Archive for the ‘Sejarah’ Category


Istana Ternate

Istana Ternate

Kalau Anda sekilas melihat peta Indonesia lewat Google Map, mungkin tak akan nampak dua pulau kecil di Propinsi Maluku Utara : Ternate dan Tidore. Dua pulau ini memanglah berukuran liliput. Pulau Ternate yang terletak di sebelah utara, hanya memiliki luas sekitar 111,39 km2. Sedangkan Pulau Tidore di selatan agak besar sedikit, yakni mencapai 126,17 km2. Meski berukuran kecil, namun di abad ke-16 sampai ke-18 keduanya memiliki kekuasaan yang cukup luas. Jika digabungkan, teritorinya mencakup Kepulauan Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Timor, sebagian Sulawesi, Mindanao, bahkan hingga Kepulauan Marshall. Meski jarak keduanya tak lebih dari lima mil, namun dahulu junk-junk mereka bisa saling serang di tengah lautan yang jauhnya mencapai ratusan mil.

Disamping Ternate dan Tidore, ada dua lagi kesultanan di Maluku yang saing menyaingi. Mereka adalah Kesultanan Bacan dan Jailolo. Karena kerajaan-kerajaan itu terus berperang, maka atas inisiatif sultan Ternate yang ketujuh : Cili Aiya, diadakanlah kesepakatan damai. Dalam perundingan itu disetujui bahwa akan dibentuk suatu aliansi politik yang kelak dikenal dengan istilah “Maluku Kie Raha” atau “Maluku Empat Gunung”. Dalam perkembangannya persekutuan itu kemudian terpecah menjadi dua. Ulilima yang merupakan kongsi lima kerajaan, membentuk aliansi politik di bawah pimpinan Ternate. Anggotanya terdiri dari Kesultanan Bacan, Obi, Seram, dan Ambon. Sedangkan Ulisiwa yang berada di sebelah barat, mendirikan persekutuan yang beranggotakan Makayan, Jailolo, Buru, bagian timur Halmahera, serta Irian Barat, dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Pasca terbentuknya persekutuan itu, maka di Maluku terjadi polarisasi antara Ternate dan Tidore. Polarisasi itu berlangsung beratus-ratus tahun kemudian, bahkan hingga Era Reformasi belakangan ini. Persaingan diantara mereka kembali mengemuka ketika pembentukan Propinsi Maluku Utara. Dimana kedua belah pihak sama-sama menginginkan daerahnya untuk menjadi ibu kota propinsi. Ternate yang telah lama mengidam-idamkan terbentuknya propinsi itu, mengajukan Kota Ternate sebagai ibu kotanya. Sedangkan Tidore menghendaki Sofifi di Halmahera Tengah.

(lebih…)


Auwal Masjid, mesjid pertama di Afrika Selatan yang didirikan oleh ulama Indonesia (sumber : www.vocfm.co.za)

Auwal Masjid, mesjid pertama di Afrika Selatan yang didirikan oleh ulama Indonesia (sumber : http://www.vocfm.co.za)

Ada yang menarik dari laporan Tempo edisi 8-14 Februari 2016. Dalam laporan itu, Tempo mencatat mengenai kisah-kisah ulama Indonesia yang pernah hidup di Afrika Selatan. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar nama Syekh Yusuf al-Makassari, ulama asal Gowa, Sulawesi Selatan yang dibuang pemerintah Belanda ke Tanjung Harapan pada tahun 1694. Ternyata selain Syekh Yusuf, masih banyak lagi ulama-ulama Indonesia yang diasingkan Belanda dan kemudian menjadi pendakwah Islam di ujung Benua Hitam itu. Diantaranya adalah Imam Abdullah bin Qadi Abdussalam atau yang dikenal dengan Tuan Guru. Beliau adalah pangeran asal Kesultanan Tidore yang dibuang Belanda pada tahun 1793. Bersama beliau ikut pula tiga orang muridnya : Abdol Rauf, Noro Imam, dan Badrodien. Disamping Syekh Yusuf dan Tuan Guru, dalam laporan itu disebut juga nama Syekh Matura atau Cakraningrat IV dari Madura, Imam Jabaruddin dari Jawa, serta Syekh Abdurrahman dari Padang.

Bagi sebagian masyarakat Capetown, kedatangan Islam di Afrika Selatan dipercaya bertepatan dengan tibanya Syekh Yusuf al-Makassari dari Srilanka. Syekh Yusuf yang menjalani masa pembuangannya sejak tahun 1684, menjadi seorang eksil setelah membantu Sultan Ageng Tirtayasa menentang kompeni Belanda. Dari Banten ia kemudian diasingkan ke Srilanka hingga sembilan tahun lamanya, sebelum akhirnya dipindahkan ke Afrika Selatan. Setibanya di Afrika, ia ditempatkan di kawasan Kaap, tepatnya di desa pertanian Zandvliet, mulut sungai Eerste. Menurut Abu Hamid dalam bukunya “Syekh Yusuf Makassar : Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang”, dalam pembuangannya itu beliau membawa serta 49 orang yang terdiri dari dua orang istri, putra-putri, 14 sahabat, dan 12 santri. Bersama para santri dan sahabat-sahabatnya inilah, ia kemudian menjadi pelopor penyebaran Islam di Afrika Selatan.

(lebih…)


Pedagang Muslim Pesisir

Pedagang Muslim Pesisir

Banyak sumber yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, terutama disebabkan oleh adanya pergerakan politik serta kesadaran nasional diantara para pedagang muslim. Dalam artikel kali ini, kita akan melihat sejauh mana peran mereka khususnya di Pulau Jawa, dalam menentukan arah politik-ekonomi Nusantara. Takashi Shiraishi dalam disertasinya yang berjudul Islam and Communism: An Illumination of the People’s Movement in Java, 1912-1926 mencatat dengan detail bagaimana para pedagang muslim yang berkelit berkelindan dengan komunisme mendobrak sistem politik kolonial. Disamping itu, karya Azyumardi Azra : Renaisans Islam Asia Tenggara, juga mencatat dengan apik bagaimana para pedagang muslim beserta jaringannya memainkan peran politik yang cukup besar. Yang tak kalah menarik adalah catatan yang dihimpun oleh Denys Lombard dalam bukunya Le Carrefour Javanais, yang kemudian menjadi referensi utama penulis dalam penyusunan artikel ini.

Di abad ke-16, boleh dibilang negeri-negeri di pesisir utara Pulau Jawa cukuplah berkembang. Banten, Cirebon, Pekalongan, Jepara, Surabaya adalah beberapa kota niaga yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai bangsa. Disamping orang Jawa, bangsa Arab, Persia, Gujarat, Malabar, Melayu, Aceh, China — yang hampir semuanya beragama Islam, menjadi unsur terpenting dalam proses perdagangan di kawasan ini. Sejak tahun 1512, datang pula bangsa-bangsa Eropa untuk ikut berdagang disini. Mulai dari orang Portugal, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Dari laporan orang-orang Eropa inilah kemudian, kita bisa memperoleh informasi adanya sikap permusuhan raja-raja Mataram terhadap para pedagang muslim di pesisir. Salah seorang yang mencatat hal tersebut adalah Rijklof van Goens, yang lima kali ikut dalam rombongan Perusahaan Dagang Hindia-Belanda (VOC) ke istana Mataram selama periode 1648 – 1654. Goens mengira, kecurigaan raja-raja Mataram itu disebabkan oleh adanya potensi penguasaan politik serta usaha mereka memonopoli perdagangan.

(lebih…)


Istana Siak Sri Inderapura

Istana Siak Sri Inderapura

Lebih dari satu abad raja-raja “Melayu” silih berganti menggempur Portugis di Malaka. Namun koloni negeri liliput dari Semenanjung Iberia itu tetap kokoh berdiri. Meski begitu sejarah telah mencatat tak ada kekuasaan yang abadi. Begitu pula halnya dengan kekuasaan Portugis di Malaka yang harus berakhir pada tahun 1641. Saat itu di bulan Januari, kapal-kapal VOC dari negeri tanah rendah datang mengepung Malaka. Tujuan mereka hendak mendirikan pos perdagangan yang bisa mengontrol lalu lintas Selat Malaka. Penyerangan Belanda ke Malaka bermula dari sebuah perjanjian antara Cornelis Matelieff de Jonge dengan sultan Johor. Dalam perjanjian yang bertarikh 1606 itu, Belanda dan Johor sepakat untuk tidak saling serang. Kesepakatan itu kemudian berlanjut dengan pembentukan aliansi militer, yang bertujuan menyingkirkan Portugis dari Selat Malaka.

 
Kedatangan Belanda dan Melemahnya Kekuasaan Aceh

Setelah melalui serangkaian perdebatan, di bulan Agustus 1640, Belanda mengepung benteng Portugis di Malaka. Pengepungan ini baru membuahkan hasil lima bulan kemudian, setelah bobolnya benteng Portugis : A. Fomosa. Kejatuhan Malaka merupakan pukulan telak bagi Portugis yang sudah mengalami kekalahan demi kekalahan. Sebelumnya mereka telah dipecundangi Belanda di Kepulauan Maluku, dan akhirnya menyingkir ke Timor Leste. Setelah itu, Belanda juga berhasil menghalau para misionaris Portugis yang hendak menyebarkan ajaran Katholik di Kepulauan Jepang.

(lebih…)


Reruntuhan Benteng Portugis di Malaka : A Fomosa

Reruntuhan Benteng Portugis di Malaka : A Fomosa

Rivalitas politik dan kompetisi ekonomi antar raja-raja “Melayu”, ternyata telah menarik banyak peneliti asing untuk melakukan riset di Nusantara. Anthony Reid, Leonard Andaya, Timothy Barnard, dan Anthony Milner, merupakan sedikit dari peneliti-peneliti asing yang rajin mengungkap konflik dan persaingan di Selat Malaka. Bagi penulis sendiri, membaca kisah persaingan ini sama seperti halnya membaca rivalitas raja-raja di Laut Tengah : dari masa Romawi vs Kartago, hingga ke era persaingan Turki Utsmani melawan Venesia dan Spanyol. Yang menarik dari cerita itu, banyak pula kisah-kisah kelam seperti tipu muslihat, intrik, dan konflik internal yang kemudian menjadi petite histoire.

Selain karya peneliti asing, dari dalam negeri terbit pula buku-buku yang ditulis oleh Raden Hoesein Djajadiningrat, Amir Luthfi, dan Suwardi Mohammad Samin. Sebelum masa kemerdakaan dan bahkan jauh dari itu, di tanah Melayu sudah ada cerita-cerita yang mengupas kisah heroik pertempuran di Selat Malaka. Beberapa yang cukup terkenal antara lain : Hikayat Hang Tuah, Hikayat Siak, Syair Perang Siak, dan Hikayat Aceh. Sebagian isi catatan tersebut memang diambil dari fakta historis, namun sebagian yang lain lebih sebagai bentuk justifikasi kekuasaan. Sama seperti banyak buku sejarah yang ditulis pada masa Orde Baru.

Dalam artikel ini penulis akan mencatat kembali persaingan raja-raja “Melayu” di Selat Malaka, dengan membaginya ke dalam dua fase waktu : pertama 1511 – 1641, dimana terjadi kompetisi segi tiga antara Aceh, Johor dan Portugis, dan pada fase kedua (periode 1641 – 1824), mengenai persaingan antara Johor melawan Jambi, serta Johor melawan Siak. Pada masa ini kita juga akan melihat bagaimana pengaruh raja-raja Pagaruyung, petualang Bugis, serta para pedagang Inggris dan Belanda, dalam merebut supremasi di Selat Malaka.

(lebih…)


Yusof Ishak, mengenakan peci, sedang meninjau barisan pada Hari Kebangsaan (sumber : beritaharian.sg)

Yusof Ishak, mengenakan peci, sedang meninjau barisan pada Hari Kebangsaan (sumber : beritaharian.sg)

The Wall Street Journal, koran terkemuka asal Amerika, setahun lepas menurunkan laporan yang berjudul “Brain Drain Dampak Kebijakan Etnis Malaysia”. Laporan ini ditulis oleh Shie-Lynn Lim, salah seorang koresponden Wall Street Journal di Kuala Lumpur yang memberitakan keadaan di negeri jiran. Dalam laporannya Lim menulis, kuatnya politik Ketuanan Melayu di negeri itu, memicu rasa frustrasi sebagian warga Malaysia keturunan China. Akibatnya banyak diantara mereka yang kemudian lari dan bermukim di Singapura. Pendapat lainnya datang dari Rita Sim, salah seorang pendiri Centre for Strategic Engagement. Sim yang juga penulis buku “Unmistakably Chinese, Genuinely Malaysian” itu berpendapat, banyaknya orang-orang keturunan China yang keluar dari Malaysia disebabkan oleh sense of belonging mereka yang rendah terhadap negeri itu. Lagi-lagi ini disebabkan oleh politik Ketuanan Melayu yang dianggap tak berpihak kepada mereka.

 
Politik Ketuanan Melayu

Politik Ketuanan Melayu merupakan sistem politik yang memberikan hak-hak khusus kepada bangsa Melayu di Malaysia. Secara resmi politik ini berlaku sejak kemerdekaan Malaysia tahun 1957. Namun sistem ini mulai digagas sejak dekade 1920-an, dimana pada masa itu muncul bibit-bibit nasionalisme Melayu yang dipicu oleh politik segregasi Britania. Umum diketahui, pada masa kolonial Eropa orang-orang pribumi di Asia Tenggara diletakkan pada lapisan yang terbawah. Sedangkan bangsa-bangsa pendatang — seperti China, India, dan Arab, dijadikan sebagai intermedier antara pihak kolonial dengan kaum pribumi. Politik segregasi etnis tersebut, sengaja memisah-misahkan antara kaum Melayu, Tionghoa, dan India, agar mereka tak bersatu padu menentang pemerintahan Inggris di Semenanjung.

(lebih…)


Pedagang Madura di Surabaya (sumber : food.detik.com)

Pedagang Madura di Surabaya (sumber : food.detik.com)

Setelah Jakarta, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Berdasarkan hasil volkstelling 1930, penduduk Surabaya berjumlah 341.675 jiwa. Etnis Jawa merupakan kelompok terbesar dengan komposisi mencapai 66,7%, diikuti oleh masyarakat Tionghoa (11,4%), Madura (10,3%), Belanda (6,6%), dan Arab (1,5%). Dari buku Howard W. Dick yang berjudul Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000, terlihat bahwa pada masa itu kedudukan masyarakat Jawa dan Madura kuranglah menguntungkan. Hampir separuh dari mereka yang bekerja, berada pada okupasi terendah, seperti menjadi pelayan atau penarik becak. Tingkat pendidikan yang belum memadai serta politik kolonial yang menempatkan orang-orang “pribumi” di strata dasar, menjadi alasan mengapa kelompok Jawa dan Madura jauh tertinggal dari etnis lainnya. Orang-orang Tionghoa, meski juga berpendidikan rendah, namun mempunyai keahlian di bidang perdagangan. Oleh karenanya lebih dari 62% pengusaha-pedagang di Surabaya ketika itu diperankan oleh masyarakat Tionghoa. Sedangkan orang Eropa yang di masa itu masih memegang kekuasaan, banyak mengisi pos-pos kepegawaian (67,6%) dan profesional kerah putih (82,3%).

Setelah kemerdekaan keadaan masyarakat “pribumi” semakin membaik. Orang-orang Jawa dan Madura yang sebelumnya berada pada strata terbawah, naik menjadi penguasa kota. Hingga tahun 2000, hampir keseluruhan jabatan walikota diduduki oleh etnis Jawa. Mereka juga mendominasi okupasi kepegawaian dan tentara, walau banyak pula yang bekerja di strata terbawah. Sedangkan kelompok Madura yang dari segi persentase tak banyak berubah, sedikit demi sedikit mulai merangsek menguasai perdagangan menengah-bawah. Disamping orang Madura, masyarakat Bugis-Makassar, Minangkabau, dan keturunan Arab juga merupakan kelompok etnis yang aktif berbisnis di kota ini. Bahkan untuk industri galangan kapal, orang-orang Arab telah menguasainya sejak awal abad ke-19. Diantara komunitas Arab yang memiliki bisnis cukup besar adalah keluarga Baswedan. Mereka tak hanya menguasai industri tekstil, namun juga memiliki aset cukup banyak. Salah satu aset keluarga Baswedan yang kemudian diambil alih oleh pemerintah ialah tanah di kawasan Karangmenjangan. Tanah ini kemudian digunakan pemerintah untuk mendirikan Universitas Airlangga. Meski populasi Tionghoa dari tahun ke tahun terus merosot, namun peran mereka di bidang perdagangan agaknya belum tergoyahkan. Untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, seperti dokter, wartawan, dan ahli hukum, sudah banyak diisi oleh orang-orang Jawa yang terdidik, serta ditambah sedikit dari kaum Tionghoa dan Minangkabau.

(lebih…)


Kesawan, Medan (1920)

Kesawan, Medan (1920)

Masa-masa akhir pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, ditandai dengan tumbuhnya kota-kota baru di Indonesia. Dari sekian banyak daerah rural yang kemudian berkembang menjadi kota, Medan merupakan salah satu wilayah yang mencatatkan pertumbuhan cukup pesat. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1905, penduduk Medan hanyalah berjumlah 3.191 orang. Dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Sumatera, angka ini jauh di bawah populasi Palembang (50.703 jiwa) dan Padang (39.542 jiwa). Namun dalam jangka waktu 50 tahun, Medan tumbuh menjadi kota terbesar di Sumatera. Dari hasil perhitungan tahun 1955, populasi kota Medan sudah mencapai 310.569 jiwa. Jumlah ini telah melampaui Padang (118.172 jiwa) dan Palembang (287.134 jiwa), serta menempatkannya sebagai kota terpadat keenam di Indonesia (Lihat tabel 1).

Tak hanya jumlah penduduk yang berkembang, dinamika etnisitas juga terjadi di kota ini. Dari hasil volkstelling tahun 1930, terlihat bahwa etnis Tionghoa merupakan kelompok terbesar di kota Medan. Dengan komposisi mencapai 35,6% dari keseluruhan penduduk kota, Medan menjadi kota dengan konsentrasi etnis Tionghoa terbesar di Indonesia. Berdasarkan catatan Justian Suhandinata, sebagian besar orang Tionghoa yang bermukim disini berasal dari kelompok Hokkian, dengan profesi sebagai pedagang dan buruh perkebunan. Namun pada tahun 1932, pemerintah kolonial menghentikan perekrutan buruh dari daratan China dan Negeri-negeri Selat (Penang dan Singapura). Akibatnya, buruh kontrak dari Jawa mengisi kebutuhan lahan-lahan perkebunan di Deli Serdang. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan komposisi etnis, dimana suku Jawa kemudian menjadi kelompok masyarakat terbesar di Medan. Pada tahun 1930, populasi orang Jawa hanya seperempat penduduk kota. Jumlah ini terus meningkat hingga mencapai sepertiga di tahun 2000.

(lebih…)


Miniatur Jung Jawa

Miniatur Jung Jawa

Banyak orang beranggapan, bahwa dunia pelayaran Nusantara dari masa ke masa hanya diperankan oleh masyarakat Melayu dari Sumatera atau orang-orang Bugis di Sulawesi. Sejarah yang banyak menonjolkan bagaimana hebatnya para pelaut Bugis atau kapal-kapal Sumatera yang berlayar ke pelosok Nusantara, Jepang, India, hingga pantai timur Afrika, telah menenggelamkan sejarah pelayaran orang Jawa. Banyak sejarawan yang berpikir, bahwa masyarakat Jawa identik dengan pertanian. Pandangan mereka yang cenderung melihat ke dalam (looking inward) dan bergantung kepada tanah, seolah-olah menghiraukan dunia bahari yang berada di sekeliling mereka.

Gambaran ini mungkin saja benar, jika kita membaca kajian tentang tema laut dalam kesusasteraan Indonesia. Berdasarkan hasil kajian yang dirangkum oleh Dennys Lombard dalam bukunya Le Carrefour Javanais, dikemukakan bahwa dalam kesusasteraan Jawa, hampir tak terdapat nyanyian pujian mengenai petualangan di laut. Hal ini berbeda dengan orang-orang Sumatera, yang hingga kini dalam kesehariannya masih mendendangkan cerita pelayaran Hang Tuah atau petualangan Anggun nan Tongga. Masyarakat Sulawesi Selatan, sejak ratusan tahun lalu telah mengembangkan wiracerita La Galigo yang luar biasa. Buku setebal 1.000 halaman itu, membicarakan kisah mengenai pelayaran Sawerigading. Agaknya laut dalam khayalan orang Jawa dicirikan sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan, seperti yang terdapat di pantai selatan Jawa. Dalam mitos Ratu Kidul, tergambar suatu kegelisahan masyarakat tentang laut yang menakutkan.

(lebih…)


Kamp der Onverzoenlijken (Kamp Para Pembangkang) di Boven Digul

Boven Digul, sebuah wilayah di pedalaman Papua, dulu pernah tersohor sebagai tempat pengasingan para tahanan politik. Pada masa kolonial Belanda (1927-1943), lebih dari 1.000 orang “pemberontak” dipenjarakan disini. Para ekstremis ini kebanyakan berasal dari Jawa dan Sumatera Barat. Memang, ke dua daerah ini merupakan wilayah Hindia-Belanda yang paling sering melakukan perlawanan. Pemberontakan komunis di Banten 1926 dan Silungkang 1927, merupakan perlawanan terbesar bangsa Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan ini menimbulkan kepanikan yang hebat di kalangan orang-orang kulit putih. Di Batavia, banyak orang Belanda diliputi rasa cemas. Mereka takut keluar rumah dan lebih memilih untuk mengunci diri. Sejak pemberontakan itu, Belanda telah menangkap sekitar 20.000 orang rakyat Indonesia. Dari jumlah itu, 1.308 orang diasingkan (823 orang ke kamp Digul), dan 16 orang di hukum gantung.

Kamp konsentrasi Digul didirikan oleh Kapten L. Th. Becking pada awal tahun 1927. Kamp ini terletak di hulu Sungai Digul, yang berjarak kira-kira 455 km dari bibir pantai Laut Arafura. Dulu, di-Digul-kan berarti harus menghadapi maut. Hal ini dikarenakan banyaknya nyamuk malaria yang sering menyerang para penghuni kamp. Di samping itu ada pula jenis penyakit mematikan lainnya, yang dikenal sebagai black water fever. Selain dua penyakit tersebut, musuh terbesar para penghuni kamp adalah rasa sepi dan kejenuhan yang luar biasa. Tekanan semacam ini kemudian menimbulkan ketegangan dan gangguan jiwa bagi sebagian interniran.

(lebih…)