Tol Layang Jakarta-Cikampek

Sejak Tol Trans Jawa tersambung di penghujung tahun 2018, Alhamdulillah sudah dua kali saya menjajalnya. Yang pertama di bulan Juli lalu sampai Probolinggo. Dan yang kedua akhir bulan kemarin mentok kota Malang. Mungkin dulu tak pernah terbayang jarak antara Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu 9 jam. Dari Jakarta-Semarang saja, dulu (tahun 2011) saya harus menempuhnya selama 10 jam. Untuk sampai di Surabaya, mungkin bisa makan waktu 18 jam. Meski dengan Argo Bromo Anggrek waktu tempuh ke Surabaya sudah tembus 9 jam, namun rasanya tak semenarik mengendarai mobil. Selain tak bisa mampir berwisata kuliner, naik kereta api agaklah membosankan. Kalau naik mobil, apalagi di siang hari, kita bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Menikmati sawah, ladang, sungai, dan gunung-ganang yang berdiri menantang awan.

Serius! Ada sensasi tersendiri ketika mengendarai mobil sepanjang hampir 1.000 km dari barat ke timur Pulau Jawa. Lepas dari Jakarta, kita bisa tancap gas langsung naik tol Japek Elevated. Di jalan layang sepanjang 40 km ini, kita tak kan diganggu oleh truk-truk dan bus AKAP yang kadang menyebalkan. Memang tol layang ini agak sedikit bergelombang, tapi so far oke-lah untuk dilalui. Dari atas jalan, kita bisa menyaksikan betapa massifnya pembangunan koridor Bekasi – Karawang. Para pengembang seakan saling berlomba-lomba membangun apartemen di kedua belah sisi jalan. Yang paling mencolok adalah Meikarta. Proyek besutan Lippo Group itu membangun sekitar 56 menara setinggi 30 lantai. Di malam hari, lampu-lampu dari tower crane, memercikan cahaya seperti sedang menari. Setelah turun di KM 47, jalan biasanya agak tersendat. Selain bottle-neck, truk-truk yang berjalan lambat juga menghambat laju kendaraan pribadi. Kondisi seperti ini biasanya sampai KM 67, ketika Tol Trans Jawa terpecah dua : ke arah Bandung dan Cirebon.

Baca entri selengkapnya »


Grafik 1 : PDB Per Kapita Jepang vs Korea Selatan

Dalam 70 tahun terakhir, kita melihat kebangkitan ekonomi negara-negara Asia Timur. Dari sekian banyak negara di kawasan itu, Korea Selatan merupakan suatu kisah yang menarik. Mungkin Anda mengira bahwa Jepang-lah negara yang mengalami keajaiban pertumbuhan ekonomi. Namun jika kita membaca sejarah ekonomi Jepang, negara itu sebenarnya sudah bangkit sejak akhir abad ke-19, dan di tahun 1940 boleh dikatakan telah setara dengan Eropa. Oleh karenanya, ia berani menantang kekuatan Barat dalam Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Pasifik, sebenarnya Jepang hanya memulihkan kekuatannya saja. Dan ini berbeda dengan Korea Selatan yang memang bangkit dari titik nol. Sejak kehancuran akibat Perang Korea (1950-1953), PDB per kapita Korea Selatan telah tumbuh lebih dari 491 kali, dari USD 64 menjadi USD 31.430. Dilain pihak, PDB per kapita Jepang di tahun 1950 sudah berada di posisi USD 1.873, dan hanya bertumbuh 22 kali ke posisi hari ini yang berada di angka USD 40.847. Jika kita melihat PDB per kapita secara riil (menggunakan paritas daya beli/purchasing power parity), maka kini keduanya hanyalah terpaut sedikit. Jepang berada di posisi USD 45.546, sedangkan Korea Selatan di angka USD 44.740. Tak cuma PDB per kapita, dari segi Indeks Pembangunan Manusia-pun Korea Selatan juga hampir setara. Negara ini sudah berada di angka 0,906; dan Jepang di posisi 0,915.

Bagaimana dengan hasil industri? Meski tergolong pemain baru, namun dalam sepuluh tahun terakhir produk-produk Korea telah menggerogoti pangsa pasar Jepang. Kemauan perusahaan Korea untuk menggelontorkan dana riset, juga menjadi faktor penting yang menyebabkan produk-produk mereka diakui dunia. Berdasarkan data yang dirilis OECD, di tahun 2015 persentase pengeluaran riset terhadap PDB Korea Selatan sudah di atas Jepang (Lihat Grafik 2). Bahkan di tahun itu menurut Bloomberg, Korea Selatan merupakan negara dengan inovasi ekonomi terbaik di dunia. Dengan melihat fakta-fakta tersebut, timbul pertanyaan di benak kita : benarkah sekarang produk-produk Korea telah melampaui produk Jepang. Mengingat selama ini, kita mengenal produk-produk Jepang — terutama elektronik dan otomotifnya — sebagai produk terbaik di dunia. Dalam sajian kali ini, kita akan melihat kinerja beberapa industri di kedua negara, dan membandingkannya untuk melihat siapa yang lebih unggul.

Baca entri selengkapnya »


Bagi Anda pengguna dompet digital (e-wallet), mungkin Anda sering bertanya-tanya : bagaimana caranya Go-Pay, OVO, dan Dana meraup untung? Terlebih ketika melihat mereka berlomba-lomba memberikan diskon hingga 40%. Gak cuma itu, bahkan ada pula yang berani jor-joran ngasih cash back sampai 60%. Di depan outlet mal-mal mewah hingga toko-toko di pinggir jalan, mereka memasang banner besar-besar untuk menggoda para pembeli menggunakan layanan mereka. Memang, yang paling diuntungkan dari pemberian diskon semacam ini adalah para konsumen. Namun jika dalam dua tahun belakangan mereka terus membakar uang, lalu darimana perusahaan dompet digital itu meraup untung? Nah, dalam sajian kali ini kita akan mengulik strategi bisnis dompet digital dalam menghasilkan uang.

 

Merchant Fee

Pernah gak Anda kepikir, kalau sebenarnya pemberian diskon besar-besaran itu seperti memasang iklan di televisi. Bedanya, iklan cuma memperkenalkan produk, sedangkan diskon langsung memberikan experience kepada pelanggan. Kopi Kenangan atau Janji Jiwa misalnya, apakah Anda pernah melihat iklan mereka di TV-TV? Gak kan. Lalu kenapa mereka cukup ngehits belakang ini? Ya, karena mereka memberikan diskon besar-besaran. Siapa yang menyediakan diskon ini, apakah pemilik perusahaan kopi? Bukan. Lalu siapa? Ya, penyedia dompet digital. Si pemilik kopi, tinggal membayar sejumlah fee yang dipotong dari nilai penjualannya untuk diserahkan ke penyedia e-wallet. Lalu kalau diskonnya 40%, apakah fee-nya juga 40%? Tentu tidak. Mungkin cuma 2%-3%. Kok bisa? Ya, penyedia e-wallet itu berharap akan mendapat keuntungan dalam jangka panjang. Semula mungkin diskon yang diberikan 40%, namun lama kelamaan – jika masyarakat sudah terbiasa, diskon turun menjadi 30%, 10%, sampai akhirnya 0%. Meski tak lagi memberikan diskon, penyedia e-wallet itu akan terus mendapatkan fee selama konsumen membeli Kopi Kenangan dengan dompet digital.

Baca entri selengkapnya »


Jokowi dan JK Salam Perpisahan

Jokowi dan JK Salam Perpisahan (sumber : http://www.detik.com)

Tanggal 20 Oktober kemarin, Joko Widodo kembali dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Berbeda dengan pelantikan lima tahun lalu, kali ini Jokowi tak lagi didampingi Jusuf Kalla. Ya, Pak JK begitu ia disapa, adalah sedikit dari politisi yang berhasil naik kelas menjadi negarawan. Dia adalah “a man of action”. Yang tak nyaman cuma bekerja dari balik meja, dan kemudian bisa memutuskan sesuatu. 15 tahun lalu, ketika bencana tsunami menerpa Aceh, JK menjadi sosok yang banyak disorot orang. Ia bergerak taktis, menangani hampir setengah juta orang yang menjadi korban. Ketika itu, ada 170.000 jiwa yang meninggal dunia. Dan JK bisa mengendalikan keadaan serta suasana kebatinan masyarakat. Tak hanya itu, ia juga memperhatikan psikologis korban yang selamat, hingga mensupervisi proses rehabilitasi di sejumlah daerah. Belum cukup jasa JK untuk Aceh, beliau juga menginisiasi Perjanjian Perdamaian Helsinki. Perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia itu, mengakhiri 28 tahun kontak senjata di bumi serambi Mekkah.

Kemampuan JK sebagai juru runding, sebenarnya sudah terlihat sejak ia menjabat sebagai Menko Kesra (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat). Ketika itu ia menyelesaikan konflik yang terjadi di Ambon serta Poso. Dalam konflik Ambon, ia malah sempat menggertak pimpinan Laskar Jihad. Dalam acara Mata Najwa, ia menceritakan kejadian tersebut. Menurutnya hal ini bermula gara-gara pimpinan Laskar menolak permintaannya untuk berdamai. Alasannya, karena mereka sedang membela umat Islam yang tertindas. Mendengar perkataan itu, sontak JK naik pitam. Dalam dialog yang penuh ketegangan, ia menyampaikan pendapatnya : “Kalau Anda membela umat Islam, sudah berapa mesjid yang kau bangun? Sudah berapa anak yatim yang kau bantu?” Mendengar pertanyaan itu langsung mereka terdiam. Mungkin karena gertakan itulah, akhirnya konflik tiga tahun di Ambon bisa mereda. Begitu pula dengan perseteruan di Poso. Atas inisiasi JK-lah, dua kelompok yang bertikai mau menandatangani perjanjian damai Malino.

Baca entri selengkapnya »


Meme Pindah Ibu Kota

Tanggal 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi ibu kota baru Republik Indonesia. Lokasi yang dipilih ternyata berbeda dari apa yang selama ini sempat diisukan. Kalau sebelumnya kota Palangkaraya digadang-gadang akan menjadi ibu kota baru, namun ternyata yang dipilih adalah dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Isu pemindahan ibu kota sepertinya selalu menjadi jualan setiap pemerintahan yang bingung mengatasi kesemrawutan Jakarta. Pada pertengahan 1990-an, Soeharto pernah mewacanakan akan memindahkan ibu kota ke Jonggol. Wilayah di tenggara ibu kota itu dinilai cocok sebagai bakal ibu kota baru, karena masih memiliki lahan yang cukup luas. Selain itu letaknya yang hanya berjarak 40 km dari pusat kota (Gambir dan sekitarnya), dinilai tak akan terlalu merepotkan. Sebab hampir keseluruhan pegawai pemerintah pusat berdomisili di Jabodetabek. Namun hingga Soeharto lengser, wacana ini hanya tinggal wacana. Para pencari rente yang sudah memburu tanah di kawasan tersebut, banyak yang gigit jari.

Kemudian pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), isu ini kembali bergulir. Jika Soeharto jelas menunjuk Jonggol sebagai calon ibu kota baru, SBY sampai masa kepemimpinannya berakhir tak pernah memberikan pernyataan yang klir terkait rencana pemindahan ibu kota. Nah, tahun ini giliran Jokowi yang menggulirkan ide pemindahan ibu kota baru. Alasan pemindahan ibu kota itu, bagi sebagian kalangan cukuplah realistis. Mengingat tingginya beban Jakarta saat ini, yang berperan sebagai pusat bisnis, pusat budaya, pusat militer, sekaligus pusat pemerintahan. Lalu kalau Jakarta terbebani, mengapa kemudian pilihannya jatuh ke Kalimantan Timur. Pemerintah beralasan, untuk melakukan pemerataan pembangunan, maka ibu kota baru haruslah berada di tengah Nusantara. Memang ide tersebut terkesan elok, mengingat pembangunan saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Namun kalau untuk mewujudkan itu harus memindahkan ibu kota ke tempat yang lengang, rasanya kita hanya membuang-buang uang.

Baca entri selengkapnya »


Tahun ini tepat 100 tahun Bahasa Inggris diakui sebagai bahasa internasional. Adalah Perjanjian Versailles yang menjadi titik balik diakuinya Bahasa Inggris sebagai lingua franca. Sebelumnya, bahasa diplomasi yang digunakan oleh masyarakat internasional adalah Bahasa Perancis. Namun ketika perjanjian perdamaian Perang Dunia I itu disusun, Perdana Menteri Amerika Serikat Woodrow Wilson mensyaratkan agar perjanjian juga dibuat dalam Bahasa Inggris. Wilson beralasan kongres Amerika harus menyetujui isi perjanjian tersebut, dan mereka hanya mengerti dalam Bahasa Inggris. Lucunya, meski Inggris menjadi salah satu dari empat negara pemenang perang — bersama Amerika, Perancis, dan Italia, Perdana Menteri Inggris David Lloyd George tak memaksa penggunaan Bahasa Inggris dalam kesepakatan itu.

Penandatanganan Perjanjian Versailles boleh dibilang agak canggung. Karena ini untuk kali pertama Amerika turut terlibat dalam urusan negara-negara Eropa. Perancis yang ketika itu memiliki bargaining politik cukup besar, harus mau mengalah mengikuti keinginan Amerika. Tak hanya dalam penentuan batas negara, Bahasa Inggris — yang digunakan oleh mayoritas orang Amerika — juga mulai disejajarkan dengan Bahasa Perancis. Konon untuk menghambat naiknya popularitas Bahasa Inggris, Perdana Menteri Perancis Clemenceau juga menawarkan agar Bahasa Italia juga dipakai dalam perjanjian. Namun entah mengapa akhirnya hanya dua bahasa saja yang digunakan, yaitu Perancis dan Inggris. Keterlibatan Amerika dalam percaturan politik benua biru ternyata tak cuma sampai disini. Setelah Perang Dunia I, negara Paman Sam mulai sering tampil dalam urusan militer dan ekonomi negara-negara Eropa. Banyak perjanjian dagang, hukum, dan aturan-aturan militer yang kemudian ditulis dalam Bahasa Inggris.

Baca entri selengkapnya »


Gates of Heaven

Pura Lempuyang Luhur memang luar biasa. Bagaimana tidak, pura yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali itu telah menyedot ribuan bahkan ratusan ribu turis untuk berkunjung kesana. Tujuan mereka cuma satu : berfoto di “Gates of Heaven”. Untuk memenuhi rasa penasaran, bulan lalu saya menyempatkan diri mengunjunginya. Saya ingin melihat bagaimana sebenarnya “gerbang ke surga” yang di-mention pada foto-foto orang di Instagram. Setelah menempuh tiga jam perjalanan dari Kuta, kami akhirnya menjejakkan kaki disana. Sebenarnya ke Karangasem, kami hanya ingin mengunjungi Taman Air Tirta Gangga. Namun karena jagat Instagram sempat dihebohkan oleh postingan Pura Lempuyang Luhur, jadilah kami mengunjungi pura ini. Berbeda dengan Pura Ulun Danu Bratan, Tanah Lot, atau Tirta Empul, pura ini belum menjadi destinasi utama Pulau Dewata. Selain jalannya yang sempit, di dekat pura tak ada lot parkir yang representatif. Sehingga banyak mobil pengunjung yang diparkir di tepi jalan, dengan posisi miring 45⁰.

Dari arah Amlapura, ibu kota Karangasem, tak ada arah petunjuk dimana pura ini berada. Untung ada Google Maps, sehingga tak sulit bagi kami mencarinya. Setibanya di lokasi, kami diminta untuk memberi donasi serta membayar uang sewa sarung. Yah tak terlampau mahal lah, jika dibanding obyek wisata lainnya. Uang sewa sarung hanya sebesar Rp 10.000, dan donasi seikhlasnya. Sehabis menaiki puluhan anak tangga dan mendaki sejauh 150 meter, kami tiba di pura yang pertama. Oh iya, kompleks ini terdiri dari enam pura. Yang paling populer adalah pura yang pertama ini : Penataran Agung, tempat Gates of Heaven berada. Setelah mendapat percikan air suci, kami masuk ke pelataran. Disini kami melihat puluhan orang mengantri, berjajar rapi seperti menunggu sesuatu. Kami sempat saling bertanya, sedang apa mereka berbaris. Oh, ternyata mereka lagi menunggu giliran untuk berfoto di Gates of Heaven.

Baca entri selengkapnya »


Farid Gaban, pemimpin redaksi media daring Geotimes, dalam artikelnya tertanggal 9 Maret 2019 mengkritik kebijakan Presiden Jokowi dalam membangun jalan tol. Kritik yang dituangkannya pada artikel berjudul “Kritik Pembangunan Jalan Tol Jokowi” itu, mempertanyakan apakah pembangunan jalan tol bermanfaat bagi bangsa kita, terutama jika dilihat dari ongkos yang dikeluarkannya. Menurutnya, jalan tol (akan) memperlemah sistem transportasi publik dan ikut memicu naiknya jumlah mobil pribadi. Ia menambahkan : “Di era Jokowi, jumlah mobil penumpang kecil naik dari 12,5 juta pada 2014 menjadi 16,5 juta sekarang (peningkatan 1 juta unit setiap tahun). Dari jumlah itu lebih dari 70% ada di Jawa. Tak hanya peningkatan itu memperparah kemacetan, tapi juga meningkatkan konsumsi bensin. Konsumsi bensin kita naik dua kali lipat dari 25 juta liter pada awal Pak Jokowi berkuasa menjadi 55 juta liter pada 2018”.

Lebih jauh ia berpendapat : “Konsumsi yang meningkat jelas makin membuat kita tergantung pada bensin impor. Neraca perdagangan kita, yang sekarang sudah defisit, akan bertambah tekor. Dampak ekonominya bisa sangat jauh: defisit transaksi berjalan, melemahnya rupiah, rentan utang, dan peka terhadap gejolak harga minyak dunia. Belum lagi jika kita menghitung biaya tersembunyi: polusi, pemborosan energi dan ekonomi biaya tinggi akibat macet. Jalan tol bukan solusi transportasi dan logistik. Dalam soal ini pemerintah keliru: selalu mengikuti trend, membangun jalan tol untuk mengimbangi kenaikan jumlah kendaraan (yang akan terus keteteran). Yang semestinya dilakukan adalah mengubah trend: memperkuat transportasi publik massal, membatasi transportasi pribadi. Alih-alih memecahkan masalah, jalan tol justru memperparah masalah transportasi.”

Baca entri selengkapnya »


Demo 22 Mei Berakhir Rusuh

Minggu lalu (Selasa, 21 Mei 2019) KPU akhirnya mengumumkan hasil Pemilihan Umum serentak 2019. Pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang kontestasi Pemilihan Presiden untuk masa bakti 2019-2024. Seperti yang telah diwacanakan sebelumnya, kubu penantang yakni pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno tak akan menerima hasil keputusan tersebut. Sebagai bentuk penolakan, para pendukung Prabowo kemudian menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu. Aksi yang dijanjikan akan berjalan damai itu, ternyata berakhir ricuh. Dari hasil investigasi polisi, ditemukan ada sekolompok orang yang menyerukan jihad dalam aksi tersebut. Mereka tergabung ke dalam kelompok GARIS (Gerakan Reformis Islam) yang diduga merupakan sempalan ISIS. Tak hanya mereka, beberapa ustad partisan yang berceramah di mushola-mushola kampung juga menyerukan aksi jihad pada tanggal 22 Mei kemarin.

Mendengar seruan tersebut, banyak jemaah yang kemudian bertanya-tanya. Benarkah aksi demonstrasi bisa dikategorikan sebagai bentuk jihad. Terlebih demonstrasi kemarin itu lebih bernuansa politis, yakni dalam rangka perebutan kekuasaan. Melihat maraknya kesalahpahaman dalam mengartikan jihad, sejumlah ulama seperti Quraish Shihab akhirnya angkat bicara. Menurut mantan Menteri Agama itu, aksi massa yang kemudian menimbulkan kerusuhan adalah sebuah keburukan. Kalau ada kebaikan yang dilakukan dengan cara yang buruk, maka harus dihindari. Karena menurutnya, kita harus menghindarkan keburukan daripada memperoleh manfaat yang mungkin didapat dari aksi tersebut. Lebih lanjut Quraish menyampaikan, aksi-aksi seperti ini mirip kejadian di Suriah. “Benihnya itu kecil, sama dengan puntung rokok. Ini yang harus kita cegah. Jangan merokok di pom bensin. Jangan sampai kerusuhan terjadi. Karena kalau terjadi, kita tahu mulanya tapi tak tahu akhirnya.”

Baca entri selengkapnya »


Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah berjalan lancar dan aman. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat (quick count) versi mereka. Meski sebagian pihak masih ada yang belum menerima, namun dari hasil itu kita bisa mengetahui bahwa Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih sebagai presiden Republik Indonesia. Menurut perkiraan, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh suara sekitar 55%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2014 lalu, dimana kala itu Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla cuma meraih 53,15%. Kalau kita menilik hasil perhitungan — baik secara quick count maupun real count, maka terlihat kalau politik identitas sedang mengalami penguatan di tengah masyarakat kita. Politik identitas yang dimaksud adalah pilihan-pilihan politik seseorang terhadap calon pemimpin yang semata-mata hanya karena kedekatan emosional. Kedekatan emosional disini bisa dikarenakan persamaan ideologi, latar belakang agama dan etnis, atau kesamaan profesi.

Nah dalam Pilpres kali ini, karena dari awal kontestannya hanya dua pasang, jadi cukup menarik untuk melihat kaitan antara politik identitas dan peta para pemilih. Dari peta tersebut diharapkan kita bisa mengetahui preferensi politik masyarakat Indonesia yang bisa digunakan untuk pemilihan umum selanjutnya. Untuk menyederhanakan kajian, penulis akan membagi tulisan ini menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai politik identitas yang dilihat dari pandangan/ideologi masyarakat pemilih. Dan yang kedua, berdasarkan kelompok etnis dan agama. Agar pemetaan ini bisa dihandalkan, penulis akan mengambil perhitungan secara riil dari situs www.kawalpemilu.org serta hasil quick count dan exit poll dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik. Di bagian ketiga, penulis akan coba melakukan flash-back terkait menguatnya politik identitas akhir-akhir ini.

Baca entri selengkapnya »