedah perekonomian Jepang yang dalam beberapa dasawarsa terakhir terus mengalami penurunan. Tulisan ini juga hendak mengajak Anda untuk mendiskusikan lagi faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya perekonomian suatu negara, dan relevansinya terhadap perekonomian nasional.

Mungkin tak satupun dari Anda yang tak tahu merek Toyota, Sony, Mitsubishi, ataupun Uniqlo. Ya, semua itu adalah merek-merek Jepang yang mendunia. Kini negara yang pada pergantian abad lalu itu masih menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar, sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Berdasarkan laporan Biro Statistik mereka, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Jepang hanya sekitar 1,6%. Ini jauh menurun jika dibandingkan pertumbuhan pada dasawarsa 1970-an yang bisa menyentuh angka dua digit. Rendahnya pertumbuhan tersebut, dipicu oleh banyaknya perusahaan Jepang yang menutup unit-unit usahanya. Bahkan beberapa pengusaha ada yang melego kepemilikannya ke pihak lain. Lalu apa yang menjadi penyebab pelemahan tersebut? Banyak ahli yang mengatakan bahwa faktor demografi-lah yang menjadi katalisator menciutnya perekonomian negara sakura. Bagaimana ceritanya? Silahkan dibaca lanjutannya.

(lebih…)


Pertamina menjadi sponsor Lamborghini

Tahun lalu Indonesia akhirnya masuk sebagai “one trillion club countries”, yaitu negara-negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di atas USD 1 triliun. Ya, berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), PDB Indonesia tahun 2017 telah mencapai USD 1,015 triliun, atau berada diurutan ke-16 dunia. Ekonomi sebesar itu, tentu ditunjang oleh perusahaan-perusahaan nasional yang besar pula, yang mengekspor produk-produknya ke mancanegara. Tak cuma memberikan keuntungan secara ekonomi, banyaknya perusahaan nasional yang berkibar di kancah global, tentu juga mengharumkan nama bangsa. Ini seperti halnya Toyota dan Sony yang mengharumkan nama Jepang; atau Apple, Google, dan Microsoft yang mengingatkan orang tentang Amerika, atau IKEA yang melambungkan nama Swedia. Dalam artikel kali ini kita akan melihat sepak terjang perusahaan-perusahaan Indonesia, yang tak hanya jago kandang namun juga menjadi pemain di pentas internasional.

Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang berhasil masuk ke dalam daftar Fortune Global 500. Pada tahun 2017, dengan pendapatan mencapai USD 36,487 miliar, perusahaan ini berada di posisi 289. Selain di Indonesia, saat ini perusahaan yang dipimpin oleh Nicke Widyawati itu memiliki hak kelola di 12 negara. Empat blok telah berproduksi, yakni di Irak, Aljazair, Malaysia, dan Gabon. Sedangkan yang di Kanada, Kolombia, Prancis, Italia, Myanmar, Namibia, Nigeria, dan Tanzania masih dalam tahap eksplorasi. Pada tahun 2017, realisasi produksi minyak dari lapangan luar negeri mencapai 104.000 barel per hari atau sekitar 28% dari total produksi Pertamina. Sementara itu, realisasi produksi gas mencapai 275 juta kaki kubik per hari. Disamping untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, minyak dan gas tersebut juga dijual ke mancanegara. Tahun ini rencananya Pertamina kembali menambah lahan produksi di Iran, yang ditargetkan bisa memproduksi 250.000 sampai 300.000 barel minyak per hari.

(lebih…)


Kalau Amerika punya Jack Welch atau Thomas W. Horton yang berhasil membalikkan kondisi perusahaan dari yang hampir bangkrut jadi menguntungkan, maka Indonesia juga memiliki Chief Executife Officer (CEO) terbaik yang sukses melakukan turn around perusahaan-perusahaan sekarat menjadi perusahaan hebat. Nah, dalam artikel kali ini, kita akan mengulik siapa-siapa saja diantara mereka yang layak disebut sebagai CEO terbaik, yang berhasil membalikkan keadaan perusahaan dari kondisi merugi jadi menguntungkan. Selain itu, kami juga mencatat ada beberapa eksekutif yang berhasil mengubah lanskap bisnis dengan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat luas.

Memang gampang-gampang susah mencari the best CEO dari sekian ribu pemimpin perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya kami hanya memfokuskan diri pada perusahaan besar yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian nasional. Mungkin artikel ini terlalu singkat untuk menggambarkan seberapa besar keberhasilan mereka. Namun setidaknya, deskripsi ini akan memperlihatkan kepada kita bahwa jika perusahaan-perusahaan besar dipimpin oleh orang yang tepat, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

(lebih…)